Ditemukan 1747 data
187 — 75
Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012 terbit Daftar Pagu AnggaranPerubahan (DPAP) Nomor 1.30.1.20.03.39.01.5.2 untuk KegiatanPengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau yang ditandatangani olehSekretaris Daerah Provinsi Riau, dalam DPAP tersebut dianggarkanpengadaan tanah yang meliputi Pembebasan Tanah KawasanUniversitas Riau, Pembebasan Lahan Perpanjangan Runway SSK IlPekanbaru, Tanah untuk UPT Dispenda Bengkalis, Tanah untuk Gudangdi Pekanbaru, Embarkasi Haji, serta lahan untuk Monumen Bahasadengan total
tersebut dapat didanai dariAnggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) ProvinsiRiau Tahun Anggaran 2012.Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012 terbit Daftar Pagu AnggaranPerubahan (DPAP) Nomor 1.30.1.20.03.39.01.5.2 untuk KegiatanPengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau yang ditandatangani olehSekretaris Daerah Provinsi Riau, dalam DPAP tersebut dianggarkanpengadaan tanah yang meliputi Pembebasan Tanah KawasanUniversitas Riau, Pembebasan Lahan Perpanjangan Runway SSK IlPekanbaru, Tanah untuk UPT Dispenda
Muhammad Guntur dan Yendra menemuiterdakwa karena pada Tahun Anggaran 2012 pada Biro Tata PemerintahanSekretariat Daerah Propinsi Riau terbit Daftar Pagu Anggaran Perubahan (DPAP)untuk Kegiatan Pengadaan Tanah Propinsi Riau yang meliputi Pembebasan tanahKawasan Universitas Riau, Pembebasan Lahan Perpanjangan Runway SSK IlPekanbaru, Tanah untuk UPT Dispenda Bengkalis, Tanah untuk gudang diPekanbaru, tanah untuk Embarkasi Haji serta lahan untuk Monumen Bahasa,berdasarkan DPA SKPT Nomor 1.20.120.03.39.01.5.2
106 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Saksi mengetahui bahwa Dispenda mengusulkan RAPBDyang didalamnya memuat tentang Biaya Pungut BP PBB, tetapimenyatakan tidak membahasnya yang seolaholah dalampembahasan tentang RAPBD yang didalamnya memuat tentangBP PBB menjadi kewajiban pihak Pemerintah Daerah, padahalsetelah RAPBD berada pada DPRD, ~~ sepenuhnya dalampembahasan menjadi otoritas penuh DPRD.b.
Saksi mengetahui bahwa Dispenda mengusulkan RAPBD yangdidalamnya memuat tentang Biaya Pungut BP PBB, tetapimenyatakan tidak membahasnya yang seolaholah dalampembahasan tentang RAPBD yang didalamnya memuat tentangBP PBB menjadi kewajiban pihak Pemerintah Daerah, padahalsetelah RAPBD berada pada DPRD, ~~ sepenuhnya dalampembahasan menjadi otoritas penuh DPRD.Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 2407/Pid.Sus/2011 halaman 74, Majelis Hakim Kasasi mengadopsi alasankasasi Jaksa Penuntut Umum
73 — 40
Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2017 padaBank Sulsel; Dispenda Parepare untuk Nomor SPPT (NOP)73.72.020.004.0080161.0 atas nama wajib pajak Sugiarti Hj. B Pewaris,letak objek pajak Kecamatan Ujung Kelurahan Lapadde, bermeterai cukup,distempel Pos, dan sesuai dengan surat aslinya, diberi kode T5;6. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2018 padaBank Sulsel; BKD Parepare untuk Nomor SPPT (NOP) 73.72.020.004.0080161.0 atas nama wajib pajak Sugiarti Hj.
HADEMAN, SH
Terdakwa:
ASTARI TAPUN, SPd. MPd.
122 — 108
Inti Citra Usaha;Bahwa Terdakwa tahu kalau anggarannya sudah di DIPA sejak ditunjuksebagai PPK pada tahun 2014 dan pada awal bulan Juli 2014 Terdakwadipanggil oleh Dispenda bagian anggaran dari propinsi bahwa anggaransudah turun silahkan dibuatkan RAKnya untuk dibahas di Kabupaten LombokUtara;Bahwa jumlah anggarannya sebesar Rp.10.000.000.000, (sepuluh milyarrupiah) yaitu untuk alat peraga sejumlah Rp.5.000.000.000, (lima milyarrupiah) dan untuk pengadaan buku sejumlah Rp.5.000.000.000.
EMIR BARAMULI, MBA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
252 — 254
Bukti P XXIVD: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Terima Setoran(STTS) Bank Sulselbar Kantor Kas Dispenda, Tahun 2016,atas nama Baramuli, Dr. S.H., Haji A., dan SuratPemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanPerkotaan dan Pedesaan Tahun 2016, atas nama Baramuli,Dr. S.H., Haji A.;30. Bukti P XXIVE: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Terima Setoran(STTS) Bank Sulselbar KK. RS. Dadi, Tahun 2015, atas namaBaramuli, Dr.
193 — 102
Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012 terbit Daftar Pagu AnggaranPerubahan (DPAP) Nomor 1.30.1.20.03.39.01.5.2 untuk KegiatanPengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau yang ditandatangani olehSekretaris Daerah Provinsi Riau, dalam DPAP tersebut dianggarkanpengadaan tanah yang meliputi Pembebasan Tanah KawasanUniversitas Riau, Pembebasan Lahan Perpanjangan Runway SSK IlPekanbaru, Tanah untuk UPT Dispenda Bengkalis, Tanah untukGudang di Pekanbaru, Embarkasi Haji, serta lahan untuk MonumenHalaman 20 dari
tersebut dapatdidanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012.Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012 terbit Daftar Pagu AnggaranPerubahan (DPAP) Nomor 1.30.1.20.03.39.01.5.2 untuk KegiatanPengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau yang ditandatangani olehSekretaris Daerah Provinsi Riau, dalam DPAP tersebut dianggarkanpengadaan tanah yang meliputi Pembebasan Tanah KawasanUniversitas Riau, Pembebasan Lahan Perpanjangan Runway SSK IlPekanbaru, Tanah untuk UPT Dispenda
Nomor : 951 K/Pid/1982 tanggal 10Agustus 1983 dalam perkara terdakwa Yojiro Kitajima;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan,sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dimana pada Tahun Anggaran2012 pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Propinsi Riau terbitDaftar Pagu Anggaran Perubahan (DPAP) untuk Kegiatan Pengadaan TanahPropinsi Riau yang meliputi Pembebasan tanah Kawasan Universitas Riau,Pembebasan Lahan Perpanjangan Runway SSK II Pekanbaru, Tanah untukUPT Dispenda
34 — 6
Aceh Barat sebagai Bendahara penerima sejaktahun 2008 sampai sekarang;e Bahwa tugas saksi adalah menerima dan menyimpan uang atas setoran pajak Daerah, pajakDistribusi Daerah dan lainlain penerimaan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku; Bahwa pada tahun 2007 dimana saksi bertugas di Dispenda sebagai kasi penerimaan, tugassaksi menerima setoran dan menyertor ke kas Daerah seperti APBD;e Bahwa setoran yang langsung ke Bank melalui BUD, sedangkan yang langsung ke saksiadalah pajak Reklame, pajak Restoran
MUHADI Bin KUSNAN
Tergugat:
1.ABDUL GALIB Bin H. ABD. RAJAK
2.PAUZIAH Binti SUKRI
3.ARDIANSYAH Bin SUKRI Alm
4.ZAINAL Bin SUKRI. Alm
5.AGUS Bin SUKRI. Alm
6.EVI Binti SUKRI. Alm
7.ASRAN Bin MUSRSID
8.LURAH BELITUNG SELATAN
9.CAMAT BANJARMASIN SELATAN
94 — 13
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Bidang Penagihan danPengawasan pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin sejaktahun 2017 sampai dengan sekarang; Bahwa tugas saksi melakukan pengawasan terhadap kegiatanoperasional, penagihan, dan pengawasan; Bahwa dalam perkara ini antara Penggugat dengan Tergugat terdapat 2 (dua ) Nomor Obyek Pajak dimana kedua obyek pajak tersebut berbedayang satu berada di Blok 9 dan yang satunya berada di Blok 2; Bahwa Dispenda
I Nyoman Ordi Sugita
Tergugat:
1.I Gusti Made Oka
2.I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH
3.I Gusti Ngurah Oka Budiana
4.Ersa Nur Arsiah
5.Nina Nurnaini
Turut Tergugat:
1.Ni Wayan Widastri, SH
2.Badan Pertanahan Nasional atau BPN kota Denpasar
3.Badan Pertanahan Nasional atau BPN Wilayah Provinsi Bali
4.Tim Likuidasi Bank Dagang Bali
164 — 112
Fotocopy Peta Blok dari Dispenda tentang tanah yang sudah dikapling olehBPN, diberi tanda, P28 :29. Fotocopy Surat dari BPN Kota Denpasar Prihal Blokir Tanah terhadap SHMNo. 3487, 6397, 6398, 6399/ Desa Sumerta tertanggal 27 Nopember 2018, diberitanda, P29:30. Fotocopy Tanda Terima Pembayaran Blokir terhadap SHM No. 3487, 6397,6398, 6399/ Desa Sumerta tertanggal 11 Desember 2018, diberi tanda, P30:31. Fotocopy Buku Rincian Objek sengketa, diberi tanda, P31;32.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan
Intervensi:
1.GUANTI KARNO
1.PT. PERTAMINA EP
2.MICHAEL WONG
3.MICHELLE WONG
177 — 67
Jadi hal tersebut muncul belakangan;Bahwa sebetulnya kami keberatan, karena Resoses inikan adanya diseluruh wilayah, nanti pada suatu saat akan sulit untuk mengekploitasinya;Namun demikian pada akhirnya disepakati Dispenda memberikanmasukan.
Pembanding/Terdakwa : BAMBANG PURNOMO alias TOTOK
Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : MUH. SAMANHUDI ANWAR
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : EVA YUSTISIANA
Terbanding/Penuntut Umum : EVA YUSTISIANA
Terbanding/Terdakwa : BAMBANG PURNOMO alias TOTOK
654 — 383
KARTIKAPERKASA dengan nama paket pekerjaan Pembangunan Gedung Halaman 41 dari 90 Perkara Nomor 14/PID.SUSTPK/2019/PT SBY Dispenda Kota Blitar. 295.2 (Dua) lembar copy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) denganNomor : 600.DAU.2069/410.102/2015 Tanggal 12 November 2015dengan Nama pekerjaan Pembangunan Duiker Di Area GedungKesenian dengan nilai kontrak Rp 197.683.000 dengan pelaksana CV.KARTIKA PERKASA. 296.2 (Dua) lembar copy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) dengannomor : 600.DAU.2068/410.102/2015
Pembanding/Tergugat V : SANTI
Pembanding/Tergugat VI : PRANYOTO YUDO YUWONO
Terbanding/Penggugat I : SETYO PRABOWO
Terbanding/Penggugat II : HARIYATININGSIH
Terbanding/Penggugat III : TAWANG JAYANTI
Terbanding/Penggugat IV : DJOKO SUSENO
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR ATR/BPN KABUPATEN GROBOGAN
Turut Terbanding/Tergugat I : MARJUKI Bin DARWO
Turut Terbanding/Tergugat II : SUPARMI Binti MATSIRAT
Turut Terbanding/Tergugat III : MUNIRAH ALIAS MUNIJAH Binti MURADI
Turut Terbanding/Tergugat VII : PT. TELKOMSEL
136 — 98
LetterC desa itu berasal dari pendataan yang dilakukan Dispenda (DinasHalaman 90 dari 94 halaman Putusan Nomor 519/Pdt/2021/PT SMGPendapatan Deerah) yang tujuanya adalah sebagai dasar untuk menentukanluas tanah dan besaranya pajak yang harus dibayar.3. Quod non (jikapun benar meskipun tidak benar) gugatan a quo tetap harusditolak seluruhnya karena berdasarkan Bukti T3 (Surat Bupati Grobogan 1973mengenai wakaf tanah C.
Dwi Chrisna Wati, S.H., M.Sc
Terdakwa:
I Gusti Ngurah Sujana
208 — 72
Made Darsana).Bahwa berdasarkan tafsiran Dispenda KabupatenTabanan Bali harga tanah tersebut sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujunh puluh lima jutarupiah), sedangkan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak)sebesar Rp 10.800.000,00 (Sepuluh juta delapanratus ribu rupiah), sehingga Saksi6 harusmembayar sebesar Rp 30.750.000,00 (tiga puluhjuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke BPHTB(Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan) kepadaNegara.
52 — 20
Majelis TPTGR Kabupaten Seruyandiketuai oleh Sekda, Wakil Ketua Inspektur (Kepala Inspektorat),sekretaris oleh Kepaal DPKAD, dianggotai oleh Asisten Ill, Asisten ,Kepala BKD, Kepala Dispenda, adapun tupoksi Majelis TPTGRtersebut adalah menyelesaikan dan menindaklanjuti adanya kerugiankas daerah;Bahwa sejauh ini DPKAD Kab.
ANA YADI PURWANTI. SH
Terdakwa:
Ibrahim
293 — 136
2017diketahuil ada banyak berkas yang telah diberikan kepada Sdr.IBRAHIMberikut uangnya tidak didaftarkan ke Samsat sesuai alamat, sehinggamuncul dendanya namun denda tersebut dari penyerahan Fakturbeserta uang yang dimiliki terjadi karena kesalahan terdakwadikarenakan terlambat mendaftarkanya, padahal masa berlaku fakturberlaku selama 14 hari dari tanggal faktur tersebut, dan denda tersebutapabila melebihi akan kena denda MPS sekira Rp.22.000, dan apabilamelebihi 1 bulan akan akan ada perhitungan lain dari DISPENDA
232 — 64
Graha Cipta Kharisma selaku tergugat ,Ahli waris Sukmawijaya tergugat Il, Gubernur OKI Jakarta tergugat Ill ,Hal. 50 Putusan No. 300/Pid.B/2015/PN.Jkt Tim.Walikota Jakarta Timur turut tergugat ,Dispenda Jakarta Timur, turuttergugat Il, dan SARDJIO CS, selaku penggugat Intervensi.Bahwa dalam persidangan perkara perdata Nomor 255/ Pdt. G/ 2013/PN.Jkt.
134 — 38
Yunus.Bahwa laporan harian dan tahunan atas penerimaan RSUD diserahkankepada Kasubag Verifikasi dan Akuntans, Kasubag Anggaran , KabagKeuangan, 3 wakil Direktur dan Direktur RSUD, sedangkan untuklaporan bulanan atas penerimaan dilaporkan kepada InspektoratPropinsi Bengkulu, Biro Keuangan dan Dispenda Propinsi Bengkulu.69 Bahwa pendapatan RSUD M.
106 — 31
keberatan.Halaman 19 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 103/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg.Bahwa yang mengelola dan menguasai tower Radio ERKS adalahPemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, yang pemanfaatannya danpengelolaannya diserahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.Bahwa sepengetahuan Saksi yang berwenang dalam hal pemanfaatanAset Pemerintah Daerah adalah Sekretaris Daerah pada bagianPengelolaan Barang Daerah, Bagian Kerjasama dan DinasPendapatan Daerah (DISPENDA
MOCHSEN ALZAGLADI
Tergugat:
1.USMAN PANCE
2.LA JUNARA
3.LA ARMAN
4.LA JIRA
5.LA SIDA
6.WA ASIA
7.LA MUJU
8.SYARIF MASRI
9.HASRUN
10.MOHAMMAD IMRAN SUMA
11.LA PARUA
12.LA JALIHU
13.LA SARI
14.LA RAMLI
15.WA GAJA
16.LA HANUSI
17.LA ODE ICU
18.WA NANA selaku ahli waris pengganti dari LA BAINURU
19.FITRI
20.WA MILA
21.LA ODE RAUNA
22.LA BOBO
23.LA TONO
24.USMAN PASI
25.Pemerintah Raja Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon
26.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
122 — 79
Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tempat Pembayaran :LOKET DISPENDA KOTA AMBON, telah Menerima Pembayaran PBBP2 Thn 2016, Nama Wajib Pajak :LA SIDA, Letak Objek Pajak :Kecamatan T.A.
84 — 47
KALENDI MANANGAHAU ;43Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak adahubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;Bahwa Saksi pada saat masih aktif bekerja diPemda Sumba Timur sebagai pemegang kas daerahSumba Timur ;Bahwa tugas pokok Saksi sebagai pemegang kasdaerah adalah : menerima, menyimpan sertamembayar uang kepada Dinasdinas ;Bahwa dana yang saksi simpan dalam kas daerahadalah dana APBD dan APBN ;Bahwa Saksi keluarkan dana tersebut atas perintahKepala Dispenda ;Bahwa mekanisme untuk mengeluarkan