Ditemukan 2371 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sema samu semy semi semua setu sempu
Pengadilan PTA MAKASSAR Perdata Agama Waris Islam
Register : 04-10-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 18-04-2019
Putusan PTA MAKASSAR Nomor 118/Pdt.G/2018/PTA.Mks
Tanggal 14 Nopember 2018 — Dg. Ngawing bin H. Sallatang VS Jamaluddin bin Mangung, dkk
100 — 74
  • dalam memori bandingnya, maka secara hukum patuttidak dapat dipertimbangkan seraya untuk ditolak seluruhnya dan menguatkan putusanJudex Factie Tingkat Pertama perkara Nomor 388/Pdt.G/2017/PA.Mrs, Tanggal 17 Juli2018 dalam perkara a quo;Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama seluruh alasankeberatankeberatan banding dalam memori bandingnya yang diuraikan panjang lebar,pada dasarnya hanya bersifat illustrasi atau berimajinasi sendiri dariPembanding/Penggugat memcoba memberikan gambaran semu
Pengadilan PA SUMBAWA BESAR Perdata Agama
Register : 14-12-2017 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 02-08-2018
Putusan PA SUMBAWA BESAR Nomor 951/Pdt.G/2017/PA.SUB
Tanggal 26 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 11
  • sebatashubungan tukang ojek dengan penumpang, dan juga saksi yang ke tiga bernamaRaden Teguh Isdianto telah mengaku bahwa tidak pemah berpacaran denganTermohon, hanya sebatas teman jualan di pasar saja, sedangkan saksi ke tigaTermohon yang bernama Sri Wahyuni binti Masangan dan saksi ke empat yangbernama Arif Budiman bin Masangan telah memberikan keterangan yang samabahwa Pemohon telah berpacaran dengan wanita lain bernma Ida yang berasal dariUtan sebab Pemohon sedang berdua duaan di dalam kamar Kos di Semu
Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 27-11-2019 — Putus : 18-06-2020 — Upload : 18-06-2020
Putusan PA PRAYA Nomor 1314/Pdt.G/2019/PA.Pra
Tanggal 18 Juni 2020 — Penggugat:
NUR MINAH Binti HAJI ASARI
Tergugat:
HAJI MARZUKI Bin HAJI ASARI
80 — 26
  • Puadi, Telah membayar dan melunasi semu dana yang dikluarkanTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan jika dihitung kerugianmoril dan materil selama Puadi dan Indrawati tinggal di di rumahTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan menghitungrincian gaji standanr UMR Rp. 1. 950 OO00/ bulan selamamembantu. pekerjaan dalam rumah tangga TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi 20 Bulan x 2 Orang makamecapai Rp. 78 000 000, Uang dari Indrawati di pinjam TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar
Pengadilan PA UJUNG TANJUNG Perdata Agama
Register : 14-04-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PA UJUNG TANJUNG Nomor 202/Pdt.G/2020/PA.Utj
Tanggal 21 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 10
  • Ut;bisa menjadi kenyataan dan pihakpihak pun tidak memandang putusanpengadilan sebagai putusan semu, sehingga kewajiban Tergugat dalam halpembayaran nafkah iddah dan mutah dan nafkah anak bulan pertama harusdipaksakan pemenuhannya sebelum ikrar talak tanpa harus dikaitkan denganazas eksekusi;DALAM KONVENS!
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 08-12-2020 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 08-04-2021
Putusan PA KAB MALANG Nomor 7026/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg
Tanggal 8 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
104 — 22
  • kerusakan harus~ didahulukan daripada = mencarikemaslahatan.Hal. 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 7026/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan,sekalipun nafkah Iddah dan mutah merupakan kewajiban yang terjadi setelahperceraian namun harus' dibayar terlebin dahulu) sebelum Tergugatmengucapkan ikrar talak, sehingga apa yang dituntut Penggugat bukanlahpepesan kosong, tetapi bisa menjadi kenyataan dan pihakpihak pun tidakmemandang putusan pengadilan sebagai putusan semu
Pengadilan PN PADANG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 16-04-2012 — Putus : 16-05-2012 — Upload : 18-03-2015
Putusan PN PADANG Nomor 51/Pdt.G/BPSK/2012/PN Pdg
Tanggal 16 Mei 2012 — PT. ASTRA SEDAYA FINANCE melawan Sdri. FATMIWATI
135 — 14
  • Bahwa lembaga peradilan semu yang dibentuk Pemerintahdengan tujuan dan niat yang luhur untuk membantu memberikanpencerahan hukum kepada masyarakat, seharusnya BPSKmempunyai tanggung jawab dan KEMAMPUAN pengetahuanhukum yang CUKUP untuk memberikan pencerahan hukumkepada masyarakat tersebut, termasuk dan tidak terbatas padatata cara pengajuan Permohonan Keberatan atas suatu putusanlembaga BPSK.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-08-2015 — Putus : 07-04-2016 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 605/Pdt.G/2015/PN Dps
Tanggal 7 April 2016 — DRG. MOHAMAD TAHA, DKK MELAWAN SARAH ALIAS MAISARAH, DK
105 — 116
  • tidak dapat dibebankan kepada pihaklawan ;Bahwa sesuai dengan fakta fakta hukum yang telah Tergugat terangkandiatas sudah cukup untuk membuktikan maksud licik dan itikad buruk dariPara Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang tidak menghormatiprosedur hukum, berusaha mempermainkan keputusan hukum itu sendiri,dengan kembali mengajukan GUGATAN BARU dalam PERKARA YANGSAMA untuk tujuan agar dapat lebih lama menguasai tanah milik Tergugat secara tanpa Hak, Melawan Hukum dengan mencoba berlindung padaalasan semu
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 08-11-2018 — Putus : 27-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 1021/PID.SUS/2018/PT MDN
Tanggal 27 Desember 2018 — MUSLIM SIREGAR, DK
74 — 38
  • Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa TerdakwaMuslim Siregar hanya sebagai pengguna Narkotika jenis Shabu;Hal ini merupakan sesuatu yang kontradiktif, hal pemohon bandingmenyataan bahwa Terdakwa Muslim Siregar hanya sebagai penggunanarkotika namun dalam hal ini pemohon banding memohon agarTerdakwa Muslim Siregar dibebaskan dari semu Dakwaan atausetidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehinggamenurut kami bahwa pemohon banding membuat memori banding inisecara asalasalan dan tidak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 25-08-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 407 PK/Pdt/2012
Tanggal 25 Agustus 2014 — MICHAEL NONG SINA SADIPUN, Dkk vs EGIDIUS N.S. SADIPUN, S.H, Dkk
82 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perkara Perdata Nomor15/Pdt.G/2005/PN.Mmr antara para pihak yang sama dan objek sengketa yangsarna pula dimana putusan dalam perkara tersebut, gugatan dinyatakan tidakdapat diterima; Bukti tersebut kemudian diajukan lagi oleh Para Penggugatdalam perkara ini dengan diberi kode PK/TR.5, sehingga jelas nilaipembuktiannnya masih bersifat "semu/prematur" karena yang bersangkutanharus kembali menerangkan dalam persidangan sebagai saksi (Pasal 1819 BWjo. Pasal 304 RBG.S.1867/46 jo.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN
Register : 19-01-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 21-05-2021
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 1/G/2021/PTUN.TPI
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat:
1.DPD F SP LEM SPSI Propinsi Kepulauan Riau
2.PD KEP SPSI Kepulauan Riau
Tergugat:
Gubernur Propinsi Kepulauan Riau
Intervensi:
RAFKI RS, SE., MM
295 — 151
  • Kota tahun 2021 sama denganUpah Minimum tahun 2020 tanpa mempertimbangkan Regulasi yangberlaku.Bahwa Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan bukanlah merupakansuatu Produk hukum yang wajib dijalankan tanoa mempertimbangkanrujukan hukum dalam menetapkan Upah Minimum, sehingga SuratEdaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/11/HK.04/X/2020tertanggal 26 Oktober 2020 bukanlah suatu Produk hukum yangdapat mengesampingkan Undangundang yang berlaku, melainkansuatu instrument kebijakan Administratif bersifat semu
    Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaanbukanlah suatu) produk hukum yang wajib dijalankan tanpamempertimbangkan rujukan hukum dalam menetapkan upah minimum,melainkan suatu instrument kebijakan administratif yang bersifat semu(beleidsregel), yang bersifat internal untuk memberikan petunjuk lebihlanjut terhadap suatu norma peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat Il Intervensi dalamjawabannya masingmasing telah membantah dalildalil Para Penggugattersebut, yang pada pokoknya menyatakan
Pengadilan PN TONDANO Pidana Umum Pencurian
Register : 12-11-2015 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 18-04-2016
Putusan PN TONDANO Nomor 218/Pid.B/2015/PN.Tnn
Tanggal 2 Februari 2016 — MARJAN MAMONTO, CS
104 — 23
  • Wantasen, jadi jual beli semu dan jual beli purapura hanya untuk melindungi suaminya atas laporan Marjan MamontoTerdakwa ;Bahwa berdasarkan halhal terurai diatas, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umumtidak memenuhi syarat formil maupun syarat materiel sebagaimana dikehendakiPasal 143 ayat 2 huruf b, KUHAP dan oleh karenanya surat dakwaan JaksaPenuntut Umum dapat dinyatakan batal demi hukum dan oleh sebab itu Terdakwa Marjan Mamonto, Terdakwa I Mahmud Butiti dapat di lepaskan dari penahanan danatau dialihkan
Pengadilan PA Sendawar Perdata Agama
Register : 17-06-2020 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PA Sendawar Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Sdw
Tanggal 7 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
34 — 23
  • Maka agar putusan ini tidak menjadi sebuah putusan yang semu danilusi atau non executable, Mejelis Hakim memandang perlu secara khusus untukmempertimbangkan teknis penyelesaian perkara akibat talak sebagai berikut:Menimbang, bahwa jika dipahami secara filosofi lahirnya UndangundangNomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadiPutusan Nomor 72 Pdt.G/2020/PA.SdwHalaman 21 dari 34 halamanUndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangundangNomor 1 tahun 1974 tentang
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata
Register : 15-12-2017 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 10-10-2018
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 208/Pdt.G/2017/PN Arm
Tanggal 31 Juli 2018 — - Penggugat - 1. Nicolin Lotulung, - 2. Ariantje Lotulung, - 3. Hendrik Lotulung, - 4. Julius Lotulung, - 5. Sarce Lotulung, - 6. Korneles Lotulung, - 7. Aneke Lotulung - Tergugat - 1. Esther Marian Lotulung, - 2. Meity Lotulung, - 3. Juliana S. Lotulung, - 4. Katrientje J. Lotulung - 5. Agusta J. Lotulung, - 6. Deisy A. Lotulung, - 7. Marlon Lotulung, - 8. Meidy A. Lotulung, - 9. Jeane Lotulung, - 10. Meyta J. Lotulung, - 11. Desty Lotulung, - 12. Renzina Rotty, - 13. Edward Rotty, - Turut Tergugat - 1. Donald Lotulung, - 2. Danny Lotulung, - 3. Doddy Lotulung, - 4. Deisi Lotulung, - 5. Darwin Lotulung,
119 — 62
  • bagi Carel Lotulung dengan Arnold Lotulung;Menimbang, bahwa berdasarkan salah satu klausula yang tertulisdalam bukti T.l, Il, Ill MV, V, VI, Vil, Vil, X, XI, XI, dan Xil1 (Surat Penjualandengan Perjanjian antara Carel Lotulung dengan Arnold Lotulung tertanggal14 Mei 1956) di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa padahakikatnya perjanjian tersebut bukanlah perjanjian jual beli mengingatperjanjian jual beli dengan hak membeli kembali sebenarnya adalahperjanjian hutangpiutang yang terselubung (semu
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 03-02-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 25-08-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 14/G/2016/PTUN.Mks
Tanggal 30 Juni 2016 — 1. Hj. Nodji; 2. Dra. Hj. Husniati Husain; 3. Hamrin Husain, S.E; 4. Ir. Husniah Husain; 5. Firman Husain, S.T.,M.T; 6. Haeril Husain, S.E; sebagai Para Penggugat ;- MELAWAN : 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo sebagai Tergugat; 2. Ilham Andi Mamma sebagai Tergugat II Intervensi
103 — 34
  • Hadjon, yang menyatakan bahwasengketa sertipikat sebagai sengketa tata usaha negara semu, karena sengketa tatausaha negara tersebut mempunyai aspek hukum perdata yang dominan.(videPhilipus M.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 09-03-2021 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 09-04-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 98/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 30 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat : ARI SUTOTO
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero, Tbk Kantor Cabang Sukoharjo
Terbanding/Tergugat II : Kantor Kementerian ATR BPN Kabupaten Sukoharjo
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta
35 — 26
  • Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 945/K/SIP/1973tanggal 19 Februari 1976 bahwa Judex Facti telah menempuh cara yangsalah sebab eksekusi telah berlangsung atau sebenarnya eksekusi semu,karena barang sengketa dari semula telah dikuasai pihak berwenang,seharusnya pembantah mengajukan gugatan biasa / baru;Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkanberdasarkan addendum perjanjian kredit No.22 tanggal 21 Desember 2018penggugat mendapatkan fasilitas pinjaman dari Tergugat sebesarRp
Pengadilan PN BLITAR Pidana Khusus
Register : 14-09-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan PN BLITAR Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2017/PN Blt
Tanggal 3 Oktober 2017 — Terdakwa
137 — 16
  • Nomor 23/Pid.SusAnak/2017/PN.BItPsikologis dan Pedagogis dapat dianggap sudah mempunyai rasa Tanggungjawab yang hanya berlaku bagi Anak Nakal, hal itu berkaitan denganpertangung jawaban pidana sehingga anak itu sudah dianggap mengerti danmemahami akan Konsekuensi dari tindakantindakan yang telah dilakukannyatetapi sebaiknya jangan ditentukan terlalu rendah, dimana menurut M.Hoyles(1979) dalam bukunya Changing Childhood, London hal 09 menyebutkankedewasan seorang anak merupakan sesuatu yang bersifat semu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 27-09-2007 — Upload : 14-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1121 K/PID/2005
Tanggal 27 September 2007 — JAKSA/PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI SINGKAWANG ; vs. SOEMARDJI ; Drs. ADRIANTO ALIO ; Dkk
59 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Takaran Azas Kepatutan yangdipergunakan oleh Panitia Anggaran DPRD Kota Singkawang yangmendasari pada anggaran tentu merupakan takaran yang semu dantidak berdasar, sehingga dapat saja Panitia Anggaran mengacu padadaerah lain yang kemampuan keuangannya berada jauh melebihi darikemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota Singkawangsehingga keadaan ini mengakibatkan anggaran Pemerintah KotaSingkawang memikul beban yang sangat berat oleh karena PAD KotaSingkawang hanya sekitar Rp.6 milyar sedangkan anggaran
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pilkada
Register : 02-10-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 24-10-2020
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY
Tanggal 19 Oktober 2020 — Tata Usaha Negra 1. drh. MARIA GEONG, Ph.D 2. SILVERIUS SUKUR, SP PARA PENGGUGAT MELAWAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT KABUPATEN MANGGARAI BARAT TERGUGAT
462 — 396
  • BuktiBuktiyang ada sebagaimana telah dikemukakan di atas, serta telah berimplikasimelahirkan persoalan Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Kode Etikdan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Hukum dalamPenetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mabar Tahun 2020, yangmengncam BATAL, TIDAK SAH dan harus DICABUT melalui PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yang berwenangmemeriksa dan mengadilinya.Bahwa PARA PENGGUGAT, berpandangan bahwa TERGUGAT,sesungguhnya sedang membangun demokrasi semu
    Oleh karenanya dalildaliltersebut harus ditolak, karena tidak relevan untuk ditanggapi.Bahwa tentang dalil penggugat pada poin 12 dan 13 halaman 25 dan26 yang pada pokoknya menyatakan: "7ERGUGAT sesungguhnya sedangmembangun demokrasi semu di atas sikap tidak jujur, tidak terpuji,melanggar hukum dan berkolaborasi dengan perilaku yang nyatanyataPutusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 82bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila,membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan Masyarakat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 25-08-2014 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 947 K/PDT/2014
Tanggal 25 Agustus 2014 — I. CREDIT SUISSE INTERNATIONAL, II. 1. ASIAN CREDIT HEDGE FUND, dkk., III. 1. UBS LIMITED, dk. IV. 1.HONG KONG SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, dk. VS 1. DICK HERMANTO ENDRO, dkk. dan 1. SURYAINTI PERMATA TBK., dkk.
365 — 295 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (i) Pelaksanaan tahap pertama dari serangkaian Transaksi Illegal SIIPadalah dibuatnya skenario rekayasa seolaholah terjadi perikatandasar/pokok semu jual beli Notes sebesar US$ 70.000.000,, dimanaTergugat V/OBV sebagai penerbit/penjual akan menjual Notestersebut kepada para pembeli Notes;(II) Untuk memuluskan skenario rekayasa ini, telah ditandatangani TrustDeed (Perjanjian Trust) tertanggal 13 Juli 2007 (vide Bukti P9a danBukti P9b), sebagai suatu perjanjian induk (umbrella agreement)yang memayungi
    Dapat dibuktikan bahwa PerjanjianPerjanjian Transaksi Illegal SIIPsifatnya adalah semu, purapura dan Proforma belaka, karenadiatur seolaholah PerjanjianPerjanjian Transaksi Illegal SIIP berisi2 (dua) perikatan transaksi terpisah dengan jumlah uang yangditransaksikan berbeda yang terdiri dari transaksitransaksi denganpenjelasan sebagai berikut :Hal. 27 dari 143 hal Put.
    Pengaturan 2 (dua) transaksi perikatan yang diatur atau dituangkandalam (i) Trust Deed (Perjanjian Trust vide Bukti P9a dan BuktiP9b), (ii) Purchase Agreement (Perjanjian Pembelian SuratBerhargavide Bukti P10a dan Bukti P10a) dan (iii) FacilityAgreement (Perjanjian Fasilitas Pinjamanvide Bukti P11a danBukti P11b) hanyalah merupakan pengaturan dan perjanjian semu,purapura dan profrma belaka, karena fakta dan bukti terkait dengankebenaran material yang sesungguhnya dari transaksi ternyataberbeda, bertentangan
    Perbuatan melawan hukum dan Penyelundupan Hukum Yang KeenamTerkait Dengan Transaksi Illegal SIIP: Mengeruk Keuntungan PajakDengan Melawan Hukum;I.6.1.II.6.2.Selain bertujuan menjalankan praktek tengkulak dan lintah daratuntuk mendapat keuntungan uang yang besar dari Tergugat I/SIIP,dilaksanakanya skenario rekayasa berupa 2 (dua)perikatan/transaksi semu yang berbeda dan terpisah dalamTransaksi llegal SIIP juga sematamata bertujuan untuk mengerukkeuntungan perpajakan yang timbul dari pelaksanaan transaksiilegal
Pengadilan PA BOGOR Perdata Agama
Register : 27-07-2018 — Putus : 15-10-2018 — Upload : 17-04-2019
Putusan PA BOGOR Nomor 1005/Pdt.G/2018/PA.Bgr
Tanggal 15 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
85 — 61
  • Saat ini Tergugatmenyadari kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakankehidupan perkawinan semu.52 Bahwa setelah menjalani perenungan yang mendalam Tergugat terusberharap adanya perbaikan yang dicapai dalam berkomunikasi denganPenggugat.