Adhi Karya) pada jawabannya dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menyatakanbahwa tanah tersebut di atas diperoleh dari pembebasan tanah yang dilakukanoleh Departemen Pekerjaan Umum (Tergugat II), dan Tergugat telah menjualtanah tersebut di atas kepada Tergugat VII ;Bahwa perlu diketahui bahwa penggunaan pembebasan tanah tersebutdilakukan oleh Tergugat II ialah untuk proyek pembuatan tanggul (bendungan)Sungai Je'ne Berang artinya pembebasan tanah tersebut untuk kepentinganumum bukan

belum pernah dibebaskan Tergugat II in casu Panitia Pembebasan Tanah PPSJHal. 4 dari 21 hal. Put.

jelas gugatanPenggugat keliru, oleh karena yang harus ditempatkan sebagai Tergugatdalam hubungannya dengan Panitia Pembebasan Tanah adalah WalikotaMakassar secara ex Officio (Karena jabatan) selaku Panitia PembebasanTanah PPSJ tahun 1993 dan bukan Pemerintah RI Cq.

Lurah MacciniSombala, oleh karena disamping Pemerintah RI tidak mempunyai hubungandengan pembentukan Panitia Pembebasan Tanah juga Lurah MacciniSombala sekarang tidak lagi menjadi anggota Panitia a quo, oleh karenaPanitia Pembebasan Tanah termaksud sudah dibubarkan ;Sedangkan jika Penggugat menempatkan Tergugat III dalam kapasitasselaku Lurah Maccini Sombala yang mengeluarkan Surat Keterangan No.26/590.3/KMS, maka hal ini tidak tepat jika Lurah Maccini Sombaladitempatkan sebagai Tergugat IIl dalam

Kepala Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, KotaMakassar bukan satusatunya Panitia Pembebasan Tanah PPSJTahun 1993, sehingga dengan demikian sangat keliru jika cumaKepala Kelurahan Maccini Sombala yang ditempatkan sebagaiTergugat karena masih ada Anggota Tim Panitia lain yang tidakturut digugat ;2.

tanah tersebut telah dilakukanpembayaran ganti rugi kepada H.A.

Dengan tugas serta wewenang Panitia antara lainmengurus perolehan perijinan dari instansi yang berwenangdan melengkapi persyaratan prosedur pembebasan tanah,bekerja sama dengan bidang perencanaan untuk mengadakaninventarisasi lokasi, keadaan kepemilikan tanah yang akandibebaskan, bekerja sama dengan pemerintah daerah dalamrangka penyuluhan, bekerja sama dengan panitia pembebasantanah yang dibentuk oleh pemerintah daerah untukmelaksanakan musyawarah pembebasan tanah dengan pemiliktanah dengan berpedoman

pada harga dasar tanah, tanamtumbuh dan bangunan yang telah ditetapkan sesuai peraturanperundang undangan yang berlaku yang hasilnya dituangkandalam Berita Acara Musyawarah Pembebasan Tanah, memprosesdaftar nominatif pembayaran ganti rugi, melaksanakanpembayaran bersama bagian keuangan PT.PLN, membuat laporanpertanggungjawaban atas pelaksanaan pembebasan tanah danbersama bagian Umum PT.

tanah dan ROW PT.

tanah tersebut ;15.

Untuk itu) pemerintah Propinsi SulawesiTengah melakukan pembebasan tanah seluas 92.828 nf (sembilanpuluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapagmeter persegi) terletak di Desa Mensung, Kecamatan Tomini,Kabupaten Parigi Moutong (dahulu Kabupten Donggala) ;Pembebasan tanah yang dimaksud diatas terjadi pada 20 Oktober1987 dengan susunan panitia terdiri daria. Drs. RAMLI NUR, Bupati Donggala (pada saat itu) selakuKetua Panitia; b. H.

Adapun warga dibebaskan tanahnya sebanyak8 (delapan) orang dan kesemuanya telah menerima biaya gantirugi pembebasan tanah sebagaimana terlampir dalam daftarpenerima ganti rugi tanah dalam rangka pembebasan tanah untukkeperluan Kantor Balai Benih terletak di Desa Mensung wilayahKec. Tomini, Kab. Donggala (sekarang Kab. Parigi Moutong)jr ote eee >= ~*5. ~Adapun 8 (delapan) orang yang menerima pembebasan ganti rugi tanah sebagai mana dimaksuddiatas adalah1. AbdulFattah 2.Badar3. Sanimin4.

Bahwa gugatan Penggugat salah terhadap subyek hukum, seharusnya yangmengajukan surat gugatan adalah Pemerintah Daerah KabupatenDonggala bukan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah sebagaimanagugatan penggugat pada angka 3 surat gugatannya yang menyatakanbahwa pembebasan tanah obyek sengketa adalah dilakukan olehBupati Donggala yang pada saat itu dijabat oleh Drs.Ramli Nurclan instansi terkait lainnya ; I. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA1.

Photo copy Berita Pembebasan Tanah / Daftar Penerima GantiRugi Dalam Rangka Pembebasab Tanah Untuk Balai Benih di DesaMensung, sesuai asli, bermaterai cukup, diberi tanda PP.152. 2. Photo copy Surat Pelepasan Tanah kepada Negara An. AbdulFatah Taha, tanggal 21 Oktober 1987, sesuai asli bermateraicukup, diberi tanda P.2; 3. Photo copy Surat Pelepasan Tanahkepada Negara An.

tanah dari Adjijo, karena saatpembebasan saksi ada di Palu: eee ee2.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Tentang Penawaran UangSecara Tunai No. 02/Pdt.C/2009/PN.Smg tanggal 4 Pebruari2010 maka Pengadilan Negeri Semarang telah menawarkanganti rugi pembebasan tanah yang dititipbkan pada PengadilanNegeri Semarang kepada Bambang Widjanarko, SH..

Bahwa benar pada tahun 2005 Tergugat I/Tergugat Intervensi IImelakukan pembebasan tanah untuk dipergunakan sebagaijalan masuk ke Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) yang dana/anggaran pembebasan tersebut bersumber dari APBD ProvinsiJawa Tengah.2.

tanah seluas5835 M2 yang dipergunakan sebagai akses jalan masuk Masjid AgungJawa Tengah (MAJT), sedangkan dana / anggarannya bersumber dariAPBD Propinsi Jawa Tengah karena pemilik proyek pembebasantanah tersebut adalah Tergugat / Tergugat Intervensi Il.Bahwa pada saat pembebasan tanah telah tedadi kesepakatandengan alm.

tanah sebagai jalanmasuk Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) seluas 6452 M2 yangdana / anggarannya bersumber dari APBD Propinsi Jawa Tengahkarena, pemilik proyek pembebasan tanah tersebut adalah Tergugat /Tergugat II Intervensi ;Bahwa luas tanah yang dibebaskan oleh Tergugat II / TergugatIntervensi Ill adalah seluas 6.452 M2 dengan nilai ganti rugi sebesarRp. 6.435.600.000 , (enam milyar empat ratus tiga puluh lima jutaenam ratus ribu rupiah) ;Bahwa pada saat pembebasan tanah telah ter adi kesepakatan

Bukti T.II/Ti.IIl3 Fotocopy Tanda terima Cek Bank Jateng UtamaSemarang Nomor : AA.00760614, sebesar Rp. 5.468.916.000, (lima milyarempat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)dari Kepala Dinas Cipta Karya dan Tatar Ruang Propinsi Jawa Tengah selakuPengguna Anggaran Pembebasan Tanah jalan masuk menuju Masjid AgungJawa Tengah, untuk pembayaran pembebasan tanah atas sertifikat HM 3113,dengan titip di Pengadilan Negeri Semarang (Konsinyasi) yang diterima olehPan / Sek Pengadilan

Nomor : 1301 K/Pid.Sus/2012162.5.2.6.2.7.2.8.Tahun 2009 yang dalam hal ini Kegiatan pembebasan tanah,bangunan, dan tanam tumbuh untuk pelebaran Jl.

Alexander Kelurahan Bacang dan Kelurahan Air Itam Tahun 2009,telah diterima dengan baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan Tahun2009, dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPKuntuk Kegiatan pembebasan tanah, bangunan, dan tanam tumbuhuntuk pelebaran JI.

tanah Jl.

tanah, bangunan, dan tanamtumbuh untuk pelebaran Jl.

tanah in Casu tidakHal. 21 dari 21 hal.

Saksi MOH NUR KHAYADI;Bahwa saksi tinggal di Karangasem Rt. 003 Rw. 002, Desa Karangasem,Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang ; Bahwa saksi kenal dengan saudara SUYITNO, PURWADI dan NURFATONI melalui pembebasan tanah sekitar Tahun 2011 akhir diKarangasem, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang ; Bahwa hubungan antara saudara SUYITNO, PURWADI dan NURFATONI adalah merupakan satu tim kerja pembebasan tanah ; Bahwa pembebasan tanah di Karangasem Kecamatan Sedan dan diKecamatan Gunem Kabupaten Rembang ;24Bahwa

Saksi KASTURI;Bahwa saksi kenal dengan saudara NUR FATONI, SUYITNO dan saudaraPURWADI sewaktu pembebasan tanah sekitar Tahun 2011 ;Bahwa saksi bisa kenal karena ada pekerjaan ;Bahwa saksi kenal lebih dulu dengan saudara SUYITNO ;Bahwa saksi tahunya pembebasan tanah yang ada di Kecamatan GunemBahwa pembebasan tanah tersebut adalah untuk perusahaan yangbergerak di bidang industri peternakan ayam ;Bahwa sekarang tanah tersebut sudah dimanfaatkan ;Bahwa untuk pembebasan tanah di Kecamatan Gunem kurang

CharoenPokphand Jaya Farm ;Bahwa pembebasan tanah tersebut mulai awal tahun 2012 sampai bulanAgustus 2013 ;Bahwa saksi bekerja di lapangan langsung dan saksi dapat mandat darisaudara SUYITNO dan langsung masyarakat ;Bahwa dalam pembebasan tanah tersebut saksi sering berkumunikasidengan saudara SUYITNO daripada yang lain ;Bahwa dari 3 orang tersebut ( Suyitno, Purwadi dan Nur Fatoni ) adakesepakatan dalam pembagian keuntungan pembebasan tanah tersebut ;Bahwa saksi sudah pernah melihat surat kesepakatan

tanah tersebut adalah tahun 2012 ;Bahwa saksi tidak tahu berapa uang yang untuk dibayarkan dariperusahan untuk pembebasan tanah tersebut ;Bahwa saksi tidak tahu Pak NUR FATONI merupakan perwakilan darimana ;Bahwa Pak NUR FATONI perwakilan darimana saksi tidak tahu ;Bahwamengenai pembebasan tanah tersebut saksi tahu darisaudara NURFATONI bukan dari perusahaan ;Bahwa yang saksi tahu perusahaan hubungannya dengan saudara NURFATONI, saudara SUYITNO dan saudara PURWADI ;Bahwa saksi tidak tahu hubungan

tanah dari masyarakatserta bertugas untuk melakukan pembayaran kepada masyarakat yangtanahnya dibeli oleh PT CHAROEN POKPHAND serta bertugas untukmelakukan pembayaran yang berkaitan dengan operasional pembebasan tanahtermasuk juga pembayaran pembagian keuntungan yang diterima oleh paraPenggugat dan Tergugat yang didapatkan dari pembebasan tanah, hal ini jugabersesuaian dengan saksi dari para Penggugat yaitu saksi MOH NURKHAYADI yang menerangkan jika untuk pembayaran pembebasan tanah yangada di Rembang

No. 1592 K/Pid/2013pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa padapokoknya dengan cara sebagai berikut:Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 terdapat kegiatan pembebasan tanah sertayang berada di atasnya yang terletak di terusan Tano Ponggol, Kelurahan Pasar,Kelurahan SiogungOgung dan Desa Parsaoran I, Kecamatan Pangururan yangdilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir;Bahwa selanjutnya saksi Ir.

Pahala Naibaho yang berdomisili di Medan) melalui handphone bahwaakan ada kegiatan pembebasan tanah serta yang berada di atasnya yangdilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir, oleh karena untukmemudahkan menerima ganti rugi atas kegiatan tersebut, maka Terdakwamembuat Surat Kuasa tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juli 2008 dariPahala Naibaho sebagai Pemberi Kuasa kepada Terdakwa selaku yang menerimakuasa yang isinya memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menerima gantirugi 3 (tiga)

tanah pembangunan terusan Tano Ponggolyang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir c/q Panitia PembebasanTanah yang ditandatangani oleh Terdakwa pada yang menerima kuasa yaituTerdakwa dan pemberi kuasa Pahala Naibaho pada hari Selasa tanggal 5 Agustus2008 sekira pukul 12.00 WIB di Aula HKBP Pangururan, KecamatanPangururan, Kabupaten Samosir;Bahwa selanjutnya Terdakwa mempergunakan Surat Kuasa tersebut untukmembuat surat penyerahan tanah sehingga Terdakwa dapat menerima pagopagoatas pembebasan

No. 1592 K/Pid/2013seolaholah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukanTerdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 terdapat kegiatan pembebasan tanah sertayang berada di atasnya yang terletak di terusan Tano Ponggol, Kelurahan Pasar,Kelurahan SiogungOgung dan Desa Parsaoran I, Kecamatan Pangururan yangdilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir;Bahwa selanjutnya saksi Ir.

tanah pembangunan terusan Tano Ponggol yangdiberikan oleh Pemkab Samosir cq.

Untuk melakukan pembebasan tanah guna keperluanoperasional Migas tersebut di Kabupaten Bojonegoro, MCL memerlukanbantuan dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro SelanjutnyaPemerintah Kabupaten Bojonegoro membentuk Tim Koordinasi danPengendalian Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Mobil Cepu Limited(MCL) dengan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/756/KEP/412.12/2006 tanggal 06 November 2006 dengan susunan Tim sebagaiberikut :Tingkat Kabupaten :1.

SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro tidak pernah menghadiri kegiatansosialisasi pembebasan tanah ;6. Diserahkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja KabupatenBojonegoro yaitu Edi Susanto, S.Sos.

SANTOSOselaku Bupati Bojonegoro yang diketahuinya uang tersebut dipergunakanuntuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan sarana pendukung lainnya yangberkaitan dengan pembebasan tanah untuk keperluan MCL, namunkenyataannya uang tersebut tidak digunakan sebagaimana peruntukannyasesuai Memorandum Kesepakatan Bantuan dan Kerjasama, dan Terdakwa I.H.M. SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro tidak pernah menghadiri kegiatansosialisasi pembebasan tanah ;6.

No. 192 PK/Pid.Sus/201421) 18 (delapan belas) lembar Daftar Hadir Tim Koordinasi danPengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile CepuLimited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro ;22) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 16122008 yang dibuatdan ditandatangai oleh Kamsoeni (Asisten Setda PemkabBojonegoro) ;23) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/756/KEP/412.12/2006 tanggal 06 November 2006 tentang Tim Koordinasidan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobil

Perbuatan Terdakwa dilakukan Putusan Nomor 173/PID.B/2015/PN Mks halaman 8dengan caracara sebagai berikut : Pada sekitar tahun 2009 Politeknik Negeri Ujung Pandangmelakukan pembebasan tanah yang terletak di DusunPamanjengang Desa Moncongloe Kecamatan MoncongloeKabupaten Maros untuk Pembangunan Kampus Il PoliteknikNegeri Ujung Pandang, dan salah satu pemilik hak atas tanah yangterkena pembebasan tanah adalah saksi Juliar dengan bukti alas hakberupa :Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (

tanah di Dusun PamenjanganKelurahan Moncongloe Kacamatan Moncongloe Kabupaten Marosuntuk pembangunan Kampus Il Politeknik Negeri Ujung Pandang dansaksi bertindak selaku PPAT dalam Pembebasan tanah tersebut ; Bahwa luas tanah yang dibebaskan oleh Politeknik Negeri Ujung Putusan Nomor 173/PID.B/2015/PN Mks halaman 16Pandang sekitar + 28 Ha ; Bahwa tanah seluas + 28 Ha pembebasannya dilakukan secarabertahap ; Bahwa ada Panitia Pembebasan tanah tanah dan saksi sebagaianggota dalam kepanitiaan tersebut

tanah berlangsung tidak adaseorangpun yang keberatan, tapi 3 tahun kemudian baru ada yangkeberatan yaitu terdakwa dan saksi tahu hal itu setelah saksimenerima Undangan dari DPRD Kabupaten Maros dimana saksidiminta untuk mengklarifikasi pembebasan tanah di DusunPamanjengan Desa Moncongloe, Kec.

Maros untuk Pembangunan Kampusll ; Bahwa ada Kaitan antara Pembebasan tanah Politeknik denganlaporan terdakwa Bungati ke DPRD Kab.

Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah (P.2) Tahun 1973Luas 0,53 Ha a.n Malli Bin Sabang; Bahwa saksi tahu Kampus Politeknik Negeri Ujung pandang pernahmelaksanakan pembebasan tanah tahun 2009 ; Bahwa saksi tidak tahu ada sporadik tanah atas nama Yuliar berkaitandengan pembebasan tanah Politeknik Negeri Ujung Pandang ; Bahwa pada waktu saksi mengurus sporadik untuk Bungati, saksi tidaktahu kalau diatas tanah yang saksi urus sporadiknya tersebut sudahada sproradik a.n.

Maksum dan kawankawan, yang kemudian oleh WalikotaJakarta Selatan, Terdakwa Akbar ditunjuk sebagai AnggotaPanitia Pembebasan Tanah (P2T) berdasarkan Surat TugasWalikotamadya Jakarta Selatan Nomor 1814/ 1.711.837 tanggal (Tanpa Tanggal) tentang pelaksanaan pembebasan tanah /lahan makam yang terletak di Kampung Karang Tengah, Kel.Lebak Bulus, Kec. Cilandak Kota Madya Jakarta Selatan tahun2006 bersama dengan saksi Drs. H.

DADANGKADARUSMAN,Msi memperoleh Dokumen Anggaran Satuan Kerja(DASK) Perubahan APBD Tahun 2006 yang tertera anggaranuntuk pembebasan tanah Lebak Bulus seluas 2,1 Ha adalahsebesar Rp. 18.600.000.000, (delapan belas milyar enamratus juta rupiah) :Pada tanggal 24 Nopember 2006 saksi Drs. 4H.

TEGUH BUDIONO ;Bahwa pada tahun 2007 ke 3 (tiga) bidang tanah tersebutdibebaskan oleh Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakartasebagai kelanjutan pembebasan tanah untuk lahan pemakamanumum. Pembebasan tanah tersebut dilakukan dengan cara jualbeli dihadapan Notaris, yakni saksi Dra. Hj. ROHANA MANGGALA,Msi. selaku Pelaksana Harian Kepala Kantor PelayananPemakaman Propinsi DKI Jakarta menunjuk Sdri. OLIVIAAVIATI,SH.

TEGUH BUDIONO dan saksi ANDI WAHAB,selanjutnya pada tahun 2007 ke 3 (tiga) bidang tanahtersebut dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Propinsi DKIJakarta sebagai kelanjutan pembebasan tanah untuk lahanpemakaman umum. Pembebasan tanah tersebut dilakukan dengancara jual beli dihadapan Notaris, yakni saksi' Dra. Hu.ROHANA MANGGALA,Msi selaku Pelaksana Harian Kepala KantorPelayanan Pemakaman Propinsi DKI Jakarta menunjuk NotarisSdri. OLIVIA = AVIATI,SH.

MedanMerdeka Selatan No. 8 dan 9 Jakarta Pusat dilakukan prosespembayaran pembebasan tanah SUDARNO MUSTAFA seluas 6.105m2. Pembayaran dilakukan dengan cara saksi Dra. Hj.

tanah untuk kepentinganPemerintah Kabupaten Bulungan pada Tahun 2003, pemerintah kabupatenBulungan menggunakan panitia pengadaan pembebasan tanah, berdasarkanKeputusan Bupati Bulungan Nomor 279 Tahun 2003 tentang PanitiaPengadaan dan Pembebasan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan dalamWilayah Kabupaten Bulungan tanggal 5 Juli 2003, dengan susunan sebagaiberikut: Pembina : 1.

No. 196 PK/PID.SUS/2014dan pembebasan tanah, bangunan dan tanam tumbuh untuk pelaksanaanpembangunan di Kabupaten Bulungan, berdasarkan Surat Keputusan BupatiBulungan Nomor 279 Tahun 2003, tanggal 5 Juli 2003 tentang PanitiaPengadaan dan Pembebasan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan DalamWilayah Kabupaten Bulungan, serta selaku Koordinator Sekretariat PanitiaPengadaan dan pembebasan tanah, bangunan dan tanam tumbuh untukpelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bulungan, berdasarkan SuratKeputusan Bupati

tanah untuk kepentinganPemerintah Kabupaten Bulungan pada Tahun 2003, Pemerintah KabupatenBulungan menggunakan panitia pengadaan pembebasan tanah, berdasarkanKeputusan Bupati Bulungan Nomor 279 Tahun 2003 tentang PanitiaPengadaan dan Pembebasan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan dalamWilayah Kabupaten Bulungan tanggal 5 Juli 2003, dengan susunan sebagaiberikut: Pembina : 1.

Tanah dan Biaya Perjalanan Dinas atas pelaksanaan Proyek Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan untukPembangunan Pemkab.

Muhlis Saleng bin Saleng oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

KPTS 614 / XII / 1990Tanggal 16 Desember 1990 Tentang Panitia Pembebasan Tanah Khusus ProyekPengembangan Pulau Bintan Daerah Tingkat II Kabupaten Kepulauan Riau, JoSurat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Riau No.

Tergugat untuk dilakukan pembayaran kepada yang berhak,dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Panitia Pembebasan Tanah KhususProyek Pengembangan Pulau Bintan No.

Dan Staf SekretariatPembebasan Tanah Khusus Proyek Pengembanagn Pulau Bintan, diberi tandabukti (T I14) ;Surat Keputusan Ketua Panitya Pembebasan Tanah Khusus ProyekPembangunan Pulau Bintan No.KPTS.05/580/1991, tertanggal 18 Januari 1991,Tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Tanah, Tanaman Dan bangunan DalamRangka Pembebasan Tanah Khusus Proyek Pengembanagn Pulau Bintan, diberitanda bukti (T I15) ;Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan, Industri DanPengawasan Pembangunan Selaku

Bintan (Tim 9)telahmelakukan pembebasan tanah obyek sengketa dari masyarakat yang tinggal di tanahobyek sengketa dan harga ganti rugi pembebasan tanah tersebut sesuai dengan SuratKeputusan Panitia Pembebasan Tanah Khusus Pengembangan Pulau Bintan No.KPTS.05/580/1991 tanggal 18 Januari 1991 tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Tanah,Tanaman dan Bangunan Dalam Rangka Pembebasan Tanah Khusus ProyekPengembangan Pulau Bintan.Menimbang, bahwa oleh karena pembebasan tanah obyek sengketa yangdilakukan oleh

Tergugat melalui Panitia Pembebasan Tanah Khusus PengembanganPulau Bintan (Tim 9) telah sesuai dengan Surat Keputusan Panitia Pembebasan TanahKhusus Pengembangan Pulau Bintan No.

RIDWAN selaku Mediatordalam pembebasan tanah adalah melakukan pembebasan tanah seluruhnya , melakukanpembayaran pembebasan tanah kepada penjual / pemilik tanah dan pada Makelar,Mengumpulkan surat surat yang berhubungan dengan pembebasan tanah, KTP, KSK,Petok, kerewangan, Buku C, Riwayat Tanah, Surat Pernyatan penguasaan tanah.Bahwa dalam hal pembebasan tanah di Dusun Guwo Desa Sumput KecamatanDriyorejo Gresik seluas 13 Ha , kesepakatan harga tanah antara terdakwa M. RIDWANdengan PT.

RIDWAN selaku Mediatordalam pembebasan tanah adalah melakukan pembebasan tanah seluruhnya dengandibantu Makelar Nemu dan Sholeh (alm), melakukan pembayaran pembebasan tanahkepada penjual / pemilik tanah dan pada Makelar, Mengumpulkan surat surat yangberhubungan dengan pembebasan tanah, KTP, KSK, Petok, kerewangan, Buku C,Riwayat Tanah, Surat Pernyatan penguasaan tanah.

Ridwan juga menyiapkan semua surat yang akan dijadikanuntuk syarat transaksi jual beli atau pembebasan tanah lokasi Dusun Guwo Desa SumputKecamatan Driyorejo Gresik adalah palsu atau fiktif semuanya. Dan perbuatan terdakwaM.

RIDWAN selaku Mediatordalam pembebasan tanah adalah melakukan pembebasan tanah seluruhnya dengandibantu Makelar Nemu dan Sholeh (alm), melakukan pembayaran pembebasan tanahkepada penjual / pemilik tanah dan pada Makelar, Mengumpulkan surat surat yangberhubungan dengan pembebasan tanah, KTP, KSK, Petok, kerewangan, Buku C,19Riwayat Tanah, Surat Pernyatan penguasaan tanah.

PLN (Persero) proyek Induk Pembangkit dan Jaringan JawaBali Nusa Tenggara (Pikitring JBN) telah menerbitkan Surat KeputusanNomor 010.K/GM PIKITRING JBN /2007 tanggal 3 Januari 2007 tentangpembentukan tim pembebasan tanah, Bangunan, Tanaman ROW danPerijinan untuk Lokasi Proyek di Wilayah Kerja PT. PLN (Persero)PROKITRING Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara dengan Luasan Tanahsampai dengan 1 Ha (Tim Pembebasan Tanah PT. PLN (Persero) ProkitringJTBN). Susunan lengkap Tim Pembebasan Tanah PT.

PLN (Persero) tata cara danProsedur Pembebasan Tanah untuk keperluan proyekproyek di lingkunganPT. PLN (persero) dilakukan dengan mempedomani Peraturan PresidenNomor 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, denganmekanisme pengadaan tanah sebagai berikut:a. Untuk Pelaksanaan Pembebasan Tanah sampai dengan luasan 1 Ha,dilaksanakan sendiri oleh Tim Pembebasan Tanah PT. PLN (Persero)Hal. 4 dari 87 hal. Put.

PLN (Persero) proyek Induk Pembangkit dan Jaringan JawaBali Nusa Tenggara (Pikitring JBN) telah menerbitkan Surat KeputusanNomor 010.K/GM PIKITRING JBN/2007 tanggal 3 Januari 2007 tentangpembentukan tim pembebasan Tanah, Bangunan, Tanaman, ROW danPerijinan untuk Lokasi Proyek di Wilayah Kerja PT. PLN (Persero)POKITRING Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara dengan Luasan Tanahsampai dengan 1 Ha (Tim Pembebasan Tanah PT. PLN (Persero) PokitringJTBN). Susunan lengkap Tim Pembebasan Tanah PT.

PLN (Persero) tata cara danProsedur Pembebasan Tanah untuk keperluan proyekproyek di lingkunganPT. PLN (Persero) dilakukan dengan mempedomani Peraturan PresidenNomor 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, denganmekanisme pengadaan tanah sebagai berikut:c. Untuk Pelaksanaan Pembebasan Tanah sampai dengan luasan 1 Ha,dilaksanakan sendiri oleh Tim Pembebasan Tanah PT.

x (Rp225.000,00 Rp110.000,00) =Rp2.654.030.000,00 dimana uanguang ini kemudian dibagibagiantara Terdakwa dan para/timtim pembebasan tanah PT.

Tanah (TPT) dan Ketua Pengadilan Negeri Bangil.

;Bahwa dalam pembebasan tanah untuk Jalan Tol Gempol Pandaantersebut,sudah ada orang / termohon yang bersedia tanahnya dibebaskan dan sudahmencapai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), maka berdasarkan PeraturanPresiden Nomor 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 danSurat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 188 / 452 / hk / 424. 013/ 2010 tanggal20 Juli 2010 maka akan dilakukan upaya paksa untuk pembebasan tanah dan UangGanti Rugi akan dititipkan (Konsinyasi) di Pengadilan Negeri

Tim Pembebasan Tanah (TPT)dapat menerbitkan Surat Penetapan Konsinyasi Sahdan Berharga serta menyatakan hapusnya hak atastanah beserta bendabenda lain yang beradadiatasnya;Selanjutnya berdasarkan Penetapan Konsinyasi Sahdan Berharga tersebut, Kepala Kantor Pertanahan(untuk tanah yang bersertifikat) dan Lurah / KepalaDesa (untuk tanah yang belumbersertifikat),mencatat hapusnya hak atas tanah atas permohonanTim Pembebasan Tanah (TPT);Berdasarkan Penetapan Konsinyasi dan HapusnyaHak atas tanah, Bupati

;Bahwa benar dalam pembebasan tanah untuk Jalan Tol Gempol Pandaantersebut, sudah ada warga yang bersedia tanahnya dibebaskan dan sudah mencapailebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), maka berdasarkan Peraturan PresidenNomor 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 dan SuratKeputusan Bupati Pasuruan Nomor : 188 / 452 / hk / 424. 013 / 2010 tanggal 20 Juli2010 maka akan dilakukan upaya paksa untuk pembebasan tanah dan Uang GantiRugi akan dititipkan (Konsinyasi) di Pengadilan Negeri

Takrip seluas 4.900 M2.Realisasi Pembebasan Tanah Sidoklumpuk Order Ko Jing An(Penggugat Ill) seluas 5.204 M2 x Rp. 18.000, =Rp. 93.672.000..Rincian Realisasi Pembebasan Tanah Sidoklumpuk, LAMPIRANIl, tercantum tabel tabel meliputi : tanggal, nama pemilik, lokasi,luas, dan jumlah, tertera tanggal pembebasan pertama 151294an. Sandipo seluas 1.215 M2 dan tertera pembebasan terakhir250398 an.

CBR 010798.Rincian Realisasi Pembebasan Tanah Sidoklumpuk, LAMPIRANIl, tercantum tabel tabel meliputi : tanggal, nama pemilik, lokasi,luas, dan jumlah, tertera tanggal pembebasan pertama 151294an. Sandipo seluas 1.215 M2 dan tertera pembebasan terakhir250398 an. Takrip seluas 4.900 M2.Realisasi Pembebasan Tanah Sidoklumpuk Order Ko Jing An(Penggugat III) sejumlah Rp. 200.000.000..Kuitansi 28 Mei 1996, sudah terima dari PT.

Sidoarjo, Kab.Sidoarjo dengan harga Rp. 48.000,/M2.Rincian Realisasi Pembebasan Tanah Sidoklumpuk, LAMPIRANIl, tercantum tabel tabel meliputi : tanggal, nama pemilik, lokasi,luas, dan jumlah, tertera tanggal pembebasan pertama 151294an. Sandipo seluas 1.215 M2 dan tertera pembebasan terakhir250398 an. Takrip seluas 4.900 M2.Realisasi Pembebasan Tanah Sidoklumpuk Order Ko Jing An(Penggugat Ill) untuk an.

;Menimbang, bahwa bukti P40 sampai dengan bukti P42 masingmasingsebagai berikut :Bukti P 40 : Realisasi Pembebasan Tanah Sidoklumpuk Order Ko Jing An(Penggugat III) untuk an.

;Menimbang, bahwa bukti P46 sampai dengan bukti P48 masingmasingsebagai berikut :Bukti P 46 : Realisasi Pembebasan Tanah Sidoklumpuk Order Ko Jing An(Penggugat III) untuk an.

Perlu diketahui oleh Penggugat bahwa pembebasan tanahaquo terjadi pada tanggal 23 Agustus 1986 dan dilakukan oleh/melalui Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah TK. IlPalembang (Vide: Bukti T.I1).

Bahwa Tergugat Il menolak dengan tegas dalil posita gugatanPenggugat pada angka (8), (4), (6) dan (6) yang menyebut Tergugat IItelah melakukan pembebasan tanah guna keperluan pembangunanperkantoran. Bahwa Tergugat Il tidak memiliki kewenangan untukmelakukan pembebasan tanah. Yang melakukan pembebasan tanahadalah instansi yang berwenang, yakni Panitia Pembebasan tanahKota Palembang beserta unsur dan jajarannya. Jadi jelas kiranya,Tergugat II tidak melakukan pembebasan tanah objek perkara..

Dian sakti sebagaiTergugat Il, Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagaiTergugat IV, Panitia 9 (Sembilan Pembebasan Tanah) sebagai TergugatV dan Notaris/PPAT Siti Hikma Nuraini, SH.

Gugatan Penggugat tersebutdinyatakan Niet Onvankelijke Verklaad ( NO) dikarenakan kurang pihak,sebab tidak mengikutsertakan / tidak menggugat panitia Sembilan(Panitia Pembebasan Tanah Kota Palembang).

Bahwa Tergugat Ill menolak dengan tegas dalil posita gugatanPenggugat pada angka (3), (4), (5) dan (6) yang menyebut TergugatIll telah melakukan pembebasan tanah guna keperluan pembangunanperkantoran. Bahwa Tergugat Ill tidak memiliki Kewenangan untuk24melakukan pembebasan tanah. Yang melakukan pembebasan tanahadalah instansi yang berwenang, yakni Panitia Pembebasan tanahkota Palembang beserta unsur dan jajarannya. Jadi jelas kiranya,Tergugat III tidak melakukan pembebasan tanah objek perkara..

tanah tersebut;SAMSUDIN.

tanah tersebut;SYAMSUDIN, luas 100 x 300 meter (30.000) m?

A; Selatan Suprihatin; Barat;Dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 12 April 1991, legalisasi olehCamat Tarakan Barat tanggal 12 April 1991 Nomor 200/CTB/04/1991 danKwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;SYUKUR.

tanah tersebut;NURBAITI, luas 200 x 250 meter (50.000) m?

Putusan No. 159 PK/Padt/201422.23.24.Camat Tarakan Barat tanggal 26 Agustus 1989 Nomor 540/CTB/VIIV/1989dan Kwitansi pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut;IMBRAN. M, luas 200 x 250 m (50.000 m?)

Bahwa Panitia Pembebasan tanah itu yang biasa pula diesebut"Panitia Sembilan" adalah terdiri dari unsurunsur Pemerintah terkait,dan biasanya Kepala Desa atau Lurah dan Camat dalam wilayahmana terletak tanah yang akan dibebaskan, biasanya duduk pulasebagai anggota Panitia. Tujuannya jelas, yaitu Supaya tepat subjekhak dan tepat objek (tanah) yang akan dibebaskan.

Terhadap dalil posita gugatan Penggugat pada angka 7 dan8 dengan ini Tergugat II menanggapinya sebagai berikut : Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 15 Tahun 1975 tentang KetentuanKetentuan MengenaiTata Cara Pembebasan Tanah, mengatur bahwapembentukan panitia pembebasan tanah ditetapkan olehGubernur Kepala Daerah ; Tugas panitia pembebasan tanah ialah melakukanpemeriksaan /penelitian dan penetapan = ganti = rugidalam rangka pembebasan sesuatu hak atas tanah ; Bahwa benar

pada tahun 1993 Panitia PembebasanTanah melakukan pembebasan tanah untuk keperluanPemerintah atas permintaan Tergugat dan lahirlahBerita Acara Pembebasan/Pelepasan Hak Atas Tanah NomorBA 28/111/ PPT/1993 Tanggal 10 Maret 1993 dimanapihak yang melepaskan haknya (pemilik tanah) ialah MuchtarBin Mappe (ahli waris dari Mado) atas tanah milik IndonesiaPersil No. 31 SI seluas 13.349 M?

Mks.tanah dan atau nama Maiido Bin Bora sebagai orang yangmenguasai /mengerjakan tanah pada area tanah yangdibebaskan oleh panitia pembebasan tanah, sehingga hal inimenunjukkan bahwa Majido Bin Bora (Penggugat) tidakmempunyai tanah pada area Kawasan Industri Makassar ; Jika benar Penggugat memiliki Surat Keteranganluran Pembangunan Daerah (ini hanya andai kataquodnon), maka sangat diragukan kebenarannya/sangatdiragukan keberadaan nya di lokasi area pembebasan olehkarena pada saat panitia pembebasan

tanah melakukaninventarisasi nama pemilik/yang menguasai tanah yang akandibebaskan ternyata sama sekali tidak menemukan namapenggugat,terlebin lagi pada saat Tergugat melakukanpembersihan dan penataan lokasi tanah yang telahdibebaskan tidak pernah ada protes dan keberatan atasnama Penggugat ; Jika Tergugat Il tidak melibatkan Penggugat dalam prosespembebasan, hal itu disebabkan karena Penggugat tidakmemiliki tanah di area/lokasi pembebasan tanah yangdilakukan oleh Panitia pembebasan ;6.