Adhi Karya) pada jawabannya dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menyatakanbahwa tanah tersebut di atas diperoleh dari pembebasan tanah yang dilakukanoleh Departemen Pekerjaan Umum (Tergugat II), dan Tergugat telah menjualtanah tersebut di atas kepada Tergugat VII ;Bahwa perlu diketahui bahwa penggunaan pembebasan tanah tersebutdilakukan oleh Tergugat II ialah untuk proyek pembuatan tanggul (bendungan)Sungai Je'ne Berang artinya pembebasan tanah tersebut untuk kepentinganumum bukan

belum pernah dibebaskan Tergugat II in casu Panitia Pembebasan Tanah PPSJHal. 4 dari 21 hal. Put.

jelas gugatanPenggugat keliru, oleh karena yang harus ditempatkan sebagai Tergugatdalam hubungannya dengan Panitia Pembebasan Tanah adalah WalikotaMakassar secara ex Officio (Karena jabatan) selaku Panitia PembebasanTanah PPSJ tahun 1993 dan bukan Pemerintah RI Cq.

Lurah MacciniSombala, oleh karena disamping Pemerintah RI tidak mempunyai hubungandengan pembentukan Panitia Pembebasan Tanah juga Lurah MacciniSombala sekarang tidak lagi menjadi anggota Panitia a quo, oleh karenaPanitia Pembebasan Tanah termaksud sudah dibubarkan ;Sedangkan jika Penggugat menempatkan Tergugat III dalam kapasitasselaku Lurah Maccini Sombala yang mengeluarkan Surat Keterangan No.26/590.3/KMS, maka hal ini tidak tepat jika Lurah Maccini Sombaladitempatkan sebagai Tergugat IIl dalam

Kepala Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, KotaMakassar bukan satusatunya Panitia Pembebasan Tanah PPSJTahun 1993, sehingga dengan demikian sangat keliru jika cumaKepala Kelurahan Maccini Sombala yang ditempatkan sebagaiTergugat karena masih ada Anggota Tim Panitia lain yang tidakturut digugat ;2.

tanah yang didalilkan pada posita angka 3 (tiga).Hal ini jelas bahwa jika para Turut Tergugat ditarik sehubungan dengan halpembayaran pembebasan tanah yang terurai pada posita angka 3 (tiga) yangberlokasi di wilayah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan dilakukanoleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, maka seharusnya bukan paraTurut Tergugat yang ditarik dalam kedudukannya selaku pribadi dari TurutTergugat dalam perkara ini, tetapi seharusnya ditarik adalah pihakPemerintah sebab para Turut Tergugat

Dengan demikian telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukumbahwa uang ganti rugi pembebasan tanah telah diterima oleh para penggugat,karena pengakuan didalam perkara perdata adalah bukti yang sempurna. Olehkarenanya gugatan ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut patut di tolakuntuk seluruhnya ;4. Bahwa pembayaran ganti rugi pembebasan tanah yang dilakukan oleh panitiapembebasan tanah jalan Tol Manado Bitung tidak seluas 33.369 m? dan tidak sehargaRp. 250.000.000 per m?

Dengan demikian telah dapat dibuktikan secara sahmenurut hukum bahwa uang ganti rugi pembebasan tanah telah diterimaoleh para Penggugat, karena pengakuan didalam perkara perdata adalahbukti yang sempurna. Oleh karenanya gugatan ganti rugi ataspembebasan tanah tersebut patut ditolak untuk seluruhnya ;4.

tanah tersebut diukur, mendengar dari Hukum Tua ; Bahwa tanah Hadi Mahiborang tersebut sudah dibayarkan kepada Noldi, karenadikeluarganya sudah baku atur ; Bahwa semuanya dapat dari pembayaran tersebut, dan saksi tahu dari HukumTua ; Bahwa waktu proses pengurusan suaratsurat saksi tidak tahu ; Bahwa asal tanah tersebut mereka yang beli dari Hendrik Sitepu tapi luasnya saksitidak tahu; Bahwa Noldi sebagai kuasa menerima uang pembayaran pembebasan tanah jalantol itu kesepakatan dari keluarga ;Menimbang

Bahwa pembayaran ganti rugi pembebasan tanah yang dilakukan oleh panitia pembebasantanah jalan Tol Manado Bitung tidak seluas 33.369 m? dan tidak seharga Rp. 250.000.000per nm akan tetapi luas tanah yang dibebaskan dan harga tanahnya telah sesuai denganbesarnya ganti rugi yang diterima oleh para penggugat ;293.

Perlu diketahui olehPenggugat bahwa pembebasan tanah aquo terjadi pada tanggal 23 Agustus 1986 dan dilakukanoleh/melalui Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah TK. II Palembang (Vide: BuktiT.11).

Dian Sakti) dalamrangka perjanjian ruilsiag yang telah dibatalkan (Vide: Sukti T.14);Selanjutnya, Penggugat mendalilkan bahwa ada personel/anggota dari Kodam I/Swj ikutserta atau terlibat dalam Panitia Pembebasan Tanah dimaksud.

Yang melakukan pembebasan tanah adalah instansi yang berwenang,yakni Panitia Pembebasan tanah Kota Palembang beserta unsur dan jajarannya. Jadi jelaskiranya, Tergugat II tidak melakukan pembebasan tanah objek perkara.Bahwa Tergugat IT menolak dengan tegas dalil gugatan pada angka (7) yang menyebut TergugatII telah melakukan tipu daya.

NietOnvankelijke Verklaad (NO) dikarenakan kurang pihak, sebab tidak mengikutsertakan/ tidak14menggugat Panitia 9 (Panitia Pembebasan Tanah Kota Palembang).

Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat pada angka (3), (4), (5)dan (6) yang menyebut Tergugat II telah melakukan pembebasan tanah guna keperluanpembangunan perkantoran. Bahwa Tergugat III tidak memiliki kewenangan untuk melakukanpembebasan tanah. Yang melakukan pembebasan tanah adalah instansi yang berwenang, yakniPanitia Pembebasan tanah Kota Palembang beserta unsur dan jajarannya. Jadi jelas kiranya,Tergugat III tidak melakukan pembebasan tanah objek perkara;5.

Surat Permohonan Pembebasan Tanah Garapan kepadaPT. HIJAU PRYAN PERDANA atas nama MURSIN, DiketahuiKepala Desa Pasar Tiga dan Kelompok Tani Pasar Tiga;18. Surat Keterangan Nomor : 593.3/466/1522/2006 atas namaSANIAH yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pasar Tiga tertanggal1562006 dan diketahui Camat Panai Tengah;19.

Surat Permohonan Pembebasan Tanah Garapan kepadaPT.HIJAU PRYAN PERDANA atas nama NURAINI, diketahui KepalaDesa Pasar Tiga dan Kelompok Tani Pasar Tiga;A8. Surat Keterangan Nomor : 593.3/465/1522/2006 atas namaJUMALI yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pasar Tiga tertanggal1562006 dan diketahui Camat Panai Tengah;49.

Surat Permohonan Pembebasan Tanah Garapan kepadaPT.HIJAU PRYAN PERDANA atas nama JUMALI, Diketahui KepalaDesa Pasar Tiga dan Kelompok Tani Pasar Tiga;53. Surat Keterangan Nomor : 593.3/457/1522/2006 atas namaRAMLI yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pasar Tiga tertanggal 1562006 dan diketahui Camat Panai Tengah;54.

Surat Permohonan Pembebasan Tanah Garapan kepadaPT.HIJAU PRYAN PERDANA atas nama RAMLI, diketahui KepalaDesa Pasar Tiga dan Kelompok Tani Pasar Tiga;58. Surat Keterangan Nomor : 593.3/455/1522/2006 atas namaSUGIANTO yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pasar Tigatertanggal 1562006 dan diketahui Camat Panai Tengah;59.

Surat Permohonan Pembebasan Tanah Garapan kepadaPT.HIJAU PRYAN PERDANA atas nama ANAN, Diketahui KepalaDesa Pasar Tiga dan Kelompok Tani Pasar Tiga;68. Surat Keterangan Nomor : 593.3/458/1522/2006 atas namaNILAWATI yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pasar Tiga tertanggal1562006 dan diketahui Camat Panai Tengah;69.

Untuk itu) pemerintah Propinsi SulawesiTengah melakukan pembebasan tanah seluas 92.828 nf (sembilanpuluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapagmeter persegi) terletak di Desa Mensung, Kecamatan Tomini,Kabupaten Parigi Moutong (dahulu Kabupten Donggala) ;Pembebasan tanah yang dimaksud diatas terjadi pada 20 Oktober1987 dengan susunan panitia terdiri daria. Drs. RAMLI NUR, Bupati Donggala (pada saat itu) selakuKetua Panitia; b. H.

Adapun warga dibebaskan tanahnya sebanyak8 (delapan) orang dan kesemuanya telah menerima biaya gantirugi pembebasan tanah sebagaimana terlampir dalam daftarpenerima ganti rugi tanah dalam rangka pembebasan tanah untukkeperluan Kantor Balai Benih terletak di Desa Mensung wilayahKec. Tomini, Kab. Donggala (sekarang Kab. Parigi Moutong)jr ote eee >= ~*5. ~Adapun 8 (delapan) orang yang menerima pembebasan ganti rugi tanah sebagai mana dimaksuddiatas adalah1. AbdulFattah 2.Badar3. Sanimin4.

Bahwa gugatan Penggugat salah terhadap subyek hukum, seharusnya yangmengajukan surat gugatan adalah Pemerintah Daerah KabupatenDonggala bukan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah sebagaimanagugatan penggugat pada angka 3 surat gugatannya yang menyatakanbahwa pembebasan tanah obyek sengketa adalah dilakukan olehBupati Donggala yang pada saat itu dijabat oleh Drs.Ramli Nurclan instansi terkait lainnya ; I. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA1.

Photo copy Berita Pembebasan Tanah / Daftar Penerima GantiRugi Dalam Rangka Pembebasab Tanah Untuk Balai Benih di DesaMensung, sesuai asli, bermaterai cukup, diberi tanda PP.152. 2. Photo copy Surat Pelepasan Tanah kepada Negara An. AbdulFatah Taha, tanggal 21 Oktober 1987, sesuai asli bermateraicukup, diberi tanda P.2; 3. Photo copy Surat Pelepasan Tanahkepada Negara An.

tanah dari Adjijo, karena saatpembebasan saksi ada di Palu: eee ee2.

No. 711, persil 272, yang terletak di Dusun Sadang Kidul Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat, terdaftar dalam data proyek Jati Gede pada Model B Nomor Urut 1, Lembar Peta No. 341, Peta Bidang Nomor 2349 di atas namakan Bapak Suhandi Bin Sukanta yang dahulu tahun 1984 mendapat ganti rugi dari pihak Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan Proyek jati Gede (Tergugat) sebesar Rp.723.580,- (tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) tersebut,

Foto copy dari foto copy Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah DesaPakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang Nomor Peta :312A, Nomor Bidang : 2032, untuk selanjutnya pada fotocopy bukti surattersebut diberi tanda P.1.2 19;20.

Selanjutnya pada tanggal 02 Juni 1982 Bapak Sukanta BinEncim meninggal dunia dan sekitar akhir tahun 1982 rumah tinggal BapakSukanta Bin Encim yang telah didiami oleh Ibu lya Binti Armawi, terdata dalamproyek Waduk Jati Gede oleh Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan yangpada waktu itu dikenal dengan sebutan Panitia sembilan pendataan daerahgenangan Waduk Jati Gede yang terdaftar dalam data proyek Jatigede padaModel B Nomor urut 1.

Tanah dan BangunanProyek Jati Gede sebesar Rp.984.497, (sembilan ratus delapan puluh empatribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

LembarPeta No. 341, Peta Bidang Nomor 2349 yang di atas namakan BapakSuhandi Bin Sukanta yang dahulu tahun 1984 mendapat ganti rugi dari pihakPanitia Pembebasan Tanah dan Bangunan Proyek Jati Gede (Tergugat)sebesar Rp.723.580, (tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapanpuluh rupiah) tersebut adalah milik Almarhum Bapak Sukanta Bin Encimdengan Almarhumah Ibu lya Binti Armawi dan menjadi hak Para Penggugatsebagai ahli warisnya ?2.

Selanjutnya pada sekitar akhirtahun 1982 rumah tinggal Bapak Sukanta Bin Encim, terdata dalam proyekWaduk Jati Gede oleh Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan yang padawaktu itu dikenal dengan sebutan panitia sembilan pendataan daerah genanganWaduk Jati Gede yang terdaftar dalam data proyek Jatigede pada Model BNomor urut 1.

tanah untuk pembangunan diLingkungan PemerintahKkab.

pembebasan tanah untuk pembangunan dilingkunganPemerintah Kabupaten Nunukan ;Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama H.

tanah Kab.

Nunukan tahun 2004 tanggal 30 Desember 2004;1 (satu) lembar daftar pembebasan tanah ;1 (satu) lembar Telaahan Staf dari Kabag Pemerintahan Setkab Nunukan;Hal. 33 dari 55 hal. Put.

Tanah (bukti 53, terlampir) ;2 H.

PLN (Persero) tataCara dan prosedur Pembebasan Tanah untuk keperluan proyekproyek dilingkungan PT. PLN (Persero) dilakukan denganmempedomani Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 joPeraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, dengan mekanismepengadaan tanah sebagai berikut:a. Untuk pelaksanaan Pembebasan Tanah sampaidengan luasan 1 Ha, dilaksanakan sendiri olehTim Pembebasan Tanah PT.

anggaran pembebasan Tanah Gogolan seluas 28.120M2 di Desa Boro.

Nominatif Tanah fiktif sebagai syarat pengajuanpencairan anggaran pembebasan Tanah Gogolan seluas 28.120M2 di Desa Boro.

PLN(Persero) Prokitring JTBN telah mengajukan pemintaandroping anggaran pembebasan tanah kepada General ManagerPT.

saksi pernah di suruh mengambil ijin di BPNdengan menyerahkan uang Rp.50.000.000,untuk biayaijin ituBahwa saksi tidak tahu berapa besar uang PLN yangdikeluarkan untuk pembebasan tanah di Desa BoroBahwa saksi dengar sendiri secara lisan saat rapatdengan Pemda bahwa pembebasan tanah yang tidakmenggunakan APBN bisa tanpa P2TBahwa PLN membayar pembebasan tanah pada BulanDesember 2007 yang membayar Manager diserahkankepada anak buahnya Agus Sukiranto dengan cekbesarnya saksi tidak tahu;Bahwa dasar pembebasan

Daftar Hadir Rapat Pembebasan Tanah, hari rabu tanggal 11Agustus 2004;fotcopi 1 (satu) bundel Suratsurat Tanah Berupa SPPT (SuratPernyataan Penguasaan Tanah);Fotocopi Gambar Peta ukur Tanah;SPPT A.N Makmun, L = 20.000 M?

Sus/20192420.26.2/.28.Zo,30.31.32.33.2 (dua) lembar daftar penerimaan honor biaya pekerjaan pengukuranlapangan dan pelacak batas pembebasan tanah Kabupaten Nunukantahun 2004 tanggal 19 Januari 2005;2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak NPWP 03885571723 dariPemegang Kas Setkab Nunukan tanggal 19 Januari 2005 untukpembayaran setor PPh atas penerimaan honor biaya pekerjaanpengukuran lapangan dan pelacak batas pembebasan tanah KabupatenNunukan;2 (dua) lembar daftar penerimaan honor sekretariat pekerjaanpembebasan

Daftar Hadir Rapat Pembebasan Tanah, hari rabu tanggal 11Agustus 2004;fotcopi 1 (satu) bundel Suratsurat Tanah berupa SPPT (SuratPernyataan Penguasaan Tanah);Fotocopi Gambar Peta ukur Tanah;SPPT A.N Makmun, L = 20.000 M?

Sus/20192425,26.27.28.29,30.31.32.33.. 2 (dua) lembar daftar penerimaan honor biaya pekerjaan pengukuranlapangan dan pelacak batas pembebasan tanah Kabupaten Nunukantahun 2004 tanggal 19 Januari 2005;2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak NPWP 03885571723 dariPemegang Kas Setkab Nunukan tanggal 19 Januari 2005 untukpembayaran setor PPh atas penerimaan honor biaya pekerjaanpengukuran lapangan dan pelacak batas pembebasan tanah KabupatenNunukan;2 (dua) lembar daftar penerimaan honor sekretariat pekerjaanpembebasan

tanah untuk pembangunan di LingkunganPemerintah Kabupaten Nunukan tahun 2004 tanggal 30 Desember 2004;1 (satu) lembar daftar pembebasan tanah;1 (satu) lembar Telaahan staf dari Kabag Pemerintahan Setkab Nunukan;Hal 20 dari 27 hal, Putusan Nomor 602 K/Pid.

PLN (Pesero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali,Nusa Tenggara (Pikitring JBN) telah menerbitkan Surat KeputusanNomor : 010.K/GM PIKITRING JBN/2007 tanggal 3 Januari 2007 tentangPembentukan Tim Pembebasan Tanah, Bangunan, Tanaman, ROW danPerijinan untuk Lokasi Proyek di Wilayah Kerja PT. PLN (Pesero)PROKITRING Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara dengan luasan tanahsampai dengan 1 Ha (Tim Pembebasan Tanah PT. PLN (Pesero)Prokitring JTBN). Susunan lengkap Tim Pembebasan Tanah PT.

BUDIMAN melaporkan penawaran tanah tersebutkepada Ketua Tim Pembebasan Tanah saksi Ir. ZULKARNAIN KEMASENG dan saksi Ir. SLAMET HARIYANTO, M.M., saksi Ir. ZULKARNAINHal 4 dari 96 hal. Put. No.1010 K/PID.SUS/2012KEMAS ENG., dan saksi Ir. SLAMET HARIYANTO, M.M., menyetujuiuntuk melakukan pembebasan tanah gogolan tersebut. Gunamelaksanakan pembebasan tanah gogolan, kemudian saksi Ir.

BUDIMAN melaporkan penawaran tanah tersebutkepada Ketua Tim Pembebasan Tanah saksi Ir. ZULKARNAIN KEMASENG dan saksi Ir. SLAMET HARIYANTO, M.M., saksi Ir. ZULKARNAINKEMAS ENG dan saksi Ir. SLAMET HARIYANTO, M.M., menyetujuiuntuk melakukan pembebasan tanah gogolan tersebut. Gunamelaksanakan pembebasan tanah gogolan, kemudian saksi Ir. SLAMETHARIYANTO, M.M., memerintahkan agar tanah gogolan dilakukan survai.Pada pertengahan bulan Oktober 2007 saksi Ir.

SLAMETHARIYANTO, M.M., mengetahui bahwa pembebasan tanah dilakukantanpa melibatkan Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Sidoarjosehingga tidak membutuhkan Biaya Operasional, saksi Ir.

No.1010 K/PID.SUS/2012Biaya Opreasional Pembebasan Tanah sebesar Rp253.080.000,00secara fiktif.

Untuk pelaksanaan Pembebasan Tanah sampai dengan luasan 1 Ha,dilaksanakan Surat Keputusan General Manager Nomor : 010. K/GM PI KITRINGJBN/2007 tanggal 3 Januari 2007, tanpa melibatkan Panitia Pengadaan TanahPemerintah Kabupaten/Kota setempat ;b. Untuk pelaksanaan pembebasan tanah di atas 1 Ha harus melalui PanitiaPengadaan Tanah yang dibentuk Pemerintah setempat yaitu Kabupaten/Kota ;Bahwa untuk merealisasikan pembebasan tanah di Desa Boro, KecamatanTanggulangin, saksi Ir.

Slamet Haryanto, MM yang telahmelakukan pembebasan tanah Gogolan seluas 28.120 m? di Desa Boro, KecamatanTangggulangin, Kabupaten Sidoarjo dengan cara membeli tanah dari saksi Drs. AgusSukiranto, MM selaku Broker tanah dan melaksanakan pembebasan tanah tanpamelibatkan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sidoarjo tersebut melanggarketentuanketentuan sebagai berikut :a.

Untuk melaksanakan pembebasan tanah sampai dengan luasan 1 ha,dilaksanakan sendiri oleh Tim Pembebasan Tanah PT. PLN (Persero) yangdibentuk berdasarkan Surat Keputusan General Manager Nomor : 010. K/GM PIKITRING JBN/2007 tanggal 3 Januari 2007, tanpa melibatkan Panitia PengadaanTanah Pemerintah Kabupaten/Kota setempat ;b.

SUDARTO, MM selaku Camat Tanggulangin ;Foto copy Surat Nomor : 932/13/Pl KITRING JEN/2007 tanggal 13 November2007 perihal Pembebasan Tanah Proyek Percepatan Non BBM dari ManagerBidang Operasional Ir. GUNAWAN EDWIN S. kepada 1. MPROKITRING DKIJAYA & Banten, 2. Ketua Tim Pembebasan Tanah DKI (Bpk. BAGIYONO)Hal. 40 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/201321.Ze23.24.25,26.2/.28.29.MPROKITRING DKI JAYA (Bpk. BAGIYONO) 3. MPROKITRING JABAR, 4.Ketua Tim Pembebasan Tanah JABAR (Bpk.

SUDARTO, MM selaku Camat Tanggulangin ;Foto copy Surat Nomor : 932/13/Pl KITRING JEN/2007 tanggal 13 November2007 perihal Pembebasan Tanah Proyek Percepatan Non BBM dari ManagerBidang Operasional Ir. GUNAWAN EDWIN S. kepada 1. MPROKITRING DKIJAYA & Banten, 2. Ketua Tim Pembebasan Tanah DKI (Bpk. BAGIYONO)MPROKITRING DKI JAYA (Bpk. BAGIYONO) 3. MPROKITRING JABAR, 4.Ketua Tim Pembebasan Tanah JABAR (Bpk. Ir DJOKO SUYONO), 5.MPROKITRING JATENG & DIY, 6. MPROKITRING JTBN, 7.

tanah kab.

pelaksanaan pembebasan tanah untukpembangunan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama H.

Daftar Hadir Rapat Pembebasan Tanah hari Rabu tanggal 11 Agustus 2004.Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara.7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.5.000. (lima ribu rupiah);IX.

KPTS 614 / XII / 1990Tanggal 16 Desember 1990 Tentang Panitia Pembebasan Tanah Khusus ProyekPengembangan Pulau Bintan Daerah Tingkat II Kabupaten Kepulauan Riau, JoSurat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Riau No.

Tergugat untuk dilakukan pembayaran kepada yang berhak,dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Panitia Pembebasan Tanah KhususProyek Pengembangan Pulau Bintan No.

Dan Staf SekretariatPembebasan Tanah Khusus Proyek Pengembanagn Pulau Bintan, diberi tandabukti (T I14) ;Surat Keputusan Ketua Panitya Pembebasan Tanah Khusus ProyekPembangunan Pulau Bintan No.KPTS.05/580/1991, tertanggal 18 Januari 1991,Tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Tanah, Tanaman Dan bangunan DalamRangka Pembebasan Tanah Khusus Proyek Pengembanagn Pulau Bintan, diberitanda bukti (T I15) ;Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan, Industri DanPengawasan Pembangunan Selaku

Bintan (Tim 9)telahmelakukan pembebasan tanah obyek sengketa dari masyarakat yang tinggal di tanahobyek sengketa dan harga ganti rugi pembebasan tanah tersebut sesuai dengan SuratKeputusan Panitia Pembebasan Tanah Khusus Pengembangan Pulau Bintan No.KPTS.05/580/1991 tanggal 18 Januari 1991 tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Tanah,Tanaman dan Bangunan Dalam Rangka Pembebasan Tanah Khusus ProyekPengembangan Pulau Bintan.Menimbang, bahwa oleh karena pembebasan tanah obyek sengketa yangdilakukan oleh

Tergugat melalui Panitia Pembebasan Tanah Khusus PengembanganPulau Bintan (Tim 9) telah sesuai dengan Surat Keputusan Panitia Pembebasan TanahKhusus Pengembangan Pulau Bintan No.

Muhlis Saleng bin Saleng oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

Tanah KabupatenDaerah Tingkat Il Grobogan Guna Kepentingan Desa Kemloko tentangKesepakatan Besarnya Ganti Rugi Tanah Nomor : /PPT/184 tanggal 20Nopember 1984 yang dibuat oleh Panitia Pembebasan Tanah KabupatenDaerah Tingkat Il Grobogan;Bahwa obyek tanah yang dibebaskan haknya sebagai Pengganti TanahBondo Desa, Desa Kemloko dalam Berita Acara Keputusan SidangPanitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat Il GroboganGuna Kepentingan Desa Kemloko tentang Kesepakatan Besarnya GantiRugi Tanah Nomor

Martosentono, terletakdi Desa Kemloko, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, yangdilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat IlGrobogan dalam Berita Acara Keputusan Sidang Panitia PembebasanTanah Kabupaten Daerah Tingkat Il Grobogan Guna Kepentingan DesaKemloko tentang Kesepakatan Besarnya Ganti Rugi Tanah Nomor :/PPT/184 tanggal 20 Nopember 1984 adalah sah menurut hukum;Menyatakan Penggugat berdasarkan Berita Acara Keputusan SidangPanitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat

Dan berita acara keputusansidang Panitia pembebasan Tanah Kabupaten Dati Il GroboganNomer ....

Dan masuk dalamdaftar pembebasan tanah sebagai pengganti tanah bondo desoyang terkena proyek pelebaran sungai jajar yang telahdibebaskan haknya, baik hak pakai, hak milik maupun hakHalaman 27 dari 35 halaman, perkara Nomor 246/Padt/2017/PT SMGlainnya. Dimana, pada saat proses pembebasan tanah tersebutSdr. Marjoto b. Martosentono menjabat sebagai Kepala Desasekaligus pemilik pribadi tanah Sertipikat hak milik No. 73 Luas+ 6360 m?

Menyatakan Penggugat berdasarkan Berita Acara Keputusan SidangPanitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat Il GroboganGuna Kepentingan Desa Kemloko tentang Kesepakatan BesarnyaGanti Rugi Tanah Nomor : /PPT/184 tanggal 20 Nopember 1984 yangdibuat oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat IlGrobogan, berhak mengajukan permohonan hak pakai atau haklainnya atas sebidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik No.73, luas6360 m2, atas nama Marjoto b.

pembinaan SDM di lingkunganProkitring Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara sehingga tidak terkait dengan TimPembebasan Tanah dan yang menentukan atau mengendalikan harga ganti rugidalam kegiatan pembebasan tanah dan yang menentukan atau mengendalikan hargaganti rugi dalam kegiatan pembebasan tanah di Desa Boro, seluas 28,120 M?

Budiman, Sri Utami, SH., danAgus Sukiranto pembebasan tanah di Desa Boro, Kecamatan TanggulanginKabupaten Sidoarjo tidak akan terjadi.Terdakwa Ir.

PLN (Persero) ProyekPembangkit dan Jaringan Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara.Dengan melihat tugas, kewenangan dan tanggung jawab antara Terdakwa Ir.Slamet Hariyanto, MM. dan Tim Pembebasan Tanah adalah saling terkait dimanaTim Pembebasan Tanah PT.

PLN tentang tata cara danprosedur pembebasan tanah berpedoman kepada Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005jo Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 yaitu :e Untuk pembebasan tanah sampai dengan lahan Ha dilaksanakan sendiri olehtim Pembebasan Tanah PT.

Sus/2012928101112Foto copy surat Nomor : 932/13/PI KITRING JEN/2007 tanggal 13November 2007 perihal Pembebasan Tanah Proyek Percepatan Non BBMdari Manager Bidang Operasi Ir. GUNAWAN EDWI S. kepada 1.MPROKITRING DKI Jaya & Banten, 2. Ketua Tim Pembebasan Tanah DKI(Bp. BAGIYONO), 3. MPROKITRING JABAR, 4. Ketua Tim PembebasanTanah JABAR (Bp. Ir. Djoko Suyono), 5. MPROKITRING JATENG & DIY,6. MPROKITRING JTBN, 7. Ketua Tim Pembebasan Tanah Jatim (Bp.

TIM akan melakukan upaya terbaiknyasecara maksimal untuk menyelesaikan perselisihan yang ada gunamemungkinkan pelaksanaan pembebasan tanah;3.

Drs.dibagibagikan oleh Drs.KAMSOENI, SH.MM kepada TIM, baik yang berkaitan denganpelaksanaan Sosialisasi pembebasan tanah maupun kegiatan lainyang tidak ada kaitannya dengan proses pembebasan tanah bagiMCL untuk operasional Migas di Blok Banyu Urip yang meliputiwilayah Kecamatan Ngasem, Kalitidu, dan Dander KabupatenBojonegoro yaitu antara lain :1.

H.M.SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro tidak pernah menghadirikegiatan sosialisasi pembebasan tanah ;6. Diserahkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Bojonegoro yaitu EDI SUSANTO, S.Sos.

TIM akanmelakukan upaya terbaiknya secara maksimal untukmenyelesaikan perselisihan yang ada guna memungkinkanpelaksanaan pembebasan tanah;3.

Drs., dibagibagikan oleh Drs.KAMSOENI, SH.MM kepada TIM, baik yang berkaitan denganpelaksanaan Sosialisasi pembebasan tanah maupun kegiatan lainyang tidak ada kaitannya dengan proses pembebasan tanah bagiMCL untuk operasional Migas di Blok Banyu Urip yang meliputiwilayah Kecamatan Ngasem, Kalitidu, dan Dander KabupatenBojonegoro yaitu antara lain :1.

Martawi Jaya telah menerima sejumlah uang dari PanitiaPembebasan Tanah untuk pembayaran pembebasan tanah seluas2,395 Ha, C. No. 615, Blok Pilar atas nama A. Martawijaya ;iii. Kwitansi tertanggal 25 Juli 1972 yang menyatakan bahwaIt/Kanta telah menerima sejumlah uang dari Panitia PembebasanTanah untuk pembayaran pembebasan tanah seluas 0,440 Ha, C.No. 739, Blok Pilar atas nama Iti/Kanta ;iv.

Kwitansi tertanggal 25 Juli 1972 yang menyatakan bahwa MasTitin telah menerima sejumlah uang dari Panitia Pembebasan Tanahuntuk pembayaran pembebasan tanah seluas 1,775 Ha, C.No. 2283, Blok Pilar atas nama Mas Titin ;v. Kwitansi tertanggal 25 Juli 1972 yang menyatakan bahwaDjaja/Kuneng telan menerima sejumlah uang dari PanitiaPembebasan Tanah untuk pembayaran pembebasan tanah seluas1,100 Ha, C. No. 402, Blok Pilar atas nama Djaja/Kuneng ;vi.

Kwitansi tertanggal 25 Juli 1972 yang menyatakan bahwa S.Argubi telah menerima sejumlah uang dari Panitia PembebasanTanah untuk pembayaran pembebasan tanah seluas 1,00 Ha, C.No. 2819, Blok Pilar atas nama S.Argubi ;vii.Kwitansi tertanggal 25 Juli 1972 yang menyatakan bahwaA. Nurjaman telah menerima sejumlanh uang dari PanitiaPembebasan Tanah untuk pembayaran pembebasan tanah seluas0,675 Ha, C. No. 2635, Blok Pilar atas nama A. Nurjaman ;viii.

Sukaesih telah menerima sejumlah uang dari PanitiaPembebasan Tanah untuk pembayaran pembebasan tanah seluas0,100 Ha, C. No. 2562, Blok Pilar atas nama A. Sukaesih ;ix. Kwitansi tertanggal 25 Juli 1972 yang menyatakan bahwaEngkat/Enet telan menerima sejumlah uang dari PanitiaPembebasan Tanah untuk pembayaran pembebasan tanah seluas1,100 Ha, C.

tanah tersebut dimaksudkan untuk lapanganterbang yang digunakan oleh Tergugat II yang merupakan anakperusahaan Tergugat I.Bahwa Tanah Obyek Sengketa diperoleh Tergugat dari Tergugat IIIsampai dengan Tergugat XI melalui pembebasan tanah yangdilaksanakan oleh Tergugat II sesuai dengan Berita Acara PembebasanTanah tanggal 7 Juli 1972 dan tanggal 25 Juli 1972.Bahwa atas pembebasan Tanah Obyek Sengketa, Tergugat III sampaidengan Tergugat XI telah menerima uang ganti rugi dari Tergugat melalui Tergugat

Foto Tanda Pengambilan Uang Ganti Rugi Tanah atas nama RUDIANSYAH;Surat Permohonan Pembebasan Tanah Garapan kepada PT.

Hijau Pryan Perdana kepadaSdr.HAMDI tertanggal 19102006;Foto Tanda Pengambilan Uang Ganti Rugi Tanah atasnama HAMDI;Surat Permohonan Pembebasan Tanah Garapan kepada PT.

HIJAU PRYAN PERDANA, tanggal 19 Oktober 2006,Diketahui Olen Kepala Desa Pasar Tiga dan Camat Panai Tengah;Kwitansi Tanda bukti Pembayaran dari PT.Hijau Pryan Perdana kepada Sadr.MURSIN tertanggal 19102006;Foto Tanda Pengambilan Uang Ganti Rugi Tanah atas nama MURSIN;Surat Permohonan Pembebasan Tanah Garapan kepada PT.

HIJAU PRYAN PERDANA, tanggal 19 Oktober 2006,Diketahui Olen Kepala Desa Pasar Tiga dan Camat Panai Tengah;Kwitansi Tanda bukti Pembayaran dari PT.Hijau Pryan Perdana kepada Sadr.SOPYAN tertanggal 19102006;Foto Tanda Pengambilan Uang Ganti Rugi Tanah atas nama SOPYAN;Surat Permohonan Pembebasan Tanah Garapan kepada PT.

Hijau Pryan Perdana kepada Sadr.SUHARNI tertanggal 19102006;Foto Tanda Pengambilan Uang Ganti Rugi Tanah atas nama SUHARNI;Surat Permohonan Pembebasan Tanah Garapan kepada PT.

Tanah (TPT) dan Ketua Pengadilan Negeri Bangil.

;Bahwa dalam pembebasan tanah untuk Jalan Tol Gempol Pandaantersebut,sudah ada orang / termohon yang bersedia tanahnya dibebaskan dan sudahmencapai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), maka berdasarkan PeraturanPresiden Nomor 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 danSurat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 188 / 452 / hk / 424. 013/ 2010 tanggal20 Juli 2010 maka akan dilakukan upaya paksa untuk pembebasan tanah dan UangGanti Rugi akan dititipkan (Konsinyasi) di Pengadilan Negeri

Tim Pembebasan Tanah (TPT)dapat menerbitkan Surat Penetapan Konsinyasi Sahdan Berharga serta menyatakan hapusnya hak atastanah beserta bendabenda lain yang beradadiatasnya;Selanjutnya berdasarkan Penetapan Konsinyasi Sahdan Berharga tersebut, Kepala Kantor Pertanahan(untuk tanah yang bersertifikat) dan Lurah / KepalaDesa (untuk tanah yang belumbersertifikat),mencatat hapusnya hak atas tanah atas permohonanTim Pembebasan Tanah (TPT);Berdasarkan Penetapan Konsinyasi dan HapusnyaHak atas tanah, Bupati

;Bahwa benar dalam pembebasan tanah untuk Jalan Tol Gempol Pandaantersebut, sudah ada warga yang bersedia tanahnya dibebaskan dan sudah mencapailebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), maka berdasarkan Peraturan PresidenNomor 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 dan SuratKeputusan Bupati Pasuruan Nomor : 188 / 452 / hk / 424. 013 / 2010 tanggal 20 Juli2010 maka akan dilakukan upaya paksa untuk pembebasan tanah dan Uang GantiRugi akan dititipkan (Konsinyasi) di Pengadilan Negeri