Ditemukan 1962 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : iktiar
Penelusuran terkait : Koperasi ikhtiar sejahtera vs direktur jenderal pajak;;
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus
Register : 19-05-2021 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN SORONG Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Son
Tanggal 8 Juni 2021 — Pemohon:
1.PETRUS TITIT
2.OKTOVIANUS BOFRA
3.YANO ASBHI WALI
4.KAMARUDDIN KASIM
Termohon:
KEJAKSAAN NEGERI SORONG
66 — 38
  • memperhatikan praktek peradilan melalui putusanPraperadilan atas penetapan Tersangka tersebut di atas, sertapertimbangan hukum (ratio decidendi) Majelis Hakim Konstitusi dalamPutusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUUX11/2014, tanggal 28 April 2015, yang berbunyi:oleh karena penetapan Tersangka adalah bagian dari prosesPenyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusiamaka seharusnya penetapan Tersangka oleh Penyidik merupakanobjek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Umum
Register : 13-03-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 56/Pid.B/2019/PN Gst
Tanggal 31 Juli 2019 — Penuntut Umum:
RACHMATTULLAH, SH
Terdakwa:
DEFIANUS LASEAlias DEFI
36 — 7
  • keterangannya itu;Bahwa Otorius Lase menandatangani BAP itu;Bahwa saksi tidak ada menyuruh Otorius lase memberikan keteranganseperti dalam BAP ini;Bahwa pengacara yang mendampingi Yaminudin Laoli dan dari PKPAnamanya Elisman Harefa;Bahwa Saksi tidak ada menakutnakuti pada saat di periksa Otorius Lase;Bahwa saksi tanya dan Otorius Lase menjawab dan lalu saksi mengetik;Bahwa tidak ada di paksa Otorius Lase sebelum dilakukan reka ulang;Bahwa pada saat reka ulang ada pengacara mereka langsung KuasaKhusus Ikhtiar
Pengadilan PA CURUP Perdata Agama
Register : 16-03-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 07-05-2021
Putusan PA CURUP Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Crp
Tanggal 6 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 42
  • CrpDALAM REKONVENSIBahwa terhadap Permohonan Rekonvensi yang diajukan oleh PenggugatRekonvensi (Termohon Konvensi), didasari atas alasanalasan sebagai berikut:1.Bahwa dalildalil yang termuat dalam Konvensi yang memiliki relevansiterhadap dalildalil Permohonan Rekonvensi, secara mutatismutandismohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini;Bahwa sejatinya, Permohonan Rekonvensi ini diajukan oleh PenggugatRekonvensi merupakan ikhtiar terakhir
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 13-02-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PN SLEMAN Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Smn
Tanggal 8 Oktober 2018 — Penggugat:
1.Tn.BAMBANG ADIYANTO
2.NY. NUR WULANDARI
Tergugat:
5.PT BANK PEMBANGUNAN DARAH DIY Cq PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH CABANG SLEMAN
6.CHRISENTIANA NUNING NUGRAHA
7.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL YOGYAKARTA
8.BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KABUPATEN SLEMAN
75 — 13
  • Gugatan Nomor 54/Pat.G/2018/PN Smnjumlah hutang Para Penggugat yang tidak pasti jumlah dan tidak tertentunilainya dengan dibebani adanya bunga dan denda, serta tidak memberikanhak Restrukturisasi Kredit yang benar sesuai prosedur perbankan, yaitutidak dihapuskannya tunggakan bunga dan denda, tidak dibuatkan AktaPengakuan Hutang yang memuat jumlah hutang pasti dan tertentu nilainya,serta tidak diberikan kesempatan pelunasan hutang pokok sebesarRp.3.000.000.000, (Tiga milyar Rupiah) dengan jalan ikhtiar
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Umum
Register : 13-03-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 55/Pid.B/2019/PN Gst
Tanggal 31 Juli 2019 — Penuntut Umum:
RACHMATTULLAH, SH
Terdakwa:
AROZATULO LASE Alias AMA SELVIN Alias AMA SELVI Alias AMA SEVI
40 — 6
  • Bahwa otorius Lase menandatangani BAP itu;Bahwa tidak ada yang menyuruh Otorius lase memberikan keteranganseperti dalam BAP;Bahwa pengacara yang mendampingi Otorius Lase adalah Yaminudin laolidan dari PKPA namanya Elisman Harefa;Bahwa tidak ada menakutnakuti pada saat di periksa Otorius lase;Bahwa saksi tanya dan Otorius Lase menjawab dan lalu saksi mengetik;Bahwa tidak ada di paksa Otorius lase sebelum dilakukan reka ulang;Bahwa pada saat reka ulang ada pengacara Otorius Lase langsung KuasaKhusus Ikhtiar
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 21-12-2020 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN PADANG Nomor 188/Pdt.G/2020/PN Pdg
Tanggal 18 Agustus 2021 — Penggugat:
Ny. TRI PRATIWI (Pr)
Tergugat:
1.Tuan. ASRIL NASKA
2.Ny. RIRI ANGGRAINI
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG
240 — 78
  • Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menghukum TergugatRekonpensi membayar uang paksa (Dwangsom) kepada PenggugatRekonpensi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinyaatas keterlambatan Tergugat Rekonpensi menjalankan putusan dalamperkara a quo.Bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR adalah cukup beralasanhukum apabila Penggugat Rekonpensi mohon agar putusanPengadilan Negeri Padang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupundiajukan perlawanan, banding, kasasi atau ikhtiar
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Khusus
Register : 18-04-2019 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Bpp
Tanggal 7 Mei 2019 — Pemohon:
IWAN SARDJONO
Termohon:
KEPALA KANTOR DIREKTORAT JENDRAL BEA dan CUKA WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
217 — 142
  • Putusan MK Nomor 21/PUUXII/2014Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut,diputuskan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf A KUHAP tidakmemiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknaltermasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.Adapun salah satu pertimbangan hukumnya, penetapantersangka adalah bagian dari proses penyidikan yangmerupakan perampasan terhadap hak asasi manusia makaseharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakanobjek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Umum Penipuan
Register : 03-10-2017 — Putus : 31-03-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 20-K/PMT-I/AD/X/2016
Tanggal 31 Maret 2017 — Subur Raharjo, Letkol Czi NRP 11930091391070
154 — 34
  • berlakuseperti yang diatur dalam Undangundang Nomor 8 tahun 1981tentang kitab Undangundang hukum acara pidana.3Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Pidana(requisitoir) yang dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi Medan padahari Selasa Tanggal 14 Februari 2017, tibalah kesempatan yangdiberikan kepada kami selaku) Penasehat WHukum untukmembacakan Nota Pembelaan (Pledooi), Pledooi ini bukanlahsuatu yang hendak membela kesalahan Terdakwa agar bebas diluar pertimbanganpertimbangan hukum tetapi suatu ikhtiar
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 23-11-2015 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 04-02-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 404/PDT/2015/PT-MDN
Tanggal 26 Januari 2016 — MEHER BANSHAH LAWAN Ir. SAIFUL AMRI, DKK
38 — 9
  • Menyatakan keputusan dapat dijalankan dengan segera meskipunada perlawanan Banding, Kasasi ataupun ikhtiar hukum lainnya.10.Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara inibaik ada Gugatan Konpensi maupun Gugatan Rekonpensi.ATAU:Apabila yang terhormat Pengadilan Negeri Medan Cq MajelisHakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka:SUBSIDAIR:Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadiladilnyaJAWABAN TERGUGATIILIV.V ;I.
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 03-08-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 10-01-2019
Putusan PTUN PADANG Nomor 28/G/2018/PTUN.PDG
Tanggal 19 Desember 2018 — Penggugat:
SYAFRI.M.S.Pt.MM
Tergugat:
BUPATI TANAH DATAR
225 — 2045
  • Bahwa ikhtiar berikutnya yang telah Penggugat lakukan selain upayadiatas adalah dengan mengajukan laporan permasalahan atas keluarnyaSurat Keputusan Tergugat ic. Bupati Tanah Datar a quo yang Penggugatanggap diproses, dikeluarkan dan ditetapkan cacat formil (prosedural)dan materil (Substantif) kepada Ombudsman Republik IndonesiaPerwakilan Sumatera Barat pada tanggal 30 Mei 2018 yang lalu, namunSampai sekarang juga tidak ada perkembangan yang berarti dan adakejelasan dan kepastian penyelesaian;.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 24-11-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 25-04-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 4/Pid.Pra/2017/PN Tpg
Tanggal 18 Desember 2017 — Pemohon:
BASRI
Termohon:
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Batam
183 — 54
  • Pasal 77 huruf (a) KUHAP, sepanjang dimaknai termasukPenetapan Tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan, yang dalampertimbangan hukumnya menyatakan bahwa;Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikanyang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia makaseharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapatdimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PN PALEMBANG Nomor 16/Pid.Pra/2020/PN Plg
Tanggal 2 Desember 2020 — Pemohon:
H. ARMANSYAH, SE, MM
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Daerah Sumetara Selatan
2.OJK RI Cq. DEPARTEMEN PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN RI
120 — 39
  • Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MahkamahKonstitusi No. 21 /PUUXII/2014 tentang pengujian Pasal 77 huruf aUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana (KUHAP), berpendapat bahwa penetapantersangka masuk dalam objek Praperadilan;,..Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari prosespenyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusiamaka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objekyang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 08-09-2021 — Putus : 21-10-2021 — Upload : 21-10-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 90/PDT/2021/PT BNA
Tanggal 21 Oktober 2021 — Pembanding/Tergugat I : H. BUDIMAN ALI Diwakili Oleh : HENDRI SAPUTRA SH I
Pembanding/Tergugat II : QADRI Diwakili Oleh : HENDRI SAPUTRA SH I
Pembanding/Tergugat III : YUSRI CHAIRUWAN Diwakili Oleh : HENDRI SAPUTRA SH I
Terbanding/Penggugat : HENDRA SAPUTRA
Terbanding/Turut Tergugat I : EVI MELWINTA MORIN, S.H,.
Terbanding/Turut Tergugat II : VIDYA NANDRA KESUMA,S.H., M.Kn
Turut Terbanding/Tergugat IV : MAIDIN RAHMAD
141 — 59
  • No. 2120 An.Haji Budiman Ali, Qadri dan Yusri Chairuwan, bahwa meskipunbidang tanah SHM No. 2113 dan SHM No. 02183 berada di Desayang sama yaitu di Gampong Lampeuot namun letak dan posisiHalaman 11 dari 69 Putusan Nomor 90/PDT/2021/PT BNA.bidang tanah SHM No. 2113 dan SHM No. 02183 dipisahkan olehtanah milik Ikhtiar sehingga sangat keliru Penggugat dalamgugatanya mendalilkan tanah kapling tersebut yang dijual olehTergugat IV kepada Penggugat adalah bagian dari tanah SHM No.2113 yang sudah dipisahkan
Pengadilan PN Oelamasi Pidana Umum
Register : 13-11-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 12-09-2019
Putusan PN Oelamasi Nomor 3/Pid.Prap/2018/PN Olm
Tanggal 5 Desember 2018 — Ayub Tosi, Cs. vs - Penyidik Satuan Reskrim Polres Kupang
159 — 139
  • bahwa dengan memperhatikan praktek peradilan melaluiputusan Praperadilan atas penetapan Tersangka tersebut di atas sertapertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan MahkamahKonstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUUXII/2014, tanggal 28 April 2015,yang berbunyi, Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari prosespenyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia makaseharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapatdimintakan perlindungan melalui ikhtiar
Pengadilan PN TANJUNG Pidana Khusus
Register : 03-01-2019 — Putus : 01-04-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PN TANJUNG Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Tjg
Tanggal 1 April 2019 — Penuntut Umum:
AGUNG TRI RADITYO, SH
Terdakwa:
ARIF HIDAYATULLAH
129 — 38
  • PD.BPRMU/XII/2015 0NOTA NO01.08.1512.60460000006 458.500TGL 06012016 401.00034 RUSMILIANI OLFAH 1.847.5320/PD.BPRMU/XII/2015 00NOTA NO01.08.1512.60460000006 1.159.600TGL 06012016 400.00035 ERNAWATI 1.602.8321/PD.BPRMU/XII/2015 00NOTA NO01.08.1512.60460000006 1.159.600TGL 06012016 443.20036 ZAINAL ARIFIN322/PD.BPRMU/XII/2015 462.550NOTA NO01.08.1512.60460000006 62.550TGL 06012016 400.00037 UNANG SETIAWAN 2.868.7323/PD.BPRMU/XII/2015 00NOTA NO01.08.1512.60.460000006 2.468.700TGL 06012016 400.00038 IKHTIAR
    06012016 401.00034 RUSMILIANI OLFAH 1.847320/PD.BPRMU/XII/2015 .500NOTA NO01.08.1512.60460000006 1.159.600TGL 06012016 400.00035 ERNAWATI 1.602 443.200321/PD.BPRMU/XII/2015 .800 Halaman 124 dari 212 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Tjg NOTA NO 01.08.1512.60460000006 1.159.600TGL 0601201636 ZAINAL ARIFIN322/PD.BPRMU/XII/2015 462.550NOTA NO01.08.1512.60460000006 62.550TGL 06012016 400.00037 UNANG SETIAWAN 2.868323/PD.BPRMU/XII/2015 . 100NOTA NO01.08.1512.60.460000006 2.468.700TGL 06012016 400.00038 IKHTIAR
Pengadilan PN BUNTOK Pidana Khusus Pidsus Pra Peradilan
Register : 29-03-2017 — Putus : 19-04-2017 — Upload : 30-08-2017
Putusan PN BUNTOK Nomor 1/PID.PRA/2017/PN Bnt
Tanggal 19 April 2017 — - H. HASANUDIN A GANI, S.E L A W A N 1. JAKSA AGUNG RI CQ KEJAKSAAN TINGGI KALTENG 2. JAKSA AGUNG RI CQ KEJAKSAAN NEGERI BUNTOK
320 — 295
  • Bahwa dengan memperhatikan praktek Pengadilan melalui putusanPraperadilan atas penetapan tersangka tersebut serta pertimbanganhukum Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUUXI/2014, tanggal 28 April 2015 yang menyatakan : Oleh karenapenetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yangmerupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnyapenetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapatdimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-12-2014 — Putus : 06-04-2015 — Upload : 28-04-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr
Tanggal 6 April 2015 — - MUHAMMAD,SE Alias MEMED
67 — 35
  • IKHTIAR (Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah RagaKab. Dompu) sebesar Rp.162.900.000,00, dengan cara H. IKHTIARmenunjukkan adanya kuitansi pinjaman uang yang pernah dilakukanoleh Terdakwa sebesar Rp.162.900.000,00 setelah melalui kKomunikasidengan Terdakwa akhirnya M. SAIDI menyerahkan sejumlah uangtersebut.b.
    IKHTIAR (Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahRaga Kab. Dompu) sebesar Rp.162.900.000,00, dengan cara H.IKHTIAR menunjukkan adanya kuitansi pinjaman uang yang pernahdilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp.162.900.000,00 setelah melaluikomunikasi dengan Terdakwa akhirnya M. SAIDI menyerahkansejumlah uang tersebut.b.
Pengadilan PN KALABAHI Pidana Khusus
Register : 07-01-2022 — Putus : 31-01-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PN KALABAHI Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb
Tanggal 31 Januari 2022 — Pemohon:
ALBERTH NIMROD OUWPOLY, SPd., M.SI
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KALABAHI selaku PENYIDIK
149 — 69
  • angka 10KUHAP dan pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP sebagaimana yang telahdiuraikan diatas, namun setelan adanya Putusan Mahkamah KonstitusiNomor.21/PUUXII/2014, tanggal 28 April 2015 dengan intisari Pertimbangan"bpahwa oleh karena Penetapan Tersangka adalah bagian dari prosesHalaman 55 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN KIbpenyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi mManusia makaseharusnya penetapan Tersangka oleh penyidik merupakan obyek yang dapatdimintakan Perlindungan melalui ikhtiar
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 16-09-2015 — Putus : 13-10-2015 — Upload : 23-10-2015
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm.
Tanggal 13 Oktober 2015 — - ONGKY SYAHRUL RAMADHONA sebagai PEMOHON - NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN AGUNG RI CQ. KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR CQ. KEJAKSAAN NEGERI KEFAMENANU sebagai TERMOHON
503 — 354
  • Namun permasalahannyaadalah bagaimana ketika tidak dilakukan secara ideal dan benar, dimanaseseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka memperjuangkan haknyadengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorangmenjadi tersangka.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Putus : 10-05-2010 — Upload : 05-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 124 PK/Pid.Sus/2009
Tanggal 10 Mei 2010 — DEDY SUWARSONO
243 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ada jugaorang yang dengan sengaja membantu atau memberikesempatan, ikhtiar, atau keterangan kepada para rekananagar melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh sar.Jaksa Penuntut Umum yaitu Pejabat KPA, PPK dan PanitiaLelang.Memang dapat dipahami apabila kita berkilas balik, yaitutentang kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM padabulan Mei 2008, kemudian terjadi demonstrasi penolakankebijakan tersebut hampir di seluruh Indonesia, sedangkan diDPRRI sendiri (Senayan) terjadi kristalisasi tentang