Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 28-08-2012 — Putus : 01-10-2012 — Upload : 13-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 273/PDT/2012/PT MKS
Tanggal 1 Oktober 2012 — Pembanding/Tergugat : H. Mansyur. HZ Diwakili Oleh : Muh. Ichsan, SH.
Terbanding/Penggugat : Negara RI, Cq. Kementerian Hukum & HAM, Cq. KANWIL Kementerian Hukum & HAM Sualwesi Selatan, Cq. Balai Harta Peninggalan Makassar Diwakili Oleh : Drs. Muhsini, SH
Turut Terbanding/Tergugat : Ahmad Umar
Turut Terbanding/Tergugat : Asse Saleha Binti Lahu
Turut Terbanding/Tergugat : Sulaemana Bin Lahu
Turut Terbanding/Tergugat : Dorahing Bin Lahu
Turut Terbanding/Tergugat : H. Supu Bin Lahu
Turut Terbanding/Tergugat : Hasnah Nur Binti Lahu
6135
  • Ruppa Anggota Tekhnis Hukum Balai Harta PeninggalanMakassar, berdasarkan Surat Kuasa dan Surat Perintah Penugasanmasingmasing tertanggal 20 Desember 2011 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Maros dibawah register No:53/SK/Dal/Pdt/X11/2014 /PN. Maros tanggal 23 Desember 2011; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT, DAN1.
Register : 24-05-2021 — Putus : 18-06-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PA UNAAHA Nomor 201/Pdt.P/2021/PA.Una
Tanggal 18 Juni 2021 — Pemohon melawan Termohon
2314
  • Pemohon danPemohon II telah mengajukan permohonan untuk diberi bantuan pembayaranbiaya perkara/pembebasan biaya perkara dan permohonan tersebut telahdiperiksa dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Unaaha sebagaimanaPenetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor 201/Pdt.P/2021/PA.Una.tertanggal 24 Mei 2021, hal mana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin diPengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentangpetunjuk tekhnis
Register : 26-12-2012 — Putus : 06-11-2013 — Upload : 19-11-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 681/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR.
Tanggal 6 Nopember 2013 — RUDY HASUDUNGAN NAPITUPULU; 1.PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Cq Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat Cq Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat Cq Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Suku Dinas Pendididikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat 2.GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
21818
  • Utan Kayu Raya No. 66B, Matraman, JakartaTimurNilai Penawaran terkoreksi : Rp. 2.170.109.700,0011 Bahwa dari hasil pelelangan tersebut pada tanggal 7 Agustus 2012, Penggugatmengajukan keberatan melalui mekanisme sanggahan secara online yang padapokoknya beargumen: (Vide Bukti P7 Print Out Risalah Sanggahan CV.Lumbung Artamas);1 Terugugat I telah menyatakan Penggugat MS (memenuhi syarat) pada evaluasiadministrasi dan evaluasi tekhnis dan harga, tapi menyatakan Penggugat TMS(tidak memenuhi syarat)
    Dari spesifikasi tekhnis jelas terlihat bahwasanya tendakemah dari bahan terpal pylamin korea seri 600 (terpal ini adalah produk teksti).Jadi jelas kalau tenda kemah itu adalah barang keperluan rumah tangga daribahan produk tekstil.Tergugat I telah membuat kesalahan, karena menggugurkan kami dengan alasanpajak Mei tidak ada, dikarenakan upload dokumen penawaran Penggugatlakukan pada tanggal 19 Juni 2012 dan laporan pajak bulan Mei Penggugatlaporkan tanggal 20 juni 2012, jadi apabila Tergugat I mau
Putus : 16-01-2015 — Upload : 05-02-2015
Putusan PT PALU Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL
Tanggal 16 Januari 2015 — HAERUDDIN VS JAKSA
6446
  • Rusdi Russeng selakupengelola Tekhnis dan diketahui Drs. Kasman Lassa selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) Biro Perlengkapan Umum dan Aset SekretariatDaerah Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya Panitia Lelang menyiapkandokumen lelang untuk melaksanakan pelelangan secara terbuka kemudiandalam lelang tersebut dimenangkan oleh PT.
    Rusdi Russeng selakupengelola Tekhnis dan diketahui Drs. Kasman Lassa selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) Biro Perlengkapan Umum dan Aset SekretariatDaerah Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya Panitia lelang menyiapkandokumen lelang untuk melaksanakan pelelangan secara terouka kemudiandalam lelang tersebut dimenangkan oleh PT.
Register : 31-01-2018 — Putus : 26-03-2018 — Upload : 22-06-2018
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 27/Pid.B/2018/PN RHL
Tanggal 26 Maret 2018 — Penuntut Umum:
IVO ASTRINA LIMBONG, S.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD ADITYA SIANIPAR Alias SABAR Alias AMAD
2420
  • lain dan yang ada dalam kekuasannya bukan karenakejahatan;Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah hak ataspenguasaan sesuatu barang dimana hak dimaksud adalah hak kepemilikanmutlak, sementara barang tersebut ada di tangannya;Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis
Putus : 19-08-2015 — Upload : 07-01-2016
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 316/Pid.B/2015/PN.TBT
Tanggal 19 Agustus 2015 — Purnomo Als. Nomo
274
  • kekuasaan orang yang melakukan atau yangmengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, baik seluruhnya10maupun sebahagian dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagaisesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milikorang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baikbersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis
Register : 11-10-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 6 Maret 2019 — Penuntut Umum:
SARWOTO, SH., MH
Terdakwa:
TOGU SIAGIAN, S.Ip. M.Si
314341
  • HPS disusun dan ditetapkan oleh PPKsecara rinci berdasarkan usulan kebutuhan dari pemilik pekerjaan yangdituangkan dalam RAB dan berdasarkan hasil survey lapangan,selanjutnya HPS diserahkan kepada panitia pengadaan untuk diumumkantotal dari nilai HPS dan rancangan kontrak sednagkan rincian HPS padasaat diumumkan oleh panitia pengadaan adalah bersifat rahasia,ketentuan tersebut berdasarkan pasal 66 Perpres No. 70 Tahun 2012;Bahwa tujuan HPS, spesifikasi tekhnis dan rancangan kontrak sebagaitindak
    Pst.Pengadaan (RUP) oleh PA/KPA, menjadi dasar pelaksanaan persiapanpengadaan bagi panitia pengadaan barang dan jasa khususnya menyusundan menetapkan dokumen pengadaan, serta untuk mempermudah pesertadalam pemasukan penawaran, Panitia dalam mengevaluasi dokumenpenawaran dan PPK serta PPHP dalam memeriksa pelaksanaan kontrak;Bahwa akibat HPS, spesifikasi tekhnis dan rancangan kontrak tidak dibuatrinci akan mempersulit panitia pengadaan dalam menyusun danmenetapkan dokumen pengadaan (RKS), peserta
    Apabila diperlukan dalam kaji ulang tersebutpanitia pengadaan dapat melakukan survey ulang ke pasar untukmendapatkan harga dan spesifikasi tekhnis rancangan kontrak yangterbaik. Apabila hasil kaji ulang dan survey pasar oleh panitia pengadaanmendapatkan spesifikasi tekhnis serta rancangan kontrak yang berbedadengan yang ditetapkan oleh PPK maka berdasarkan pasal 33 s/d 34perpres no 54 tahun 2010 panitia pengadaan mengusulkan perubahanHPS, spesifikasi tekhnis dan rancangan kontrak kepada PPK.
    Apabila PPKtidak setuju terhadap usulan perubahan dari panitia pengadaan maka PPKdapat mengusulkan penetapan perubahan atau tidak ada perubahan HPS,spesifikasi tekhnis dan rancangan kontrak kepada PA/KPA jika perbedaanpendapat dengan panitia pengadaan tidak dapat terselesaikan. PA/KPAHalaman 118 Putusan No.85/Pid.SusTPK/2018/PN. Jkt.
    ERICA CAHAYA BERLIAN.Bahwa Terdakwa selaku PPK bertanggung jawab dalam proses lelangmulai dari Evaluasi Administrasi, Tekhnis, Harga sampai penetapanpemenang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa melalui Pokja III/Dkarena Pokja III/D yg melakukan evaluasi Administrasi, Tekhnis, Harga danPenetapan Pemenang lelang.
Putus : 23-03-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1510 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 23 Maret 2011 — HUD ARFA ; Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate
2411 Berkekuatan Hukum Tetap
  • biaya pembuatan sertifikat dengan program Prona tahun 2007terdakwa Hud Arfa menerima uang sebesar Rp. 160.975.000, (seratus enampuluh juta sembilan ratus tujun puluh lima ribu Rupiah), sehingga Terdakwatelah mendapat keuntungan, padahal untuk pembuatan sertifikat tersebut tidakdikenakan biaya oleh pemerintah karena sudah dianggarkan dalam Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor BadanPertanahan Kota TernateNo.0028.0/05601/XXVIIV2006 tanggal 31 Desember 2006 sebagaimanatertuang dalam petunjuk tekhnis
    .217.221.24195 tanggal 25 Juli 2006.Bahwa benar pelaksanaan Sertifikasi Hak Atas Tanah melaluiProgram Nasional (PRONA) tahun 2007 dibiayai oleh pemerintah,sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KantorPertanahan Kota Ternate Nomor : 0028.0/05601/XXVIIV2006tanggal 31 Desember 2006.Bahwa benar untuk pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanahmelalui Program Nasional (PRONA) berdasarkan Petunjuk TekhnisKegiatan PRONA Nomor : 1659310D.II tanggal 16 Mei 2008 ;Bahwa benar sesuai dengan Petunjuk Tekhnis
Register : 08-06-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PN BINJAI Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Bnj
Tanggal 12 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Ali Usman
Terdakwa:
TIUR WAHYUNI ZULYANTI SIMATUPANG
379316
  • ., dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Bnj Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikanketerangan yang benar seluruhnya ; Bahwa saksi bekerja di Balai Bahasa Sumatera Utara dengan jabatansebagai Penyuluh bahasa/Staf tekhnis ; Bahwa sebagai penyuluh/staf tekhnis di Balai Bahasa Sumatera Utarasaksi bertugas melaksanakan penelitian bahasa baik penggunaan maupunperkembangannya di Indonesia khususnya di Sumatera Utara
Register : 25-01-2012 — Putus : 06-11-2012 — Upload : 11-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 01/Pid.Sus/2012/PN.PBR.
Tanggal 6 Nopember 2012 — KALDRI ALAM, SE.
7028
  • Primaboss Mobilindo ;--------------------------------------------14. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Nomor : 523.3/PPD/APBD/2008/SK-17 mengenai Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Panitia Lelang dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemeriksa Pekerjaan/Kegiatan serta Pengelola Tekhnis Kegiatan di Sub Dinas Pengembangan Perikanan Darat Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008 tanggal 12 Februari 2008 ;----------------
    PrimabossMobilindo ;14.1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Nomor : 523.3/PPD/APBD/2008/SK17mengenai Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan selakuPengguna Anggaran tentang Penetapan Panitia Lelang dan Pejabat PengadaanBarang/Jasa Pemeriksa Pekerjaan/Kegiatan serta Pengelola Tekhnis Kegiatan diSub Dinas Pengembangan Perikanan Darat Dinas Perikanan dan KelautanProvinsi Riau Tahun Anggaran 2008 tanggal 12 Februari15.1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1162
    PRIMABOSSMOBILINDO milik terdakwa seharusnya tidak lulus proses evaluasi sehingga tidak bisadiajukan sebagai Calon Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Keramba dalamrangka Pemberdayaan Pembudidaya Ikan di Kawasan DAS akan tetapi Perusahaan lainyang diusung oleh BAMBANG TRI HARIYANTO (selaku Petugas Pengaman prosestender dari Kepolisian Pekanbaru di Dinas Perikanan Propinsi Riau) yang lolos evaluasiadministrasi dan evaluasi tekhnis, namun akhirnya PT.
Putus : 15-02-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm.
Tanggal 15 Februari 2016 — KASPUL ANWAR Bin SUYANTO
6525
  • Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011 ada Adendum DokumenPengadaan terkait1) Untuk pengadaan alat lab teroadu Fak Kedokteran diubah dalamspek teknis pada item barang nomor 2,5,8,49,51,52, 55, 68, 71;kemudian perubahan volume pada item barang nomor 5,8,9,10(ditiadakan), 11.Dan untuk lampiran persyaratan dokumen penawaran tekhnis adalahkarena ada penambahan persyaratan berupa lampiran suratsuratpernyataan dukungan copy surat sertifikat industri, copy suratpengangkatan sebagai ATPM (agen tunggal pemegang
    Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011 ada Adendum DokumenPengadaan terkaitUntuk pengadaan alat lab terpadu Fak Kedokteran diubah dalamspek teknis pada item barang nomor 2,5,8,49,51,52, 55, 68, 71;kemudian perubahan volume pada item barang nomor 5,8,9,10(ditiadakan), 11.Putusan No.50/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm hal 25 dari 3626Dan untuk lampiran persyaratan dokumen penawaran tekhnis adalahkarena ada penambahan persyaratan berupa lampiran suratsuratpernyataan dukungan copy surat sertifikat industri, copy suratpengangkatan
Register : 02-05-2017 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 01-08-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 323/Pid.B/2017/PN.Smg
Tanggal 6 Juni 2017 — SUKARDI bin KARNOTO
5618
  • RUDY dan barang barang tersebut adalah barang penjualan areaUngaran, Salatiga, Ambarawa, dan DemakDapat saksi jelaskan tentang tekhnis pengeluaran barang dari gudang PT.Tirta Surya Sejahtera Abadi Semarang awalnya sales membuat orderanbarang sesuai pesanan diserahkan ke bagian administrasi penjualankemudian dibuatkan faktur sesuai pesanan oleh bagian fakturis selanjutnyadiserahkan kebagian gudang setelah mendapatkan persetujuan daripimpinan bagian Manager Operasional bagian gudang untuk menyiapkanbarang
    SUKARDI telah menggelapkan uanghasil penjualan milik perusahaan dengan cara membuat nota fiktifmengatasnamakan beberapa toko namun barang dijual sendiri ketempatlain dan uang hasil penjualan tidak disetorkan ke pihak Perusahaan.Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 323/Pid.B/2017/PN.SmgBahwa Bahwa tekhnis Droping / Sopir di PT Tirta Surya Sejahtera Abaditerletak di Kawasan Industri Candi Blok Ill No. 5 Jl.
Register : 09-04-2021 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN SAMBAS Nomor 68/Pid.B/LH/2021/PN Sbs
Tanggal 22 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.Sutrisno Tabeas, S.H.,M.H.
2.Hengky Setiawan Kaendo, S.H., M.H.
3.Salomo Saing, S.H., M.H.
4.Muhammad Nur Faisal Wijaya, S.H.
Terdakwa:
JUMARDI Alias JUMAR Bin BAIDAH
10954
  • subsidaierselama 1 bulan kurungan sesuai dengan perbuatannya adalah keyakinan yangkeliru;Bahwa dalam proses penyidikan, penangapan, penahanan, terhadapTerdakwa adalah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari BalaiPengamanan dan Penegakan Hukum Linkungan Hidup dan Kehutanan WilayahKalimantan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, PengawasanHalaman 3 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2021/PN Sbsdan Pembinaan Tekhnis
    kedua yakni yang dengansengaja menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara danmemperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tidakterbukti karena proses penyidikan, penangkapan dan penahananterhadap terdakwa adalah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipildari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup danKehutanan Wilayah Kalimantan dengan mengacu pada PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata CaraPelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Tekhnis
Upload : 17-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 796 K/PDT.SUS/2010
Ir. MILLER MARPAUNG, CS; KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA RI (KPPU)
8359 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PLN (Persero),yang pada pokoknya menyatakan :"Dalam hal pengadaan barang/jasa diperlukan waktu yangcepat untuk operasional perusahaan, maka prosespengadaan barang/jasa dilakukan melalui mekanismepemilihan langsung, yaitu dengan cara mengundang danmembandingkan sekurangkurangnya 3 (tiga) penawar daripenyedia barang/jjasa yang telah lulus prakualifikasi sertadilakukan negosiasi baik tekhnis maupun biaya serta harusdiumumkan di papan pengumumarn" ;Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Direksi PT.
    PLN (Persero) CabangKupang telah menyetujui Dokumen Pemilihan Langsung No.006.DPL/PLM/Cabang.KUP/2007, dimana dipersyaratkan adanyakeahlian, pengalaman, kemampuan tekhnis dan managerialuntuk melaksanakan pekerjaan, hal mana persyaratan yangdemikian jelas dipenuhi oleh Pemohon, dengan demikianPemohon memenangkan Proyek Pengadaan Mesin MAK *m453AK N/s.26841 PLTD Tenau dan Proyek Pengadaan MesinMAK *m 453AK N/s. 26844 PLTD Tenau, sama sekali bukanatas dasar adanya persekongkolan vertikal untuk mengaturPelakupelaku
Register : 02-04-2012 — Putus : 18-10-2012 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN PALU Nomor 13/PID.SUS-TPK/2012/PN.PL
Tanggal 18 Oktober 2012 — Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT
15730
  • Rusdi Russeng selaku Pengelola Tekhnis dan diketahui saksi Drs.Yuliansyah, MSi. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya Panitia Pengadaan menyiapkandokumen lelang sesuai format yang diatur dalam Permen PU.
    Rusdi Russeng selaku Pengelola Tekhnis dan diketahui saksi Drs.Yuliansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya Panitia Pengadaan menyiapkandokumen lelang sesuai format yang diatur dalam Permen PU Nomor : 257 tahun 2007 tentangstandar dokumen lelang dan untuk penentuan HPS, panitia pengadaan membandingkan hargayang disusun oleh konsultan perencana dengan standar harga yang dikeluarkan oleh Bidang CiptaKarya pada Dinas Provinsi Sulawesi Tengah, dalam lelang umum tersebut kemudian panitiamenetapkan
Register : 11-10-2017 — Putus : 01-11-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI
Tanggal 1 Nopember 2017 — Ir. CETO DWI SAPTONO, MM
16644
  • Anugrahdkk).e Tidak melakukan evaluasi tekhnis dan negosiasi harga.e Saat PROSES PEMBUKAAN penawaran untuk paket Ill ada 2 (dua)orang yang ikut datang namanya NAZARUDDIN dan HASYIM, keduaOrang itu tiba tiba ikut menentukan bahwa PT. MIl (punya oranggolkar) dan PT.
    Anugrahdkk).Tidak melakukan evaluasi tekhnis dan negosiasi harga.Saat PROSES PEMBUKAAN penawaran untuk paket Ill ada 2 (dua)Orang yang ikut datang namanya NAZARUDDIN dan HASYIM, keduaOrang itu tiba tiba ikut menentukan bahwa PT MIl (punya orang golkar)dan PT Esatex (punya sdr EGGY/golkar) harus digugurkan karenatidak lengkap dokumennyaPerusahaan yang diusulkan sebagai calon pemenang tidak dilengkapidokumen penawaran yang didukung agen tunggal serta semua barangyang ditawarkan dilengkapi dengan brosur
Register : 20-02-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan MS SABANG Nomor 13/Pdt.G/2019/MS.Sab
Tanggal 22 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
7314
  • yang merupakan tetanggasekaligus aparatur kampung, dan kedua saksi mengenal Termohon sebagaimantan ister Pemohon, dimana antara Pemohon dan Termohon telahbercerai di tahun 2018, dari pernikahannya Pemohon dan Termohon memilikisatu orang anak perempuan bernama Nama Samaran, umur 2 tahun,dimana kedua saksi menerangkan setelah terjadi perceraian anak yangberada dalam pengasuhan Termohon dan Pemohon ingin berjumpa dengananak dan telah adanya kesepakatan yang dibuat dikampung baik mengenaiwaktu maupun tekhnis
    Termohon dan apartur kampung tempattinggal Termohon, bahwasanya disepakati Pemohon dapat berjumpa danmembawa anaknya satu minggu satu kali dari jam 09.00 sampai maghribdengan penghubung yang disepakati bernama Bapak Sudarmi, karenaadalah hal tabu di masyarakat jika dua orang suami isteri yang telahbercerai bertemu dalam satu rumah meski hanya untuk menjenguk anak,Halaman 27 dari 37 HalamanPutusan Nomor 13/Pdt.G/2019/MS.Sabmaka disepakatilan Bapak Sudarmi tersebut sebagai penghubungkeduanya dalam hal tekhnis
Register : 26-10-2015 — Putus : 22-12-2015 — Upload : 01-03-2016
Putusan PN BENGKALIS Nomor 516/Pid.Sus/2015/PN.Bls
Tanggal 22 Desember 2015 — RONIUS RIYADI Als YUS Bin SLAMET RIYADI;
5613
  • kegiatanperkebunan di kawasan hutan tersebut;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatmembenarkan semua keterangan Saksi;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :1 ADE OFFERIN dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa Ahli bekerja di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIXsebagai PEH (Pengendali Ekosistem Hutan) Pelaksana BPKH WilayahXIX Riau bertugas sebagai pelaksanaan penataan batas dan pemetaankawasan hutan dan penilaian tekhnis
Register : 03-08-2021 — Putus : 20-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PA UNAAHA Nomor 272/Pdt.P/2021/PA.Una
Tanggal 20 Agustus 2021 — Pemohon melawan Termohon
1111
  • Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2021/PA Una.Miskin di Pengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014tentang petunjuk tekhnis PERMA Nomor 1 Tahun 2014 sehingga segala biayayang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundangundangan yangberlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon II;2.
Register : 03-08-2021 — Putus : 20-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PA UNAAHA Nomor 269/Pdt.P/2021/PA.Una
Tanggal 20 Agustus 2021 — Pemohon melawan Termohon
1610
  • danPemohon II telah mengajukan permohonan untuk diberi bantuan pembayaranbiaya perkara/pembebasan biaya perkara dan permohonan tersebut telahdiperiksa dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Unaaha sebagaimanaPenetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor 269/Pdt.P/2021/PA.Una.tertanggal 02 Agustus 2021, hal mana telah sesuai dengan maksud PERMANomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi MasyarakatMiskin di Pengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014tentang petunjuk tekhnis