Meskipunpengaturan PNT sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, akan tetapiTermohon menerbitkan Peraturan Menteri LHK Nomor 29 Tahun 2016dengan tetap memberlakukan pungutan PNT.

Bahwa kewajiban Penggantian Nilai Tegakan (PNT) telahmenimbulkan pungutan berganda dan menciptakan administrasipengenaan pungutan yang tidak sederhana (kompleks) karenaobjek kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara berkalikali dikenakan pungutan.4.

Sejak terbitnya peraturan tersebut tanggal 4 September2009 kepada pemegang IPK dikenakan pungutan penggantian nilaitegakan (PNT).Pungutan berupa PNT sebagaimana tersebut di atas, berbedadengan pungutan lain berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)karena pungutan PNT dikenakan atas pemegang izin yangmemanfaatkan hasil hutan kayu alam tanpa melakukan tindakanpelestarian.Halaman 33 dari 47 halaman.

Sejak terbitnya peraturan tersebut tanggal 4 September2009 kepada pemegang IPK dikenakan pungutan penggantian nilaitegakan (PNT).6.

Foto copy Kliping koran terkait hubungan pungutan PNT dengan lajudeforestasi (Bukti T6);Halaman 41 dari 47 halaman.

lbukota Jakarta yang kami kutip berbunyi sebagai berikut :Pasal 11 Perda No. 6 Tahun 1992 :"Jenis pungutan di pasar ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah" Bahwauntuk lebih jelasnya penafsiran atas Pasal 11 tersebut di atas, kami kutipKetentuan Penjelasan Atas Peraturan Daerah Khusus lbu Kota Jakarta No.6Tahun 1992, yang berbunyi sebagai berikut :Penjelasan Pasal 11 PERDA No. 6 Tahun 1992 :Pungutan dimaksud antara lain terdiri dari :a.

No. 155/2006 yang diterbitkan Tergugat tersebut;e Bahwa demikian pula tidak ada ketentuan dari GUBERNUR KEPALADAERAH DKI JAKARTA maupun PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA(PERDA) yang memperbolehkan/ mengizinkan TERGUGAT 1. untukmelakukan pungutan terhadap masyarakat/ para pedagang pasar ataupunkepada para Penggugat dengan dalil apapun termasuk atas dasar alasankonpensasi perpanjangan hak pemakaian tempat usaha;e Bahwa segala bentuk penerapan pungutan yang dilakukan direksi PD.PASAR JAYA (Tergugat ) terhadap

untuk melakukan PUNGUTAN kepadaMasyarakat (para Pedagang) berupa PUNGUTAN BIAYA KOMPENSASIPERPANJANGAN HAK PEMAKAIAN TEMPAT USAHA, sebagaimanayang dilakukan oleh Termohon KasasiI/ Terbandingl/ Tergugatterhadap para Penggugat;e Bahwa Termohon Kasasil/ TerbandingI/ Tergugat selaku DireksiPD. Pasar Jaya TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN untukMEWAJIBKAN para Pedagang (para Pemohon Kasasi) untukmembayar uang KOMPENSASI PEMAKAIAN TEMPAT USAHA,karena JENISJENIS PUNGUTAN YANG BOLEH DILAKUKAN OLEHDIREKSI PD.

. : 6 Tahun 1992 berbunyisebagai berikut : "Jenis pungutan di pasar ditetapbkan oleh GubernurKepala Daerah";Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 849 K/Pdt/201122Berdasarkan ketentuan Pasal 11 PERDA No. : 6 Tahun 1992 tersebut,Termohon Kasasi selaku DIREKSI PD. Pasar Jaya TIDAKMEMPUNYAI KEWENANGAN untuk menetapkan pungutan di Pasarterhadap para Pedagang (para Pemohon Kasasi/ para Pembanding/ paraPenggugat.

Pasar Jaya adalahberwenang untuk menetapkan besarnya pungutan pemakaian tempat usaha,vide Pasal 9 jo. Pasal 12 Perda No. 6 Tahun 1992 dan berdasarkan SK No.289/ 2007 Direksi PD.

Salem KabupatenBrebes;Bahwa dari uang hasil pungutan dana PSKS kepada warga penerimaPSKS sebanyak 288 KK tersebut terkumpul sebesar Rp.44.970.000,(empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yangdisetorkan kepada terdakwa ;Bahwa selanjutnya dari uang hasil pungutan PSKS yang terkumpulsebesar Rp. 44.970.000, (empat puluh empat juta sembilan ratus tujuhpuluh ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk :1.

Pungutan kepada 288 orang penerima dana PSKS dengan besaranpungutan berfariasiantara Rp.160.000, s/d 175.000, per orang totalsebesar Rp.44.970.000, menjadi tanggung jawab terdakwa.

Salem KabupatenBrebes;Bahwa dari uang hasil pungutan dana PSKS kepada warga penerimaPSKS sebanyak 288 KK tersebut terkumpul sebesar Rp.44.970.000.,(empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yangdisetorkan kepada terdakwa selaku kepala desa Indrajaya;Bahwa selanjutnya dari uang hasil pungutan PSKS yang terkumpulsebesar Rp.44.970.000, (empat puluh empat juta sembilan ratus tujuhpuluh ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk :1.

Bahwa setahu saksi, dari pungutan sejumlah Rp.2.000, untuk setiapSPPT tersebut, untuk saat sekarang telah terkumpul Rp.831.000, dari415 SPPT, karena yang 185 SPPT tidak membayar pungutan. Dan dariuang hasil dari pungutan sejumlah Rp.831.000, tersebut saksi belummendapatkan bagian karena uangnya dipinjam oleh Kepala Desa."

UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Kepabeananmenyatakan bahwa Bea Masuk merupakan pungutan negaraberdasarkan UndangUndang;4.

'Dinamakan DinamakanPAJAK PUNGUTAN 1.2.2.PAJAK TERUTANG = PUNGUTAN TERUTANG, TETAPI PAJAK/PUNGUTAN YANG TERUTANG # UTANG PAJAK/TAGIHAN:DALAM KONTEKS PAJAK (DALAM PENGERTIAN LUAS) YANGDIPUNGUT OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP):" Bahwa penghitungan pajak yang terutang dihitung atas dasar: Jenis Pajak Pajak yang Terutang Dihitung atas Dasar PPh Tarif x Penghasilan Kena Pajak PPN Tarif x Dasar Pengenaan Pajak.

terutang ditambah dendaPengembangan sebesar 100% dariPulau Bintan pungutan negara yangDan Pulau terutang.Karimun 29 ayat (2) Berdasarkan hasil audit Sanksi = 100%sebagaimana dimaksud Xpada ayat (1) kedapatan Pungutan Negaraselisih kurang jumlahdan/atau jenis barangatau. ditemui adanyapenggunaan yang tidaksesuai denganperuntukannya,Pelaksana Proyekbertanggung jawab atasKeputusan 29 ayat (2) Berdasarkan hasil audit Sanksi = 100%Direktur sebagaimana dimaksud XxJenderal Bea dalam ayat (1) Pungutan NegaraDan

Pungutan impor ekspor (customs duties);2. Pajak (taxes);3. Sanksi (penalty),4.

Bahwa argumentasisebagaimana telah disebutkan di atas dapatdirangkum dalam bagan berikut ini: Bagan 6Pasal 11 GATT 1994 tentang Persyaratan Pengajuan Banding: Self Assessment Official: Pungutan Pungutan: (Customs (Customs: Duties) :: > Penetapan ++!

Ibu tahu bahwa sekarang tidak boleh ada pungutan dariorang tua murid. dan lagi tiap tahun ibu telah mendapat bantuan dari DiknasKabupaten. Kemudian untuk tenaga honor sudah dibayar dari Pemda. Ibu akankami usut sampai tuntas sehubungan kasus ini. Tunggu tanggal mainnya.Kedua pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekitar jam 15.00 Wibterdakwa mengirim kembali SMS kepada korban yang berisi : Bu Salute utkkamu ketahui Ibu Eva Rahayu.

SH.Bahwa SMS tersebut dikirim terdakwa dengan menggunakan nomor081349754015 dan saksi tidak mengetahui nomor siapa itu.Bahwa kemudian saksi mencari tahu kepemilikan nomor tersebut danmendapati nomor tersebut ternyata milik terdakwa.Bahwa benar ada pungutan sebesar Rp. 100.000, berdasarkan kesepakatandengan Komite sekolah dan penggunaannya diperuntukan sebagaiperbaikan gedung sekolah dan pertanggungjawabannya disampaikankepada ketua yayasan.

Pungutan tersebut diperbolehkan karena TK PGRImerupakan sekolah swasta.Bahwa benar saksi sempat melaporkan SMS tersebut kepada atasan saksidan atasan saksi menyuruh memantau dulu perkembangannya.Bahwa di dalam kedua SMS yang dikirim tersebut terdakwa mengakusebagai anggota LSM kasus Korupsi Kalteng dengan nama St. ManulangSH padahal terdakwa bukan merupakan anggota LSM dan bukan bernamaSt. Manulang SH.

SOGIANOR M.Pd Bin MURSIDI :Bahwa saksi adalah atasan korban.Bahwa korban pernah memberitahukan kepada saksi mengenai SMS yangditerima oleh korbanBahwa isi SMS tersebut meminta agar uang pungutan siswa barudikembalikan dan dipertanggungjawabkan penggunaannya.Bahwa SMS tersebut diduga dari terdakwa.Bahwa benar ada dilakukan pungutan berdasarkan hasil kesepakatan orangtua wali murid dan penggunaannya diperuntukan perawaran, operasionaldan belanja pegawai sesuai dengan kesepakatan.Bahwa saksi tidak mengetahui

Pulau Petak.Bahwa korban pernah menemui saksi dan Bahwa korban pernahmemberitahukan kepada saksi mengenai SMS yang diterima oleh korbanBahwa isi SMS tersebut meminta agar uang pungutan siswa barudikembalikan dan dipertanggungjawabkan penggunaannya.Bahwa SMS tersebut diduga dari terdakwa.Bahwa benar ada dilakukan pungutan berdasarkan hasil kesepakatan orangtua wali murid dan penggunaannya diperuntukan perawaran, operasionaldan belanja pegawai sesuai dengan kesepakatan.Bahwa saksi tidak mengetahui

DWI HARYANTI, S.Pd mengirimkan foto berupa gambarkoran Bengkulu Ekspress melalui pesan singkat (Chat WHATSAPP) kepadaSaksi PRIYANTI yang berisi tentang DESAK KEPSEK SDN 7DICOPOT.Setelah itu Saksi PRIYANTI membaca langsung berita tersebutdi Koran Bengkulu Ekspress edisi tanggal 24 April 2018 dimana Terdakwamemberikan keterangan kepada pihak Koran Bengkulu Ekspress berupakepala sekolah tersebut yang sering meminta pungutan secara paksakepada siswa hingga melakukan intimidasi.

Kami merasa dirugikan karena itu sudah merupakan pungutan liar Selainitu. pihak sekolah juga kerap mengambil keputusan sepihak yang hanyamemikirkan keuntungan pihak sekolah saj, tanopa meminta kesepakatan kepadaseluruh wali murid.

Dan pungutan tersebut, t 25 April 2018 Saksi PRIYANTIpergi ke Dinas Pendidikan Kota Bengkulu untuk memberitahukan bahwa SDNegeri 7 Kota Bengkulu dituduh mengadakan pungutan liar. elahmemberikan perngaruh negatif terhadap mental anak, karena anak ditakuttakuti agar segera membayar, jika nilainya ingin aman. Jadi anakanak inipulang dari sekolah selalu nangis karena takut .

Kami merasa dirugikan karena itu sudah merupakan pungutan liarSelain itu pinak sekolah juga kerap mengambil keputusan sepihak yang hanyamemikirkan keuntungan pihak sekolah saj, tanpa meminta kesepakatan kepadaseluruh wali murid. Dan pungutan tersebut, telah memberikan perngaruh negatifterhadap mental anak, karena anak ditakuttakuti agar segera membayar, jikanilainya ingin aman. Jadi anakanak ini pulang dari sekolah selalu nangis karenatakut .

Selanjutnya pada tanggal 25 April 2018 Saksi PRIYANTI pergi ke DinasPendidikan Kota Bengkulu untuk memberitahukan bahwa SD Negeri 7 KotaBengkulu dituduh mengadakan pungutan liar.

Menyatakan menurut hukum pungutan dan pembebanan biaya tambahan atas pembayaran Via ATM BCA kepada Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 821.000,- (Delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat dengan Putusan ini ;7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Bahwa karena pungutan biaya tambahan atas pembayaran via ATM BCAsebesar Rp 5.000, setiap kali transfer melalui ATM BCA adalah tidak sahdan melawan hukum, maka secara yuridis kenaikan biaya tambahansebesar 50 % menjadi Rp 7.500, atas pungutan tersebut adalah juga tidaksah dan melawan hukum ;14.

Jkt.Selsehingga pungutan dan/atau pembebanan biaya tambahan ataspembayaran via ATM BCA adalah tidak sah, tidak mengikat dan melawanhukum ;PUNGUTAN BIAYA TAMBAHAN ATAS PEMBAYARAN VIA ATM BCASETIAP KALI TRANSFER VIA ATM BCA MILIK BCA ADALAH TIDAK SAHDAN MELAWAN HUKUM45.46.47.Bahwa faktanya Tergugat dan Il telah memungut dan membebankantambahan biaya atas pembayaran via ATM BCA sebesar Rp 5.000.

Sehinggaapabila dihitung sejak tahun 1993, diduga total pendapatan IllegalTergugat dan Il adalah sekitar sebesar Rp 3.000.000.000.000, (TigaTrilliun rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000.000, (Lima Trilliunrupiah ) ;Bahwa karena diduga pungutan biaya tambahan atas pembayaran viaATM BCA adalah tidak sah dan melawan hukum sehingga dapatdikategorikan diduga sebagai pungutan illegal atau liar, maka pendapatanHal 24 dari 101 Hal Putusan No. 503/Pdt.G/2010/PN.

dan memerintahkan Tergugat dan Illagar menghentikan pungutan biaya tambahan atas pembayaran via ATMBCA sekarang juga secara serta merta demi hukum ;Hal 57 dari 101 Hal Putusan No. 503/Pdt.G/2010/PN.

dan Pembebanan Biaya Tambahan AtasPembayaran Via ATM BCA kepada Penggugat adalah Tidak Sah danTidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat ;Menghukum Tergugat dan Il untuk menghentikan pungutan danmengembalikan seluruh pungutan biaya atas pembayaran via ATM BCAberikut kKompensasi bunga sebesar 64.600 % (646 kali) sebagaimanaperhitungan bunga yang diterapkan dan dijalankan Tergugat dan Ilkepada Penggugat terkait pungutan Pajak Bea Meterai dari nominal Rp6.000, menjadi Rp 3.880.656, atau sama dengan 646

Dompu/IV/2018,tanggal 10 April 2018 perihal laporan adanya dugaan pungutan liarprogram sertikat prona tahun 2016 dan tahun 2017 yang dilaksanakanoleh Kepala Desa Mumbu an. SALAHUDDIN HEMON. selanjutnyaatas indikasi temuan tersebut oleh Kejaksaan Negeri Dompu bersamadengan tim audit dari Inspektorat Kab. Dompu melakukan pemeriksaankhusus terhadap indikasi dugaan pungutan tersebut dan hasilnyasesuai dengan LHP No : LHP.

SALAHUDDIN HEMON selaku Kepala Desa Mumbutertuang mengenai besaran jumlah iuran pungutan liar dalam kegiatansertifikat Desa Mumbu. Bahwa Saksi menerangkan berawal atas pengaduan dari Saksi HusenMuhammad selaku Kepala Dusun Tonda Timur dan Saudara Syarifserta puluhan masyarakat Desa Mumbu Kec.

Bahwa, terdapat pungutan yang tdak bisa dipertanggungjawabkan olehaparat Desa Mumbu atas pungutan uang masyarakat sebesar Rp.40.000, ( empat puluh ribu rupiah) untuk biaya makan minum team/ juruukur dan foto copy kelengkapan dokumen;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN DpuTerdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa

yang tdak bisa dipertanggungjawabkan olehaparat Desa Mumbu atas pungutan uang masyarakat sebesar Rp.40.000, ( empat puluh ribu rupiah) untuk biaya makan minum team/juru ukur dan foto copy kelengkapan dokumen;Bahwa, Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab.

liaroleh aparat Desa Mumbu atas pungutan uang masyarakat sebesar Rp.40.000, ( empat puluh ribu rupiah) untuk biaya makan minum team/ juruukur dan foto copy kelengkapan dokumen, karena tdak sesuai dengan suratKepala Badan Pertanahan Nasional Kab.

., pungutan cukai Rp.2.523.000,00Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN GprGolongan A, merk Mansion House Vodka, jumlah liter 25,20, kandungan etilalkohol 2,40%, tarif cukai Rp.13.000,00., pungutan cukai Rp. 327.600,00Golongan A, merk Mansion House Whiskey, jumlah liter 79,80, kandungan etilalkohol 1,60%, tarif cukai Rp.13.000,00., pungutan cukai Rp.1.037.400,00Golongan A, merk Tomi Stanley, jumlah liter 79,80, kandungan etil alkohol4,25%, tarif cukai Rp.13.000,00., pungutan cukai Rp.1.037.400,00Golongan

A, merk Mc Donald, jumlah liter 65,00, kandungan etil alkohol1,20%, tarif cukai Rp.13.000,00., pungutan cukai Rp.845.000,00Golongan C, merk minuman dalam 2 (dua) jerigen @ 25 liter, jumlah liter50,00, kandungan etil alkohol 27,7%, tarif cukai Rp.80.000,00., pungutancukai Rp.4.000.000,00Total Rp.9.770.960,00Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat dilakukan penggerebekandan dilakukan Penyitaan antara lain Minuman diduga MMEA Merk "MansionHouse Vodka" @350 ml tertulis kadar alcohol + 40% tanpa

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN GprBahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.011/2013tanggal 31 Desember 2013 terdapat potensial kerugian Negara berupapungutan cukai yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa UNTUNGBUDIMAN Bin SUKADI yaitu sebesar Rp. 9.770.960, (Sembilan juta tujuhratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah), yaitu denganperincian sebagai berikut:Golongan A, merk Bintang Kuntul, jumlah liter 194,12, kandungan etil alkohol3,93%, tarif cukai Rp.13.000,00., pungutan

cukai Rp.2.523.000,00Golongan A, merk Mansion House Vodka, jumlah liter 25,20, kandungan etilalkohol 2,40%, tarif cukai Rp.13.000,00., pungutan cukai Rp. 327.600,00Golongan A, merk Mansion House Whiskey, jumlah liter 79,80, kandungan etilalkohol 1,60%, tarif cukai Rp.13.000,00., pungutan cukai Rp.1.037.400,00Golongan A, merk Tomi Stanley, jumlah liter 79,80, kandungan etil alkohol4,25%, tarif cukai Rp.13.000,00., pungutan cukai Rp.1.037.400,00Golongan A, merk Mc Donald, jumlah liter 65,00, kandungan

etil alkohol1,20%, tarif cukai Rp.13.000,00., pungutan cukai Rp.845.000,00Golongan C, merk minuman dalam 2 (dua) jerigen @ 25 liter, jumlah liter50,00, kandungan etil alkohol 27,7%, tarif cukai Rp.80.000,00., pungutancukai Rp.4.000.000,00Total Rp.9.770.960,00Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat dilakukan penggerebekandan dilakukan Penyitaan antara lain Minuman diduga MMEA Merk "MansionHouse Vodka @350 ml tertulis kadar alcohol + 40% tanpa dilengkapi pitacukai sejumlah 3 (tiga) kardus @24

pungutan, pajakpajak, pembebananpembebanandan beabea yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia yang telahdisetujui oleh Pemerintah Pusat;Halaman 3 dari 28 halaman.

PajakBahan Bakar Kendaraan Bermotor, tetapi keabsahan pemungutan olehTerbanding, sehingga Majelis tidak memeriksa besaran pungutan pajak aquo;Bahwa walaupun demikian, berdasarkan Pasal 1320 juncto Pasal 1337 KUHPerdata disyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian adalah tidak bolehbertentangan dengan UndangUndang;Bahwa tahun Pajak Daerah yang disengketakan (Pajak Bahan BakarKendaraan Bermotor) oleh Pemohon Banding adalah Faktur Pungutan PajakPertamina berkenaan dengan masa berlakunya UndangUndang Nomor

itu Kontrak Karya masuk dalam golonganhukum privat yang hanya mengikat para pihak yang melakukan perjanjian;Bahwa pungutan pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah adalahtergolong hukum publik, adagium hukum menyatakan apabila terjadi konflikHalaman 9 dari 28 halaman.

Pajak BahanBakar Kendaraan Bermotor dipertahankan, karena pungutan tersebut sudahsesuai dengan UndangUndang yang berlaku;Menurut Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali.Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan pendapat Majelis diatasdengan alasan sebagai berikut:A Majelis Hakim Keliru dalam pertimbangan hukumnya halaman 35paragraf ke6 dan ke7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa KontrakKarya antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Pemerintah adalahmerupakan ranah hukum privat sedangkan pungutan

Sehingga, kalaupun terdapatpajak atau pungutan atau retribusi daerah guadnon, maka besarnyaretribusi atau pajak atau pungutan atau retribusi daerah tersebut harusberdasarkan Undangundang Darurat No.11 Tahun 1957, Perpu No.8 Tahun 1959 dan Perpu No. 27 Tahun 1959 tersebut dan karenanyapula, secara Lex Spesialis, ketentuan Pasal 13 ayat 11 KK tidakbertentangan dengan Undangundang No. 34 Tahun 2000.

Yani yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrikpedagang Pasar Godong17.1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Tanda Setoran (STS) pungutan iuranlistrik ilegal dari pedagang Pasar Godong ke Kas Daerah.18.1 (Satu) bendel foto copy dokumen SPuJ/ bukti pengembalian pungutan ilegal iuranlistrik kepada pedagang Pasar Godong yang ditalangi dana pribadi Drs. H.

Yani yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuranlistrik pedagang Pasar Godong17.1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Tanda Setoran (STS) pungutan iuranlistrik ilegal dari pbedagang Pasar Godong ke Kas Daerah.18.1 (satu) bendel foto copy dokumen SPuJ/ bukti pengembalian pungutan ilegaliuran listrik kepada pedagang Pasar Godong yang ditalangi dana pribadi Drs. H.Moh.

laporan uang pungutan listrik pedagang Pasar Godong ; Menimbang, bahwa menanggapi keterangan saksi MOCH.

Grobogan, yaitu pungutan sejak mulai bulan Mei 2010. Uang inikemudian diterima oleh Sdr.

Yani yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuranlistrik pedagang Pasar Godong17.1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Tanda Setoran (STS) pungutan iuranlistrik ilegal dari pbedagang Pasar Godong ke Kas Daerah.18.1 (satu) bendel foto copy dokumen SPuJ/ bukti pengembalian pungutan ilegaliuran listrik kepada pedagang Pasar Godong yang ditalangi dana pribadi Drs.H. Moh.

Khoirul Musholla:bahwa Saksi adalah Pedagang pakaian yang menyewa kios seharga Rp. 2 juta per tahun diPasar Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar sejak tahun 2008 sampaisekarang;bahwa selain membayar harga sewa kios, Saksi juga membayar pungutan uang sewa kiossebesar Rp. 21.000,00 per bulan dan membayar uang kebersihan dan keamanan;bahwa yang melakukan pungutan uang sewa kios, uang kebersihan dan keamanan adalahPemerintah Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;Saksi Saiful Hadi

Saksi Nuryantobahwa Saksi sudah sekitar 17 tahun berjualan di Pasar Desa Wonodadi, KecamatanWonodadi, Kabupaten Blitar;bahwa selain membayar uang Rp. 10.000,00, Saksi juga membayar uang kebersihansebesar Rp. 500,00 setiap 5 hari sekali dan uang keamanan setiap bulannya sebesar Rp.3.000,00;bahwa yang menarik pungutan sebesar Rp. 500,00 adalah pihak Pemerintah DesaWonodadi, namun pungutan yang Rp. 3.000,00 tidak ada bukti pembayarannya;. Saksi Moh.

atau penarikan adalah dengan mengeluarkankwitansi atau karcis sebesar Rp.500,00;e bahwa Terdakwa hanya melanjutkan saja karena pungutan sebesar Rp.500,00 jugadilakukan oleh Kepala Desa sebelum Terdakwa yaitu almarhum pak Mujib;e bahwa tindakan Terdakwa mengeluarkan karcis sebesar Rp.500,00 tidak didukung denganPeraturan Desa atau peraturan lainnya;e bahwa karcis sebesar Rp.500,00 yang dikeluarkan Terdakwa tidak diperporasi;e bahwa hasil keseluruhan dari pungutan atau penarikan sebesar Rp.500,00

tersebutpembagiannya adalah 25% untuk kas desa, 25% untuk gaji karyawan pasar, 45% untukbiaya operasional;e bahwa sebagai Kepala Desa dan Kepala Pasar Wonodadi Terdakwa mendapat jatah sebesar5% dari penerimaan atau pungutan sebesar Rp.500,00;e bahwa yang mengelola uang hasil pungutan atau penarikan sebesar Rp.500,00 tersebutadalah Bendahara Pasar Desa Wonodadi yaitu Sulistiyorini;e bahwa jumlah keseluruhan yang telah diterima Terdakwa selama menjabat sebagai KepalaPasar Desa Wonodadi adalah sebesar

Putusan Nomor 125/B/PK/PJK/2012e Pasal9(1)(4)Realisasi ekspor harus terlaksana dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB;Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan(3) tidak terpenuhi, BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBMyang terutang atas impornya wajib dibayar;Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sepanjangmengenai BM dan/atau Cukai ditambah dengan bunga 2% (duapersen) dari pungutan yang seharusnya dibayar setiap bulanselamalamanya

yang mendapat Pembebasan serta PPN dan PPnBM tidakdipungut dilaksanakan dengan mempergunakan PemberitahuanEkspor Barang (PEB);Ekspor barang hasil produksi harus terlaksana dalam jangkawaktu 12 bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB, kecualiterhadap perusahaan yang memiliki masa produksi lebih dari 12bulan dapat diberikan pengecualian oleh Kepala Kantor Wilayahatas nama Menteri Keuangan;e Pasal15(2)(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambahdengan bunga 2% (dua persen) dari pungutan

bunga sebesar 2% dari pungutan yangseharusnya dibayar karena melanggar ketentuan Keputusan MenteriKeuangan Nomor 580/KMK.04/2003 yang diatur lebih lanjut denganKeputusan Terbanding Nomor KEP205/BC/2003 dan Surat EdaranTerbanding Nomor SE20/BC/2006 dan memutuskan:1.

jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dan ayat (2) dapat diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah atas namaMenteri Keuangan terhadap perusahaan yang memiliki masaproduksi lebih dari 12 (dua belas) bulan;(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3)tidak terpenuhi, BM dan/atau Cukai seria PPN dan PPnBM yangterutang atas impomya wajib dibayar;(5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sepanjangmengenai BM danlatau Cukai ditambah dengan bunga 2% (duapersen) dari pungutan

(Lewat 12Bulan);Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambahdengan bunga 2% (dua persen) dari pungutan yang seharusnyadibayar setiap bulan selamalamanya 24 (dua puluh empat) bulanHalaman 6 dari 9 halaman.

VeteranDenpasar ; Bahwa uang tersebut menurut terdakwa adalah uangpengamanan ; Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk sehubungan saat saksimenyetor uang kepada saksi GEDE SUKADA Als WAYANGEMBRONG yang merupakan suruhan terdakwaberjumlahRp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saat ini sudahdiamankan Polisi dari tangan saksi GEDE SUKADA Als WAYANGEMBRONG dan dapat saksi jelaskan uang tersebut adalah uanghasil pungutan dari 09 Kios / Pedagang di Blok A tempat saksiberjualan juga, uang pungutan

Veteran Denpasar ; Bahwa uang yang saksi setor kepada saksi GEDE SUKADAAls WAYAN GEMBRONG yang merupakan suruhan terdakwaberjumlah Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saatini Ssudah diamankan Polisi dari tangan saksi GEDE SUKADA AlsWAYAN GEMBRONG dan dapat saksi jelaskan uang tersebutadalah uang hasil pungutan dari 09 Kios / Pedagang di Blok A tempatsaksi berjualan juga, uang pungutan untuk Bulan Juli 2021 tersebutatas permintaan terdakwa secara paksa ; Bahwa para pedagang yang mengontrak

kepada para pedagang di Pasar BurungSatria ; Bahwa pungutan yang dimaksud adalah mengenai distribusisampah,pungutan berupa kebersihan,pemeliharaan jalan; Bahwa pungutan tersebut sudah ada sejak Pasar Satria berdiri; Bahwa di pasar Satria ada kepengurusannya dan Terdakwaadalah pengelolanya dan Terdakwa adalah wakil dari Puri Satriauntuk mengelola pasar Satria tersebut; Bahwa semua padagang yang berjualan di pasar Satria wajibdikenakan iuran tersebut dan para pedagang sudah mengetahuinyaiurannya Rp100.000

Ririn dan untuk di Block A kepada sdr.Badri; Bahwa untuk mengambil uang pungutan dari para koordinator parapedagang pasar burung kesatria terdakwa menyuruh saksi GEDESUKADA Als WAYAN GEMBRONG ; Bahwa GEDE SUKADA Als WAYAN GEMBRONG melaksanakanperintah terdakwa mengambil uang pungutan kepada para koordinatorpedagang adalah tanpa diberi upah oleh terdakwa ;Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 854/Pid.B/2021/PN Dps Bahwa setelah Gede Sukada als Wayang Gembrong mengambil uangdari para koordinator selanjutnya

Andi Hamzah, SH., PenerbitGhalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) ;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta fakta yang terungkapdipersidangan apabila terdakwa telah melakukan pungutan terhadap paraHalaman 22 dari 28 Putusan Nomor 854/Pid.B/2021/PN Dpspedagang di lingkungan pasar burung Kesatria Block A dan Block C jalanVeteran Kota Denpasar ;Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pungutan kepada parapedagang di Block A dan Block C masingmasing sebesar Rp. 2.500.000, (duaJuta lima ratus ribu

Utr Bahwa dalam melakukan pungutan liar Terdakwa dan Terdakwa Ilmempunyai anggota yaitu Terdakwa III dan Terdakwa IV yang bertugasmelakukan pengancaman kepada para sopir truk kontainer dengan maksudmeminta uang, dimana setelah uang terkumpul maka Terdakwa Ill danTerdakwa IV menyetor kepada Terdakwa dan Terdakwa II sesuai jadwalpembagian tugas.

Parapreman melakukan pemerasan (pungutan liar) kepada sopir containeryang akan masuk ke dalam Jakarta International Container Terminal(JICT) dengan cara meneriaki supir dan juga ada yang mengancamdengan mnggunakan senjata tajam agar supir memberikan uang,biasanya supir memberikan uang sebesar Rp. 500, (lima ratusrupiah) samapai dengan Rp.2000 (dua ribu rupiah).

Pada saat itu sdr.RIZKI als RIKI meminta terdakwa untukmenggantikan sdr.HARDI sebagai kordinator dan terdakwa menerimanyaTerdakwa II RACHMAT RIZKI:Bahwa Terdakwa Il diamankan karena Terdakwa Il melakukanpemerasan dan pungutan liar kepada sopir truk yang akan masukkedalam Jakarta International Container Terminal, Jakarta Utara. Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai pekerjaan.

Utrmendapatkan total Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) setiapharinyaTerdakwa III REZA ALAMSYAH:Bahwa Terdakwa melakukan pungutan kepada sopir container yaitusejak bulan Febrauri 2021 di pintu masuk 1 JICT Pelabuhan Tg.PriokJakarta UtaraBahwa terdakwa bergabung ikut melakukan pungutan kepada parasopir container di pintu masuk 1 JICT Pelabuhan Tg.Priok Jakarta Utarayang dikoordinir oleh Sdr.

Bahwa dalam melakukan pungutan liarTerdakwa dan Terdakwa Il mempunyai anggota yaitu Terdakwa Ill danTerdakwa IV yang bertugas melakukan pengancaman kepada para sopir trukkontainer dengan maksud meminta uang, dimana setelah uang terkumpul makaTerdakwa Ill dan Terdakwa IV menyetor kepada Terdakwa dan Terdakwa IIsesuai jadwal pembagian tugas. Bahwa para sopir truck kontainer diantaranyaHalaman 28 dari 32 Putusan Nomor 859/Pid.B/2021/PN Jkt.

Pajak BahanBakar Kendaraan Bermotor, tetapi keabsahan pemungutan oleh Terbanding,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran pungutan pajak a quo;Bahwa walaupun demikian, berdasarkan Pasal 1320 juncto Pasal 1337 KUHPerdata disyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian adalah tidak bolehbertentangan dengan undangundang;Bahwa tahun pajak daerah yang disengketakan (Pajak Bahan Bakar KendaraanBermotor) oleh Pemohon Banding adalah Faktur Pungutan Pajak Pertamina,berkenaan dengan masa berlakunya UndangUndang

Nomor 34 Tahun 2000tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun2001 tentang Pajak Daerah;Bahwa dengan demikian Kontrak Karya berkenaan dengan pungutan PajakBahan Bakar Kendaraan Bermotor a quo adalah bertentangan dengan UndangUndang No. 34 Tahun 2000;Bahwa ditinjau dari sudut penggolongan hukum, Kontrak Karya adalahperjanjian antara Pengusaha dengan Pemerintah bukan antara Pemerintah denganPemerintah,

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, berkaitan dengan konflikpengaturan antara Kontrak Karya yang merupakan golongan hukum privatdengan UndangUndang Pajak Daerah dan peraturan pelaksanaannya yangtermasuk hukum publik, Majelis berpendapat seharusnya yang lebih diutamakanadalah UndangUndang Pajak Daerah sebagai hukum publik daripada KontrakKarya, oleh karenanya seharusnya pungutan Pajak Bahan Bakar KendaraanBermotor dipertahankan, karena pungutan tersebut sudah sesuai dengan undangundang yang berlaku.

Kalaupun guadnon terdapat pungutanpungutan atau retribusiretribusiyang telah ada aturannya pada saat Kontrak Karya disetujui dan ditandatangani,maka besarnya tarif pajakpajak atau pungutanpungutan atau retribusiretribusitersebut tidak boleh lebih berat atau lebih besar dari undangundang dan peraturanperaturan tentang retribusi dan pungutan pada saat itu, khususnya pungutan danretribusi daerah.Adalah fakta bahwa pada saat KK disetujui dan ditandatangani pada tanggal 2Desember 1986 oleh dan antara

Sehingga, kalaupun terdapat pajak atau pungutan atauretribusi daerah quadnon, maka besarnya retribusi atau pajak atau pungutan atauretribusi daerah tersebut harus berdasarkan UndangUndang Darurat No. 11 Tahun1957 tersebut dan karenanya pula, secara Lex Spesialis, ketentuan Pasal 13 ayat 11KK tidak bertentangan dengan UndangUndang No. 34 Tahun 2000. Karenanyapula jelas dan nyata Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangan hukumnyaHal 17 dari 28 hal. Put.

Bahwa diperbolehkannya PTN untuk memungut uangpangkal/ pungutan lain pada mahasiswa jalur mandiri telahmelegitimasi dan melahirkan suatu bentuk ketidakadilan yakni padamahasiswa jalur mandiri.

Putusan Nomor 1 P/HUM/201928.29.30.dan tingkat pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi dimasingmasing PTN;Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Permenristekdikti 39/2017 tersebutmerupakan bukti bahwa sesungguhnya Objek Permohonanberkesesuaian dan tidak bertentangan dengan Pasal 76 ayat (3)UU Dikti, yang secara tegas mengatur bahwa pungutan uangpangkal dan/atau pungutan lainnya yang dibebankan kepadamahasiswa baru yang melalui jalur seleksi mandiri, harus tetapmemperhatikan kKemampuan ekonomi mahasiswa,

orang tuamahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya;Walaupun Objek Permohonan memberikan kewenangan kepadaPTN untuk dapat membebani mahasiswa baru jalur seleksimandiri dengan uang pangkal dan/atau pungutan lainnya,namun ketentuan Pasal 8 ayat (2) Permenristekdikti 39/2017menjamin bahwa uang pangkal dan/atau pungutan lain tersebutterjangkau oleh mahasiswa;Adanya jaminan keterjangkauan biaya oleh masyarakat melaluiketentuan Pasal 8 ayat (2) Permenristekdikti 39/2017,merupakan bukti bahwa penyelenggaraan

tegas mengatur bahwa pungutan uangpangkal dan/atau pungutan lainnya yang dibebankan kepada mahasiswabaru yang melalui jalur seleksi mandiri, harus tetap memperhatikankemampuan ekonomi mahasiswa, orangtua mahasiswa, atau pihak lainyang membiayainya;Bahwa meskipun objek permohonan keberatan hak wuji materiilmemberikan kewenangan kepada PIN untuk dapat membebanimahasiswa baru jalur seleksi mandiri dengan uang pangkal dan/atauHalaman 34 dari 38 halaman.

Dalam konteks tersebut, ketentuan bahwa PTNdapat (tidak wajib) memungut uang pangkal dan/atau pungutan lainHalaman 35 dari 38 halaman.

Namun ternyatahingga gugatan a quo diajukan ternyata Tergugat dan Il tidak dapatmembuktikan alas hak dan dasar hukum pungutan tersebut;10.

No. 1024 K/Pat/2014pungutan tersebut, sehingga dapat disimpulkan pungutan yang dilakukanTergugat dan II adalah tidak sah dan melawan hukum;13.Bahwa karena pungutan biaya tambahan atas pembayaran via ATM BCAsebesar Rp5.000,00 setiap kali transfer melalui ATM BCA adalah tidak sahdan melawan hukum, maka secara yuridis kenaikan biaya tambahansebesar 50 % menjadi Rp7.500,00 atas pungutan tersebut adalah juga tidaksah dan melawan hukum;14.Bahwa karena pungutan biaya tambahan oleh Tergugat dan Il ataspembayaran

,Tergugat baik dalam Jawaban dan Rekonpensi maupun dalam Duplik danReplik Rekonpensi tidak membantah dan tidak menyangkal secara tegasperihal pungutan biaya tambahan atas pembayaran via ATM BCA secaratidak sah dan melawan hukum tersebut, sehingga secara yuridis dapatdianggap Tergugat telah mengakui kebenaran bahwa pungutan tersebutdilakukan secara tidak sah dan melawan hukum;72.Bahwa karena Tergugat tidak pernah membantah dan tidak menyangkalsecara tegas terkait pungutan biaya tambahan atas pembayaran

dan apabila tidak dilaksanakan dapat dikenakan sanksi,sehingga pungutan yang dilakukan Tergugat dan II sungguhsungguhtelah melukai rasa keadilan Penggugat dan diluar kepatutan moral;Bahwa selain itu, pungutan yang dilakukan Tergugat dan Il kepadaHal. 40 dari 89 hal.

dan pembebanan biaya tambahan atas PembayaranVia ATM BCA kepada Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;Menghukum Tergugat dan Il untuk menghentikan pungutan danmengembalikan seluruh pungutan biaya atas pembayaran via ATM BCAberikut kompensasi bunga sebesar 64.600 % (646 kali) sebagaimanaperhitungan bunga yang diterapkan dan dijalankan Tergugat dan II kepadaPenggugat terkait pungutan Pajak Bea Meterai dari nominal Rp6.000,00menjadi Rp3.880.656,00 atau sama dengan 646

pajak sejak bulan Januari sampai dengan Desember2008 kepada terdakwa, padahal seharusnya uang potongan atau pungutan pajak tersebutdisetorkan oleh YANUAR sebagai bendahara pengeluaran ke bank penerima atau Kantor Pos,namun karena terdakwa memintanya sehingga bendaharabendahara pembantu ada yangmenyerahkan uang potongan atau pungutan pajak kepada YANUAR sebagai bendaharapengeluaran dan ada yang diserahkan kepada terdakwa, kemudian YANUAR sebagai bendaharapengeluaran juga menyerahkan sebagian uang

potongan atau pungutan pajak kepada terdakwadan sebagian ada yang disetorkan ke bank penerima atau Kantor Pos, namun ternyata uangpotongan atau pungutan pajak yang diterima oleh terdakwa tersebut tidak disetorkan kekas negara melalui bank penerima atau Kantor Pos dan pada bulan Desember 2008,terdakwa bersamasama dengan YANUAR telah menyerahkan uang potongan ataupungutan pajak kepada EMY FALUPI (telah meninggal dunia) yang saat itu bekerja sebagaipegawai bagian keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah

potongan atau pungutan pajak kepada terdakwadan sebagian ada yang disetorkan ke bank penerima atau Kantor Pos, namun ternyata uangpotongan atau pungutan pajak yang diterima oleh terdakwa tersebut tidak disetorkan ke kasnegara melalui bank penerima atau Kantor Pos dan pada bulan Desember 2008, terdakwabersamasama dengan YANUAR telah menyerahkan uang potongan atau pungutan pajak kepadaEMY FALUPI (telah meninggal dunia) yang saat itu bekerja sebagai pegawai bagian keuanganSekretariat Daerah Pemerintah

uang potongan atau pungutan pajak kepada terdakwa dan sebagian lagidisetorkan ke bank penerima atau kantor Pos.Bahwa, ternyata uang potongan atau pungutan pajak yang diterima oleh terdakwa tidakdisetorkan ke kas Negara melalui Bank penerima atau kantor Pos dan pada bulanDesember 2008, terdakwa bersamasama dengan Yanuar Pribadi Bin Asmawi Umar telahmenyerahkan kepada Emy Palupi (telah meninggal dunia) yang saat itu bekerja sebagaipegawai bagian keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Palembang

Hasnur untukmelakukan pungutan liar. Pada saat yang bersamaan, saksi YOSUA A. ABISILONG dansaksi SUWANDI (keduanya anggota Polsek Binuang) sedang melakukan patroli rutinyang kemudian langsung membubarkan pungutan liar tersebut. Selanjutnya saksiYOSUA A.

liar;Bahwa saksi bersama rekannya langsung turun dari mobil patroli danmembubarkan pungutan liar tersebut yang berjumlah 4 (empat) orang, danyang 1 (satu) orang melarikan diri dan yang tertinggal masih 3 (tiga) orang;Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan pada terdakwa, ditemukan 1(satu) bilah senjata tajam jenis parang yang di selipkan di pinggang sebelah kiri;Bahwa kemudian terdakwa dibawa dan diamankan ke Polsek Binuang untuk di proses lebih lanjut;Bahwa pada waktu kejadian, terdakwa sedang

duduk bersama temannya danmenemani kedua rekannya yang sedang melakukan pungutan liar pada sopirtruk dum PS; Bahwa jenis senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa berupa parang yangterbuat dari besi tempaan dengan hulu pegang terbuat dari kayu warna putihserta terdapat rantai dari besi dengan warna coklat dengan panjang kurang lebih 52 (lima puluh dua) cm; a=.Bahwa pekerjaan terdakwa sehariharinya adalah berkebun karet;Bahwa terdakwa terbiasa membawa senjata tajam sehariharinya;Bahwa terdakwa tidak

liar; Bahwa saksi bersama rekannya langsung turun dari mobil patroli danmembubarkan pungutan liar tersebut yang berjumlah 4 (empat) orang, danyang 1 (satu) orang melarikan diri dan yang tertinggal masih 3 (tiga) orang;Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan pada terdakwa, ditemukan 1(satu) bilah senjata tajam jenis parang yang di selipkan di pinggang sebelah kiri;Bahwa kemudian terdakwa dibawa dan diamankan ke Polsek Binuang untuk diproses lebih lanjut; Bahwa pada waktu kejadian, terdakwa

sedang duduk bersama temannya danmenemani kedua rekannya yang sedang melakukan pungutan liar pada sopirtruk dum PS; Bahwa jenis senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa berupa parang yangterbuat dari besi tempaan dengan hulu pegang terbuat dari kayu warna putihserta terdapat rantai dari besi dengan warna coklat dengan panjang kuranglebih 52 (lima puluh dua) cm; Bahwa pekerjaan terdakwa sehariharinya adalah berkebun karet;Bahwa terdakwa terbiasa membawa senjata tajam sehariharinya;6 Bahwa terdakwa