Kami merasa dirugikan karenaitu sudah merupakan pungutan liar Selain itu pihak sekolah jugakerap mengambil keputusan sepihak yang hanya memikirkankeuntungan pihak sekolah saj, tanpa meminta kesepakatankepada seluruh wali murid. Dan pungutan tersebut, telahmemberikan perngaruh negatif terhadap mental anak, karenaanak ditakuttakuti agar segera membayar, jika nilainya inginaman.

Dan yang menjelaskan masalah pungutan biaya sebesarRp.5000 yaitu.

Kami merasa dirugikan, karena itu) sudahmerupakan pungutan liar," bebernya.Hal 24 dari 44 Hal Putusan Nomor : 496/Pid.B/2018/PN Bgle Selain itu, pihak sekolah juga kerap mengambil keputusan sepihakyang hanya memikirkan keuntungan pihak sekolah saja, tanpameminta kesepakatan kepada seluruh wali murid.e Dan dalam melakukan pungutan tersebut, telah memberikanpengaruh negatif terhadap mental anak, karena anak ditakuttakutiagar segera membayar, jika nilainya ingin aman.e "Jadi anakanak ini pulang dari

Untukmendengarkan alasanalasan dalam dugaan praktek pungutan liaroleh siswa tersebut.e Menurutnya, seharusnya pihak sekolah tidak ada sumbanganSumbangan liar yang membebani siswa, apalagi dewan juga sudahmenganggarkan kebutuhan sekolah sesuai dengan usulan.Kalaupun ada sumbangan harus terukur dan sifatnya tidakmengikat.e "Apalagi soal pungutan 5 ribu itu, seharusnya tidak boleh. Sekolahjuga harus menjaga transparansi kalau ada pembangunan, jangansampai ada indikasi penyalahgunaan keuangan.

Kami merasa dirugikan karena itusudah merupakan pungutan liar Selain itu pihak sekolah juga kerapmengambil keputusan sepihak yang hanya memikirkan keuntunganpihak sekolah saja, tanpa meminta kesepakatan kepada seluruh walimurid. Dan pungutan tersebut, telah memberikan perngaruh negatifterhadap mental anak, karena anak dlitakuttakuti agar segeramembayar, jika nilainya ingin aman. Jadi anakanak ini pulang darisekolah selalu nangis karena takut .9.

liar terhadap pesertadidik dilingkungan sekolah sepatutnya diberikan hukuman;Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk mendukung upayapemberantasan korupsi/pungutan liar di negara Indonesia dengan salahsatunya menindak dan memproses tegas PNS yang diketahuimelakukan pungutan liar;Berdasarkan halhal tersebut beralasan kiranya dalil Penggugat ditolak dandikesampingkan dan kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus perkara a quo, berkenan untuk memutus dengan amar sebagaihalaman

ada pungutan; Bahwa saksi sebagai Kepala Sekolah diSDN Pasar Baru 03 sejakJanuari 2015 sampai dengan Januari 2016 dan sekarang saksi menjadiGuru SDN Pasar Baru 11 dari bulan Januari 2016 sampai dengansekarang; Bahwa saksi tidak pernah disuruh oleh lbu Lambok untuk mengumpulkan uang Rp. 1000, atau Rp. 5.000,; Bahwa jika ada kegiatan OSN dan saat ada kegiatan mengadakanperlombaan, kita kumpulkan uang untuk beli kertas HVS, ATK dll; Bahwa tidak pernah ada pungutan ke siswa sekolah;halaman 47 dari 77

cat, pungutan uang raport dan setiap rapat ada intimidasi danditakuttakuti;Bahwa yang melakukan pungutan adalah lou Empoh, atas instruksi siapalou Empoh melakukan pungutan saya tidak tahu;Bahwa pada setiap rapat di kantor kasi diberi wejangan oleh ibu kasieyaitu ibu Lambok, yang intinya lebih banyak ditakut takuti dengan dalihsekolah harus seperti in) dan ada ancaman yang menurut saki tidaknyaman, seperti pertanyaan uang BOS digunakan untuk apa?

Yang ke dua diSD pasar baru 07 karena temanteman sudah duluan dan saya terakhir,saya membuat surat pernyataan;Bahwa isi surat pernyataan itu menyatakan tidak ada pungutan, saksimembuat 2 (dua) surat pernyataan, satu menyatakan tidak ada pungutan,surat yang lain menyatakan ada pungutan;Bahwa surat pernyataan saksiakui adalah surat pernyataan saksidibawah sumpah di muka pengadilan;halaman 52 dari 77 halaman Putusan Nomor : 307/G/2016/PTUN.JKT.

pungutan uang Rp. 1.000,(seribu rupiah) karena saksi tidak pernah diminta ataupun menyetor ke Empoh,uang untuk pembelian cat memang saksi akui lakukan hal itu karena saksimemang memesan cat, pungutan uang untuk raport sebesar Rp. 5.000, (limaribu rupiah) yang dikumpulkan ke lbu Yayah sudah dikembalikan dan saksi tidakpernah memberikan pungutanpungutan terkait uang raport, lebih lanjutketerangan saksi Sartini menyatakan terkait baju batik khas Medan yangditawarkan dibayarkan ke bu Painah sebesar

Kemudian terdakwa SAEFULARIFIN langsung membuka pembicaraan dengan bertanya kepada saksiUMARUDIN Bin TAJURI mengenai adanya pungutan liar (pungli) yangterjadi di kantor Kecamatan Margadana Kota Tegal denganmengatakan saya dari Tim buser Indonesia, mau mengklarifikasi bersamadengan kawankawan media mengenai adanya pungutan liar disini ?* dandijawab oleh saksi UMARUDIN Bin TAJURI ada pungutan liar apayah?

dan terdakwa FIRDAUS ANDIKA mengatakan kepada saksiUMARUDIN Bin TAJURI tentang kesalahankesalahan yang dilakukan olehsaksi UMARUDIN Bin TAJURI yaitu mengenai pungutan liar ( pungli ) yangterjadi di kantor Kecamatan Margadana, dengan mengatakan kenapa hanyameminta stempel dikenakan biaya Rp 20.000, ( dua puluh ribu rupiah ),bukankah itu sudah merupakan pungutan liar ( pungli )*.

(lima juta rupiah); Bahwa pemerasan itu dilakukan para terdakwa karena menurut paraTerdakwa ada pungutan liar di kantor Kecamatan Margadana; Bahwa yang sebenarnya tidak pernah ada pungutan liar di KecamatanMargadana karena sifat dari sumbangan PMI adalah sukarela;Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan pada keterangan ; Uang kupon sendiri sifatnya bukan sukarela akan tetapi merupakankeharusan;Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai

liar berupa menarik sumbangan Palang MerahIndonesia;Bahwa benar saksi Umar membantah telah melakukan pungutan liar.Sumbangan tersebut sifatnya sukarela yang 1 (Satu) lembar kuponnyaRp. 2.000.

Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri/orang lainMenimbang, bahwa para terdakwa mengaku sebagai Buser, Wartawandan LSM pada saat memperkenalkan diri kepada saksi Umar;Menimbang, bahwa para Terdakwa menyatakan kalau saksi Umar telahmelakukan pungutan liar dengan dalih untuk Sumbangan Palang MerahIndonesia padahal yang sebenarnya pungutan tersebut untuk operasionalHalaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.tgl.seharihari dikantor Kecamatan Margadana, seperti makanan ringan selepasberolahraga

.;62.Surat Setoran Pajak Kode jenis pajak (MAP) 411211, kode jenissetoran 100 setot pungutan PPN tanggal 12 Desember 2008,sejumlah Rp.31.017.742,;63.

BORNEO SENTRA TEKNIKCONSULTANT untuk setor pungutan PPN tanggal 12 Desember2008 Rp. 580.486,87.Surat Setoran Pajak PT.

BORNEO SENTRA TEKNIK CONSULTANTuntuk setor pungutan PPN tanggal 12 Desember 2008 Rp. 580.486,63.Surat Setoran Pajak PT. BORNEO SENTRA TEKNIK CONSULTANTuntuk setor pungutan PPH Rp. 232.194, tgl 12 Desember 2008;64.Faktur Pajak Standar nomor EVYVG724 atas nama PT.

BORNEO SENTRA TEKNIK CONSULTANT untuksetor pungutan PPN tanggal 12 Desember 2008 Rp. 580.486,63.Surat Setoran Pajak PT. BORNEO SENTRA TEKNIK CONSULTANT untuksetor pungutan PPH Rp. 232.194, tgl 12 Desember 2008;6864. Faktur Pajak Standar nomor EVYVG724 atas nama PT. BORNEO SENTRATEKNIK CONSULTANT tgl 12 Desember 2008;65. Ringkasan Kontrak nomor:027/232/P4TKutim/VII/2008;10 juli 2008, tanggal12 Desember 2008;66.

Agustus 2008 setor pungutan PPH PT.ABDI LUHUR sejumlah Rp.6.993.600..;144. Surat Setoran Pajak tanggal 11Agustus 2008 setor pungutan PPN PT.ABDI LUHUR sejumlah Rp.31.789.091..Hal. 73 dari 70 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2012145. Surat PT. ABDI LUHUR Nomor : 140/SKAL/VIII/2008 tgl 01 Agustus2008 perihal permohonan pembayaran uang muka...dst.146. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : BA288/P4TKUTIM/VIII/2008 tg! 1 Agustus 2008147.

menyerahkansesuatu atau membayar sebesar Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah)per bidang bagi peserta yang belum mempunyai bukti kepemilikan(Akta Tanah), dan sebesar Rp.300.000,(tiga ratus ribu rupiah) perbidang bagi peserta yang sudah mempunyai bukti kepemilikan (AktaTanah), yang jauh melampaui atau di atas kebutuhan riil atau yangsebenarnya untuk keperluan pengadaan surat atau dokumen, biayameterai dan patok bidang yang tidak dibiayai dengan PRONA tahun2010 setiap bidang, selanjutnya dari hasil pungutan

menyerahkansesuatu atau membayar sebesar Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah)per bidang bagi peserta yang belum mempunyai bukti kepemilikan(Akta Tanah), dan sebesar Rp.300.000,(tiga ratus ribu rupiah) perbidang bagi peserta yang sudah mempunyai bukti kKepemilikan (AktaTanah), yang jauh melampaui atau di atas kebutuhan riil atau yangsebenarnya untuk keperluan pengadaan surat atau dokumen, biayameterai dan patok bidang yang tidak dibiayai dengan PRONA tahun2010 setiap bidang, selanjutnya dari hasil pungutan

kepada masyarakat.Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut jelas adanyaperbuatan pidana atau setidaktidaknya perbuatan Terdakwa selakusekretaris desa dan ketua panitia telah menyimpang, karena isi dariPeraturan Desa Sawahan No. 02 Tahun 2010 tanggal 16 April 2010yaitu pungutan dana bagi peserta Prona sebesar Rp. 500.000, perbidang untuk berkas yang belum memiliki bukti kepemilikan dansebesar Rp. 350.000, per bidang, untuk berkas yang sudah memilikibukti kKepemilikan, yang telah diterapkan

membutuhkan program pensertifikatanmassal untuk melegalisasi hak atas tanah mereka, demikian pulamereka tidak keberatan atas adanya dana pungutan dalam ProyekOperasional Nasional Pertanahan (PRONA) di Desa SawahanKecamatan Sawahan Tahun 2010 itu dan bahkan merasa terbantudengan adanya program pensertifikatan massal tersebut, mereka jugamenerangkan bahwa mereka memberikan dana pungutan tersebutHal. 9 dari 17 hal.

No. 1256 K/Pid.Sus/201 1diserahkan kepada kepala desa dan perangkat yaitumengkondisikan pemberkasan antara lain mengantarkan berkaske BPN dan untuk kebersamaan pembayaran terhadap kewajibanpemohon dapat lewat panitia, tapi kalau pemohon akan membayarsendiri diperbolehkan ;Dalam hal ini para peserta Prona tidak diberi pilinan lain selain harusmembayar pungutan Prona tersebut (terpaksa), dan pembayaransebesar Rp. 350.000, dan Rp. 500.000, melebihi dari biaya yangseharusnya dibutuhkan.

Apabila warga tidak melakukanpembayaran kepada Terdakwa Il maka sertifikat tanahnya tidak akandiberikan atau akan ditahan sampai dengan pembayarannya dilunasi ;Pelaksanaan PRONA tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Tim Il yangdiketuai oleh Terdakwa Il dilaksanakan di Desa Lolelo dengan warga yangterdaftar kurang lebih sekitar 39 warga dan pungutan yang berjumlah Rp.5.000.000, (lima juta rupiah), Desa Wairoro dengan warga yang terdaftarkurang lebih sekitar 5 warga dan pungutan yang berjumlah Rp. 1.500.000

,(satu juta lima ratus ribu rupiah), Desa Kluting Jaya dengan warga yangterdaftar kurang lebih sekitar 32 warga dan pungutan yang berjumlah Rp.5.000.000, (lima juta rupiah), Desa Gemaf dengan warga yang terdaftarkurang lebih sekitar 50 warga dan pungutan yang berjumlah Rp. 8.000.000,(delapan jutah rupiah) dan Desa Sagea dengan warga yang terdaftar kuranglebih sekitar 41 warga dan pungutan yang berjumlah Rp. 6.500.000, (enamjuta lima ratus ribu rupiah) dan seluruh warga yang mendaftar di lima Desatersebut

No. 1370 K/Pid.Sus/2010yang mempunyai inisiatif untuk melalukan pemungutan tersebut adalahTerdakwa Il ; Pelaksanaan PRONA tahun 2008 dilaksanakan pada 2 desa yaitu DesaKobe Gunung dengan warga yang terdaftar kurang lebih sekitar 60 wargadan pungutan yang berjumlah Rp. 9.000.000, (Sembilan juta rupiah) danKobe Pelipis dengan warga yang terdaftar kurang lebih sekitar 68 wargadan pungutan yang berjumlah Rp. 9.000.000, (Sembilan juta rupiah) danuang yang terkumpul sebesar Rp.

,(satu jutah lima ratus ribu rupiah), Desa Kluting Jaya dengan warga yangterdaftar kurang lebih sekitar 32 warga dan pungutan yang berjumlah Rp.5.000.000, (lima jutah rupiah), Desa Gemaf dengan warga yang terdaftarkurang lebih sekitar 50 warga dan pungutan yang berjumlah Rp. 8.000.000,(delapan juta rupiah) dan Desa Sagea dengan warga yang terdaftar kurangHal. 14 dari 37 hal.

lebih sekitar 68 wargadan pungutan yang berjumlah Rp. 9.000.000, (Sembilan juta rupiah) danuang yang terkumpul sebesar Rp.

Dusun Talun yang bertugas melakukan pungutan / menerimapembayaran biaya persertifikatan tanah dalam Program Ajudikasi TahunAnggaran 2007 dari warga pemohon adalah saksi M. ROJIN (KasunTalun). Dusun Parerejo yang bertugas melakukan pungutan / menerimapembayaran biaya persertifikatan tanah dalam Program Ajudikasi TahunHal. 5 dari 42 hal. Put. No. 2382 K /Pid.Sus/201 1SUKANDAR(Pembantu Kasun Parerejo), saksi MUJIANTO (Kaur Pembangunan) danM.

No. 2382 K /Pid.Sus/201 1 Bahwa hasil pungutan yang dihimpun Panitia Pelaksana AJUDIKASI TahunAnggaran 2007 dalam rangka pendaftaran tanah secara sistemik padaPemerintahan Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediridengan hasil pungutan senilai Rp 403.230.000, (empat ratus tiga juta jutadua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut oleh Panitia PelaksanaAJUDIKASI Desa Gedangsewu diserahkan kepada saksi IR.

Dusun Talun yang bertugas melakukan pungutan / menerimapembayaran biaya persertifikatan tanah dalam Program Ajudikasi TahunAnggaran 2007 dari warga pemohon adalah saksi M. ROJIN (KasunTalun). Dusun Parerejo yang bertugas melakukan pungutan / menerimapembayaran biaya persertifikatan tanah dalam Program Ajudikasi TahunAnggaran 2007 dari warga pemohon adalah saksi SUKANDAR(Pembantu Kasun Parerejo), saksi MUJIANTO (Kaur Pembangunan)dan M. DAI (Pembantu Pencatat Nikah).

Dusun Gedangsewu Kulon yang bertugas melakukan pungutan /menerima pembayaran biaya persertifikatan tanah dalam ProgramAjudikasi Tahun Anggaran 2007 dari warga pemohon adalah saksiSUPRIADI (Kaur Keuangan), saksi SUYAJI (Kasun GedangsewuKulon).Bahwa pungutan biaya persertifikatan tanah dalam persertifikatan tanahsecara missal melalui AJUDIKASI Tahun Anggaran 2007 yang dihimpunPanitia Pelaksana AJUDIKASI dalam rangka pendaftaran tanah secaraHal. 15 dari 42 hal. Put.

, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediridengan hasil pungutan senilai Rp 403.230.000, (empat ratus tiga juta jutadua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut oleh Panitia PelaksanaAJUDIKASI Desa Gedangsewu diserahkan kepada. saksi IR.

Kehutanan tersebut tidak dapat dijadikan dasar Pungutan PenggantianNilai Tegakan (PNT) kepada Para Penggugat selaku pemegang Izin IPKdi atas Areal Penggunaan Lain (APL);Halaman 19 dari 46 halaman.

Nomor : P52/MenhutIl/2014tentang Tata Cara Pengenaan Pungutan dan Penyetoran Dana ProvisiSumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Pengganti Nilai Tegakan danGanti Rugi Nilai Tegakan; Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.62/ Menhutll/2014 tentangIzin Pemanfaatan Kayu (IPK); Peraturan Menteri Kehutanan RI.

Putusan Nomor 544 K/TUN/2016Bahwa pungutan Penggantian Nilai Tegakan (PNT)yang dikenakankepada Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di atas ArealPenggunaan Lain (APL) seperti yang dimiliki Penggugat CV.

hakekatnya merupakan pungutan selain pajakyang berasal dari berbagai pungutan yang dikelolah kementerian/lembaga, sehubungan dengan pelayanan yang diberikan kepadamasyarakat, dengan demikian terdapat tegen prestasi secaralangsung yang dapat ditunjuk perwujudan akan adanya pelayananberupa jasa yang diberikan pemerintah;Bahwa dalam teoriteori keuangan negara baik pajak maupunbukan pajak, dikdepankan bahwa diantaranya pemugutan pajakmenuju pada prinsipprinsip perpajaka yang universal yangdiketengahkan

Putusan Nomor 544 K/TUN/201634.35.artinya dengan pembatalan tersebut akibat hukumnya berlaku surut karenaperaturan yang dibatalkan selain bersifat regulatif, juga membebankankewajiban berupa pungutan Pengganti Nilai Tegakan kepada ParaPemohon Kasasi, sehingga dengan demikian Pungutan Pengganti NilaiTegakan yang dilakukan terhadap Para Para Pemohon Kasasi selakupemegang Izin Pemenfaatan Kayu (IPK) di atas Areal Penggunaan Lain(APL) adalah merupakan kewajiban negara untuk mengembalikannya;Bahwa oleh

Jadi jumlah keseluruhan uang tersebut akan disetorkanolehnya kepada saksi kemudian terhadap uang setoran tersebut akansaksi hitung kembali dan saksi buatkan tanda terima penyerahan sesualnominal yang tertera ;Penggelapan yang dilakukan oleh KOMANG SWASTIKA adalahmelakukan pungutan terhadap nasabah, namun uang pungutan tersebuttidak diinput ke data koperasi dan uangnya tidak disetorkan ke kasir.Hal 6 dari 21 halaman Putusan Perk.No 1066/Pid.B/2018/PN DpsDisamping itu ada juga uang yang disetorkan

Dari sanalah awal diketahuinya penggelapan dana dimaksud.Setelah itu kami langsung melakukan investigasi terhadap KOMANGSWASTIKA dan yang bersangkutan mengakui perbuatannya ;Bahwa Sistem pada koperasi ataupun tata cara pemungutan uangnasabah adalah 1 (satu) orang petugas melakukan pemungutan padanasabah dan memberikan satu buku yang telah ditentukan, kemudianterhadap uang hasil pungutan tersebut petugas koperasi akan langsungmemasukkan data (melakukan input hasil pungutan di lapangan ke sistemkoperasi

Jadi setiap petugas koperasi diberikanwewenang untuk memungut dan langsung melakukan input data, yangmana bertanggung jawab pada nasabah yang dipegang olehnya ;Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa : KOMANGSWASTIKA adalah melakukan pungutan terhadap nasabah, namun uangpungutan tersebut tidak diinput ke data koperasi dan uangnya tidakdisetorkan ke kasir.

Namun dalam hal penggelapan yang terjadiseluruhnya dijemput oleh KOMANG SWASTIKA ke rumah nasabah ;Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa: KOMANG SWASTIKAadalah melakukan pungutan terhadap nasabah, namun uang pungutantersebut tidak diinput ke data koperasi dan uangnya tidak disetorkan kekasir.

Sesuai dengan surat Keputusan tertanggal 24 Juli2014 Nomor : 09/SKPeng/Khama/VII/2014 yang ditandatangani oleh ketuakoperasi dan sekretaris ;Penggelapan yang Terdakwa lakukan adalah melakukan pungutan terhadapnasabah, namun uang pungutan tersebut tidak Terdakwa input ke datakoperasi dan uangnya tidak Terdakwa setorkan ke kasir.

Pungutan liar terhadap rekrutmen CPNS tahun 2011 pungutan ini dilakukan oleh WalikotaGorontalo terhadap 200 orang masingmasing 20.000.000,/orang setelah kebijakan moratoriumpada tahun 2011 mulai diberlakukan oleh pemerintah pusat masalah ini mencuat ke publik karena200 orang tersebut yang sudah dijanjikan untuk menjadi CPNS ternyata tidak ada total dugaanpendapatan walikota atas tindakan tersebut kurang lebih Rp. 4.000.000.000.Padahal mereka terdakwa sama sekali tidak memiliki bukti apapun tentang

Masalah kasus pungutan liar itu H.

Pungutan liar terhadap rekrutmen CPNS tahun 2011 pungutan ini dilakukan oleh WalikotaGorontalo terhadap 200 orang masingmasing 20.000.000,/orang setelah kebijakanmoratorium pada tahun 2011 mulai diberlakukan oleh pemerintah pusat masalah ini mencuatke publik karena 200 orang tersebut yang sudah dijanjikan untuk menjadi CPNS ternyatatidak ada total dugaan pendapatan walikota atas tindakan tersebut kurang lebih Rp.4.000.000.000.Padahal mereka terdakwa sama sekali tidak memiliki bukti apapun tentang

Masalah kasus pungutan liar itu H. Adhan Dambea, S.Sos, MA sendiri yang melaporkan kePolres Gorontalo kota dan yang melakukan pungutan liat tersebut adalah Adam Dumbi.Bahwa oleh karena halhal yang di tuduhkan oleh mereka terdakwa kepada H. AdhanDambea, S.Sos, MA sebagai 10 Dosa pemerintahan Mantan Walikota Gorontalo tersebutkhuhusnya pada tuduhan ke 3 yang menuduhkan bahwa H. Adhan Dambea, S.Sos, MA telahmenggunakan ijazah palsu ; dan tuduhan ke 9 yang menuduhkan bahwa Penyerobotan tanahdi kel.

yang dibeli dari hasil pungutan yang tidak resmitersebut dari saksi Sudjono, ST selaku Ka.

haltersebut karena Terdakwa menerima setoran secara rutin, yaitu setiapminggu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setiap bulansebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan insidentil sertamenerima pemberian berupa barang yang dibeli dari hasil pungutan yangtidak resmi tersebut dari saksi Sudjono, ST selaku Ka.

UPTPKB Wiyung, tidak melakukan bentuk pengawasan danpencegahan serta tidak melarang adanya praktek pungutan tidak resmi danpercaloan yang terjadi pada UPTPKB Tandes ;Bahwa Terdakwa tidak melarang praktek percaloan dan pungutan yangtidak sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2002 yang dilakukan oleh 13 (tigabelas) staf penguji UPTPKB Wiyung yang merupakan bawahannya danHal. 15 dari 27 hal. Put.

UPTPKB Wiyung, tidak melakukan bentuk pengawasan danpencegahan serta tidak melarang adanya praktek pungutan tidak resmi danpercaloan yang terjadi pada UPTPKB Tandes ;Bahwa Terdakwa tidak melarang praktek percaloan dan pungutan yangtidak sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2002 yang dilakukan oleh 13 (tigabelas) staf penguji UPTPKB Wiyung yang merupakan bawahannya danmenjadi tanggung jawab Terdakwa, hal tersebut karena Terdakwamenerima dana taktis/setoran secara rutin, yaitu setiap minggu sebesarRp.5.000.000,00

liar mengingat Terdakwa sebagai KepalaDinas mengetahui bahwa adanya pungutan yang tidak benar diluar ketentuanyang ada, namun fakta yang terjadi bahwa membiarkan adanya praktekpercaloan, adanya pungutan illegal dan secara berkala meminta dan menerimasetoran dari Ka UPTD baik di Wiyung dan Tandes untuk keperluan dinasdengan alasan anggaran untuk dinas dari APBD tidak mencukupi ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat :Hal. 24 dari 27 hal.

Ibu tahu bahwa sekarang tidak boleh ada pungutan dariorang tua murid. dan lagi tiap tahun ibu telah mendapat bantuan dari DiknasKabupaten. Kemudian untuk tenaga honor sudah dibayar dari Pemda. Ibu akankami usut sampai tuntas sehubungan kasus ini. Tunggu tanggal mainnya.Kedua pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekitar jam 15.00 Wibterdakwa mengirim kembali SMS kepada korban yang berisi : Bu Salute utkkamu ketahui Ibu Eva Rahayu.

SH.Bahwa SMS tersebut dikirim terdakwa dengan menggunakan nomor081349754015 dan saksi tidak mengetahui nomor siapa itu.Bahwa kemudian saksi mencari tahu kepemilikan nomor tersebut danmendapati nomor tersebut ternyata milik terdakwa.Bahwa benar ada pungutan sebesar Rp. 100.000, berdasarkan kesepakatandengan Komite sekolah dan penggunaannya diperuntukan sebagaiperbaikan gedung sekolah dan pertanggungjawabannya disampaikankepada ketua yayasan.

Pungutan tersebut diperbolehkan karena TK PGRImerupakan sekolah swasta.Bahwa benar saksi sempat melaporkan SMS tersebut kepada atasan saksidan atasan saksi menyuruh memantau dulu perkembangannya.Bahwa di dalam kedua SMS yang dikirim tersebut terdakwa mengakusebagai anggota LSM kasus Korupsi Kalteng dengan nama St. ManulangSH padahal terdakwa bukan merupakan anggota LSM dan bukan bernamaSt. Manulang SH.

SOGIANOR M.Pd Bin MURSIDI :Bahwa saksi adalah atasan korban.Bahwa korban pernah memberitahukan kepada saksi mengenai SMS yangditerima oleh korbanBahwa isi SMS tersebut meminta agar uang pungutan siswa barudikembalikan dan dipertanggungjawabkan penggunaannya.Bahwa SMS tersebut diduga dari terdakwa.Bahwa benar ada dilakukan pungutan berdasarkan hasil kesepakatan orangtua wali murid dan penggunaannya diperuntukan perawaran, operasionaldan belanja pegawai sesuai dengan kesepakatan.Bahwa saksi tidak mengetahui

Pulau Petak.Bahwa korban pernah menemui saksi dan Bahwa korban pernahmemberitahukan kepada saksi mengenai SMS yang diterima oleh korbanBahwa isi SMS tersebut meminta agar uang pungutan siswa barudikembalikan dan dipertanggungjawabkan penggunaannya.Bahwa SMS tersebut diduga dari terdakwa.Bahwa benar ada dilakukan pungutan berdasarkan hasil kesepakatan orangtua wali murid dan penggunaannya diperuntukan perawaran, operasionaldan belanja pegawai sesuai dengan kesepakatan.Bahwa saksi tidak mengetahui

Daftar Hadir Penyampaian RAPERDes Tahun 2013 Desa Trimulyo Kecamatan Jetis pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012.17. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Peraturan Desa Trimulyo Nomor : 03 Tahun 2011 Tentang Pungutan Desa tanggal 10 Januari 2011.18. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Peraturan Desa Trimulyo Nomor : 03 Tahun 2012 Tentang Pungutan Desa tanggal 27 Desember 2012.19. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Peraturan Desa Trimulyo Nomor : 03 Tahun 2013 Tentang Pungutan Desa tanggal 30

Bukti kas penerimaan setoran pungutan Larasita ke kas desa (Asli) :a. Nomor 02/155/XII/12 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp. 29.500.000,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah). b. Nomor 07/155/XII/12 tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).c. Nomor 01/155/I/13 tanggal 22 Januari 2013 sebesar Rp. 5.875.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).d.

Bukti Pengeluaran Kas pengembalian pungutan Larasita :a. Nomor 03 /2263/III/13 tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan ada lampiran Berita Acara tertanggal 21 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. SAGIYO, HS.b. Nomor 53 /2263/XII/12 tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).c.

MUJONO yang sudah dilegalisir, beserta lampirannya.13. 1 (satu) buah buku Pemohon Setifikat Konveksi.14. 1 (satu) lembar laporan setoran pungutan program Larasita periode bulan Oktober 2011 s/d November 2012 tertanggal 6 Februari 2013, beserta lampirannya.15. 1 (satu) lembar laporan setoran pungutan program Larasita periode bulan Oktober 2011 s/d Maret 2013 tertanggal 21 Maret 2013, beserta lampirannya.16. 1 (satu) bendel kwitansi penyetoran pungutan dari warga program Larasita.17. 1 (satu)

buah buku catatan setoran pungutan program Larasita.18. 1 (satu) lembar surat proses pendaftaran sertifikat tanah program Larasita (keterangan dari BPN Bantul), beserta lampirannya.19. 1 (satu) buah buku Notulen BPD Trimulyo. 20. 1 (satu) lembar catatan Biaya Larasita Perbidang tertanggal 19 September 2011.21. 1 (satu) buah buku Notulen 2010 / 11.22. 1 (satu) buah buku Notulen rapat 2011.

Pungutan Desa;c. Pengelolaan tanah kas Desa;dandPenataan ruang. Bahwa perbuatan terdakwa H.

Bahwa setiap tahun selalu ada Perdes tentang pungutan .

Yyk.Bahwa selain melakukan pungutan tersebut, terdakwa H.

SAGIYO selaku Ketua ; Bahwa selain melakukan pungutan tersebut, terdakwa H.

Yyk.13. 1 (satu) buah buku Pemohon Setifikat Konveksi.14. 1 (satu) lembar laporan setoran pungutan program Larasita periodebulan Oktober 2011 s/d November 2012 tertanggal 6 Februari 2013,beserta lampirannya.15. 1 (satu) lembar laporan setoran pungutan program Larasita periodebulan Oktober 2011 s/d Maret 2013 tertanggal 21 Maret 2013, besertalampirannya.16. 1 (satu) bendel kwitansi penyetoran pungutan dari warga programLarasita.17. 1 (Satu) buah buku catatan setoran pungutan program Larasita.18. 1

sejak bulan Agustus 2011 dan terdakwa telah menjual minumanyang mengandung alcohol merk Bintang Kuntul tersebut kepada saksiSuyati sebanyak 3 (tiga) botol dan untuk harga per (satu) botol minumanseharga Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) ; Bahwa seluruh minuman beralkohol yang telah ditawarkan, diserahkan, dijualatau disediakan untuk dijual kembali oleh terdakwa adalah minumanmengandung etil alcohol dan tanpa dilekati dengan pita cukai dan akibatperbuatan terdakwa Negara mengalami kerugian berupa pungutan

cukai sebesar Rp. 1.186.800,(satu juta seratusdelapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;2. 3 (tiga) botol bening tertutup minuman beralkohol pada label tercetakminuman beralkohol Gol B, beraroma merk Bintang Kuntul kadar alcohol 16% tanpa dilekati pita cukai volume @ 920 ml atau sebanyak 2,76 liter dengangtarif cukai per liter sebesar Rp. 30.000,(tiga puluh ribu rupiah) maka didapattotal pungutan cukai sebesar Rp. 82.800,(depalan puluh dua ribu delapanratus rupiah) ;3.

Cairan bening beralkohol C dalam (satu) ember plastic merah sebanyak10,50 liter dengan tariff cukai per liter Rp. 75.000,(tujuh puluh lima riburupiah) maka didapat total pungutan cukai sebesar Rp. 785.500,(tujuh ratusdelapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;Sehingga total kerugian Negara berupa pungutan cukai terhadap barang kenacukai berupa minuman mengandung etil alcohol (MMEA) adalah sebesar Rp.2.057.100,(dua juta lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur

cukai sebesar Rp. 1.186.800,(satu juta seratusdelapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;3 (tiga) botol bening tertutup minuman beralkohol pada label tercetakminuman beralkohol Gol B, beraroma merk Bintang Kuntul kadar alcohol 16% tanpa dilekati pita cukai volume @ 920 ml atau sebanyak 2,76 liter dengangtarif cukai per liter sebesar Rp. 30.000,(tiga puluh ribu rupiah) maka didapat10total pungutan cukai sebesar Rp. 82.800,(depalan puluh dua ribu delapanratus rupiah) ;.

Cairan bening beralkohol C dalam 1 (satu) ember plastic merah sebanyak10,50 liter dengan tariff cukai per liter Rp. 75.000,(tujuh puluh lima riburupiah) maka didapat total pungutan cukai sebesar Rp. 785.500,(tujuh ratusdelapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;Sehingga total kerugian Negara berupa pungutan cukai terhadap barang kenacukai berupa minuman mengandung etil alcohol (MMEA) adalah sebesar Rp.2.057.100,(dua juta lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) ;Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi

terhadap pedagang lama atas namaKASIYATUN sebesar Rp2.870.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluhribu rupiah) yang diterima melalui MAGHFIROH (lIstri Kades), sehingga totaljumlah pungutan sebesar Rp365.620.000,00 (tiga ratus enam puluh limajuta enam ratus dua puluh ribu rupiah).Bahwa atas pungutan tersebut, sebesar Rp101.600.000,00 (seratus satu jutaenam ratus ribu rupiah) dibagibagikan kepada pengelola pasar, PerangkatDesa, BPD Desa Brunorejo dan untuk membeli batik, sedangkan sisanyasebesar

pungutan pasar desa;pungutan pasar hewan milik desa;pungutan tempat wisata desa;pungutan karamba ikan Desa;pungutan tambatan perahu Desa;oe a9 5pungutan tempat pemandian umum Desa;pungutan jasa parkir desa; dan= apungutan lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku.Pasal 7 ayat (7)Pungutan Desa sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, baik berupauang dan/atau barang, harus diatur dengan Peraturan DesaPasal 15 ayat (1)Pengelolaan sumber pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah

uang boking lapak kepada parapedagang baru Pasar Brunorejo, dengan jumlah hasil pungutan seluruhnyasebesar Rp362.750.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus limapuluih ribu rupiah) namun saksi tidak mengetahui besaran pungutan darimasingmasing pedagang dan siapa saja pedagang yang dipungut tersebut,punyutan tersebut dilakukan oleh Buk Lurah Maghfiroh, Havivi dan SaefulMujab;Bahwa, saksi ada menerima uang sebesar Rp2.700.000,00 dan uang tersebuttelah saksi serahkan kepada Sekretaris Desa

akhirnya saksi mendengar tentang adanya pungutan itu namunsaksi tidak mengetahui besaran pungutan dari masingmasing pedagang dansiapa saja pedagang yang dipungut tersebut namun saksi kemudianmendapatkan informasi uang hasil sewa yang terkumpul sekitarRp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).Bahwa saksi tidak tahu diperuntukan buat apa uang tersebut, namun yangsaksi tahu para perangkat mendapatkan bagian yang saat itu diberikan 2 (dua)kali saat Ramadhan.

Bahwa dalam hal kegiatan dalam pelaksanaan pungutan pembelian lapakbaru (pungli) terhadap para calon pedagang baru Pasar Desa Brunorejoterdapat aturanaturan yang dilanggar oleh pemerintah Desa Brunorejodalam hal ini yang melakukan pungutan adalah pengelola Pasar DesaBrunorejo, secara umum telah diatur dalam Peraturan Daerah KabupatenPurworejo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sumber Pendapatan Desa, Pungutan yang tidak ada aturan atau dengan peraturan desa makapungutan tersebut adalah tidak sah Pendapatan

pungutan, pajakpajak, pembebananpembebanandan beabea yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia yang telahdisetujui oleh Pemerintah Pusat;Halaman 3 dari 28 halaman.

PajakBahan Bakar Kendaraan Bermotor, tetapi keabsahan pemungutan olehTerbanding, sehingga Majelis tidak memeriksa besaran pungutan pajak aquo;Bahwa walaupun demikian, berdasarkan Pasal 1320 juncto Pasal 1337 KUHPerdata disyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian adalah tidak bolehbertentangan dengan UndangUndang;Bahwa tahun Pajak Daerah yang disengketakan (Pajak Bahan BakarKendaraan Bermotor) oleh Pemohon Banding adalah Faktur Pungutan PajakPertamina berkenaan dengan masa berlakunya UndangUndang Nomor

itu Kontrak Karya masuk dalam golonganhukum privat yang hanya mengikat para pihak yang melakukan perjanjian;Bahwa pungutan pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah adalahtergolong hukum publik, adagium hukum menyatakan apabila terjadi konflikHalaman 9 dari 28 halaman.

Pajak BahanBakar Kendaraan Bermotor dipertahankan, karena pungutan tersebut sudahsesuai dengan UndangUndang yang berlaku;Menurut Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali.Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan pendapat Majelis diatasdengan alasan sebagai berikut:A Majelis Hakim Keliru dalam pertimbangan hukumnya halaman 35paragraf ke6 dan ke7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa KontrakKarya antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Pemerintah adalahmerupakan ranah hukum privat sedangkan pungutan

Sehingga, kalaupun terdapatpajak atau pungutan atau retribusi daerah guadnon, maka besarnyaretribusi atau pajak atau pungutan atau retribusi daerah tersebut harusberdasarkan Undangundang Darurat No.11 Tahun 1957, Perpu No.8 Tahun 1959 dan Perpu No. 27 Tahun 1959 tersebut dan karenanyapula, secara Lex Spesialis, ketentuan Pasal 13 ayat 11 KK tidakbertentangan dengan Undangundang No. 34 Tahun 2000.

Asep Deni Rudiaman antara Rp. 150.000, s/d Rp. 175.000, Bahwa kemudian paraterdakwamelakukan pungutan terhadap para pedagang dan sopir angkutan bongkar muat barang di PasarCikurubuk dengan memberikan karcis pungutan dimana dalam karcis tersebut tertera tulisan Karciskeamanan barang dan dengan adanya istilah tersebut baik para pedagang maupun para sopir angkutanyang bongkar muat barang dipasar Cikurubuk merasa bahwa dirinya amaupun barangnya tidak akanaman apabila tidak memberikan uang sebagaimanatertera

AYAT bin SIRAJ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi membenarkan BAP Polisi ;e Bahwa saksi adalah Anggota Polisi yang menangkap terdakwa Yaya Sunaryabersama dengan rekan saksi bernama BRIPKA Ateng Jelani setelah sebelumnya menerimalaporan masyarakat bahwa ada yang melakukan pungutan uang di dalam pasar CikurubukTasikmalaya ; Bahwa kemudian dari pengembangan diketahui terdakwa Yaya Sunaryabekerjasama dengan Terdakwa Rohman dan sdr.

Asep ; Bahwa bahwa pungutan yang dilakukan para terdakwa tersebut antara lainpungutan uang iuran anggota HPKDPC sebesar Rp. 500, perlapak perhari dan uang keamananbarang sebesar Rp. 1.000, setiap mobil yang bongkar muat didalam pasar Cikurubuk ;e Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pungutan tersebut tidakdengankekerasan ; Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu apakah organisasi HPKDPC tersebut resmiatau tidak ;e Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti berupa karcis iuran anggota yang dihadapkankepersidangan

Bin HIRMAN ABDULAH, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi membenarkan BAP Polisi ;e Bahwa saksi adalah mantan Kepala UPTD Pasar Cikurubuk Tasikmalaya, yang bertugasmengkoordinir pungutan retribusi pasar Cikurubuk Tasikmalaya ; Bahwa saksi tahu adanya pungutan yang dilakukan oleh para terdakwa, yaitu pungutan uang iuranangota HPKDPC sebesar Rp. 500, peranggota perhari yang sebelumnya telah disepakati dalam rapatanggota ;e Bahwa saksi juga tahu adanya pungutan lainnya

No. 985 K/PID.SUS/2011Bahwa timbulnya pungutan/biaya sertifikasi guru tahun 2008 pada DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tidak berdasarkan atas adanyaaturanaturan maupun petunjuk tekhnis pelaksanaan sertifikasi guru dalamjabartan tahun 2008, namun hanya berdasarkan ide/gagasan dari Terdakwa sehingga kronologis timbulnya pungutan/ biaya sertifikasi guru tahun 2008sebagai berikut:Pada tanggal 12 Juni 2008 telah ada sosialisasi sertifikasi dan penyampaianpembiyaan serttifikasi guru kepada

tahun 2008.Kemudian pada tanggal 17 Juni 2008 telah dilakukan pungutan/pembayaranpartisipasi biaya sertifikasi yang pertama kali dari jumlah guru yangmengajukan sertifikasi sebanyak 784 orang guru, namun sebanyak 14 orangguru belum membayar biaya pungutan, sehingga total sejumlah sekitar 770Orang guru dengan biaya bervariasi antara Rp.100.000, s/d Rp.500.000.setiap peserta.

KepalaDinas Pendidikan Ngawi memerintahkan secara lisan kepada Terdakwa "agaruang yang surlah diterima oleh Bendahara bidang ketenagaan segeradikembalikan, rlan jika ada peserta guru yang akan membayar agar tidakditerima ".Kemudian pada tanggal 15 Juli 2008 terjadi hearing dengan DPRDKomisi A mengenai : masalah pungutan/penarikan biaya sertifikasi dengankesimpulan agar pungutan biaya sertifikasi segera dikembalikan dan agar DinasP&K mengusulkan anggaran program sertifikasi guru.Atas hasil hearing

., pungutan cukai Rp.2.523.000,00Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN GprGolongan A, merk Mansion House Vodka, jumlah liter 25,20, kandungan etilalkohol 2,40%, tarif cukai Rp.13.000,00., pungutan cukai Rp. 327.600,00Golongan A, merk Mansion House Whiskey, jumlah liter 79,80, kandungan etilalkohol 1,60%, tarif cukai Rp.13.000,00., pungutan cukai Rp.1.037.400,00Golongan A, merk Tomi Stanley, jumlah liter 79,80, kandungan etil alkohol4,25%, tarif cukai Rp.13.000,00., pungutan cukai Rp.1.037.400,00Golongan

A, merk Mc Donald, jumlah liter 65,00, kandungan etil alkohol1,20%, tarif cukai Rp.13.000,00., pungutan cukai Rp.845.000,00Golongan C, merk minuman dalam 2 (dua) jerigen @ 25 liter, jumlah liter50,00, kandungan etil alkohol 27,7%, tarif cukai Rp.80.000,00., pungutancukai Rp.4.000.000,00Total Rp.9.770.960,00Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat dilakukan penggerebekandan dilakukan Penyitaan antara lain Minuman diduga MMEA Merk "MansionHouse Vodka" @350 ml tertulis kadar alcohol + 40% tanpa

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN GprBahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.011/2013tanggal 31 Desember 2013 terdapat potensial kerugian Negara berupapungutan cukai yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa UNTUNGBUDIMAN Bin SUKADI yaitu sebesar Rp. 9.770.960, (Sembilan juta tujuhratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah), yaitu denganperincian sebagai berikut:Golongan A, merk Bintang Kuntul, jumlah liter 194,12, kandungan etil alkohol3,93%, tarif cukai Rp.13.000,00., pungutan

cukai Rp.2.523.000,00Golongan A, merk Mansion House Vodka, jumlah liter 25,20, kandungan etilalkohol 2,40%, tarif cukai Rp.13.000,00., pungutan cukai Rp. 327.600,00Golongan A, merk Mansion House Whiskey, jumlah liter 79,80, kandungan etilalkohol 1,60%, tarif cukai Rp.13.000,00., pungutan cukai Rp.1.037.400,00Golongan A, merk Tomi Stanley, jumlah liter 79,80, kandungan etil alkohol4,25%, tarif cukai Rp.13.000,00., pungutan cukai Rp.1.037.400,00Golongan A, merk Mc Donald, jumlah liter 65,00, kandungan

etil alkohol1,20%, tarif cukai Rp.13.000,00., pungutan cukai Rp.845.000,00Golongan C, merk minuman dalam 2 (dua) jerigen @ 25 liter, jumlah liter50,00, kandungan etil alkohol 27,7%, tarif cukai Rp.80.000,00., pungutancukai Rp.4.000.000,00Total Rp.9.770.960,00Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat dilakukan penggerebekandan dilakukan Penyitaan antara lain Minuman diduga MMEA Merk "MansionHouse Vodka @350 ml tertulis kadar alcohol + 40% tanpa dilengkapi pitacukai sejumlah 3 (tiga) kardus @24