Ditemukan 2371 data
Terbanding/Terdakwa : MOCHAMAD RIDHO YUNIANTO,S.E.,M.M.
237 — 190
Dilakukan plafondering(pelunasan kredit lama dengan membuatperjanjian kredit baru) dan gali lubang tutup lubang untuk memanipulasitingkat Non Performing Loan (NPL) hampir mendekati 0%, yangmengakibatkan adanya pengakuan pendapatan semu (window dressing)karena dalam realisasi kredit topengan termasuk pengakuan pendapatanbunga kolektibilitas 1 dan 2;5. Adanya komisi / fee yang diterima oleh Pimpinan Cabang, PenyeliaKredit dan Analis Kredit atas proses pencairan kredit dimaksud di atas;6.
Dilakukan plafondering(pelunasan kredit lama dengan membuatperjanjian kredit baru) dan gali lubang tutup lubang untuk memanipulasitingkat Non Performing Loan (NPL) hampir mendekati 0%, yangmengakibatkan adanya pengakuan pendapatan semu (window dressing)karena dalam realisasi kredit topengan termasuk pengakuan pendapatanbunga kolektibilitas 1 dan 2;. Adanya komisi / fee yang diterima oleh Pimpinan Cabang, PenyeliaKredit dan Analis Kredit atas proses pencairan kredit dimaksud di atas;.
41 — 17
Namun hanyakarena dengan alasan ingin membantu teman mencarikanganja dan ingin mendapatkan kenikmatan sesaatwalaupun bersifat semu, Terdakwa tetap saja membeliganja dan mengkosumsi ganja yang dibelinya tersebutbersama temanteman Terdakwa.
71 — 38
adalah benar danapa adanya jika keterangan saya tersebut diatas mengadaada seperti halnya suratkuasa untuk mengurusi sebidang tanah yang mereka buat dari ibunya kepadaanaknya yang tidak jelas ukuran letak dan lokasinya maka saya siap menerimasegala resiko kutukan apapun dari Tuhan Yang Maha Esa. 002000Kiranya bapak Ketua dan Majelis Hakim Tata Usaha Negara Palembang dapatmemberikan putusan yang seadiladilnya dan saya yakin kebenaran selakuberpihak kepada yang benar dan kebenaran pada kebatilan hanya semu
230 — 145
PeraturanKepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi, didalam pasal 19 ada 2 katakeputusan yang sebenarnya mempunyai sifat yang berbeda, satu didalam pasal 19ayat (3) huruf b angka 6 yang berbunyi setiap mutasi atau pemindahan pegawaiditetapbkan dengan keputusan pimpinan komisi, keputusan pimpinan komisi yangdimaksud keputusan yang bersifat penetapan yang konkrit, individual dan final,sementara pasal 19 ayat 3 huruf c disebut keputusan pemerintah yang bersifatpengaturan yang normanya adalah abstrak dan semu
;Bahwa ada 2 (dua) tindakan hukum administrasi negara walaupun secara teoritishukum administrasi negara itu penuangannya didalam suatu putusan tapi dasardan ruang lingkup pengaturannya berbeda, tindakan hukum administrasi negaraberupa norma jabaran penuangannya adalah didalam keputusan yang sifatnyamengatur sama dengan tindakan administrasi negara yaitu legislasi semu duaduanya melahirkan keputusan pemerintah yang bersifat mengatur tapi sesuaidengan normanya tindakan hukum administrasi negara yang
72 — 48
digunakanTerdakwa untuk memenuhi kebutuhan kantor (membeli motor) dantransportasi;Bahwa Terdakwa membangun rumah sejak tahun 2010 sebelumTerdakwa bekerja dengan CV Dimas Motor, sedangkan saksi membelimbil tahun 2012 dengan cara kredit pada bank BCA;Bahwa dalam mengambil uang milik CV Dimas Motor Terdakwa tidakmeminta izin terlebin dahulu pada pimpinan Mobil tersebut;Bahwa dalam melakukan audit menurut Terdakwa tidak lengkap karenatanpoa menggunakan buku kredit, buku penjualan dan bukti transfer uang;Bahwa semu
133 — 8
Andai hargatersebut diasumsikan benar, PENGGUGAT juga pasti mau membeli, malah denganharga yang lebih tinggi, atau hanya memberikan uang saja, tanpa embelembel jualbeli.Maka jual beli yang demikian merupakan jual beli semu dan kepurapuraanbelaka ( schijnhandeling ), bukan tentang suatu hal tertentu dan suatu sebab yanghalal seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
26 — 6
Ssuatu perkawinan yang di dalamnyasering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus apabilatetap dipertahankan, akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, di antaranyahilangnya rasa percaya diri, beban psikis, perasaan ketakutan berlebihanmaupun lainnya dari masingmasing pihak dan kemuharatan seperti ini dalamterminologi syariat Islam harus dihilangkan dibandingkan sekadarmempertahankan ikatan perkawinan yang semu dan tidak lagi mendatangkanmanfaat bagi sepasang suami istri tersebut
187 — 54
Meskipun jual beli tanah itumelalui prosedur peraturan Perundangan ( PPAT ) atau dihadapan Notaris (sebagaijual beli semu faktanya) namun karena pembeli beritikad buruk maka jual beli tanahyang demikian ini adalah batal demi hukum dengan tidak mengurangi hak pembeliuntuk menuntut uang kepada sipenjual tanah tersebut.4 Bahwa Tergugat I , II dan III ( Para Tergugat ) juga menolak gugatan selain danselebihnya dalam Perkara ini .Berdasarkan halhal dan alasan tersebut diatas dengan ini mohon secara hormatdisertai
- Salah satu isu dalamhukum perdata yang masih mengandung ketidakpastian konsep dan interpretasiadalah masalah kebatalan perjanjian. Ada beberapa faktor kebatalan perjanjianyang di ketahui adalah sebagai berikut :1. kebatalan ... [Selengkapnya]
Lebih lanjut, menurut Herlien Budiono, kekhilafanatau kekeliruan atau kesesatan itu dapat bersifat sebenarnya dan dapat pulabersifat semu. Kekeliruan yang sebenarnya terjadi dalam hal antara kehendakdan pernyataan para pihak saling berkesesuaian, namun kehendak salah satupihak atau kedua pihak terbentuk secara cacat.
7 Subekti juga menyebutkan bahwakekeliruan itu harus sedemikian rupa sehingga seandainya orang itu tidakkhilaf mengenai halhal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya.4 Dalam kekeliruan yang bersifat semu, menurut Herlien Budiono, sebenarnyatidak terbentuk perjanjian sebab pada situasi seperti itu belum terbentukkata sepakat di antara para pihak sehingga belum memenuhi unsur subjektifpertama untuk sahnya perjanjian.Tentang paksaan dalam KUH Perdata adalah paksaan secara kejiwaanatau rohani
40 — 22
Bahwa benar Terdakwa dipersidangan dalamkeadaan sehat jasmani dan rohaninya sertadapat menjawab semu pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam Bahasa Indonesiayang baik dan benar dan dapat dimengertioleh setiap dan tidak ada tandatandayang menunjukkan Terdakwa sedang sakit.4.
Drs. Akhmad Taufik M.Pd
Tergugat:
1.KARTONO.SP
2.Drs. KHAIRIL ANWAR M.Ag
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya
142 — 33
DALAM EKSEPSI1.1 Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam Perkara a quo, terlebihdahulu TERGUGAT III membantah dan menolak semu adalil, tuntutandan segala sesuatu yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, kecualiyang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT Il.Selanjutnya Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidakterpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara yang jugadisampaikan pada sidang hari ini Senin tanggal 27 Februari 2019;1.2 Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah Sertipikat
116 — 47
tanah tersebut; Bahwa dari Para Penggugat hanya Noak Ullo yang saya kenal saya tidak kenal yanglain; Bahwa dalam Proses ganti rugi yang saksi ingat yang hadir hanya Wellem dan Philips ; Bahwa tanah yang dimaksud adalah Jalan Percetakan Negara mulai dari Gedung Wanita sampai di Ujung jalan tepatnya di Fulica Land; Bahwa saksi tidak tahu posisi batasbatas tanah sengketa tersebut, saksi benarbenar lupa; Bahwa saksi tegaskan bahwa bangunan perkantoran kiri dan kanan yang ada di Jalan Percetakan itu semu
306 — 372 — Berkekuatan Hukum Tetap
Secara terangterangan maupun diamdiam melakukan tindakanpenyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;Menciptakan persaingan semu;Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persengkongkolan;o 20Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahuiatau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukanuntuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tendertertentu;g.
Pasal 22 tentang LaranganPersengkongkolan dalam Tender adalah sebagai berikut:Bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukam oleh pelakuusaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dengan caraapapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.Bahwa Unsur bersekongkol dapat berupa:a. kerjasama antara dua pihak atau lebih;b. secara terangterangan maupun diamdiam melakukantindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;menciptakan persaingan semu
RASYAD CHASAN
Tergugat:
1.PT. BCMG TANI BERKAH
2.Mia R Setianingsih, S.H., Mkn
3.REN LING
4.PHOA HERMANTO SUNDJOJO
5.YUS SUDARYANTO
6.Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
442 — 342
Bahwa Penggugat yang hanyalah seorang Mantan Komisaris PT.BCMG TANI BERKAH melalui dalildalilinya mencoba menghadirkanfakta semu mengenai Multiwin Asia Limited seakanakan Penggugatmerupakan Pemegang Saham atau Direktur dari Multiwin Asia Limiteddan Tindakan Penggugat tersebut tidak dibenarkan;15.Bahwa berdasarkan fakta dan bukti Registers Of MembersMultiwin Asia Limited (Daftar Pemegang Saham Multiwin AsiaLimited), Tergugat IV merupakan Pemegang saham MayoritasMultiwin Asia Limited dengan jumlah
La Disa
Tergugat:
1.La Ode Badirun
2.La Ode Baisu, S.Pd., M.Pd
3.Arifin, SH
4.La Ode Umur Bin La Ode Farhum
5.Seniwati, SH., M.Si Lurah Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau
6.La Ode Baisu, S.Pd., M.Si
7.La Ode Umar Bin La Ode Farhum
8.Seniwati, SH., M.Si. (Lurah Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Bau-Bau
282 — 168
bersama tergugat Ill, Yang Benar adalahtindakan tergugat IV melakukan aktifitas diatas tanah objek sengketa atasseizin dan sepengetahuan dari tergugat dan Il, sementara keberadaanTergugat III diatas tanah sengketa karena keinginan Kuasa Penggugat yangsaat itu ingin bertemu langsung dengagn Tergugat III dilokasi tanahsengketa, kedatangan Kuasa Penggugat mana ditemani oleh KapolsekWolio;Bahwa penggugat dan/atau kuasanya tidak dapat membedakan mana yangdisebut deengan kebenaran otentik dan kebenaran semu
Terbanding/Penuntut Umum : WAHYU SUDRAJAT, S.H.,M.H
158 — 113
kegiatan Peningkatan Kapasitas/UpratingWTP IPA Telukjambe PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang yangdijadikan dasar Kriminalisasi kepadaPemohon banding;Tidak Mempertimbangkan faktafakta hukum yang ditemukandipersidangan, buktibukti dan Ahli yang dihadirkan pemohon bandingselaku Terdakwa;Pertimbangan Hukum Majelis Hakim hanya plagiasi argumentasi JaksaPenuntut Umum;Tidak mengindahkan Asas Due Process of low dan Asas praduga tidakbersalah sehingga persidangan hanya diselenggarakan sebagaipersidangan semu
268 — 265
Kaedah Hukum sbb :Walaupun perjanjian dalam suatu akta notaris , dimana seseorangmemberi kuasa kepada orang lain, untuk menjual rumah sengketa kepadapihak ketiga maupun kepada dirinya sendiri, dianggap sah, namunmengingat riwayat terjadinya surat kuasa tersebut yang sebelumnyabermula dari surat pengakuan hutang, dengan menjaminkan rumahsengketa yang karena tidak dapat dilunasi pada waktunya, dirubahmenjadi kuasa untuk menjual rumah tersebut, maka perjanjian demikiansebenarnya merupakan perjanjian semu
268 — 70
Demikian pula Penggugat tidak akan menderitakerugian apabila Tergugat II beretikat baik membayar kewajibannyamengembalikan pinjaman kepada Tergugat I dan atau Penggugat tidakmenderita kerugian/ kerugian Penggugat adalah semu atau belum terjadikarena Harta jaminan milik Penggugat masih utuh dan tidak berkurang secaraekonomis dan hukumnya;Bahwa dengan demikian alasan gugatan Penggugat adalah alasan yang dibuatbuat dan mengadaada untuk menutupi fakta hukum yang sebenarnya danpermufakatan jahat antara
Terbanding/Penggugat : OLICH CHANDRA ADHIWIJAYA
Terbanding/Turut Tergugat II : PEMERINTAH RI Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT Cq. KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN GARUT
Terbanding/Turut Tergugat I : POETY LAYDA ALAMSYAH. SH
92 — 85
Berdasarkan pada Akta JualBelitersebut, kemudian Tergugat melakukan balik nama pada SHM No. 701/Kelurahan Pakuwon Surat Ukur Nomor 3603/1998 tanggal 29071998 dariatas nama Penggugat ke atas nama Tergugat yang dilaksanakan olehTurut Tergugat ;Bahwa, oleh karena jualbeli antara Penggugat dengan Tergugat tersebutdi atas bersifat semu atau purapura semata, maka antara Penggugatdengan Tergugat tidak dilakukan levering (penyerahan riil) uang jualbelidari Tergugat kepada Penggugat dan tidak dilakukan penyerahan
1.Rr. Setyowati Hari Sakti, SH
2.Drs. Jamaluddin, M.Pd
3.Syahrudin Lahadja, S.Sos
4.Nurdin Basri, SE
5.Sunandar, SE
6.Roi Monang, ST
7.Wilson, S.Sos
8.Drs. Mohammad Sabran, M.Si
9.Pramudi
10.Ridwan Husain, S.Pd, M.Si
11.Efraim, SP
Tergugat:
1.KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DEPUTI BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN Cq Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian
2.BUPATI TOLITOLI
143 — 107
Bahwa PNS yang dikenakan tindakan administratif menggunakannorma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 maka wajibdilakukan pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) olehpejabat yang berwenang, dimana hasil putusan dari pejabat yangberwenang tersebut oleh PNS yang terkena hukuman disiplin dapatdilakukan keberatan atau dilakukan banding administratif kepadaBadan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) sebagai lembagaperadilan semu (quasi rechtspraak);C.