Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 tahun 2011, tanggal 14 Maret6.2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara,Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipildan Pegawai Tidak Tetap.Pasal 17 ayat (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanandinas wajib menyampaikan dokumenpertanggungjawaban perjalanan dinas .Ayat (2) Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinassebagaimana

Negara,Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap.

Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dan Peraturan BupatiSumbawa Barat Nomor 25 tahun 2011, tanggal 07 Juli 2011 berlaku sejaktanggal 1 Agustus 2011 tentang Perubahan atas Peraturan BupatiSumbawa Barat Nomor 6 tahun 2011, tanggall4 Maret 2011 tentangPerjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan AnggotaDewan Perwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.Pasal 17 ayat (2a) dan ayat (2b).Bahwa akibat perbuatan terdakwa HELMIATI,S.Kom,MM. telah menimbulkankerugian keuangan

Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 tahun 2011, tanggal 14Maret 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi PejabatNegara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, PegawaiNegeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.Pasal 17 ayat (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanandinas wajib menyampaikan dokumenpertanggungjawaban perjalanan dinas .Ayat (2) .

Negara, Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;3. Menteri;4. Gubernur;5. Hakim;6.Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku; dan7.

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;3. Menteri'Halaman 29 dari 44 halaman Putusan No.19/Pdt/2021/PT DKI4. Gubernur:5. Hakim;6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundanganyang berlaku; dan7.

sehingga ini adalah suatu halyang cacat logika dan tidak dapat diterima kalau Pemohon dapatmelakukan hal tersebut seperti yang dituduhkan selama ini, karenabeliau bukan dan tidak lagi menjabat sebagai penyelenggara negara;Bahwa melihat dari Pengertian Penyelenggara Negara dapatditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU 28/1999), yang menyatakansebagai berikut:Penyelenggara Negara adalah Pejabat

Negara yang menjalankanfungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yangfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraannegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku.

Kemudian, di dalam Pasal 2 UndangUndang28/1999 dijelaskan siapa saja yang termasuk penyelenggaranegara, yaitu:1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;3) Menteri;4) Gubernur;5) Hakim;Hal 22 dari 27 Hal Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Bgl6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku; dan7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannyadengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuanperaturan

Landasan Sosiologis:1)Bahwa bertolak belakang dengan semangat dan tujuanPancasila dan UUD 1945 serta tuntutan reformasisebagaimana digambarkan dalam landasanfilosofishuruf a, pada kenyataannya telah terjadi dalampenyelenggaraan negara, praktikpraktik usaha yanglebih menguntungkan sekelompok tertentu. yangmenyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yangmelibatkan para pejabat negara sehingga merusakHalaman 25 dari 50 halaman.

mengapa bahwa persyaratansebagai seorang calon Presiden dan calon WakilPresiden berlaku bagi siapapun warga negaraIndonesia namun dibatasi dan dikecualikan bagimereka yang secara sifat dan dampaknya pernahmelakukan tindakantindakan atauperbuatanperbuatan sebagaimana dimaksud dalamrumusan Pasal 169 huruf d UU Pemilu di atas:Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara YangBersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, DanNepotisme, Penyelenggara Negara meliputi:a) Pejabat

Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;b) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;Ccde) Hakim:)) Menteri;) Gubernur;)f) Pejabat negara yang lain sesuai denganketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku; dang) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalamkaitannya dengan penyelenggaraan negarasesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa berdasarkan rumusan ketentuansebagaimana angka 7, maka yang dimaksud denganPenyelenggara Negara termasuk di dalamnyaHalaman 31

Juga pejabat negara yang lainseperti misalnya Kepala Perwakilan RepublikIndonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagaiDuta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, WakilGubernur, dan Bupati/Walikotamadya, jugatermasuk pula pejabat Pemerintanhan Daerah (DPRDProvinsi dan DPRD Kabupaten/Kota);Bahwa berdasarkan penafsiran sistematis denganmengacu pada pengertian Penyelenggara Negarasebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 28/1999maka sudah semestinya DPR, DPRD Provinsi danDPRD Kabupaten/Kota ditempatkan sebagai

Buyung untuk Terdakwa konsumsi sendiri;Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor149/PID.SUS/2020/PT PTKBahwa Terdakwa tidak ada jjin dari pejabat negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima atau menyerahkan1 (satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisinarkotika jenis Methamfetamin (Shabu) tersebut;Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :LP.20.107.99.20.05.0146.K tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat danditandatangani

(Satu) bundel kantong plastik bening berklip ditemukan diatap seng rumah Terdakwa Reza Elharis J Als Jambek Bin Ismed Y NR dan1 (satu) unit handphone merk Nokia RM 908 warna hitambiru ditemukandiatas tempat tidur yang berada di lantai dua rumah Terdakwa Reza ElharisJ Als Jambek Bin Ismed Y NR, setelah ditanyakan Terdakwa mengakuimemiliki Semua barangbarang tersebut, selanjutnya Terdakwa besertabarang bukti diamankan ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;Bahwa Terdakwa tidak ada jjin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki danmenggunakan 1 (satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecilyang berisi narkotika jenis Methamfetamin (Shabu) tersebut;Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor149/PID.SUS/2020/PT PTKBerdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :LP.20.107.99.20.05.0146.K tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat danditandatangani oleh Titis Khulyatun, SF,Apt, selaku Plh.

Sehingga ruang terjadinya penafsiran hukum secaraekstensif dapat terhindarkan, karena penafsiran hukum ini jauh lebih burukdaripada penafsiran analogi yang dilarang dalam hukum pidana.Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Parepare tersebut, bahwapajabat pemerintah atau pejabat Negara dapat menunjuk kuasakhususnya untuk melaporkannya, justeru jauh lebih buruk daripadapenafsiran hukum secara ekstensif.

PelaporanSiapapun dapat melakukan sedangkan pengaduan mutlak dilakukanoleh pihak yang terkena kejahatan secara langsung dan tidak bolehdiwakili oleh siapapun.> Bertentangan Putusan Mahkamah Konstitus No. 31/PUUXII/2015.Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Parepare tentang pejabatpemerintah atau pejabat Negara dapat dapat menunjuk kuasanyamelaporkannya adalah menyimpang/bertentangan dengan keputusanMahkamah Konstitusi NO.31/PUUXII/2015.

Hakekat kandungan putusanMK tersebut adalah bahwa kedudukan semua orang dihadapan hukumadalah sama, dan tidak adalah perlakuan khusus istimewa kepada PNS,pejabat pemerintah atau pejabat Negara.

Negara dapat memberikan kuasa khusus pada pihak lain untukmelaporkannya.

Pertimbangan hukum tersebut bertentangan denganasas legalitas, karena tidak satupun kententuan hukum yang jelas mengaturbahwa pejabat pemerintah atau pejabat Negara dapat menunjuk kuasanyauntuk melaporkannya atau mewakili personal pejabat pemerintahn ataupejabat Negara tersebut dalam memberikan pengaduan.2.

Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan sebagai berikut:Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badanperadilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum,lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkunganperadilan tata usaha negara dan Hakim pada pengadilan khusus yangberada dalam lingkungan peradilan tersebut; Selanjutnya pada Pasal 19 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat

negara yang melakukankekuasaan Kehakiman yang diatur dalam undangundang; Dan diperkuat dengan Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:Hakim di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yangmelaksanakan kekuasaan Kehakiman yang berada pada BadanPeradilan Mahkamah Agung;Berdasarkan ketentuan undangundang di atas, maka Mahkamah PartaiDemokrat/Tergugat tidak berwenang dan atau tidak berhak untukHalaman 5 dari 35 hal.

pada badanperadilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum,lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkunganperadilan tata usaha negara dan Hakim pada pengadilan khusus yangberada dalam lingkungan peradilan tersebut;Bahwa Putusan Mahkamah Partai Demokrat Termohon Kasasi Nomor044/DPPPHPU/2014 tanggal 16 September 2014 bertentangan puladengan Pasal 19 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat

negara yang melakukankekuasaan Kehakiman yang diatur dalam undangundang;Bahwa Putusan Mahkamah Partai Demokrat Termohon Kasasi Nomor044/DPPPHPU/2014 tanggal 16 September 2014 bertentangan puladengan Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman yang berbunyi:Hakim di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yangmelaksanakan kekuasaan Kehakiman yang berada pada badan peradilanMahkamah Agung;Timbul pertanyaan:Apakah Mahkamah Partai Demokrat bisa bertindak mengatasnamakansebagai

Jawabannya:Berdasarkan Pasal 1 angka (5) juncto Pasal 19 juncto Pasal 31 ayat (1)Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,Bahwa yang bisa mengatasnamakan dan mengadili sebagai Hakimadalah Hakim di bawah kekuasaan Mahkamah Agung RI dan HakimMahkamah Konstitusi RI yang keduanya adalah pejabat negarasedangkan Mahkamah Partai Demokrat (Termohon Kasasi) bukanlahHakim di bawah Mahkamah Agung dan juga bukan Hakim MahkamahKonstitusi dan juga bukan Hakim Pejabat Negara;Maka, berdasarkan

PURWOKERTO TIDAK BERWENANGMEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO/EXEPTIE VANONBEVOEEDHHEID;Bahwa gugatan para Penggugat petitum 8, dimana para Penggugat mengajukanpermohonan agar peralihan hak/jual beli tanah Tergugat I yang terletak sesuai petaBlok 002 Nomor 147 seluas 330 M2 berikut bangunan diatasnya seluas 150 M2 atasnama Afif Nur Dzaki (Tergugat IT) dinyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum;Bahwa penerbitkan sertipikat atas tanah tersebut atas nama Tergugat II adalahmerupakan keputusan badan/pejabat

Negara yang dimaksud UndangUndang RI No.9 tahun 2004 jo UndangUndang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegera, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan KabupatenBanyumas;Oleh karena itu apabila para Penggugat mengajukan pembatalan keputusan badan/pejabat Negara dimaksud, seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negarasehingga Pengadilan Agama Purwokerto tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara a quo;02.GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK/ERROR INSUBJECTO;Bahwa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yang syubek hukumnya antara orangorang yang beragama Islam, obyeksengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersamasama perkarasebagaimana dimaksud dalam pasal 49;Oleh karena itu, bahwa Pengadilan Agama Berwenang untuk memeriksa danmemutus sengketa waris dan atau sengketa hak milik atau sengketa lainsebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 b Undang Undang No. 3 Tahun 2006;Bahwa penerbitan sertipikat atas tanah atas nama Tergugat II adalah merupakankeputusan Badan/Pejabat

Negara adalah benar seperti dimaksud UndangUndang No 9 Tahun 2004 jo Undang Undang No 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara; Namun dinyatakan dalam pasal 53 ayat (1) :Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu Keputusan TUN dapat mengajukan tertulis kepada Pengadilan yangberwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batalatau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi;Bahwa namun demikian tidak setiap

Negara yang dimaksud UndangUndang RI No.9 tahun 2004 jo UndangUndang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegera, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan KabupatenBanyumas;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut Tergugat I tersebutMajelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 tahun2006 tetang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan20Agama telah dinyatakan Pengadilan

yang berisi narkotika jenis shabu di engsel pintu gudangpupuk milik saksi, Kemudian Terdakwa meletakkan uang pembayaran sebesar Rp.700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) diengsel pintu gudang pupuk tersebut; Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) Handphone NokiaE90 dengan nomor simcard : 082139663838 dan 1 (satu) handphone merkSamsung type A6+ Nomor Imei 1 : 356472096666699/01, Imei 2356473096666697/01, Nomor Simcard : 081945553838; Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mempunyai jin dari pejabat

negara yangberwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan saksi tersebut benar;4.

padahari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira jam 11.30 Wib., di gudang milik saksiNur Hasan di daerah Tajinan, Kemudian saksi Nur Hasan menunjukan letak 1(Satu) bungkus kertas tisu yang didalamnya sudah ada 1 (Satu) kantong plastik klipkecil yang berisi narkotika jenis shabu di engsel pintu gudang pupuk milik saksi NurHasan, kemudian Terdakwa meletakkan uang pembayaran sebesar Rp.700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) diengsel pintu gudang pupuk tersebut; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat

negara yang berwenang;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge):Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 (Satu) Handphone Nokia E90 dengan nomor simcard : 082139663838;2. 1 (satu) handphone merk Samsung type A6+ Nomor Imei 1356472096666699/01, Imei 2 : 356473096666697/01, Nomor Simcard081945553838;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa BeritaAcara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No.

negara yangberwenang; Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Surabaya No.

No. 03 P/HUM/200227.Bahwa UU No.4 Tahun 1999 pasal 33 ayat (3) yang mengatur tentanghakhak DPR tidak mengatur hak untuk menghadirkan seseorang untukdimintai keterangan ;28.Bahwa ternyata, Peraturan Tatib DPR No.03A, pasal 11 telahmenambah satu macam hak baru bagi dirinya sendiri diluar dariketentuan UU No.4 Tahun 1999 ;29.Bahwa UU No.4 Tahun 1999, pasal 35 berbunyi : (1) DPR dan DPRD,dalam melaksanakan fungsi sesuai dengan tingkatannya masingmasing, barhak meminta pejabat Negara, pejabat pemerintah

, atauwarga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang hal yangperlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan, danpembangunan. (2) Pejabat Negara, pejabat pemerintah, atau wagamasyarakat yang menolak permintaan sebagaimana yang dimaksudayat (1) diancam karena merendahkan martabat dan kehormatan DPRdan DPRD dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun. (3)Pelaksanaan hak sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2)diatur dalam Tata Tertib DPR dan DPRD ;30.Bahwa UU No.4 Tahun 1999

TORO selaku pemilikrumah tidak sedang berada di dalam rumahnya.Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan tidak adamelakukan perlawanan dan terdakwa mengakui perbuatannya dansituasi pada saat itu dalam keadaan sepi dikarenakan waktu dini hari.Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat negara atauisntansi negara yang berwenang dalam hal memiliki/ menguasai 4(empat) paket plastik bening berklip yang diduga narkotika jenisshabu.Halaman 7 dari 27 /Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2018/PN SagMenimbang

TORO selaku pemilikrumah tidak sedang berada di dalam rumahnya.Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan tidak adamelakukan perlawanan dan terdakwa mengakui perbuatannya dansituasi pada saat itu dalam keadaan sepi dikarenakan waktu dini hari.Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat negara atauisntansi negara yang berwenang dalam hal memiliki/ menguasai 4(empat) paket plastik bening berklip yang diduga narkotika jenisshabu.Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwamenyatakan

Sus/2018/PN SagBahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan tidak adamelakukan perlawanan dan terdakwa mengakui perbuatannya dansituasi pada saat itu dalam keadaan sepi dikarenakan waktu dini hari.Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat negara atauisntansi negara yang berwenang dalam hal memiliki/ menguasai 4(empat) paket plastik bening berklip yang diduga narkotika jenisshabu.Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwamenyatakan tidak berkeberatan ;4.

terdakwa tersebutterdakwa keluarkan dan terdakwa simpan di bawah meja.Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki/ menguasai 4 (empat)paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabutersebut untuk terdakwa konsumsi saja akan tetapi kalau ada temanmeminta bagi tersangak akan memberikannya.Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahanterhadap terdakwa, ada warga yang ikut menyaksikan yaitu ketua RTsetempat yang tidak terdakwa kenal.Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat

negara atauinstansi negara yang berwenang dalam hal memiliki serta menguasainarkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket plastik bening berklipyang diduga berisikan narkotika jenis shabu.Bahwa 4 (empat) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotikajenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan sebelumnya terdakwaHalaman 16 dari 27 /Putusan Nomor 298/Pid.

mempunyai 4 (empat) orangHalaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 47/Padt.P/2013/PN.Rni.Dayang Sani, sedang berdasarkan bukti P1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.2103110802560001, P2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.2103115067781002dan bukti P3 berupa Kartu Keluarga (KK) NIK. 2103112001090005, nama pemohonadalah Luddani dan nama isteri pemohon adalah Dayang.Menimbang, bahwa bukti identitas diri berupa P4, P1, P2 dan P3 tersebutadalah surat identitas diri yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat

Negara yangberwenang, maka bukti identitas diri tersebut sah secara hukum, sehingga kedua namaatas nama pemohon dan isteri pemohon adalah nama sah secara hukum dan diakuimenurut hukum, oleh karenanya nama pemohon yang sah secara hukum adalah NuludAlias Luddani, sedang nama isteri pemohon adalah Dayang Sani Alias Dayang.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P4 dihubungkan dengan keterangansaksi Mukholazi dan saksi Bujang Umar terbukti bahwa Pemohon bernama Nulud telahmenikah/kawin pada tanggal

shabuyang dibungkus dalam plastik bening berklip.Berat Bruto : 1,23 g (Satu koma dua tiga gram).Berat Netto : 0,87 g (nol koma delapan tujuh gram).Perbuatan Terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan narkotika Golongan jenis Metamfetamin dengan total netto +0,87 g (nol koma delapan tujuh gram) tersebut tanpa izin dan tanparekomendasi dari Menteri Kesehatan RI, Kepala Badan Pengawasan Obat danMakanan RI ataupun Pejabat

Negara yang berwenang mengeluarkannya;Perbuatan Terdakwa itu sebagaimana diatur sesuai Pasal 114 Ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.ATAUKEDUA:Bahwa Terdakwa TITO RONAL PARDEDE Als TITO Bin MARINGANPARDEDE (Alm) pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira jam 13.00 Wibatau setidak tidaknya dalam bulan April Tahun 2020 atau setidaktidaknya diTahun 2020, bertempat di warung kosong yang beralamat di JIn.

Negara yang berwenang mengeluarkannya;Perbuatan Terdakwa itu sebagaimana diatur sesuai Pasal 112 Ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danatau Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Sanggau dan yang keenamkalinya Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas dari Polres Sanggau,sedangkan waktu Saksi melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabudengan Terdakwa, saksi sudah lupa, sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu; Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan 2(dua) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisiantersebut; Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat negara atauinstansi negara yang berwenang dalam menguasai dan memiliki 2

negara atauinstansi negara yang berwenang dalam menguasai dan memiliki 2 (dua)paket yang berisi narkotika jenis shabu tersebut;Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Sag Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlinatkan dipersidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan(a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 (Satu) kantong plastik berklip yang berisikan

Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tindak Pidana Korupsi padaTingkat Banding akan menghubungkan unsur unsur tersebut denganfakta fakta yang diperoleh dalam dipersidangan ;Unsur ke1 yaitu : Pegawai Negeri / Pejabat Negara :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negerisebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undangundang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara,302. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara,3. Menteri,4. Gubernur,5. Hakim,6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundang undangan yang berlaku,ds Pejabat yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannyadengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundang undangan yang berlaku,Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagaisubyek hukumnya adalah terdakwa ABD.

Dalam artikata istilah tidak dapat ditarik kembali dalam Pasal 1666 KUHPerdatatersebut mengandung arti tidak dapat dibatalkan ;Bahwa, Judex Facti telah salah menafsirkan produk hukum yang terkaitdengan Pejabat Negara cq Notaris dalam arti kata baik Akta Notaris,legalisasi maupun waarmerking kesemuanya mempunyai makna bentukperikatan yang tidak mungkin dapat dibatalkan secara sepihakmengingat dalam perkataan telah timbul hakhak para pihak ; Telah salah dalam menerapkan Pasal 1678 KUHPerdata, pertimbanganhukum

Dalam arti kata Judex Factiseharusnya menghormati segala kesepakatan cq kuasa maupunpemberian hibah dimaksud yang mereka buat sendiri, apalagipembuatan perikatan dimaksud di hadapan pejabat Negara, sehinggaperikatan dimaksud tidaklah dapat dibatalkan secara sepihak ;Bahwa, pemberian hibah maupun pembuatan kuasa sebagaimanaobyek sengketa dalam perkara ini adalah dibuat di hadapan pejabatNegara yang notabene legalitas kKeabsahannya sangat akurasi, lagi pulasubyek hukum pemberi hibah dalam perkara dimaksud

Pasal 71 ayat (1) UU RI No.10Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota (PEMILUKADA),dengan unsurunsurnya sebagai berikut:Unsur setiap Pejabat Negara, pejabat aparatur sipil Negara, dan kepaladesa atau sebutan lain / lurah;11Menimbang, bahwa oleh karena unsur dimaksud bersifat alternative makadalam hal ini Majelis akan langsung membuktikan berdasarkan fakta yangdiperoleh dalam persidangan sebagai berikut: Bahwa pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar jam 21.00 WIT terdakwaselaku

pemerintahan dalam arti luas, untuk melayanimasyarakat, dalam hal ini sebagaimana faktafakta tersebut ternyata terdakwaadalah berkedudukan sebagai Kepala Desa yang berdasarkan Keputusan BupatiHalmahera Utara Nomor: 141/260/HU/2013 tanggal 12 Juli 2013 Tentang12Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Desa Kira KecamatanGalela Barat Kabupaten Halmahera Utara secara sah telah dilantik sebagaiKepala Desa Kira Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara,sehingga terhadap unsur setiap Pejabat

Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara,dan Kepala Desa atau sebutan lain / lurah dimaksud telah terpenuhi; Unsur yang dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yangmenguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat 2 bagian CPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 ditegaskan dalamkampanye, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang melibatkan kepaladesa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan

RIZAL, selanjutnyaTerdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sanggau untukproses lebih lanjut.Halaman 3 dari 12 halaman, putusan Nomor 5/PID.SUS/2022/PT PTKBahwa maksud Terdakwa membeli narkotika jenis Methamfetamin (Shabu)membeli adalah untuk memperoleh keuntungan uang dan membellinarkotika jenis shabu lagi dan Terdakwa hanya menjual narkotika jenisshabu kepada orang yang Terdakwa kenal saja.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal membeli

panjang warna hitam merk Pull & Bear yang Terdakwa gunakan,uang tunai sebesar Rp. 50.000, (Lima Puluh Ribu Rupiah) di sakubelakang sebelah kanan celana panjang warna hitam merk Pull & Bearyang Terdakwa EDI PURWANSYAH Als BONENG pergunakan danTerdakwa mengakui 1 (Satu) paket yang berisi narkotika jenis shabu yangdibungkus dalam plastik bening berklip tersebut milik Terdakwa,selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sanggauuntuk proses lebih lanjut.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki danHalaman 5 dari 12 halaman, putusan Nomor 5/PID.SUS/2022/PT PTKmenggunakan 1 (satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukurankecil yang berisi narkotika jenis Methamfetamin (shabu) tersebut.

AHON tersebut adalah Terdakwa ELLYLUSIYANTO Als ELI Als PAK BAYU.eBahwa Terdakwa ELLY LUSIYANTO Als ELI tidak ada memiliki ijindari pejabat Negara atau Instansi Negara yang berwenang dalammenguasai, memiliki 1 (Satu) kantong plastik bening berklip yang didugaberisi Narkotika jenis Shabu tersebut.Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwamenyatakan tidak berkeberatan4.

AHON tersebut adalah Terdakwa ELLYLUSIYANTO Als ELI Als PAK BAYU.eBahwa Terdakwa ELLY LUSIYANTO Als ELI tidak ada memiliki ijindari pejabat Negara atau Instansi Negara yang berwenang dalamHalaman 14 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Sagmenguasai, memiliki 1 (Satu) kantong plastik bening berklip yang didugaberisi Narkotika jenis Shabu tersebut.@ Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa ELLYLUSIYANTO Als ELI mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga berisiNarkotika jenis Shabu yang dibungkus

="Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat Negara atau InstansiNegara yang berwenang dalam hal mengkonumsi Shabu.

="Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat Negara atau InstansiNegara yang berwenang dalam hal mengkonumsi Shabu.Menimbang bahwa, selanjutnya guna mempersingkat putusan inimaka segala sesuatu hal / pristiwapristiwa yang terjadi di persidangan yangtelah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah pula termuatdalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari =putusan inMenimbang bahwa, Berdasarkan faktafakta hukum sebagaimanatersebut diatas, dapatkah terdakwa dipersalahkan

Negara atau Instansi Negara yang berwenang dalammenguasai, memiliki 1 (Satu) kantong plastik bening berklip yang diduga berisiNarkotika jenis Shabu tersebut.Menimbang bahwa terdakwa menerangkan tidak dalam masarehabilitas dalam penggunaan narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak merasaketergantungan dalam penggunaan narkotika jenis sabu;Menimbang, bahwa Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium BalaiBesar Pengawas Obat Dan Makanan Pontianak NomorLP.18.097.99.20.05.0871.K tanggal 10 Desember 2018

Negara, sehingga apabila dikajiHalaman 9 dari 42 halaman Putusan Perdata Nomor 08/Pdt.G/2017/PN.Blb.secara hukum hal tersebut adalah lebin mengacu kepada dimanagugatan tersebut harus diajukan oleh Penggugat.

Negara, sehingga apabila dikajisecara hukum hal tersebut adalah lebin mengacu kepada dimana gugatantersebut harus diajukan oleh Penggugat, Untuk itu penggugat seharusnyaapabila mendalikan pembatalan Produk pejabat Negara ( Beschiking )maka gugatan Penggugat harus diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negarabukan di Pengadilan Negeni.

Dan jelasserta tegas bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta agar Akta PengikatanJual beli No 10 tanggal 02 Desember 2010 dan Akta Kuasa Menjual No 11 tanggal02 desember 2010 batal, yang mana hal ini mempertegas bahwa Pembatalanproduk pejabat Negara adalah merupakan wewenang Pengadilan Tata UsahaNegara bukan kewenangan Pengadilan Negeri. Oleh karenanya GugatanPenggugat haruslah ditolak atau stidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Negara, sehingga apabila dikaji secarahukum hal tersebut adalah lebih mengacu kepada dimana gugatantersebut harus diajukan oleh Penggugat.

Untuk itu penggugatseharusnya apabila mendalilkan pembatalan Produk pejabat Negara (Beschiking ) maka gugatan Penggugat harus diajukan di PengadilanTata Usaha Negara bukan di Pengadilan Negeri.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas 4(empat) orang, masingmasing merangkap Anggota.(3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pejabat negara.(4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyidik dan penuntutumum.(5) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) bekerja secara kolektif.(6) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf

negara;3) ketentuan tentang pertanggungjawaban Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik danmenyampaikan laporan secara terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;4) ketentuan mengenai pemberatan ancaman pidana pokok terhadap Anggota Komisi ataupegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan korupsi; dan5) ketentuan mengenai pemberhentian tanpa syarat kepada Anggota Komisi PemberantasanKorupsi yang melakukan tindak

PimpinanKomisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari 5 (lima) orang yang merangkap sebagai Anggota yangsemuanya adalah pejabat negara.

melakukan penangkapan,penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat.Ayat (2)Cukup jelasPasal 39Cukup jelasPasal 40Cukup jelasPasal 41Yang dimaksud lembaga penegak hukum negara lain, termasuk kepolisian, kejaksaan,pengadilan, dan badanbadan khusus lain dari negara asing yang menangani perkara tindakpidana korupsi.Pasal 42Cukup jelasPasal 43Cukup jelasPasal 44Cukup jelasPasal 45Cukup jelasPasal 46Ayat (1)Yang dimaksud dengan prosedur khusus adalah kewajiban memperoleh izin bagitersangka pejabat

negara tertentu untuk dapat dilakukan pemeriksaan.Ayat (2)Cukup jelasPasal 47Cukup jelasPasal 48Cukup jelasPasal 49Cukup jelasPasal 50Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Yang dimaksud dengan dilakukan secara bersamaan adalah dihitung berdasarkan haridan tanggal yang sama dimulainya penyidikan.Pasal 51Cukup jelasPasal 52Cukup jelasPasal 53Cukup jelasPasal 54Cukup jelasPasal 55Cukup jelasPasal 56Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Berdasarkan ketentuan ini maka dalam menetapkan