Ditemukan 3383 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 05-11-2014 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1625 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 5 Nopember 2014 — Ir. HENRY JOHN CH. PEURU
11269 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sarundajang" tidak ada klariftkasi menyangkut beritautama dan siapa saja narasumbernya serta materi wawancaranya,sehingga lahir analisa sesat dan secara sembarangan;Bahwa Pemohon Kasasi Il/Terdakwa diwawancarai di Jakarta olehPemimpin Redaksi Safrudin Roy, hanyalah seputar peristiwa yangPemohon Kasasi Il/Terdakwa alami dan anakanak Pemohon Kasasill/Terdakwa alami atas pembentukan TPF Bulilits, yang belum sempatmenemukan tentang Pembunuhan DR. Ir. Oddie A. Manus, MSc.
    /Terdakwa adalah orang yang dapat dipercaya untuk membantumereka;Bahwa tim TPF Bulikts menemukan adanya hubungan dengan misteriDokumen yang diberikan Anggota Kelompok 9 Angkatan Eksponen 66serta keluhan mereka yang sempat ditetapkan sebagai Tersangka,memang telah mengundang penasaran Pemohon Kasasi II/Terdakwa,namun belum sempat menelusuri jauh, Pemohon Kasasi II/Terdakwakeburu ditangkap, sehingga masih mengundang pertanyaan;Bahwa menyangkut gambar cover buku, jelas telah terjadi pendapatsecara sembarangan
Register : 04-02-2015 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 30/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG
Tanggal 3 Juni 2015 — MARYANTO; LAWAN; PT. CIPTA MORTAR UTAMA;
11879
  • Bahwa UndangUndang No. 21 tahun 2000 selanjutnya menegaskan pulabahwa bukti keanggotaan tersebut harus dilakukan verifikasi oleh instansiyang berwenang selanjutnya wajib diserahkan kepada pihak Pengusaha.Jadi jelas undangundang secara formal dan materil menegaskan apabilapekerja ingin di akui sebagai anggota serikat maka wajib mpmiliki kartuanggota dan harus diberikan kepada Pengusaha, hal ini untukmenghindari agar tidak setiap orang sembarangan mengaku sebagaianggota serikat mengingat undangundang
    berwenang, serta susunanpengurus yang sah namun tidak pernah diserahkan pada TERGUGAT.17.Bahwa UndangUndang No. 21 tahun 2000 selanjutnya menegaskan pulabahwa bukti keanggotaan tersebut harus dilakukan verifikasi oleh instansiyang berwenang selanjutnya wajib diserahkan kepada pihak Pengusaha.Jadi jelas undangundang menegaskan apabila pekerja ingtn di akuisebagai anggota serikatmaka wajib memiliki kartu anggota dan harusdiberikan kepada Pengusaha. hal ini untuk menghindari agar tidak setiaporang sembarangan
Register : 10-11-2016 — Putus : 12-12-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan PN PELALAWAN Nomor 350/Pid.Sus/2016/PN PLW
Tanggal 12 Desember 2016 —
7524
  • Hakimberpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannyatersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa sudah mengetahuibahwa perbuatan Terdakwa dilarang olen UndangUndang yang berlaku di negara inikarena perbuatan tersebut dapat merugikan dan membahayakan masyarakat denganHalaman 22 dari 19 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2016/PNPLW23menebang kayu sembarangan
Register : 08-06-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Sidrap
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
4830
  • Bahwaapa yang didalilkan Pemohon tentang Termohon seringmarah jika dinasehati adalah benar, karena cara Pemohonmenyampaikan nasehat kepada Termohon adalah tidak beradab danterkesan serampangan dan sembarangan disebakan karena : Pemohon dalam menasehati tidak didasari dengan niat yangikhlas.
Register : 11-05-2015 — Putus : 25-06-2015 — Upload : 30-06-2015
Putusan PN MUARO Nomor 39/Pid.Sus/2015/PN Mrj
Tanggal 25 Juni 2015 — AGUSMAR S.Pd pgl BUJANG GURU
11633
  • IImu pengetahuan saja dan dalam pasal 8 ayat (2) UUNomor 35 Tahun 2009 disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapatdigunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untukreagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteriatas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui keberadaan dan penggunaanNarkotika, khususnya golongan I tidak bisa digunakan secara sembarangan
Register : 25-05-2010 — Putus : 25-08-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN KUPANG Nomor 9/G/2010/PTUN-KPG
Tanggal 25 Agustus 2010 — ISHAK RANGA DJA vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ENDE, cs
30322
  • gugatannya yangmenyatakan bahwa PENGGUGAT sendirilah yang mengajukanpermohonan' penggantian sertipikat kepada TERGUGAT,baik permohonan secara langsung maupun melaluipemberian kuasa ;Bahwa pihak TERGUGAT sebagai salah satu instansipemerintah yang berwenang' berdasarkan undang undangdan memiliki standar kompetensi yang diwajibkan untukmenunjang kegiatan yang menyangkut pertanahan,termasuk menerbitkan sertipikat tanah dan melakukanpengukuran maupun penunjukan batas batas objek tanah,tidak akan secara sembarangan
Register : 17-09-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 09-11-2018
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 168/Pid.Sus/2018/PN Unr
Tanggal 6 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
Ervina Diah Anggraini, S.H., M.H.
Terdakwa:
Wawan Rahayu Als Suwek Bin Sutadi
737
  • terdakwa adalah bukansebagai korban penyalahgunaan narkotika, terdakwa sudah lama mengenal Arialias Dobol alias Slamet dan terdakwa sudah beberapa kali memesan sabukepada Ari alias Dobol alias Slamet;Menimbang, bahwa Ari alias Dobol alias Slamet adalah DPO yangsudah beberapa kali masuk penjara karena masalah narkoba;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terdakwa telahmenyalahgunakan fungsi dan kegunaan dari sabu itu sendiri sabu tersebut tidakdapat dikuasai oleh siapapun termasuk terdakwa secara sembarangan
Register : 26-04-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN LEMBATA Nomor 18/Pid.B/2021/PN Lbt
Tanggal 20 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.FRENGKI M. RADJA, SH
2.Rahmattullah, S.H.,M.H
Terdakwa:
SEKONDINA LETEK
7932
  • depan pintu dapur; Bahwa Terdakwa merasa jengkel karena ada orang yang merusak pagar; Bahwa Terdakwa merasa jengkel karena suami Terdakwa dipukul; Bahwa Terdakwa merasa jengkel karena anak Terdakwa dikejar orang; Bahwa saat melihat suami Terdakwa dipukul, Terdakwa berteriak mintatolong; Bahwa jalan setapak yang dikerjakan anak Tedakwa sampai di bagiankebun pisang; Bahwa pagar yang dikerjakan tidak sampai di pinggir jalan; Bahwa jalan tersebut ditutup karena orang yang lewat sering membuangsampah sembarangan
Register : 18-10-2019 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan PN LUWUK Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Lwk
Tanggal 30 April 2020 — Penggugat:
Kasmat Pettasiri
Tergugat:
Direksi PT. Sawindo Cemerlang
Turut Tergugat:
Pemerintah RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Pertanahan Kab. Banggai
24471
  • PihakTergugat menggusur sembarangan dan seenaknya sendiri, sampai sampai penggusurannya dilakukan secara sembunyi sembunyi sepertipada saat malam hari saat pemilik lahan sudah pulang ke kampung untukistrahat, karena apabila dilakukan pada siang hari alias saat pemilik lananberada di lokasi lahannya, pasti pemilik lahan tidak mengizinkan ataumelarang dan tidak membolehkan dilakukan penggusuran dan penanamansawit.
Register : 24-02-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 22-07-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 14/G/2015/PTUN-MDN
Tanggal 2 Juli 2015 — SYAMSUAR ( Perusahaan RIDHO ) VS WALIKOTA TANJUNGBALAI
8050
  • menerbitkan kedua Keputusan Tata Usaha Negaraobjek sengketa, secara khusus mengacu dan berpedoman pada Pasal huruf (e) dan Pasal6 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 8 Tahun 2004 Tentang KetertibanUmum (vide Bukti T.24), yaitu : Pasall :(e) Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana masyarakat dapat melakukan segalakegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tentram;Pasal 6:(2) Setiap orang atau badan dilarang membuang sampah/kotoran, ke jalan sungai,selokan, atau secara secara sembarangan
Register : 15-02-2021 — Putus : 15-06-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN BANGIL Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Bil
Tanggal 15 Juni 2021 — Penggugat:
H. ZAKARIYA
Tergugat:
WIDIONO
827
  • GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIAJUKANPENGGUGAT DIBUAT SECARA SEMBARANGAN/ASALASALAN TANPAADANYA DASAR HUKUM YANG TEPAT DAN PASTI, SEHINGGAGUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIAJUKANPENGGUGAT SANGAT TIDAK JELAS/ KABUR(Obscuur Libel).1.
Register : 26-12-2018 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN SURAKARTA Nomor 326/Pdt.G/2018/PN Skt
Tanggal 11 September 2019 — Penggugat:
SRI HARTANTI, Am.Keb.
Tergugat:
1.PT. BTN PERSERO TBK YANG BERKEDUDUKAN DIJAKARTA CQ PT.BTN PERSERO TBK KANTOR CABANG SOLO
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA CQ KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TENGAH CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA
3.OTORITAS JASA KEUANGAN OJK YANG BERKEDUDUKAN DI JAKARTA CQ OTORITAS JASA KEUANGAN OJK SOLO
6117
  • Mengenai hal ini dapat dibantah dengan faktafaktasebagai berikut :>Bahwa dalam penentuan nilai limit agunan kredit sebelumdilakukan eksekusi hak tanggungan, pada prinsipnya tidakdilakukan dengan sembarangan, tetapi dilakukan oleh jasapenilai profesional yaitu Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Gunawan dan Rekan;Bahwa mengingat proses eksekusi lelang sebelumbelumnya tidak laku terjual, maka pada prinsipnyaTERGUGAT dibenarkan secara hukum untukmenggunakan nilai likuidasi dalam penentuan nilai limit.
Register : 14-03-2019 — Putus : 26-04-2019 — Upload : 23-05-2019
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 32-K/PM.I-03/AD/III/2019
Tanggal 26 April 2019 — Oditur:
Sunandi, S.E, S.H.
Terdakwa:
Maju Parsaulian Marbun
4320
  • melakukanperbuatantersebut karena pelaku tidak ada ijin atau persetujuan dari pejabat yangberwenang untuk melakukan perbuatan antara lain mengkonsumsi,memiliki, membawa dan menyimpan.Melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa/pelaku telah menodaiasas dan kepentingan perilaku yang dilarang oleh masyarakat maupunperaturan yang ada.Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakanadalahperbuatan yang dilakukan oleh pelaku mengetahui bahwa obat yanmengandung Metamfetamin tersebut bukanlah atau setidaknya tidauntuk dikonsumsi secara sembarangan
Putus : 15-03-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 K/Pdt/2017
Tanggal 15 Maret 2017 — I WAYAN SUARSANA, dkk. vs NI NYOMAN NARTI, dkk
72270 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa walaupun ParaPenggugat mempunyai hak untuk menentukan siapasiapa saja yangdigugat, akan tetapi tidak boleh sembarangan menggugat orang atau subjekhukum yang tidak pernah ada hubungan hukumnya. Dengan demikianHalaman 17 dari 30 hal. Put.
Putus : 24-04-2014 — Upload : 23-07-2014
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 18-K/PM I-06/AD/III/2014
Tanggal 24 April 2014 — Kapten Inf Koco Sukamto NRP 547950
10830
  • Bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah perbuatanyang dilakukan oleh pelaku~ mengetahui bahwa obat yangmengandung Metamfetamin tersebut bukanlah atau setidaknya tidakuntuk dikonsumsi secara sembarangan dan tidak boleh digunakanoleh siapapun kecuali dengan ijin atau alasan lain yang diperbolehkanoleh yang berwenang misalnya dokter atau yang berwenang lainnya.
Putus : 26-10-2016 — Upload : 28-11-2016
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 51-K /PM I-05 / AD / IX/ 2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — M. Nohardiwan PratuNRP 31071072801185
8138
  • Bahwa Terdakwamengetahui Narkotika adalah barangterlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan, dan sudahsering mendapatkan pengarahan dari komandan agar menjauhiNarkotika dan seluruh Prajurit dilarang keras terlibat atau melibatkandiri dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika karenasanksinya berat sampai pemecatan bagi yang melanggarnya namunTerdakwa tetap melanggar dengan sengaja mengkonsumsinarkotika.Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur MiliterkepadaMajelis hakim berupa :1.
Register : 13-05-2014 — Putus : 17-12-2014 — Upload : 17-04-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 47/Pdt.G/2014/PN.YYK
Tanggal 17 Desember 2014 — SUWARJI, Dkk. Melawan ; Drs. SOEGITO, M.Si.
9245
  • buruk di masyarakat terhadap tanamantembakau sebagai akibat dari nama organisasi / lembaga yang Tergugatpimpin adalah jelas menyesatkan masyarakat, dan tidak dibenarkan menurutBahwa sebagai organisasi non pemerintah / LSM tentunya tidak begitu sajabebas sebebas bebasnya dalam memberikan nama terhadap organisasi /lembaga, walaupun pemberian nama terhadap organisasi / lembaga tidak adaaturan hukum yang mengaturnya secara tegas, akan tetapi tidak boleh jugamemberikan nama organisasi / lembaga dengan sembarangan
Putus : 10-03-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 B/PK/PJK/2016
Tanggal 10 Maret 2016 — PT. WHITE OIL NUSANTARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2323 Berkekuatan Hukum Tetap
  • danobjektif dan terlebih lagi bahwa SPUH tersebut telah ditandatangani sendiri olehKepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur Il, Kepala Bidang PKB serta seluruhTIM PKB sehingga SPUH dan lampiran penelitian keberatan tersebut adalahproduk yang sah demi hukum;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK194/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan,tidak diatur tata cara untuk menerbitkan revisi SPUH sehingga jelas bahwaSPUH bukan untuk diterbitkan dan ditandatangani secara sembarangan
Register : 28-06-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PA DEPOK Nomor 2261/Pdt.G/2021/PA.Dpk
Tanggal 30 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
3023
  • Akan kita pertanggung jawabkan kepada Allah kelak,jadi bukan perkara sembarangan. Kita juga harus yakin bahwa sebabperceraian ini adalah perceraian yang sesual syarl. Sebagaimanadisebutkan dalam hadits Rasulullan SAW siapa saja perempuan yangmeminta (menuntut cerai) kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan secara syari maka di haramkan bau syurga atas perempuantersebut . (HR Daud, Al Tarmizi dan Abu Majah ).
Register : 14-11-2016 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 04-05-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 1009/Pid.Sus/2016/PN Dps
Tanggal 10 Januari 2017 — JEFRI;
2212
  • adalah bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengankewajiban yang ditetapkan oleh Undangundang;Menimbang, bahwa terhadap Narkotika ini berdasarkan ketentuan pasal 7UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara jelas dantegas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwaPenggunaan Narkotika tersebut tidak dapat dipakai/dipergunakan oleh siapapunsecara sembarangan