Ditemukan 2404 data
Urut Berdasarkan
Register : 23-12-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 169/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Tanggal 24 Januari 2017 — ATTY SUHARTI, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Lahir Jakarta, 24 November 1955, Agama Islam, Alamat: Jl. Pesantren Komplek PPTM No. C.II, Rt 04, Rw o7, Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat, Indonesia, Alamat tinggal di Sari Asih IV No. 16, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, Pekerjaan Walikota Non Aktif Kota Cimahi, Jawa Barat, dalam hal ini Pemohon diwakili oleh Kuasanya bernama : Andi Syafrani, SH. MCCL., M.A. Fernandez, SHI., MH., Rivaldi, SH., Ade Yan Yan Hs., SH., Mellisa Anggraini , SH.MH. dan Teuku Madar Ardian, SHI., para Advokat, dan Konsultan Hukum pada Z.i.A & A Partners Law Firm, beralamat di Jalan Gedung Darul Marfu lt. 3 Jalan H. Zaenuddin No.43 Radio Dalam Gandaria Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagaiâÃÂæâÃÂæâÃÂæâÃÂæâÃÂæâÃÂæ.âÃÂæâÃÂæâÃÂæ...âÃÂæâÃÂæâÃÂæâÃÂæ.. PEMOHON.
425 — 2228
425 — 2228
16 angka 23 menyatakan sebagaiberikut:Bahwa berdasarkan press conference yang dilakukan oleh Termohontersebut di atas, selain itdak sesuai dengan faktafakta hukum yang ada,Termohon dengan sengaja telah melakukan pembunuhan karakter(Character Assacination) terhadap diri Pemohon sebagai pasangan calondalam pemilihan Walikota Cimahi tahun 2017 dengan mengatakanPemohon terjaring operasi Tangkap Tangan oleh Termohon denganbarang bukti yang disita di Kantor Termohon di Jakarta, akan tetapi seolaholah dilakuan
Register : 25-10-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 16-03-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 121/Pdt.G/2015/PN Ptk Tanggal 30 Maret 2016 — 1.AGUSTINA PURWANTI BINTI H. PAINO MK
2.DES PURWADI BIN H. PAINO MK
3.PRIHARTININGSIH BINTI H. PAINO MK
4.AGUS PITOYO BIN H. PAINO MK
5.PARNI IRIANI BINTI H. PAINO MK
6.DESI PUDJI ASTUTI BINTI H. PAINO MK
7.ENDANG KUSMAHERNI BINTI H. PAINO MK
lawan
1.KODIRUN KARYA
2.SRI INDAHWATI
3.AGUNG SRI SADHONO SH
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTTIANAK
109 — 8
109 — 8
Lebih lanjut disampaikanbahwa Jual beli yang dilakuan tanoa dihadapan PPAT tetap sah karena UUPAberlandaskan pada Hukum Adat (Pasal 5 UUPA), sedangkan dalam HukumAdat system yang dipakai adalah system yang konkret/kontan/nyata/riil.
Putus : 12-08-2013 — Upload : 11-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 37/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg Tanggal 12 Agustus 2013 — SUGIYARNO, S.Pd. BIN KASTAMI, DKK.
47 — 15
47 — 15
empatpuluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut sudah habisuntuk biaya kebutuhan sehari hari.Bahwa pihak PLN tidak ada penjelasan apaapatetapi akan dijelaskanoleh pimpinan PLN,Bahwa para terdakwa bertemu PLN yang didapat terkait administrasidan hal itu belum terjadi kesepakatan karena belum bertemu pimpinanPLN,Bahwa para terdakwa bertemu dengan saksi Harsoyo untuk memenuhiadministrasi seperti surat kuasa dan surat permohonan dari warga,Bahwa setelah proses dan tawar menawar kemudian dilakuan
Register : 02-07-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 04-04-2021
Putusan PN SORONG Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Son Tanggal 2 Maret 2021 — GIDON TITIRLOBY
328 — 190
328 — 190
dipersoalkanadalah kegiatan perkoprasian maka sistematik ini lebih menjurus kepadapenggunaan UU Perkoperasian ;Putusan Nomor: 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 69 dari 88Ketika terjadi satu dugaan tindak pidana perbankan misalnya ditemukan di badanhukum yang bukan perbankan misalnya koperasi apakah bisa langsung diterapkanUU perbankan atau mengarah ke UU Koperasi karena dari bukti awal sudahdiketahui berbadan hukum koperasi, terkait dengan Perma No.3 tahun 2016Ketika ada pernghimpunan dana dari masyarakat tapi dilakuan
Register : 06-07-2018 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 434/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
Ahli Waris dari Almarhum M. YASIN. BIN H. O. ENG
Tergugat:
1.PERUM PERUMNAS
2.PERUM PERUMNAS REGIONAL III Kantor Cabang Cengkareng
3.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
4.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
5.UNTUNG SASTRAJAYA
6.NYONYA YULIA SUPARDI
207 — 59
Ahli Waris dari Almarhum M. YASIN. BIN H. O. ENG
Tergugat:
1.PERUM PERUMNAS
2.PERUM PERUMNAS REGIONAL III Kantor Cabang Cengkareng
3.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
4.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
5.UNTUNG SASTRAJAYA
6.NYONYA YULIA SUPARDI
207 — 59
disebutkanbahwa TERGUGAT VI yaitu Yulia Supardi merupakan istri dari Tergugat V yaituUntung Sastrawijaya (dalam pailit), dan obyek gugatan pada angka 4, 7, 8, 9,13, 14, 15, dan 16 termasuk dalam Boedel Pilit;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal16 ayat (1) UndangUndang RI No. 37 tahun 2004, Tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan :Pasal 1 angka 1:Kepailitan adalah sita umum atas semuakekayaan Debitor Pailit yangpengurusan dan pemberesannya dilakuan
Register : 13-05-2014 — Putus : 30-09-2014 — Upload : 07-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 46/ Pid.Sus/ TPK/ 2014/ PN.Bdg Tanggal 30 September 2014 — ZAINUDDIN
58 — 15
58 — 15
Pemanfaatan dalam bentuk sewamenyewa;Pemanfaatan dalam bentuk bangun serah guna; (misal; RSUD dibangun swastasetelah 30 tahun diserahkan ke Pemda Kota Bogor)Pemafaatan dalam bentuk bangun guna serah; (misal; Pasar dibangun pihak swastadengan kerjasama dengan Pemkot Bogor kemudian dilakuan penjualan kepedagang, setelah 5 tahun diserahkan ke Pemkot Bogor ).Pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; (misal; antar instansi melakukan kerjasama pinjam pakai bangunan, tidak dibolenkan dengan pihak swasta).Bahwa
Putus : 18-07-2012 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 06/PID/TPK/2012/PN.TK Tanggal 18 Juli 2012 — - JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN
- MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA
75 — 15
75 — 15
Bahwa, mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa Il SOBRIpada saat melakukan pembelian di toko saksi dilakuan dengan tunai.
Register : 10-07-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 25-10-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb Tanggal 1 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
Ade Putra R, SH.
Terdakwa:
SAMSUL BAHARI, SE. Bin H.M. SAMAN
91 — 28
Ade Putra R, SH.
Terdakwa:
SAMSUL BAHARI, SE. Bin H.M. SAMAN
91 — 28
Pakaian Dinas sebagaimana yang diperjanjikandalam Kontrak/Perjanjian, hanya 140 Stel yang dilaksanakan, atau dengan katalain terdapat kekurangan volume pekerjaan sebanyak 105 Stel, yangmengakibatkan kerugian keuangan negera sebesar Rp355.702.632,00 (tigaratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua ribu enamratus dua rupiah);Menimbang, bahwa selain digunakan untuk membayar sewa CV.PINANG TUNGGAL, membayar penjahitan pakaian dinas yang dilakukan olehSaksi MANSURDIN serta penjahitan pakaian dinas yang dilakuan
Register : 30-01-2018 — Putus : 21-03-2018 — Upload : 10-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 18/PID.TPK/2018/PT MKS Tanggal 21 Maret 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : HIDAR, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : Drs.H.ANDI HIJAZ ZAINUDDIN,Sos Diwakili Oleh : MABRUR AHMAD SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : MUCHTAR D Diwakili Oleh : RAHMAT KURNIAWAN SH
150 — 1141
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : Drs.H.ANDI HIJAZ ZAINUDDIN,Sos Diwakili Oleh : MABRUR AHMAD SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : MUCHTAR D Diwakili Oleh : RAHMAT KURNIAWAN SH
150 — 1141
Tetapi verifikasiyang dimaksud oleh Majelis Judex factie dilakuan oleh TIM B untuk menghitungdan menggambar yang menghasilkan Daftar Luas dan Peta Bidang apalagiterdakwa, namun Majelis Hakim Judex facti Tingkat Pertama dalampertimbngannya tetap mengatakan Terdakwa Muchtar D melakukan verifikasi.Hal tersebut merupakan kekeliruan dalam pertimbangan Majelis hakim judexfactie Tingkat Pertama sehingga sangat beralasan hukum ketikan PutusanJudex factie dinyatakan di tolak oleh Majelis Hakim Judex Factie
Putus : 28-04-2015 — Upload : 03-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1393 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 28 April 2015 — Drs. H. SYARIFUDDIN FADHIL Bin H.
USMAN MATNUH;
62 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Feuerbach, yaitu nulla poena sine lege (tidak ada pidanatanpa ketentuan pidana menurut undangundang), nulla poena sine crimine(tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana), nullum crimen sine poena legali(tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undangundang) ;Berkaitan dengan unsur menyalahgunakan kewenangan,kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan yang terkandung daiam pasal 3 UndangUndang Nomor :31 Tahun 1999, maksud dari kedua unsur ini adalah bahwatindakan yang dilakuan
Register : 05-12-2019 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 340/Pdt.G/2019/PN Skt Tanggal 25 Agustus 2020 — Penggugat:
1.IRJEN POLISI DRS. DJOKO SUSILO, SH. MSI
2.POPPY FEMIALYA
Tergugat:
1.WALIKOTA SURAKARTA
2.PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK CQ JAKSA KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI KPK
3.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
160 — 40
1.IRJEN POLISI DRS. DJOKO SUSILO, SH. MSI
2.POPPY FEMIALYA
Tergugat:
1.WALIKOTA SURAKARTA
2.PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK CQ JAKSA KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI KPK
3.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
160 — 40
TERSEBUT MELAWAN HUKUM) HALAMAN 10(SEPULUH)POSITA GUGATAN AWAL :27Huruf b Perbuatan tersebut melawan hukumBahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang tetap melakukan hibah danakan dilanjutkan pengosongan atas Objek Sengketa, tanpamempertimbangkan jika senyatanya atas fatwa Mahkamah Agung,yang mana perlu adanya penghitungan atas uang penggantisenyatanya adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, karenasecara hukum objek a quo adalah milik sah PENGGUGAT II yangtidak terkait dengan tuduhan tindak pidana yang dilakuan
Register : 04-01-2017 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN PELAIHARI Nomor No.1/Pdt.G/2017/PN Pli Tanggal 9 Agustus 2017 — Hj. Nurul Tasiah - Erwin Syahriza dkk
62 — 37
62 — 37
TerbitkanyaPeraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 1 Tahun 2015; Yangditetapbkan pada tanggal 25 Februari 2015 ;Tentang Likuidasi(Pembubaran) Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri(PD.AUMB) Kabupaten Tanah Laut tersebut sehingga menimbulkankerugian yang sangat besar terhadap Penggugat;karena tidak dapatkeuntungan dari modal yang disetorkan untuk FEE kepada PihakTergugat.I.Il dan Tergugat.IIl;dan Tergugat.IV;Bahwa selama kerjasama berlangsung sebelum terjadinya Likuidasi(Pembibaran) dilakuan
Putus : 12-08-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg Tanggal 12 Agustus 2013 — SUGIYARNO, S.Pd. BIN KASTAMI, Terdakwa ;
AGUS PRASTIYO, S. Sos BIN SUMO RUSDI ;
DWI SISWO WUNDIANTORO BIN Y. TOHARI ;
DRS. DIDIK TJUK HARDJONO BIN SUGENG
57 — 23
57 — 23
empat puluh dua juta lima ratusribu rupiah), dan uang tersebut sudah habis untuk biaya kebutuhan sehari hari.Bahwa pihak PLN tidak ada penjelasan apaapatetapi akan dielaskan olehpimpinan PLN,Bahwa para terdakwa bertemu PLN yang didapat terkait administrasi dan halitu belum terjadi kesepakatan karena belum bertemu pimpinan PLN,Bahwa para terdakwa bertemu dengan saksi Harsoyo untuk memenuhiadministrasi seperti surat kuasa dan surat permohonan dari warga,Bahwa setelah proses dan tawar menawar kemudian dilakuan
Register : 19-12-2016 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 199/Pdt.G/2016/PN Arm Tanggal 12 Juli 2017 — - Pemohon:
PDT. FANNE H. SOMPIE,STh, bertindak untuk dan atas nama :
UD. SARI ALAM NUSANTARA
- Termohon:
1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA,
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jalan Tol Manado-Bitung 1,
3. TAUFIK, Jabatan PENILAI KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP)Sih Wiryadi & Rekan,
152 — 266
152 — 266
Dan Bahwa hal tersebut dibuktikan juga denganRATIFIKASI yang dilakuan PEMERINTAH RI terhadap 5 konvensiinternasional di bidang HAK KEKAYAAN INTELEKTUALatau IlmuPengetahuan dan Teknologi (IPTEK),diantaranya adalah :Paris Convention for the Protection of Industrial Property danConvention Establishing the World Intellectual PropertyOrganization (Keputusan Presiden No. 15 tahun 1997 tentangPerubahan atas Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979);Sumber Informasi :DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL =MENENGAHDEPARTEMEN
Putus : 20-09-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1051 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 20 September 2016 — Drs. KHAIDAR ASWAN
177 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
177 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
angsuran akan dihold akan dikreditkan ke rekeningAC.0410158795;e Bahwa untuk pencairan fasilitas kredit Tahap (satu) dipergunakan untukmen take over kredit Joperasi Karyawan Pertamina UPMSI Medan sebesarRp10.627.529.433,38,00 dilakukan dengan cara Sri Muliani menandatangani2 (dua) slip transfer, dan mentransfer uang sebesar Rp10.627.529.433,38,00ke rekening Bank ICB Bumi Putera Cabang Medan Setia Budi untuk melunasipinjaman yang ada di rekening AC.10001.00000.68757, dimana pengalihanpinjaman tersebut dilakuan
Putus : 26-05-2016 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 369/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Mei 2016 — PT TUNGGAL YUNUS ESTATE, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
92 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
92 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
pajak yang tidak atau kurang dibameskipun jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimaditentukan pada ayat (1) dilampaui;Dalam Penjelasan tersebut telah sejelasjelasndijelaskan bahwa penerbitan SKPKB yang dimaksdalam Pasal 13 ayat (5) UndangUndang Nomor 6 Tah1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CPerpajakan sebagaimana telah diubah dengUndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 adalah ditujukkepada tindak pidana perpajakan atau tindak pidalainnya yang diajukan ke pengadilan oleh Jaksa/PenunUmum dengan tidak dilakuan
Register : 25-06-2013 — Putus : 02-09-2013 — Upload : 25-08-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 11/PDT.SUS/GUGATAN LAIN-LAIN/2013/PN.NIAGA.JKT.PST Tanggal 2 September 2013 — NENENG KOMALASARI >< IVAN GARDA, SH, S.Sos dan EGGA INDRAGUNAWAN, SH., CS
241 — 104
241 — 104
I / Tergugat Konpensi Imenjadi tidak jelas/kabur (obscuur libel) ;Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Gugatan PenggugatRekonpensi I/Tergugat Konpensi I haruslah dinyatakan ditolak karena Kabur /TidakJelas (Obscuur Libel) ; 1 MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT REKONPENSI I/TERGUGATREKONPENSI I TIDAK MENGURAIKAN DENGAN JELAS TERKAITDENGAN KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGATREKONPENSI/TERGUGAT KONPESI I YANG MENURUT PENGGUGATREKONPENSI I / TERGUGAT REKONPENSI I DIAKIBATKAN TINDAKANYANG DILAKUAN
Register : 21-06-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 18-12-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 43/PID.SUS.TPK /2017/PN.KPG Tanggal 9 Nopember 2017 — DANIEL KITU
166 — 114
166 — 114
No: 43 /PID.SUSTPK/2017/PN.KPG Halaman 30menyerahkan HPS, Gambar Kerja dan Spesifikasi Teknis kepada PokjaULP.Bahwa permintaan dari Terdakwa Nicodemus R Tari selaku PPK agarmembantu teman teman yang ikut tender dan membantu Roni Bungaadalah setelah saksi menyerahkan HPS, BOQ, RAB dan Gambar.Bahwa mengenai Pengumuman dilakukan melalui LPSE akan tetapi untukpelaksanaan Pendaftaran, Pemasukan dokumen penawaran, Aanwisjing ,Evaluasi sampai dengan penetapan pemenang lelang dilakuan secaramanual.Benar,
Register : 21-06-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 18-12-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 42/PID.SUS.TPK /2017/PN.KPG Tanggal 9 Nopember 2017 — HENRY JHONSONS WENJI
104 — 66
104 — 66
saksidi Kantor ULP kabupaten Sabu Raijua dan saksi pada saat itu hendakmenyerahkan HPS, Gambar Kerja dan Spesifikasi Teknis kepada PokjaULP.Bahwa permintaan dari Terdakwa Nicodemus R Tari selaku PPK agarmembantu teman teman yang ikut tender dan membantu Roni Bungaadalah setelah saksi menyerahkan HPS, BOQ, RAB dan Gambar.Bahwa mengenai Pengumuman dilakukan melalui LPSE akan tetapi untukpelaksanaan Pendaftaran, Pemasukan dokumen penawaran, Aanwisjing ,Evaluasi sampai dengan penetapan pemenang lelang dilakuan
Register : 02-09-2010 — Putus : 24-01-2011 — Upload : 14-07-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 630/Pid.SUs/2010/PN.SKY Tanggal 24 Januari 2011 — M. ROBANI SYAHRIN, B. Sc, S. IP bin SYAHRIN
118 — 19
118 — 19
Hal ini sebagaimanadiatur dalam Pasal 160 ayat (4) Permendagari Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan keuangan Daerah yang menyebutkan : Pergeseran anggaransebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan mengubahperaturan Kepala Derah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan untukselanjutnya dianggaran dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahanAPBDBahwa mengenai halhal apa saja yang dapat dilakuan berkenaan dengan pergeserananggaran, mengacu Pasal 160 ayat