Ditemukan 2412 data
111 — 18
Husman);e Pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 dilakuan pertemuan kedua (ll) dimanadalam pertemuan tersebut sdr.
396 — 2059
16 angka 23 menyatakan sebagaiberikut:Bahwa berdasarkan press conference yang dilakukan oleh Termohontersebut di atas, selain itdak sesuai dengan faktafakta hukum yang ada,Termohon dengan sengaja telah melakukan pembunuhan karakter(Character Assacination) terhadap diri Pemohon sebagai pasangan calondalam pemilihan Walikota Cimahi tahun 2017 dengan mengatakanPemohon terjaring operasi Tangkap Tangan oleh Termohon denganbarang bukti yang disita di Kantor Termohon di Jakarta, akan tetapi seolaholah dilakuan
51 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selain itu anjuran dari Mediator DinasTenaga Kerja Kota Bandung cacat hukum, karena mengeluarkan anjuran padatanggal 30 Maret 2013, sedangkan mediasi yang dilakuan pada tanggal 16 April2013, atau dengan kata lain pihak mediator telah mengeluarkan anjuran sebelumdilakukan proses mediasi;Hal. 7 dari 100 hal. Put.
41 — 15
empatpuluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut sudah habisuntuk biaya kebutuhan sehari hari.Bahwa pihak PLN tidak ada penjelasan apaapatetapi akan dijelaskanoleh pimpinan PLN,Bahwa para terdakwa bertemu PLN yang didapat terkait administrasidan hal itu belum terjadi kesepakatan karena belum bertemu pimpinanPLN,Bahwa para terdakwa bertemu dengan saksi Harsoyo untuk memenuhiadministrasi seperti surat kuasa dan surat permohonan dari warga,Bahwa setelah proses dan tawar menawar kemudian dilakuan
91 — 8
Lebih lanjut disampaikanbahwa Jual beli yang dilakuan tanoa dihadapan PPAT tetap sah karena UUPAberlandaskan pada Hukum Adat (Pasal 5 UUPA), sedangkan dalam HukumAdat system yang dipakai adalah system yang konkret/kontan/nyata/riil.
Djaminta. S. Silalahi, SH
Tergugat:
1.Hendrick Johnny
2.Ny. Wadayati Lukas
3.Harry Soon
4.Tjen A Kwet
5.Tjen Khin Hon
6.Stella Oeij
Turut Tergugat:
1.Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat,
2.Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Up. Bidang Pengawasan Bangunan
3.PT. Bank NISP OCBC, Tbk.,
167 — 36
Pengoperan haknya dilakuan tanpa diketahui dan melibatkan Kepala Desa ;3. Pengoper hak bertindak berdasarkan berdasarkan surat kuasa mewakili paraahli waris, namun surat kuasa yang dimaksud tidak dapat ditunjukkan ;4. Pihak kesatu dan pihak kedua sepakat menyelesaikan pelepasan hak denganperjanjian tersendiri, namun perjanjian tersendiri yang dimaksud tidak dapatditunjukkan di persidangan ;5.
302 — 172
dipersoalkanadalah kegiatan perkoprasian maka sistematik ini lebih menjurus kepadapenggunaan UU Perkoperasian ;Putusan Nomor: 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hal 69 dari 88Ketika terjadi satu dugaan tindak pidana perbankan misalnya ditemukan di badanhukum yang bukan perbankan misalnya koperasi apakah bisa langsung diterapkanUU perbankan atau mengarah ke UU Koperasi karena dari bukti awal sudahdiketahui berbadan hukum koperasi, terkait dengan Perma No.3 tahun 2016Ketika ada pernghimpunan dana dari masyarakat tapi dilakuan
137 — 43
Maksud dari unsur iniadalah bahwa tindakan yang dilakuan tidak sesuai dengan aturanatau melanggar peraturan perundangundangan atau bertindak diluar kewenangannya. KELIMA, unsur karena jabatan ataukedudukan. Artinya, si pelaku mempunyai jabatan atau kedudukanberkaitan erat dengan perbuatan yang ia lakukan.
Maksud dari unsur iniHal. 204 Putusan Nomor : 247/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.adalah bahwa tindakan yang dilakuan tidak sesuai dengan aturanatau melanggar peraturan perundangundangan atau bertindak diluar kewenangannya. KELIMA, unsur karena jabatan ataukedudukan. Artinya, si pelaku mempunyai jabatan atau kedudukanberkaitan erat dengan perbuatan yang ia lakukan.
79 — 15
Batang Cenaku dengan masa pekerjaandimulai sejak tanggal 15 juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember2013 dengan proses pencairan /pembayaran harus terlebih dahulumendapat persetujuan dari saksi Rahmat selaku Kepala Dinas PertanianTPH Kab.Inhu dan pembayaran dilakuan dengan 3 tahap yaitu: a) Tahap sebesar 20 % x Rp.500.000.000 = Rp.100.000.000, dengandilampirkan rincian rencana penggunaan dana; b) Tahap Il sebesar 40 % x Rp .500.000.000 = Rp.200.000.000,dengandilampirkan rincian rencana penggunaan
Indragiri Hulu dan pembayaran dilakuan dengan 3 tahap yaitu: a) Tahap sebesar 20 % x Rp.500.000.000 = Rp.100.000.000, dengandilampirkan rincian rencana penggunaan dana; b) Tahap Il sebesar 40 % x Rp .500.000.000 = Rp.200.000.000,dengandilampirkan rincian rencana penggunaan dana sertapertanggungjawaban penggunaan dana yang dicairkan pada tahap berupa bon/kwitansi bukti pembelanjaan serta fotofoto pelaksanaanPOKEraan; n nnn nn nn nn nn nn ne ne renee nen nn nnn nn nn nn nana nenennnnc) Tahap Ill sebesar
90 — 5
mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) poket narkotika jenis shabutersebut ditelapak kaki terdakwa sebelah kiri yang terbungkus Handiplast kemudian terdakwa pergi ke salon vico km. 10 Desa Purwajaya untuk semir rambut dan sesampainya didepan salon tersebut sekitar jam 13.30 Wita terdakwa langusung dicegat oleh Saksi GUGUS TRI dan Saksi SUNARYO keduanya Petugas Kepolisian Polsek Loa Janan dan kemudian membawa terdakwa didalam ruangan salon dan dilakuan
mengambil Narkotika Jenis sabu tersebut diaerah Juanda yang telah disepakati dengan seseorang yang tidak dikenal tersebut dan setelah mendapatkan 1 poket shabu tersebut kemudian terdakwa menaruhnya ditelapak kaki terdakwa sebelah kiri yang dibungkus Handiplast kemudian terdakwa pergi ke salon vico km. 10 Desa Purwajaya untuk semir rambut dan sesampainya didepan salon tersebut sekitar jam 13.30 Wita terdakwa dicegat oleh Petugas Polsek Loa Janan dan kemudian membawa terdakwa didalam ruangan salon dan dilakuan
166 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
angsuran akan dihold akan dikreditkan ke rekeningAC.0410158795;e Bahwa untuk pencairan fasilitas kredit Tahap (satu) dipergunakan untukmen take over kredit Joperasi Karyawan Pertamina UPMSI Medan sebesarRp10.627.529.433,38,00 dilakukan dengan cara Sri Muliani menandatangani2 (dua) slip transfer, dan mentransfer uang sebesar Rp10.627.529.433,38,00ke rekening Bank ICB Bumi Putera Cabang Medan Setia Budi untuk melunasipinjaman yang ada di rekening AC.10001.00000.68757, dimana pengalihanpinjaman tersebut dilakuan
58 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Feuerbach, yaitu nulla poena sine lege (tidak ada pidanatanpa ketentuan pidana menurut undangundang), nulla poena sine crimine(tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana), nullum crimen sine poena legali(tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undangundang) ;Berkaitan dengan unsur menyalahgunakan kewenangan,kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan yang terkandung daiam pasal 3 UndangUndang Nomor :31 Tahun 1999, maksud dari kedua unsur ini adalah bahwatindakan yang dilakuan
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : Drs.H.ANDI HIJAZ ZAINUDDIN,Sos Diwakili Oleh : MABRUR AHMAD SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : MUCHTAR D Diwakili Oleh : RAHMAT KURNIAWAN SH
141 — 1044
Tetapi verifikasiyang dimaksud oleh Majelis Judex factie dilakuan oleh TIM B untuk menghitungdan menggambar yang menghasilkan Daftar Luas dan Peta Bidang apalagiterdakwa, namun Majelis Hakim Judex facti Tingkat Pertama dalampertimbngannya tetap mengatakan Terdakwa Muchtar D melakukan verifikasi.Hal tersebut merupakan kekeliruan dalam pertimbangan Majelis hakim judexfactie Tingkat Pertama sehingga sangat beralasan hukum ketikan PutusanJudex factie dinyatakan di tolak oleh Majelis Hakim Judex Factie
Ahli Waris dari Almarhum M. YASIN. BIN H. O. ENG
Tergugat:
1.PERUM PERUMNAS
2.PERUM PERUMNAS REGIONAL III Kantor Cabang Cengkareng
3.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
4.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
5.UNTUNG SASTRAJAYA
6.NYONYA YULIA SUPARDI
196 — 59
disebutkanbahwa TERGUGAT VI yaitu Yulia Supardi merupakan istri dari Tergugat V yaituUntung Sastrawijaya (dalam pailit), dan obyek gugatan pada angka 4, 7, 8, 9,13, 14, 15, dan 16 termasuk dalam Boedel Pilit;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal16 ayat (1) UndangUndang RI No. 37 tahun 2004, Tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan :Pasal 1 angka 1:Kepailitan adalah sita umum atas semuakekayaan Debitor Pailit yangpengurusan dan pemberesannya dilakuan
54 — 15
Pemanfaatan dalam bentuk sewamenyewa;Pemanfaatan dalam bentuk bangun serah guna; (misal; RSUD dibangun swastasetelah 30 tahun diserahkan ke Pemda Kota Bogor)Pemafaatan dalam bentuk bangun guna serah; (misal; Pasar dibangun pihak swastadengan kerjasama dengan Pemkot Bogor kemudian dilakuan penjualan kepedagang, setelah 5 tahun diserahkan ke Pemkot Bogor ).Pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; (misal; antar instansi melakukan kerjasama pinjam pakai bangunan, tidak dibolenkan dengan pihak swasta).Bahwa
1.IRJEN POLISI DRS. DJOKO SUSILO, SH. MSI
2.POPPY FEMIALYA
Tergugat:
1.WALIKOTA SURAKARTA
2.PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK CQ JAKSA KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI KPK
3.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
156 — 40
TERSEBUT MELAWAN HUKUM) HALAMAN 10(SEPULUH)POSITA GUGATAN AWAL :27Huruf b Perbuatan tersebut melawan hukumBahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang tetap melakukan hibah danakan dilanjutkan pengosongan atas Objek Sengketa, tanpamempertimbangkan jika senyatanya atas fatwa Mahkamah Agung,yang mana perlu adanya penghitungan atas uang penggantisenyatanya adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, karenasecara hukum objek a quo adalah milik sah PENGGUGAT II yangtidak terkait dengan tuduhan tindak pidana yang dilakuan
52 — 23
empat puluh dua juta lima ratusribu rupiah), dan uang tersebut sudah habis untuk biaya kebutuhan sehari hari.Bahwa pihak PLN tidak ada penjelasan apaapatetapi akan dielaskan olehpimpinan PLN,Bahwa para terdakwa bertemu PLN yang didapat terkait administrasi dan halitu belum terjadi kesepakatan karena belum bertemu pimpinan PLN,Bahwa para terdakwa bertemu dengan saksi Harsoyo untuk memenuhiadministrasi seperti surat kuasa dan surat permohonan dari warga,Bahwa setelah proses dan tawar menawar kemudian dilakuan
139 — 259
Dan Bahwa hal tersebut dibuktikan juga denganRATIFIKASI yang dilakuan PEMERINTAH RI terhadap 5 konvensiinternasional di bidang HAK KEKAYAAN INTELEKTUALatau IlmuPengetahuan dan Teknologi (IPTEK),diantaranya adalah :Paris Convention for the Protection of Industrial Property danConvention Establishing the World Intellectual PropertyOrganization (Keputusan Presiden No. 15 tahun 1997 tentangPerubahan atas Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979);Sumber Informasi :DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL =MENENGAHDEPARTEMEN
Ade Putra R, SH.
Terdakwa:
SAMSUL BAHARI, SE. Bin H.M. SAMAN
84 — 28
Pakaian Dinas sebagaimana yang diperjanjikandalam Kontrak/Perjanjian, hanya 140 Stel yang dilaksanakan, atau dengan katalain terdapat kekurangan volume pekerjaan sebanyak 105 Stel, yangmengakibatkan kerugian keuangan negera sebesar Rp355.702.632,00 (tigaratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua ribu enamratus dua rupiah);Menimbang, bahwa selain digunakan untuk membayar sewa CV.PINANG TUNGGAL, membayar penjahitan pakaian dinas yang dilakukan olehSaksi MANSURDIN serta penjahitan pakaian dinas yang dilakuan
68 — 15
Bahwa, mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa Il SOBRIpada saat melakukan pembelian di toko saksi dilakuan dengan tunai.