Ditemukan 2404 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tercipta tarminta terbanta terlanta tersita tercintaã tercantu termintal
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-08-2011 — Putus : 20-06-2012 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 588/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Bar.
Tanggal 20 Juni 2012 — R.E.BARINGBING,SH.; Lawan; 1. D.L. SITORUS; ABUBAKAR, SH.; 3. PURWANDOKO; 4. PT. TRI MASTRADING COMPANY; 5. PT. PERTAMINA (Persero);ZAINAL ABIDIN, SH/Notaris;7. MARLON SILITONGA, SH/Notaris
94 — 41
  • 122 hal Put.No.503/Pdt/G/201 1/PN.Jkt.Bar.pembayaran di denda setiap hari Rp. 2.500.000 ( Dua Juta Lima Ratus RibuRupiah ) perhari terhitung kKeputusan yang telah mempunyai kekutan hukumtetap.Berdasarkan penjelasan dan uraian secara jelas dalam jawaban tersebut diatas dengan alat bukti yang kuat tidak terbantahkan, sesuai dengan aturandan undang undang serta berjalan diatas rel Hukum yang benar, dan olehkarena itu Tergugat Il dan Tergugat INV dengan kerendahan hati demipenegakan Hukum di RI yang tercinta
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-08-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN MAKASSAR Nomor 354/Pid.B/2011/PN.Mks
Tanggal 2 Agustus 2011 — LA ODE BALI, SH
113 — 47
  • justice andtruth) hal ini sebagai konsekuensi logis pula dariketentuan UndangUndang yang menyatakan bahwa peradilandilakukan dengan Demi Keadilan Berdasarkan KetuhananYang Maha Esa atau lebih tegasnya lagi Peradilanberdasarkan Pancasila ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlumengulangtegaskan sikap dan pendiriannya ini, selainuntuk menjamin obyektivitas persidangan ini, juga untukmenunjuk adanya nada sumbang dan sementara Orang atauOpini publik yang meragukan tegaknya hukum dan keadilandi Negeri tercinta
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-12-2013 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 27/Pid.TIPIKOR/2013/PN Tte
Tanggal 18 Juni 2014 — Drs. LA MUSA MANSUR
54 — 40
  • bukanlahmerupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentangtujuan pemidanaan, namun sematamata sebagai usaha prefentif dan edukatifserta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luaspada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi danmasyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agarberperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanyakeseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah NegaraHukum Indonesia tercinta
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-01-2014 — Putus : 23-05-2014 — Upload : 11-06-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 01/Pid.TIPIKOR/2014/PN Tte
Tanggal 23 Mei 2014 — MANSUR UMAHUK, SE
60 — 19
  • bukanlahmerupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentangtujuan pemidanaan, namun sematamata sebagai usaha prefentif dan edukatifserta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luaspada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi danmasyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agarberperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanyakeseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah NegaraHukum Indonesia tercinta
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Register : 28-08-2013 — Putus : 07-08-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 49-K/PMT-II/AD/VIII/2013
Tanggal 7 Agustus 2014 — Kolonel Cpm ERLING RIYADI, S.Ip., SH.
230 — 612
  • aparat penegak hukum untuk secara konsekuen dan besar hatiuntuk menyatakannya.36Bahwa kekeliruankekeliruan yang telah terjadi sejak prosespenyidikan, dalam hal telah terjadi KRIMINALISASI terhadap setiapindividu ternyata sudah sering kali terjadi dan terus berlanjut di tahapberikutnya, dan terus terjadi pembiaranpembiaran atas kekeliruantersebut, sehingga telah menjadi apa yang kita kenal sebagaimiscarriage of justice, apakah kita rela melihat hal seperti ini terusmenetus terjadi di negara kita yang tercinta
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 23-03-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 23 Maret 2016 — UNGGUL, S.Sos, M.Si.
65 — 275 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dankesehatan kepada Hakim Agung Peninjauan Kembali sebagai wakil Tuhan diPeradilan Tertinggi di Republik Indonesia Tercinta Amin Ya Rabbal Alamin.Pemohon Peninjauan Kembali tenaga dan pemikirannya sebagai PNSmasih sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agungberpendapat:1.Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana adanya pertentanganpertimbangan
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 16-07-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 100/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 2 September 2019 — Pembanding/Tergugat I : Mr. OH YONG KEUN
Pembanding/Tergugat II : Mr. YOO BYONG SUNG
Pembanding/Tergugat III : H.M., SUTAMSIS, S.H., M.H., M.Kn
Terbanding/Penggugat I : KIM CHANG SHIK
Terbanding/Penggugat II : SURYA SAEFUDDIN
154 — 68
  • ., dengan demikian aktaakta yangtidak terdaftar dalam Dirjen AHU Kementerian Hukum dan Ham adalah aktayang tidak diaku dan akta tersebut dianggap akta dibawah tangan dan haltersebut tentunya bertentangan dengan UndnagUndang Perseroan Terbatasyang berlaku saat ini di Negara Indonesia tercinta; Bahwa SERANGKAIAN PERBUATAN PIDANA (APALAGI DILAKUKANSECARA BERULANG DAN BERLANJUT) YANG DILAKUKAN OLEHPenggugat TIDAK DAPAT DIJADIKAN DASAR gugatan; Dengan berdasarkan argumentasi tersebut di atas maka sudah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 03-08-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 334 PK/PDT/2017
Tanggal 3 Agustus 2017 — GO LENNY SETYAWATI, dk VS 1. RIKA YOU SOO SHIN, SH, dkk
165 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untuk itu mengingat pesanpesan ibu kandung saya yang tercinta yang selalu membayangi saya.Maka dalam kesempatan ini saya mendukung penuh atas kehendakibu saya untuk membagi rata kepada 5 (lima) saudara kandungsahamsaham PT Santos Jaya Abadi secara merata. DemikianHalaman 103 dari 124 hal. Put.
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Upload : 09-06-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 13 /Pid. TPK/2015/PT Dps
Dr. H. ZAINI ARONY;
140 — 70
  • saksi pelapor (Putu Gede Djaja), yaknidi kantor PT Djaja Business Group, dan hasil pemeriksaaan yangtidak ada diberkas perkara adalah bentuk keganjilan dari perkara ini,Hal 103 dari 145 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.SusTPK/2015/PT.Dps. .yang pasti sejarah sudah mencatat bahwa KPK dengan alasan demimenegakkan hukum, telah melakukan pelanggaran hukum secarasistematis dan terencana.Kami memahami semangat para penegak hukum terutama diKPK untuk memberantas korupsi di Republik Indonesia tercinta
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 22-09-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 20-12-2021
Putusan PT JAMBI Nomor 66/PDT/2017/PT JMB
Tanggal 26 Oktober 2017 — Pembanding/Penggugat : Djoni
Terbanding/Tergugat V : Uyanto
Terbanding/Tergugat III : Soeseno
Terbanding/Tergugat I : Ivantanri
Terbanding/Tergugat IV : oe Lie
Terbanding/Tergugat II : Hendra Wijaya
106 — 73
  • kesalahanprosedur dalam penerbitannya, mengingat sertifikat tersebut diterbitkan pada masazaman Orde Baru, dalam era mana banyak ditemukan surtasurat yangbertumpang tindin yang berkategori ASPAL (ASLI TAPI PALSU) sebagaidampak/akibat dari masih adanya pelaksanaan administrasi birokrasi yang belumberjalan sebagaimana mestinya dan tidak terkoreksi dengan baik,( namummeskipun demikian era dan hal sepeti itu telah berlalu dan oleh karenya sebagaianak bangsa dan warga negara dari Republik Indonesia tercinta
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-02-2017 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2017/PN YYK
Tanggal 11 Juli 2017 —
93 — 35
  • bukanlahmerupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuanpemidanaan, namun sematamata sebagai usaha prefentif dan edukatif sertapembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas padaumumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakattidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yangsesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hakdan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 05-06-2014 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 253 K/TUN/2014
Tanggal 17 Juli 2014 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU, II. 1. LIE KIAN SING, dkk VS PT. BELUNKUT
174 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 253 K/TUN/2014menjadikannya areal sawah dan tanaman palawija untuk kehiduan anak istrinyajauh sebelum HGU atau bahkan sebelum PT Belunkut lahir di bumi tercinta ini;5. Kesalahan ObjekSeharusnya objek HGU tidak ditimpakan diatas tanah rakyat;Seharusnya Penguasaan tidak terputus atas tanah negara selama lebihdari 30 tahun adalah menang diatas HGU;Seandainya semua fakta telah dipertimbangkan oleh judex factie dengancermat, maka kesimpulan yang akan didapat adalah :JUSTRU PT.
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-12-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PT DENPASAR Nomor 13/PID.SUS-TPK/2015/PT.DPS
Tanggal 14 Desember 2015 — Dr. H. ZAINI ARONY;
281 — 201
  • banyakkeganjilan, misalnya pemeriksaan yang dilakukan disembarangtempat, termasuk di kantor saksi pelapor (Putu Gede Djaja), yaknidi kantor PT Djaja Business Group, dan hasil pemeriksaaan yangtidak ada diberkas perkara adalah bentuk keganjilan dari perkara ini,yang pasti sejarah sudah mencatat bahwa KPK dengan alasan demimenegakkan hukum, telah melakukan pelanggaran hukum secarasistematis dan terencana.Kami memahami semangat para penegak hukum terutama diKPK untuk memberantas korupsi di Republik Indonesia tercinta
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 13-02-2018 — Putus : 14-05-2018 — Upload : 30-07-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 74/PDT/2018/PT-MDN
Tanggal 14 Mei 2018 — NY. NGO SUI ALS HONG CITU VS PT. BINTANG COSMOS
129 — 444
  • hukum berdasarkanpada fakta yang konkrit ;Bahwa seharusnya putusan judex factie lebih menekankan kepadaprodukproduk hukum yang lebih nyata dan terang serta dapat diterimadidalam memberikan pertimbangan hukum, sehingga menambahkontribusi pertimbangan hukum itu sendiri secara konkrtit dan faktual,membuat suatu perkara menjadi Sederhana sesuai dengan AZASHUKUM ACARA PERDATA, bukan sebaliknya malah memperpanjangDurasi Sengketa dan menciptakan suatu KONDIS HUKUM YANGKACAU BALAU di Dunia Peradilan Negara Tercinta
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 31-12-2013 — Upload : 30-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1652 K/Pdt/2013
Tanggal 31 Desember 2013 — LILI MUCHLIAH, Dkk vs Ahli waris DADANG MUCHYADIN HERYANTO alias H. DADANG HERYANTO (alm.), terdiri dari: HENA HERDIANA SRI. W, Dkk
41 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pnivlbodyilvl0ls20pnrnot0pndecpncf1 pnf1pnfs24pnstart3pnindent360pnsp120 pntxta . aspalphaaspnumfaautols20adjustrightrinOlin709itapOpararsid 14359023 rtlchfcs1 af1 ltrchfcsOf1cf1insrsid14570613charrsid 14359023 Bahwa dengan berakhirnya sengketa ini kepadaseluruh akhli waris termasuk anak, cucu almarhum diwajibkan menghubungkan silaturahmikembali, terutama diharuskan menghormati Ny. rtlchfcs1 af1 ltrchfcsOf1cf1insrsid2901598charrsid14359023 Siti Kuraesin rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1cf1insrsid14570613charrsid14359023 tercinta
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Tanah
Putus : 03-04-2013 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 87/Pdt.Plw/2009/PN Lbp
Tanggal 3 April 2013 — NG EK SONG, berkedudukan Kompleks Kawasan Industri Medan (KIM) Tahap II, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini diiwakili oleh PARLUHUTAN SITUMORANG,SH Advokad / Pengacara pada LAW OFFICE “ LUHUT SITUMORANG & PARTNERS” beralamat di Jalan Danau Tempe No. 13, Kelapa Dua, Tanggerang, Banten 15810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2009, yang selanjutnya disebut sebagai PELAWAN; MELAWAN : I. 1. Legiman, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 2. Maisarah, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 3. Sanding, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 4. Kasdi, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 5. Sugiono, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 6. Tumini, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 7. Mulaseh, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 8. Ngadimin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 9. Supono, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 10. Samin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 11. Painem, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 12. Temon, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 13. Poniem, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 14. Sudjono, tempat tinggal di Pasar VIII, Helvetia; 15. Amat, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 16. Pastri, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 17. Rajimin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 18. Legiran, tempat tinggal di Pasar VIII, Helvetia; 19. Loso, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 20. Kasmin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 21. Tukidi, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 22. Abdul Manaf, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 23. Kasta Radjo, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar; 24. Tudjo, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar; 25. Pairun, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar; 26. Amin, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar; 27. Ari, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar; 28. Sumarman, tinggal di Pasar I, Lk. III, Gg. Amal, Kel. Mabar; 29. Kamidjam, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar; 30. Ramahmat, tempat tinggal di Pasar VIII, Helvetia; 31. Senen, tempat tinggal di Pasar I, LK. III, Kel. Mabar; 32. Rasidi, tempat tinggal di Pasar III, Kel. Mabar Hilir; 33. Saiman, tempat tinggal di Pasar, LK. X, Kel. Mabar Hilir; 34. Bontrak, tempat tinggal di LK. X , Kel. Mabar Hilir; 35. Ngasimun, tempat tinggal di LK. VIII, Kel. Mabar; 36. Darto, tempat tinggal di Lr. Pahalawan Pasar II Mabar; 37. Homsiah, tempat tinggal di LK. X, Kel. Mabar Hilir; 38. Satem, tempat tinggal di LK. IV, Wonogiri, Kel. Mabar Hilir; 39. Suwono, tempat tinggal di LK. IV, Kel. Mabar Hilir; 40. Minem, tempat tinggal di LK IV Mabar Hilir; 41. Selamat, tempat tinggal di LK IV, Kel. Mabar; 42. Paimin, tempat tinggal di Yos Sudarso KM 11; 43. Senen Hadi, tempat tinggal di Glugur Kota Medan; 44. Sarijo, tempat tinggal di Tanjung Mulia Gg. Wakaf; 45. Mariman, tempat tinggal di Kp. Gunung Lintang Kutalimbaru; 46. Maridi, tempat tinggal di LK. IV, Kel. Mabar Hilir; 47. Tumi, tempat tinggal di LK. IV, Kel. Mabar Hilir; 48. Sami’an, tempat tinggal di Pasar III Banteman Mabar Hilir; 49. Subartono S, tempat tinggal di KM 10 K, Bangun; 50. Sutomario, tempat tinggal di LK. IV, Kel. Mabar Hilir; 51. Sakiman Sahib, tempat tinggal di LK. XV, Pondok Desa Mabar; 52. Paeran, tempat tinggal di LK. XV, Kel. Mabar; 53. Drs. Sri Mulyani, tempat tinggal di LK. VIII, Jl. R.P.H. Mabar; 54. Umar Said, tempat tinggal di LK . IV Kel. Mabar Hilir; 55. Sarino, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 56. Yahman, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir; 57. Abdul Karim, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 58. Tugimin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 59. M. Musni, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 60. Wir, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir; 61. Terisno, tempat tinggal di Pasar IV, Mabar; 62. Kadio, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir; 63. Malem, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir; 64. Kadi, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir; 65. Simin, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir; 66. Irosumito, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir; 67. Kromo Sardi, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir; 68. Karso Sentono, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir; 69. Trimo, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir; 70. Karto, tempat tingal di Pasar III, Mabar Hilir; Masing-masing Terlawan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Emmy Sihombing, SH,dkk Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum “ EMMY SIHOMBING,SH & Associates beralamat di Jalan Perdana No.48- L Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2009, Selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN I; II. PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (Pesero), berkedudukan dan berkantor di Jalan Pulau Batam No. 1, Komplek Kawasan Industri Medan 20242 Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya RASUDIN GULTOM,SH.MM Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum GAN’ S LAW OFFICE beralamat di Wisma I Nugra Santana 14 Floor Suite 1416 Jl. Jenderal Sudirman Kav.7-8 Jakarta 10220 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2009, No: 90110/01/VII/2009, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN II /TERMOHON EKSEKUSI I; III. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II d/h PTP IX, berkedudukan dan berkantor di Jalan Tembakau Deli No.4 Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama POSMAN NABABAN, SH, Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Direksi PTPN II (PERSERO) di Jalan Tanjung Morawa Medan PO BOX No.4 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2009, No: II.0/SK 851/VIII/2009, selanjutnya disebut TERLAWAN III/TERMOHON EKSEKUSI II; IV. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan SM.RAJA No.2 JAKARTA ,dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama MUHAMMAD IRZAN,SH,dkk Pegawai pada Kantor Pertanahan Deli Serdang berkantor di Jl. Karya Utama Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2009, No:132/SK/X/2009 selanjutnya disebut sebagai TURUT TERLAWAN I; V. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG, berkedudukan di Jalan Karya Utama Kompleks Pemda TK.II Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama ANTONIUS PARULIAN SIDABUTAR,SH, dkk Pegawai pada Kantor Pertanahan Deli Serdang berkantor di Jl. Karya Utama Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 200 , No: 570.3463/08/2010 selanjutnya disebut sebagai TURUT TERLAWAN II;
537 — 149
  • pencatatan suatuobjek perkara atau objek sita dapat Turut Terlawan II lakukan pada daftar umumata upada Peta Pendaftaran apabila tanah objek perkara/objek sita dimaksuddisebutkan nomor haknya atau telah dilakukan pengukuran secara kadasteral yangmenjadi kewenangan Turut Terlawan II sesuai dengan Standar StandarOperasional Prosedur Pelayanan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan43.44.Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di negara Indonesia tercinta
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Kepabeanan
Register : 10-11-2017 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 04-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 1307/Pid.B/2017/PN Bdg
Tanggal 15 Agustus 2018 — BAMBANG SUHANDI T, SE. ALS BAMBANG SUHENDIE
234 — 69
  • UndangUndang yang menyatakan bahwa peradilandilakukan dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ataulebih tegasnya lagi Peradilan berdasarkan Pancasila; Halaman 132 dari 154 halaman, Putusan Nomor 1307/Pid.B/2017/PN.Bdg.Menimbang, bahwa Majelis merasa perlu mengulangtegaskan sikap danpendiriannya ini, selain untuk menjamin objektivitas persidangan ini, juga untukmenunjuk adanya nada sumbang dan sementara orang atau opini publik yangmeragukan tegaknya hukum dan keadilan di negeri tercinta
Pengadilan PA BANGKALAN Perdata Agama Waris Islam
Register : 11-03-2016 — Putus : 06-06-2016 — Upload : 24-10-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0269/Pdt.G/2016/PA.Bkl
Tanggal 6 Juni 2016 — Penggugat dan Tergugat
123 — 51
  • Sehingga Penggugat berani berdusta danmemfitnah saya kalau saya sering mengamuk sehingga lounda saya takut menurutcerita Muzammil Musa kakak tercinta Penggugat/sekutu Penggugat. Justrusebaliknya Muzammil Musa lah sejak kecil hingga remaja bahkan sampai saat initelah membuat hati lounda saya terluka dan menangis. Diantaranya sebagai berikut :1.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 31 Januari 2018 — ISKANDAR W. GOROTOMOLE
95 — 50
  • secara luar biasa pula ;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balasdendam, namun sematamata sebagai usaha preventif dan edukatif sertapembinaan atas diriterdakwa pada khususnya dan masyarakat luas padaumumnya agar terdakwa tidak mengulangi perouatannya lagi dan masyarakat tidakmeniru perbuatanterdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuaidengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dankewajiban warga negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-05-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 279 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 7 Mei 2014 — DR. DRS. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si bin KHALIL SARINOTO
373 — 304 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahasyim Assifie, M.Si bin Khalil Sarinoto (Terdakwa/ Terpidana, kini Pemohon Peninjauan Kembali), bersama PenasihatHukumnya mempermaklumkan terlebin dahulu ke hadapan yang muliaMajelis Hakim Agung RI dengan mengemukakan suatu adagium hukumbahwa lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripadamenghukum satu orang yang tidak bersalah;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selaku pemohon keadilan danpencari keadilan (Justitiabelen) memohonkan haknya yang palingmendasar di Negara Hukum RI tercinta