2003, agarditambahkan nama CHANDRA supaya menjadi LILIANE CHANDRA ; danc. nama Anak ERIKO (lahir di Makassar pada tanggal 10 Maret 2005), sebagaitertulis dalam Akte Kelahiran Nomor. 239/UM/A/MKS/KCS/2005, agarditambahakan nama CHANDRA supaya menjadi ERIKO CHANDRA;Menimbang, bahwa sebelum meninjau isi (pokok) permohonan Pemohonuntuk formilnya Pengadilan memandang terhadap jenis dan sifat permohonanPemohon adalah jelas dan sesuai sebagaimana diatur menurut ketentuan Bukull Edisi 2007 tentang Pedoman Tekhnis

UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No.23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Buku Il Edisi 2007tentang Pedoman Tekhnis Adminitrasi dan Teknis Peradilan dan segalaketentuan dalam Peraturan PerundangUndangan lain yang berkaitan denganperkara inl ;MENETAPKAN :1. Mengabulkan permohon Pemohon untuk seluruhnya ;2. Menetapkan Penambahan nama anakanak Pemohon dalam Akte Kelahiranatas nama :a.

Sebagai PNSpada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Riau yang ditunjukselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatanPendistribusian bibit ternak pada masyarakat tahun anggaran 2008 padaDinas Peternakan Propinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan KepalaDinas Peternakan Propinsi Riau tanggal 14 November 2008 Nomor :050.UM/DisnakSK/Revisi/4979/011.08, pada tanggal yang tidak dapatditentukan secara pasti akan tetapi dalam bulan November 2008 sampaidengan Desember 2008 atau setidaktidaknya

10.08 tanggal 24Oktober 2008 sebesar Rp. 248.710.110, (dua ratus empat puluhdelapan juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus sepuluh rupiah) yaitusebesar 30% dari nilai kontrak dan pembayaran tersebut SaksiGUSTAFIF JUHRIANTO, SE. terima pada tanggal 04 Nopember 2008sebesar Rp. 244.979.458, (dua ratus empat puluh empat jutasembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluhdelapan rupiah) setelah dipotong PPN dan PPH;Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdakwa selaku PejabatPelaksana Tekhnis

Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba KabupatenRokan Hulu sebagaimana yang ditetapkan oleh Kepala DinasPeternakan Propinsi Riau dengan Surat Nomor : 477/V/2008 Tanggal 05Mei 2008 tentang Penetapan Petani Penerima Bantuan Ternak KerbauPejantan Program K2I Tahun Anggaran 2008;Bahwa ketika Saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, SE selaku pelaksanakegiatan pengadaan ternak kerbau pejantan tersebut mengajukanBerita Acara Serah Terima Pekerjaan 100 % (seratus persen) kepadaTerdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

Sebagai PNSpada Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Riau yang ditunjukselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pendistribusian bibitternak pada masyarakat tahun anggaran 2008 pada Dinas PeternakanPropinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PeternakanPropinsi Riau tanggal 14 November 2008 Nomor : 050.UM/DisnakSK/Revisi/4979/011.08, pada tanggal yang tidak dapat ditentukan secarapasti akan tetapi dalam bulan November 2008 atau setidaktidaknyapada waktu dalam tahun 2008,

10.08 tanggal24 Oktober 2008 sebesar Rp. 248.710.110, (dua ratus empat puluhdelapan juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus sepuluh rupiah)yaitusebesar 30 % dari nilai kontrak dan pembayaran tersebut SaksiGUSTAFIF JUHRIANTO, SE. terima pada tanggal 04 Nopember 2008sebesar Rp. 244.979.458, (dua ratus empat puluh empat jutasembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluhdelapan rupiah) setelah dipotong PPN dan PPH;Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdakwa selaku PejabatPelaksana Tekhnis

New Sentosadengan spesifikasi tekhnis dalam dokumen pengadaan, maka CV. New Sentosaseharusnya tidak dapat dinyatakan lulus didalam evaluasi tekhnis sehingga tidakdapat dinyatakan sebagai pemenang didalam proses pelelangan mengingatsistem evaluasi menggunakan system gugur. Bahwa tindakan Rudi Kurniawan,SH.

Sistem gugur merupakan evaluasi penilaianpenawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan Dokumen Penawaranterhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapbkan dalam Dokumen PemilihanPenyedia Barang/Jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaianpersyaratan administrasi, persyaratan tekhnis dan kewajaran harga. TerhadapPenyedia Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya yang tidak lulus penilaian pada setiaptahapan dinyatakan gugur. Bahwa setelah CV.

New Sentosadengan spesifikasi tekhnis dalam dokumen pengadaan, maka CV. New Sentosaseharusnya tidak dapat dinyatakan lulus didalam evaluasi tekhnis sehingga tidakdapat dinyatakan sebagai pemenang didalam proses pelelangan mengingat sistemevaluasi menggunakan system gugur. Bahwa tindakan Rudi Kurniawan, SH.

Sistem gugur merupakan evaluasi penilaianpenawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan Dokumen Penawaranterhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapbkan dalam DokumenPemilinan Penyedia Barang/Jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai daripenilaian persyaratan administrasi, persyaratan tekhnis dan kewajaran harga.Terhadap Penyedia Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya yang tidak lulus penilaianpada setiap tahapan dinyatakan gugur.Bahwa setelah CV.

SUMBER AGUNG.Bahwa Pokja Il Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang / JasaPemerintah Kabupaten Muara Enimsebelumnya menetapkan syarat administrasidan syarat tekhnis dengan penetapan yang dikeluarkan yakni Nomor: 02/ULPPokja PB 11/10/2013 tanggal 29 April 2013 dengan ketentuan sebagai berikut:Syarat Administrasi:a. Surat Penawaranb. Jaminan Penawaranc.

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari KUA Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo denganNomor:KK.15.07.12

PM.01.05.891.10.12.1859 tanggal 16 Oktober 2012 yangditandatangani oleh manajer tekhnis TESSY MUYANI dan di dapat kesimpulanbahwa contoh tesebut mengandung GANJA (Cannabis Herba), Ganja termasukNARKOTIKA Golongan I (satu) pada lampiran Undangundang Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.SUBSIDAIR 22222 n nnn n nner n nnn nnn nnn nnn nn cence cence nen ennsBahwa terdakwa SETIO

PM.01.05.891.10.12.1859 tanggal 16 Oktober 2012 yangditandatangani oleh manajer tekhnis TESSY MUYANI dan di dapat kesimpulanbahwa contoh tesebut mengandung GANJA (Cannabis Herba), Ganja termasukNARKOTIKA Golongan I (satu) pada lampiran Undangundang Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111Ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakanmengerti maksud isi dakwaan

PM.01.05.891.10.12.1859 tanggal 16 Oktober 2012 yang ditandatangani olehmanajer tekhnis TESSY MUYANI dan di dapat kesimpulan bahwa contoh tesebutmengandung GANJA (Cannabis Herba), Ganja termasuk NARKOTIKA GolonganI (satu) pada lampiran Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur **Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

PM.01.05.891.10.12.1859 tanggal 16 Oktober 2012 yang ditandatangani olehmanajer tekhnis TESSY MUYANI dan di dapat kesimpulan bahwa contoh tesebutmengandung GANJA (Cannabis Herba), Ganja termasuk NARKOTIKA GolonganI (satu) pada lampiran Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman tidakterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; Menimbang, bahwa oleh

PM.01.05.891.10.12.1859 tanggal 16 Oktober 2012 yang ditandatangani olehmanajer tekhnis TESSY MUYANI dan di dapat kesimpulan bahwa contoh tesebutmengandung GANJA (Cannabis Herba), Ganja termasuk NARKOTIKA GolonganI (satu) pada lampiran Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan NarkotikaGolongan I

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 20138 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari Kepala , Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondodengan Nomor

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dialildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1, dan P2 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari Kepala Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo denganNomor 474/19

Perumusan perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan tekhnis kesekretariatandinas. Perumusan perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan tekhnis di bidangkebersihan. Perumusan perencanaan , pembinaan dan pengendalian kebijakan tekhnis di bidangpersampahan. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan tekhnis di bidangpertamanan dan pemakaman. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan tekhnis di bidangpenerangan jalan umum.

Pembinaan terhadap pelaksana tekhnis dan kelompok jabatan fungsional Evaluasi danpelaporan tata laksana rumah tangga Dinas.

dan Contract Change Order adalah Erik Ismunandarsebagai pelaksana tekhnis kegiatan dari kontraktor CV.

dan prosedur dalammengajukan perubahan kontrak, begitupula mengenai siapa yang seharusnya membuatjustifikasi tekhnis, saksi tidak mengetahuinya, saksi menyerahkan sepenuhnya kepadaPPTK.Bahwa benar saksi ada melaporkan mengenai pekerjaan perbaikan lapangan murjani KotaBanjarbaru kepada PA, namun hanya secara lisan saja, yang saksi laporkan kepada PA saatitu hanya bersifat umum saja dan tidak secara detail tekhnis karena saksi juga tidakmemahami mengenai detail tekhnis perubahan kontrak tersebut,

Farid HILMI Perkasa dilakukan denganpersemaian dan pembibbitan, karena saat itu Erik Ismunandar selaku tenaga tekhnis dariCV.

menanam,memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan NarkotikaGolongan dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengancara sebagai berikut :Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 bermula anggota satuanResnakorba Nias Selatan menerima informasi dari masyarakat bahwa akan adatransaksi Narkotika Gol jenis Sabusabu di sekitaran Teluk Dalam dan mendengarinformasi tersebut anggota satuan Resnakorba Nias Selatan melaporkan hal tersebutkepada pimpinan lalu menyusun tekhnis

menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman, perbuatan tersebutterdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 bermula anggota satuanResnakorba Nias Selatan menerima informasi dari masyarakat bahwa akan adatransaksi Narkotika Gol jenis Sabusabu di sekitar Teluk Dalam dan mendengarHalaman 4 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN Gstinformasi tersebut anggota satuan Resnakorba Nias Selatan melaporkan hal tersebutkepada pimpinan lalu menyusun tekhnis

PengadilanNegeri Gunungsitoli, penyalah guna Narkotika Golongan bagi diri sendiri,perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada hari tersebut diatas bermula pada hari Kamis tanggal 09 Februari2017 anggota satuan Resnakorba Nias Selatan menerima informasi dari masyarakatbahwa akan ada transaksi Narkotika Gol jenis Sabusabu di sekitar Teluk Dalamdan mendengar informasi tersebut anggota satuan Resnarkoba Nias Selatanmelaporkan hal tersebut kepada pimpinan lalu menyusun tekhnis

apabilasalah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang terungkap di persidanganmenerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 bermula anggotasatuan Resnarkoba Nias Selatan menerima informasi dari masyarakat bahwa akanada transaksi Narkotika Gol jenis Sabusabu di sekitaran Teluk Dalam danmendengar informasi tersebut anggota satuan Resnarkoba Nias Selatan melaporkanhal tersebut kepada pimpinan lalu menyusun tekhnis

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahalikhwalsebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon Idan Pemohon I telah mengajukan alat bukti Pl dan P2 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari KUA Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo denganNomor:KK.15.07.12

tersebut dilaksanakan berdasarkan surat nomor650/2.2.1.pertam/VVDPKP2016 tanggal 6 Juni 2016 yang dibuat oleh terdakwaselaku Kuasa Pengguna Anggaran Pekerjaan Pemasangan Lampu PeneranganJalan Umum (PJU) pada Dinas Perumahan, Kebersihan dan PertamananKabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada saksi Lamriana Sinagaselaku Pejabat Pengadaan perihal permohonan proses pengadaan langsungjasa konstruksi, yang mana berdasarkan surat tersebut dilampirkan HargaPerkiraan Sendiri (HPS), Spesifikasi Tekhnis

untuk membuatkanHarga Perkiraan Sendiri (HPS);Bahwa saksi Irwansyah Isnaini Muharam, S.T selaku Direksi tekhnis dalammenyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut hanya dengan menyesuaikanharga yang tertera di dalam kontrak;Bahwa yang berwenang menetapkan pelaksana kegiatan pemasangan lampuPenerangan Jalan Umum pada Dinas Perumahan, Kebersihan dan PertamananKabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2016 adalah saksi Lamriana Sinagaselaku Pejabat Pengadaan setelah melalui mekanisme yang diatur olehperaturan

terkait pengadaan barang dan jasa;Bahwa meskipun penetapan pemenang adalah menjadi wewenang Pejabatpengadaan barang dan jasa, namun sebelum ditetapbkan sebagai pemenangpenyedia/ rekanan harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang sesuaidengan peraturan pengadaan barang dan jasa tentang mekanisme pengadaanlangsung diantaranya yaitu melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan hargaterhadap penawaran yang masuk, namun pada kenyataannya terdakwa yangtelah mengetahui saksi Harmoninoor meminjam CV.

tersebut dilaksanakan berdasarkan surat nomor650/2.2.1.pertam/VVDPKP2016 tanggal 6 Juni 2016 yang dibuat oleh terdakwaselaku Kuasa Pengguna Anggaran Pekerjaan Pemasangan Lampu PeneranganJalan Umum (PJU) pada Dinas Perumahan, Kebersihan dan PertamananKabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada saksi Lamriana Sinagaselaku Pejabat Pengadaan perihal permohonan proses pengadaan langsungjasa konstruksi yang mana berdasarkan surat tersebut dilampirkan HargaPerkiraan Sendiri (HPS), Spesifikasi Tekhnis

untuk membuatkanHarga Perkiraan Sendiri (HPS);5alaman 15dari 34 Putusan Nomor 5/PID.GSUSTPK/2018/PT PLKBahwa saksi Irwansyah Isnaini Muharam, S.T. selaku Direksi tekhnis dalammenyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut hanya dengan menyesuaikanharga yang tertera di dalam kontrak;Bahwa yang berwenang menetapkan pelaksana kegiatan pemasangan lampuPenerangan Jalan Umum pada Dinas Perumahan, Kebersihan dan PertamananKabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2016 adalah saksi Lamriana Sinagaselaku

Bahwa dalam penatausahaan hasil hutan, tidak terlepas dariperan Tenaga Tekhnis (Ganis) dan Pengawas Tenaga Teknis (Wasganis).Pengertian dan jenisjenisGanis dan Wasganis yang diatur dalamPeraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 58/MenhutII/2008 danPeraturan Menteri KehutananNomor: P.20/MenhutII/2010.

Bahwa untuk menjadi Tenaga Tekhnis Pengelola Hutan Produksi Lestari(GANISPHPL) harus mempunyai Kartu Tenaga Tekhnis, sedangkan KartuTenaga Tekhnis yang Ahli punya adalah :Kartu GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba (GANISPHPLPKBR)adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatanpengukuran kayu bulat rimba, kayu bulat mewah/indah, bilet danpacakan yang berbentuk kayu bulat dari hutan alam maupun hutantanaman.

Bahwa Ahli Pernah mengikuti Diklat Pengujian pada 1999 di Madiun,dan ada Sertifikat, dan sebagai penguji Ahli pernah mengikuti pelatinanpenyegaran Tenaga Tekhnis Pengelola WHutan Produksi Lestari(GANISPHPL) pada setiap Pergantian kartu Ganis yaitu dalam wajktu 3tahun sekali yang terakhir pada tahun 2018 di Surakarta. Bahwa jenis Kelas Hutan yang berada di dalam petak 373. RPHGebang BKPH Wonogiri alamat Desa / Kel. Pondok sari , Kec.Nguntoronadi , Kab.

Manejer Tekhnis Pengujian Produk Terapetik,Narkotika, Obstrda, kosmetik clan produk komplemen padsBPOM Bengkulu setts Berita Acara Pengujian Barang Buktiyang ditanda tangani oleh YUSMANELIS selaku pengujiclan diketahui oleh Plh. Manejer Tekhnis TriNurkhayati, S.Farm tanggal 20 April 2011 dengan hasilbarang bukti yang diserahkan oleh~ pihak Penyidiktersebut telah dilakukan pengujian "dari hasil yangdilakukan di atas, contoh sampel adalah positif ganja(termasuk Narkotika Golongan No.

BUDIMAN EFFENDI, MP, sebagaiKepala Bidang Padi dan Palawija pada Dinas Pertanian Kabupaten Marostahun 2011 selaku Anggota Tim Tekhnis Bantuan Penanggulangan PadiPuso Kabupaten Maros Tahun 2011 secara bersamasama dengan Ir.

A.PANGERAN, MP. sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maros tahun2011 selaku Ketua Tim Tekhnis Bantuan Penanggulangan Padi PusoKabupaten Maros Tahun 2011 (yang penuntutannya diajukan terpisah),pada haridan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulanNovember 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaktidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di KantorDinas Pertanian Kabupaten Maros atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

tanggal 21 September2011 tentang Pembentukan Tim Tekhnis Bantuan Penanggulangan PadiPuso Kabupaten Maros Tahun 2011 dengan susunan sebagai berikut:1.

Maros selaku AnggotaTim Tekhnis Bantuan Penanggulangan Padi Puso Kab. Maros Tahun 2011berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 36/Permentan/OT.140/7/2011 yaitu: membantu Kepala Dinas Pertanian dalam rangkapelaksanaan kegiatan BP3 khususnyaterkait dengan pelaksanaan verifikasi data puso.

BudimanEffendi...Effendi, MP sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab.Ketua Tim Tekhnis Bantuan Penanggulangan Pas Kab. Maros Tahun 2011,yang secara melawan hukum menyalahgunakan kekuasaannya memaksapetani penerima BP3 Kab. Maros Tahun 2011 untuk memberikan uangatau menerima pembayaran BP3 tersebut dengan potongan, sebagaimanadiuraikan tersebut di atas, telah menguntungkan diri Terdakwa Ir.Budiman Effendy.MP dan Ir.

Pupuk Sriwidjaja Palembang kantor cabangLampung hanya dijadikan tempat oleh Departemen Pengadaan untukpenjelasan (aanwijzing) dan Pemasukan Penawaran Tekhnis & Hargabagi para peserta tender/lelang. Bahwa PT. Pupuk SriwidjajaPalembang Kantor Cabang Lampung sama sekali tidak memilikikewenangan untuk melaksanakan tender/lelang.Selain itu dalam Pasal 15 Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS)No.

Masingmasing mempunyai bobotyaitu Evaluasi Tekhnis & Administrasi (bobot 70 %) dan Evaluasi Harga(bobot 30 %).Bahwa pemenang tender ditentukan setelah bobot Evaluasi Teknis danadministrasi ditambahkan dengan Evaluasi Harga, jadi bukan sematamata didasarkan pada Evaluasi Harga atau harga terendah saja.4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 1 halaman 2 suratgugatannya.

Bhanda Ghara Reksa memiliki nilai yang tinggidibandingkan dengan Penggugat.Bahwa setelah dijumlahkan bobot nilai 30 % dengan Tekhnis danAdministrasi sebesar 70 %, maka PT. Bhanda Ghara Reksa memilikipenawaran yang nilainya lebih baik dari Penggugat, sehingga akhirnyaTergugat menetapkan PT.

Bhanda Ghara Reksa selaku pemenang tenderpekerjaan Jasa Sewa Gudang, Pengelolaan Gudang (Stake holder) danTenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pupuk/barang di Gudang Lini Il PT.Pupuk Sriwidaja Palembang Wilayah Lampung.Bahwa dengan demikian tidak benar dalildalil dari Penggugat yangmenyatakan adanya tindakan melawan hukum yang telah dilakukan olehPanitia Pengadaan dalam pelaksanaan tender.Bahwa Tergugat akan menunjukkan bukti penilaian atas evaluasi Harga danevalusi Tekhnis dan Administrasi di persidangan.Bahwa

Pupuk Sriwidjaja Palembang kantor cabang Lampung hanya dijadikantempat oleh Departemen Pengadaan untuk penjelasan (aanwijzing) danPemasukan Penawaran Tekhnis & Harga bagi para peserta tender/lelang.Bahwa PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang Kantor Cabang Lampung samasekali tidak memiliki Kewenangan untuk melaksanakan tender/lelang.Selain itu dalam Pasal 15 Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS) No.

Nias BaratTA.2010 sebagaimana Spesifikasi Tekhnis (Kwalitas dan Kwantitas)yang tertuang didalam dokumen perubahan kontrak kerja / ContrackChange Order (CCO) Nomor : 641 / 04.1Add. / PPTKBid.CK.b / PU,tanggal 25 Oktober 2010. Sehingga perbuatan terdakwa SAYAAROGULO selaku Kuasa Direktur UD.

ATOZISOCHI DAELI, M.SP dengan mengatakan Karena SK belumdiganti secara administrasi maka sebagai Direksi Pekerjaan harusmenandatangani dokumen tersebut dan kemudian menyarankan agarterdakwa SAYAARO GULO membuat Surat Pernyataan pekerjaan telahselesai dikerjakan dimana surat tersebut diketahui oleh saksi FARISMANHAREFA selaku Direksi Tekhnis Lapangan dan terdakwa SAYAAROGULO selaku rekanan. Atas dasar keterangan saksi Drs.

Selanjutnya dokumen tersebut dibawaterdakwa SAYAARO GULO kepada saksi FARISMAN HAREFA selakuDireksi Tekhnis Lapangan untuk ditanda tangani namun saksi selakuDireksi Tekhnis tidak mau menandatanganinya karena TIDAK pernah22memeriksa fisik proyek baik dari segi KWALITAS maupunKWANTITAS dan tidak memiliki pengalaman untuk melakukanpemeriksaan fisik dilapangan.

ATOZISOCHI DAELI,M.SP. selaku Pengguna Anggaran sehingga dengan terpaksa saksiselaku Direksi Tekhnis Lapangan menandatangani dokumen tersebut danpada saat itu juga saksi Drs. ATOZISOCHI DAELI, M.SP mengatakankepada saksi FARISMAN HAREFA bahwa Apabila dikemudian hariada masalah maka saksi Drs.

Nias Barat danmengatakan bahwa Saya tidak dapat menandatangani Berita AcaraKemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan karena tidakmengetahui tentang pekerjaan yang dilaksanakan tersebut dan saksipernah menolak untuk dihunjuk selaku Direksi Tekhnis pada saat itu.Namun saksi Drs.

dikabulkankarena beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukumyang berlaku ;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas di mana oleh karenaanak yang bernama SITI HUMAIRATUL ASRA adalah orang yang masihterkualifisir sebagai orang yang belum dewasa dan berdasarkanYurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 477 K/Sip/1976tertanggal 13 Oktober 1976 yang menyebutkan bahwa hakperwalian akan berakhir dengan sendirinya setelah anakberusiah 18 tahun, maka dengan memperhatikan ketentuan dalambuku Pedoman Tekhnis

Administrasi dan Tekhnis Peradilan PerdataUmum tahun 2007 hal 45 angka 11 huruf a, Pengadilan berpendapatpermohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukumsehingga patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankankepada Pemohon ;Mengingat ketentuan Pasal 51 ayat 1 dan 2 Undangundang Nomor1 Tahun 1974 dan Pasal 1320, 330 dan Pasal 1330 KUHPerdata sertaperaturan perundangundangan lain yang

Fotocopy KTP penerima kuasa pengurusan; dan10.Risalah pertimbangan tekhnis dari BPN yang berisi informasi tataruang dari:a. Sebelum tanggal 01 Januari 2015 dikeluarkan BadanPerencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);b.

maupun terdakwaYUANITA PUSPITASARI, SH,.MKN pada bidang tanah sertifikat SHM no.222/Harjobinangun 1.130 m2 dan SHM No. 3204/Umbulhartini seluas 1227 m2.Selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi NURUL KARTIKA ANDIYANI,SH Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada BPN KabupatenSleman menyatakan bahwa BPN Sleman dalam kurun waktu tahun 2014sampai 2015 belum pernah mengeluarkan dan belum ada permohonanHalaman 5 dari 31 Putusan Nomor : 80/Pid.B/2016/PN.Smnpermintaan risalah pertimbangan tekhnis

YAYANSUPRIYANTO maupun terdakwa YUANITA PUSPITASARI, SH,MKN.pada bidang tanah sertifikat SHM no. 222/Harjobinangun 1.130 m2 danSHM No. 3204/Umbulhartini seluas 1227 m2;Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi NURUL KARTIKAANDIYANI, SH Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahanpada BPN Kabupaten Sleman menyatakan bahwa BPN Sleman dalamkurun waktu tahun 2014 sampai 2015 belum pernah mengeluarkan danbelum ada permohonan permintaan risalah pertimbangan tekhnis dengansertifikat SHM no.

Binti MUSTAFA sebagai Kasi Keperawatanpada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yang mengendalikanpelaksanaan kegiatan proyek pembangunan Instalasi Pengolahan AirLimbah (IPAL) RSUD Ajjappannge Soppeng tahun 2011 yang memiliki tugaspokok / kewenangan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatanpembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada RSUDAjjappannge Soppeng Tahun 2011, yang antara lain disampingmempersiapkan perencanaan pengadaan

Binti MUSTAFA sebagai Kasi Keperawatanpada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah mengelola proyekkegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yangdananya bersumber dari DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) RSUD Ajappangge Kab.Soppeng tahunAnggaran 2011 nomor: 1.02.1.02.02.26.05.5.2 tanggal 18 Mei 2011 dengannilai anggaran sebesar Rp.1.648.907.700;00 (Satu milyar enam ratus empatpuluh

Kes selaku Kasi Keperawatan padaRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah menyalahgunakan jabatannyayaitu menyerahkan dokumen penawaran PT. Guna Era Manufaktur (GEM)yang memuat harga sebesar Rp. 596.871.000,00 (Lima Ratus SembilanPuluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) kepadadirektur PT.

Kes selaku Kasi Keperawatan padaRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah menyalahgunakan jabatannyayaitu sudah mengetahui tidak pernah dibuat / disusun dan atau ditetapkanHarga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai dasar untuk menilai kKewajaran hargapenawaran yang akan digunakan dalam proses pelelangan pembangunanInstalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada RSUD Ajjappannge SoppengTahun 2011 tersebut namun telah memerintahkan kepada Pokja

Kes selaku Kasi Keperawatan padaRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah menyalahgunakan jabatannyayaitu bersamasama SUHAERI dan Ir. UNRU HEKON dengan memberikanrekomendasi pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pembangunanInstalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada RSUD Ajjappannge SoppengTahun 2011 tersebut telah dilakukan secara 100 % padahal Terdakwa Hj.ASTUTI, S. Kes bersama dengan SUHAERI dan Ir.

Binti MUSTAFA sebagai Kasi Keperawatanpada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yang mengendalikanpelaksanaan kegiatan proyek pembangunan Instalasi Pengolahan AirLimbah (IPAL) RSUD Ajjappannge Soppeng tahun 2011 yang memiliki tugaspokok / kewenangan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatanpembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada RSUDAjjappannge Soppeng Tahun 2011, yang antara lain disampingmempersiapkan perencanaan pengadaan

Binti MUSTAFA sebagai Kasi Keperawatanpada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah mengelola proyekkegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yangdananya bersumber dari DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) RSUD Ajappangge Kab.Soppeng tahunAnggaran 2011 nomor: 1.02.1.02.02.26.05.5.2 tanggal 18 Mei 2011 dengannilai anggaran sebesar Rp.1.648.907.700;00 (Satu milyar enam ratus empatpuluh

Binti MUSTAFA sebagai Kasi Keperawatanpada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah mengelola proyekkegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yangdananya bersumber dari DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) RSUD Ajappangge Kab.Soppeng tahunAnggaran 2011 nomor: 1.02.1.02.02.26.05.5.2 tanggal 18 Mei 2011 dengannilai anggaran sebesar Rp.1.648.907.700,00 (Satu milyar enam ratus empatHal.

Kes selaku Kasi Keperawatan padaRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah menyalahgunakan jabatannyayaitu menyerahkan dokumen penawaran PT. Guna Era Manufaktur (GEM)yang memuat harga sebesar Rp. 596.871.000,00 (Lima Ratus SembilanPuluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) kepadadirektur PT.

Kes selaku Kasi Keperawatan padaRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Soppeng dan atau selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah menyalahgunakan jabatannyayaitu bersamasama SUHAERI dan Ir. UNRU HEKON dengan memberikanrekomendasi pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pembangunanInstalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada RSUD Ajjappannge SoppengTahun 2011 tersebut telah dilakukan secara 100 % padahal Terdakwa Hj.ASTUTI, S. Kes bersama dengan SUHAERI dan Ir.