pihak ketiga sehinggapenetapannya dianggap cacat hukum, dan jika dibandingkan dengan perkaratersebut dengan perkara 155/Pdt.G/2020/PA.Sel. sangat berbeda oleh sebabitu Penetapan pengadilan Agama Selong tentang eksekusi telah tepat danbenar berdasarkan hukum, bahwa pihak pelawan dalam perkara ini adalahpihak yang tidak benar atau piahak yang telah dihukum untuk mentaati isiputusan dan buku II MA tersebut bukan hukum Acara, hanya semacam bukupintar agar ada keseragaman, oleh karena itu, tidak ada sangsi

Firzada Kurniawan tidak ada tekanan dan tidak ada sangsi dariatasan baik dari atasan langsung maupun dari Bapak Bupati;Bahwa Setelah menerima uang sebesar Rp. 122.900.000, (Seratus duapuluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah tersebut) dari pinjaman pihakketiga Sdr. Ir. Firzada Kurniawan, uang tersebut saksi serahkan kepada Sadr.M.Saleh selaku Kabag.

Putusan No 3349/Pdt.G/2016 /PA.Sda.Bahwa dengan tanggapan dari gugatan perceraian terhadap suami,saya sebagai termohon mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya gugatanyang diajukan suami saya hanyalah usaha untuk mengurangi sangsi hukumandisiplin di lingkungan Yon 3 Brigif dan mencari kesalahan untuk dapatnyamemperkuat alasan gugatan perceraian terhadap termohon.

kondisihamil trimester ketiga dan persiapan lahiran tetapi berusaha membalikkanfakta dalam gugatan PEMOHON dikarenakan untuk mengalihkanperhatian dari kesalahan fatal PEMOHON sendiri yang memungkinkanmengarah ke tindak hukum lain (membuat keonaran di suatu kawasanperkampungan pada dini hari dengan beberapa orang teman sekantorsecara ilegal (tanpa ijin instansi Yon 3), perselingkuhan, pencemarannama baik keluarga TERMOHON, kekerasan psikis dalam rumahtangga,dll) dan menghidari tuntutan tanggung jawab serta sangsi

dengan Membuat surat palsuyaitu membuat surat yang isinya tidak benar, atau membuat surat sedemikian rupasehingga menunjukan asal surat yang tidak benar sedangkan memalsukan surat yaitumengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari yang asli atausurat itu menjadi lain dari yang asli ;Menimbang bahwa membuat surat palsu atau memalsukan surat termasuk dalamdelik formil, bukan delik materiil, sehingga perbuatannya yang memalsukansurat/membuat surat palsu yang dilarang atau diberi Sangsi

yang merupakantindak pidana ;Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, danberdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) KUHAP meskipun secara formal dakwaanPenuntut Umum terbukti tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana,karena perbuatan terdakwa bukanlah bukanlah merupakan suatu tindak pidana akantetapi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah suatu kesalahan atauperbuatan hokum yang bersifat administrasi sehingga menurut Majelis Hakim atasperbuatan tersebut sangsi

yang diberikan kepada terdakwa adalah sangsiadministrasi bukanlah sangsi pidana oleh karena itu Terdakwa GRACE DEDANAYACOB Als GREIS harus dilepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag vanRechtsvervolging), sehingga haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat sertamartabatnya dari Terdakwa harus direhabilitasi atau dipulihkan ;Menimbang bahwa, terhadap barang bukti berupa:1. 1 (Satu) rangkap proposal yang terdiri dari (5) lima lembar Surat dari YayasanBarokah Surya Nusantara, serta2.1 (satu) lembar

RAYTONI : Bahwa proses setelah di adakan pengukuran lalu dibuat GS dan diterbitkan SertifikatHak Milik ; Bahwa untuk menandai tanah seseorang itu tidak musti dibuat peta bidang kalau sudahdidaftarkan akan timbul peta bidang ; Bahwa pembaharuan peta bidang tergantung pusat yang mendelegasikan kepadakonsultan untuk melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut dan yangmengeluarkan peta bidang adalah daerah tersebut ; Bahwa tidak dibenarkan suatu peta bidang ada coretan tanpa sepengetahuan pihak BPNada sangsi

2016/PN.Kage Bahwa seseorang mendapatkan hak atas tanah sebelum adanya UUPA ada 2 (dua)azas yaitu azas ke 1 (satu) Azas Animus yang artinya azas keinginan seseorang untukmemiliki hak atas tanah dan yang ke (2) dua Azas minendi yaitu azas lanjutan keinginanseseorang untuk membuatkan haknya terhadap tanah dan asal mula hak terhadap tanahtersebut mengunakan azas historis dimana azas historisnya harus jelas untuk pembuktianasal usul hak tanah tersebut terdiri dari 1. social antropologi, 2. formal, 3. sangsi

seseorangmendapatkan tanah dimulai dengan usaha dengan cara bisa membeli tanah, menguasahakantanah tanah tersebut ;e Bahwa bentuk produk hukum akhir dari BPN adalah sertifikat sebagai bukti formaldi dukung dengan bukti material dan bukti substansial serta substansial formal kalau buktiformal bisa dipatahkan maka kewenangan BPN melakukan pembinaan kalau terjadikesalahan pencatatan dengan cara pembenaran administrasi ;e Bahwa konsekuensi hukum atas sertifikat yang dikeluarkan dalam hukum agrariaberupa sangsi

skala yang sama, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim patut mempertanyakankebenaran dari SU No. 03/2001 ;Menimbang, bahwa untuk mendapatkan data fisik dalam suatu pendaftaran tanahdiukur secara sistematis kemudian terjadi penggabungan antara data fisik dan data yuridislalu dibuat pengumuman kemudian diterbitkan sebelum sertifikat dan kalau ada sanggahanmaka dikoreksi lagi sebelum diterbitkan sertifikat ;Menimbang, bahwa konsekuensi hukum atas sertifikat yang dikeluarkan dalamhukum agraria berupa sangsi

Agar perusahaan PT Baja Persada Multiperkasa setelah menerimasurat Anjuran ini memanggil pekerja saudara Khaerudin dan kawankawan, untuk bekerja kembali dengan diberikan sangsi olehperusahaan;3. Agar pekerja saudara Khaerudin dan kawankawan, setelahmenerima surat Anjuran ini segera melapor ke perusahaan PT BajaPersada Multiperkasa untuk bekerja kembali seperti biasa;4.

Penggugat yang setiap tahunnya sebesar Rp. 75.000.000, (tuhujpuluh lima juta rupiah) atau setidaknya biaya perbulan yang harus ditanggung Tergugattergugat sebesar Rp. 6.250.000, (enam juta dua ratuslima puluh ribu rupiah) untuk puluhan orang anakanak maka kerugiantergugattergugat selama 2008 s/d 2012 selama 4 (empat) tahun = 4 x Rp.75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) = Rp. 300.000.000, (tiga ratusjuta rupiah) yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugattergugatsecara tunai, harus adanya sangsi

yangseluruh komponen media mendapatkan DAK (Danasatu Sampai pembelajaran Alokasi Khusus) tidakdengan 12 telah Mesin ketik. boleh menggunakan danaterpenuhi e Peralatan UKS FP2SMAK untuk membelipendanaannya dari alat peraga / mediaFP2SMAK pembelajaran IPSIPA danLab Bahasa Bahwa yang membuat RAPBS tersebut adalah pihakSekolah kemudian apabila pihak sekolahdana FP2SMAK tersebut diluar RAPBS maka pihak sekolah harusmerubah terlebin dahulu RAPBS tersebut apabila tidak maka akanmelakukan penggunaanada sangsi

berkesimpulanbahw dalam perkara aquo terbukti jabatan terakhir Tergugat di perusahaan Penggugatadalah sebagai General Affair Officer dengan upah terakhir sebesar Rp.10.250.000,(Sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 tentang Peraturan Perusahaan PT.DutaSelera Pertiwi terbukti mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerjatidak harus melalui tahapan SP I,SP I dan SP III terlebih dahulu akan tetapi pekerjadapat langsung dikenakan sangsi

Pasal 15 disebutkan :Dalam hal perangkat desa tidak masukkerjaselama 20 hari berturutturut tanpa alasan yangg jelas, di kenaiteguran tertulis oleh kepala desa;Apabila perangkat desa yangbersangkutan tetap tidak masuk kerja 20 hari berturutturut setelahmendapat teguran pertama sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikenai sangsi teguran tertulis kedua;Apabila perangkat desa yangbersangkutan tetap tidak masuk kerja 20 hari berturutturut setelahmendapatkan teguran kedua sebagaimana maksud pada ayat (2

Ingatan anak yangmasih di bawah umur dengan orang dewasa tentu berbeda dari segi kualitas.Sehingga PEMBANDING sangsi akan hal tersebut dan keberatan denganMajelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkannya;Keberatan Ketiga: Majelis Hakim Tingkat Pertama menggunakan keterangansaksisaksi tanpa melibatkan pemeriksaan setempat (descente)Bahwa dalam perkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Mam telah pula dilakukanpemeriksaan setempat (descente) sebagai proses untuk memastikankeadaan nyata atas objek sengketa

Bahwa menurut saksi ahli perbuatan terdakwadapat dikenai sangsi pidanamengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan secara illegal.Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.Penuntut Umum memberitahukan bahwa saksisaksi yang diajukan sudah cukup,oleh karena itu acara persidangan selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa.Atas pertanyaan, terdakwa memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaiberikut :Kepada terdakwa : LINA WIWIT SUNARSIH binti SUGIARTO Saudara pernah diperiksa Penyidik ?

dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi

penggantian biaya, kerugian dan bungayang dikeluarkan dan diderita oleh Termohon Kasasi (Penggugat),akan tetapi hukuman yang diminta oleh Termohon Kasasi(Penggugat) adalah Turut Termohon Kasasi (Tergugat I dan TergugatIl) diwajibkan untuk mengurus sertifikat obyek sengketa tersebutdapat dilaksanakan sampai menjadi atas nama Termohon Kasasi /Penggugat.Hal ini diuraikan dalam posita 6 gugatan Termohon Kasasi /Penggugat Sanksi/hukuman yang diminta oleh Termohon Kasasi(Penggugat) tersebut bukanlah sangsi

menyangkut gugatanwanprestasi terhadap Turut Termohon Kasasi (Tergugat I danTergugat IT)Pasal 1267 KUH PerdataPihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakahia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lainuntuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalanperjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.Kewajiban untuk mengurus sertifikat obyek sengketa yang harusdilakukan oleh Turut Termohon Kasasi (Tergugat I dan Tergugatl),yang dijadikan sangsi

/ hukuman yang dimintakan Termohon Kasasi(Penggugat) ,Menurut perpektifhukum perdata adalah bukan sangsi atau hukumanyang dapat dimintakan Penggugat apabila Tergugat melakukanwanprestasi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1236, 1243, 1244dan 1267 KUH Perdata.Pengurusan sertifikat obyek sengketa tersebut adalah merupakankewajiban Turut Termohon Kasasi (Tergugat I dan Tergugat ID)selaku pihak penjual, sebagaimana tersebut yang diatur dalam KU HPerdata .

Karenasecara teori hukum kewenangan mempengaruhi, memerintah,membatalkan, menghukum/memberi sangsi kepada bawahannyamerupakan kewenangan' pimpinan/ atasan, sementara saya sebagaiDirektur RSUD Lamandau dengan ULPBJ Lamandau hanya sebagaimitra kerja dalam status hukum administrasi pemerintahan di KabupatenLamandau ;.

Kedua, kenapa para Penegak Hukum/Pimpinan ini tidak memberikan teguran sangsi yang seharusnyasesuai amanat Keppres Nomor 80 Tahun 2003 kepada saya danhampir selama 5 tahun saya alami tidak ada apapun yang saya terimaselain cuma penghakiman atas ketidaktahuan saya danmemanfaatkannya.. Lalu dengan kekuasan dan kewenangan itu jugamenzalimi saya.

Bahwa pada saat sayatan pertama keluardarah dan warnanya hitam berarti korban(Siska Makatey ) kekurangan oksigendan Terdakwa menyampaikan kepadaAnita Lengkong dari bagian anastesi danoleh Anita Lengkong mengatakan operasisupaya dilanjutkan ;Bahwa Terdakwa I memilih operasidilanjutkan karena saat itu dalam rahimada bayi yang harus diselamatkan, kalauoperasi dihentikan persalinan tidak dapatdilakukan pasien dan bayi pastimeninggal, kalau pada saat operasi tidakdilakukan maka Terdakwa I dpatdikenakan sangsi

berdasarkanstandard profesi ;Menimbang, bahwa pasal 1 angka 14 UndangUndang No. 29 tahun 2004 tentang praktekkedokteran, dan pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Kesehatan No.512/MENKES/PER/IV/2007tentang isin praktek dan pelaksanaan praktek kedokteran berbunyi sebagai berikut :Majelis kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah Lembaga yang berwenang untukmenentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapandisiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sangsi

tertentucontonya kejahatan Ham masa lalu tidak Polisi itu harus Kejaksaan Agung,selainnya Polisi mempunyai kewenangan untuk Penyelidikan dan adapun lembagayang lain itu Karena ada kewenangan kusus; Bahwa Penyidik PPNS hanya mempunyai kewenangan sehubungan dengankewenangan kusus yang diberikan oleh UU terkait dengan PPNS yangbersangkutan; Bahwa dalam Pasal 3 ayat (2) kalau tidak dilaporkan Penyidik Kepolisian, Yangnamanya perbuatan Pidana orang itu melakukan atau tidak melakukan suatukewajiban sehingga timbul sangsi

pidana, orang yang melanggar sudah jelas adaketentuan di UU tetapi kalau orang yang tidak melakukan ada tidak aturanhukumnya (tindak pidana melakukan pembiyaran, melihat orang dalam keadaanbahaya) kalau di bidang Bea cukai dia mengetahui kewajiban tidak terpenuhi ketikatidak melapor ada sangsi pidana yang muncul kepada orang yang bersangkutan,konsekuensi mengetahui tidak melapor; Bahwa kalau ada ketentuan atau kewajiban maka UU berlaku; Bahwa KUHAP dan PP mengatur melakukan pelaksanaan kewenangan

hukum acaranya; tentu mendasarkan kepada kopetensiAbsolut dan mendasarkan UU tersebut, pada prinsipnya terhadap suatu persoalanhukum, bahwa hukum itu ada kewajiban kalau tidak ada kewajiban itu bukanhukum, ketika kita ketemu hukum melakukan kewajiban itu harus dikualisirperbuatan itu adalah merupakan perbuatan hukum yang mana apak itu Perdataatau Pidana dari situ ketemu ruang lingkup mengenai bagaimana carapenyelesaiannya itulan yang kita sebut kopetensi absolut misal : dalam UU yangmengatur adanya sangsi

Pelanggaranpekerja ternadap perjanjian kerja akan berakibat sangsi berupa teguran lisan atautertulis, sampai dengan peringatan tertulis. Surat peringatan tertulis dikenakansecara berjenjang dimulai dari surat peringatan ke I, ke Il, sampai dengan suratperingatan ke Ill dimana masa berlaku masing masing surat peringatan adalah 6bulan.

Fotocopy: foto demo Badan Ekskutif Mahasiswa (BEM) UniversitasPembangunan Panca Budi Medan sampai menutup jalan umum yang tidakdiberikan sangsi apapun dari pihakKAMPUS 00.0... eeeceeeteceeseecesseeceeneeceeneeceeaeeceeeececeeceeeeeeneeeesaes (Bukti P21) ;Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalildalil bantahannya,Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat surat yang telahdiberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapatdijadikan alat

2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan45Praktik Perawat, setiap perawat yang menjalankanpraktik wajib memiliki Surat Ijin Praktik Perawat(SIPP);Perawat dipindah ke bagian administrasi olehfasilitas kesehatan adalah memberi perlindungankepada Perawat yang bekerja tidak mempunyaiSIP, agar tidak terkena sanksi pidana berdasarkanUU No. 36 Tahun 2014 Tentang TenagaKesehatan juga memberi perlindungan terhadapKlinik agar ijin klinik tidak dicabut;Mempekerjakan perawat yang tidak memiliki STRakan dikenakan sangsi