walau sudahlampau masa karena menjadi hak isteri yang merupakan kewajiban suami .dan mengingat pula pasal 34 ayat (3) Undangundang Nomor tahun 1974 jo pasal 66ayat 5 Undangundang Nomor 7 tahun 1989, maka gugatan Penggugat rekonpensitentang nafkah selama pisah patut dikabulkan, adapun besarnya nafkah tersebut sesuaidengan kemapuan, kelayakan dan kepatutan, sebagaimana dalam amar putusan; Menimbang, bahwaberdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) jo pasal 152Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i

menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkantempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak) .Maka tuntutan nafkah Iddah Penggugat tersebut patut dikabulkan, adapun besarnyasebagaimana dalam amar putusan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas danberdasarkan pasal 41 huruf (b) Undangundang Nomor: Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat(4) huruf (b) dan huruf (c) , pasal 149 (d), pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c)Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i

Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalamdaftar yang disediakan untuk itu ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 49, Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006, danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009, tentang PeradilanAgama, serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i

yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi tersebutdiatas terbukti bahwa selama 2 tahun Penggugat dan Tergugat sudahsaling berpisah dan selama itu tidak saling mengunjunginya ;Menimbang, bahwa sebagai suami Tergugat wajib melindungiPenggugat sebagai istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidupberumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan, sebagaimanaditentukan dalam pasal 34 ayat (1) Undangundang No.1 tahun 1974 jopasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam sesuai pula dengandalil syar'i

Penggugat telah tamkin kepada Tergugat dantidak terbukti bahwa Penggugat membangkang ( nusyuz ) kepadaTergugat, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talakTergugat maka Tergugat harus memenuhi kewajibankewajiban yangmenjadi hakhak Penggugat, sebagai berikut : Tergugat wajib membayar nafkah Iddah, Maskan (tempat tinggal) danKiswah (busana) kepada Penggugat selama Penggugat menjalani masaiddah, sebagaimana dimaksud pasal 149 huruf (b) jo pasal 152Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i

daftaryang disediakan untuk itu ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidangperkawinan, maka oleh sebab itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1)Undangundang No.7 tahun 1989, yang telah dirubah denganperubahannya terakhir UndangUndang No. 50 Tahun 2009, maka biayaperkara ini dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;Mengingat, ketentuan hukum syar'i

G/2011/PA.Gs.(4) Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan dalil syar'i dalamKitab Al Bajuri juz II halaman 189 yang berbunyitail pole tee ly leeds ys Seal arg jl chtayArtinyaSuami wajib memberi nafkah kepada isteri yang telahtamkin (berserah diri) kepadanya.Oleh sebab itu) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutannafkah madliyah Penggugat dapat dipertimbangkan dan dapatdikabulkan dengan jumlah sebesar 3 bulan X Rp. 300.000, = Rp.900.000, ( sembilan ratus ribu Rupiah ) ; Menimbang, bahwa Penggugat

telah tamkin kepada Tergugatdan tidak terbukti bahwa Penggugat membangkang ( nusuz )kepada Tergugat, oleh karenanya dengan dikabulkannyapermohonan ikrar talak Tergugat maka Tergugat harus memenuhikewajiban kewajiban yang yang menjadi hak hak Penggugat,sebagai berikut Tergugat wajib membayar nafkah Iddah, Maskan (tempattinggal) dan Kiswah (busana) kepada Penggugat selamaPenggugat menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud pasal149 huruf (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuaidengan dalil syar'i

Menimbang , bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat danketerangan saksi saksi terbukti bahwa dalam perkawinanPenggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernamaANAK, umur 2 tahun dan terbukti pula bahwa anak anak tersbuttersebut sekarang tinggal bersama Penggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b)Undang undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) huruf(b) dan huruf (c) , pasal 149 (d), pasal 156 huruf (d) danPasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesualdengan dalil syar'i

Tergugatmengucapkan ikrar talak sampai anak tersebut dewasa dandibayarkan kepada Penggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkansebagian dan ditolak selebihnyaDALAM KONPENSI DAN REKONPENSIT: Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalambidang perkawinan, maka oleh sebab itu sesuai ketentuan pasal89 ayat (1) Undang undang No.7 tahun 1989, biaya perkara inidibebankan kepada Pemohon / Tergugat; Mengingat, ketentuan hukum = syar'i

tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) dan ayat(4) Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan dalil syar'i dalamKitab Al Bajuri juz II halaman 189 yang berbunyigj le aerly Lye ge ciSeoll arg yl) alyArtinyaSuami wajib memberi nafkah kepada isteri yang telahtamkin (berserah diri) kepadanya.Oleh sebab itu) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutannafkah madliyah Penggugat dapat dipertimbangkan dan dapatdikabulkan dengan jumlah sebesar 4 bulan X Rp.400.000, =Rp.1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah ) Menimbang

telah tamkin kepada Tergugatdan tidak terbukti bahwa Penggugat membangkang ( nusuz )kepada Tergugat, oleh karenanya dengan dikabulkannyapermohonan ikrar talak Tergugat maka Tergugat harus memenuhikewajiban kewajiban yang yang menjadi hak hak Penggugat,sebagai berikut Tergugat wajib membayar nafkah Iddah, Maskan (tempattinggal) dan Kiswah (busana) kepada Penggugat selamaPenggugat menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud pasal16149 huruf (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuaidengan dalil syar'i

ANAK, umur 2 bulan dan terbukti pula bahwa = anak anaktersbut tersebut sekarang tinggal bersamaPenggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b)17Undang undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) huruf(b) dan huruf (c) , pasal 149 (d), pasal 156 huruf (d) danPasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesualdengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman177 yang berbunyiCinig aple VIO a aaj 2 Ig IArtinya : Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkahanaknya Tergugat

sejak putusan ini dijatuhkansampai anak tersebut dewasa dan dibayarkan kepada Penggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkansebagian dan ditolak selebihnyaDALAM KONPENSI DAN REKONPENSI: Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalambidang perkawinan, maka oleh sebab itu sesuai ketentuan pasal89 ayat (1) Undang undang No.7 tahun 1989, biaya perkara inidibebankan kepada Pemohon / Tergugat; Mengingat, ketentuan hukum = syar'i

Bahwa PemohonI dan PemohonII adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal28 September 2000 di Tanjung Balai, tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Tanjung Balai ;Penetapan Register Nomor : 0001 /Pdt.P/2014/PA.MdnHalaman dari 10 halamanVv~OT~~~~m ~Ooe oe oeWw = stoe oeweoeoee Bahwa Saat menikah Pemohon I masih berstatus duda, sedang Pemohon II adalahjanda.e Bahwa Setahu saksi tidak ada halangan syar'i yang dapat membatalkan pernikahanPemohon I dengan Pemohon II.e Bahwa Setahu

alslell clSJLArtinya : " Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima";Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa HadisNabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :Y clS YI es wsapbirg JaeArtinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksiyang adil"Menimbang, berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas makapermohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanyapermohonan

Yunus bin Ismail, memberikan keterangan yang pada pokoknyamenyatakan bahwa:Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Pemohon II.Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah padatahun 2001 dan Telah mempunyai orang anak.Bahwa, pernikahan mereka telah sempurna rukun dan syarat pernikahan.Bahwa tidak ada halanyana syar'i mereka menikah.Bahwa selama mereka tinggal sebagai suami isteri tak seorangpun yangmempermasalahkan pernikahan mereka.Said Sarif bin Said Abd Wahab, memberikan keterangan

yang pada pokonyamenyatakan bahwa:Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Pemohon II.Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah padatahun 2001 dan Telah mempunyai orang anak.Bahwa, perikahan mereka telah sah karena telah terpenuhi rukun dan syaratpernikahan.Bahwa tidak ada halanyana syar'i mereka menikah.Bahwa selama mereka tinggal sebagai suami isteri tak seorangpun yangmempermasalahkan pernikahan mereka.Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan saksi di atas Para Pemohonmembenarkannya

G/2011 /PA.Gs.Hukum Islam sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Bajurijuz II halaman 189 yang berbunyiey jll ule arly gets ge Seal weg yl alltyArtinyaSuami wajib memberi nafkah kepada isteri yang telahtamkin (berserah diri) kepadanya.oe Menimbang, bahwa Termohon telah tamkin kepada Pemohondan tidak terbukti bahwa Termohon membangkang ( nusyuz )kepada Pemohon, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonanikrar talak Pemohon maka Pemohon harus' memenuhi kewajibankewajiban yang yang menjadi hak

hak Termohon, sebagaiberikut Pemohon wajib membayar nafkah Iddah, Maskan (tempat tinggal)dan Kiswah (busana) kepada Termohon selama Termohon menjalanimasa iddah, sebagaimana dimaksud pasal 149 huruf (b) jo pasal152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalamKitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyiaacills ci Su dinr> yl dr. iro WRALArtinya : Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i,baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkahdan busana (yang layak) .

dan berdasarkan pasal 39 (ayat 2) Undangundang No.l tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalambidang perkawinan, maka oleh sebab itu sesuai ketentuan pasal89 ayat (1) Undang undang No.7 tahun 1989, perubahan terakhirdengan Undang Undang Nomor:50 tahun 2009, maka biaya perkaraini dibebankan kepada Pemohon ; Mengingat, ketentuan hukum = syar'i

nnn nana nnmnnnnnannamnmnnmmnamnmnninmnMenimbang bahwaperkara ini menyangkut bidang perkawinanberdasarka pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangundang Nomor. 03 tahun 2006 Jo UndangUndang Nomor 50 tahun2009 tentang Peradilan Agama , Penggugat mohon perkara secara Prodeo telahditolak dan tidak membayar biaya perkara , maka Penggugat dibebaskan darimembeyar biaya perkara 220222 22 n nn nen nn nnn nnn nnnMengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dandalil syar'i

yang bersangkutan dengan perkara ini;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dandalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI1.Membatalkan perkara nomor 1442/Pdt.G/2014/PA.Pwt ;2.Memerintahkan panitera untuk mencoret dari daftar perkara ;3.Membebaskan Pemohon dari biaya perkara ini ;Demikian putusan ini dijatunkan dalam sidang permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Agama Purwokerto pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014M. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah

PeraturanPemereintah Nomor 9 Tahun 1975 permohonan tersebut dapat diputus denganverstek;Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak hadir di persidangantanpa keterangan tersebut harus dianggap bahwa Termohon sebagai mengakulidalildalil permohonan dan buktibukti yang diajukan Pemohon, maka karenanya berdasarkan pasal 174 HIR. dengan sendirinya dalil Pemohon tersebutdinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah menjadi fakta yang tetap;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan dalil syar'i

Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengandalil syar'i yang terdapat dalam AlQur'an surat Al Baqoroh ayat 229 yangberbunyi sebagai berikut:Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagidengan yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik";Menimbang, bahwa berdasakan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon a quo telah cukup beralasan dan tidakmelawan hukum, oleh sebab

yang amarnyasebagaimana disebut di bawah ini;Menimbang, bahwa permohonan a quo termasuk bidang perkawinan,maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 49 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006, dan perubahan kedua dengan dengan Undangundang Nomor 50tahun 2009 serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dandalil syar'i

PertaminaRU Il Dumai, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentangIzin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS telah terpenuhi;Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pokokmasalah dalam perkara a quo, meskipun Terbanding tidak pernah hadir dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama lagi pula ketidakhadirannya Terbandingtersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan syar'i, dapat dikatakan bahwaTerbanding

Oleh karena penekanan dalam perkara a quo adalahketidak hadirannya Terbanding pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertamadengan mendasarkan kepada Pasal 149 R.Bg. yang diputus dengan verstek.Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukti saksi dalam perkara a quo tidakbersifat mutlak tapi lebih bersifat penguat yang dapat dikomulasikan dengandalil syar'i tersebut diatas karena verstek.

permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) UndangUndang Nomor9 Tahun 1979 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;Mengingat segala ketentuan dalam perundangundangan yang berlakudan dalildalil syar'i

tanggal TANGGAL;e bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebutadalah ayah kandung Pemohon Il yang bernama NAMA dan dihadiridua orang saksi nikah yaitu NAMA dan NAMA dengan mas kawinberupa uang sebesar 50.000, (lima puluh ribu rupiah), serta ada ijabkabul;Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan No 0007/Pdt.P/2016/PA.Dpk.bahwa status Pemohon dan Pemohon Il adalah jejaka danperawan;bahwa hubungan antara Pemohon Idan Pemohon Il adalah orang laindan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i

perkawinan antara Pemohon ldan PemohonIl yang dilaksanakan pada tanggal TANGGAL;bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebutadalah ayah kandung Pemohon Il yang bernama NAMA dan dihadiridua orang saksi nikah yaitu NAMA dan NAMA dengan mas kawinberupa uang sebesar 50.000, (lima puluh ribu rupiah), serta ada ijabkabul;bahwa status Pemohon dan Pemohon Il adalah jejaka danperawan;bahwa hubungan antara Pemohon Idan Pemohon Il adalah orang laindan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i

dan Pemohon Il adalah jejaka dan perawan; bahwa hubungan antara Pemohon dan Pemohon Il adalah orang lain dantidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i; bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Pemohon Il tidak pernahbercerai; bahwaPemohon Idengan Pemohon II selama perkawinan telah mempuny ai2 orang anak;Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan No 0007/Pdt.P/2016/PA.Dpk.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Hakimberpendapat bahwa pada tanggal TANGGAL di wilayah ALAMAT telah terjadiperkawinan

anakPemohon dan calon suaminya, dan bukti P.1, P.2, P. 3, P.4, saksi 1 dan saksi 2, terbuktifakta kejadian sebagai berikut :1. bahwa Pemohon mempunyai anak bernama ANAK KANDUNG PEMOHON yang akanmenikah dengan CALON ISTERI ANAK KANDUNG PEMOHON, anak Pemohontersebut saat ini baru berumur 18 tahun, 2 bulan dan pernikahannya ditolak oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo;Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2015/PA.Po Halaman 7 dari 11 halaman2. bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan syar'i

dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkanbila dilihat dari segi hubungan dengan calon isterinya, yang sudah sedemikian erat, dan sulitdipisahkan, bahkan saat ini calon istri anak Pemohon sudah hamil, maka untukmenghindarkan mafsadah yang akan timbul dikemudian hari dan akan lebih maslahah bagicalon mempelai dan keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, danternyata pernikahan anak pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan menurutketentuan Syar'i

bidang perkawinan,maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 7 UndangUndang Nomor tahun 1974, pasal 49 UndangudnangNomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006, danterakhir dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 ,dan segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i

18.000.000, (delapan belas juta rupiah);Bahwa, berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi yang telah dikuatkan oleh keterangan saksisaksi dipersidangan, maka telah terdapat fakta bahwa antara PenggugatRekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berpisah selama 1 tahun,dan oleh karena tidak ada bukti bahwa Penggugat Rekonvensi seorangisterl yang nuzus, maka sesuai ketentuan pasal 34 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (4) KompilasiHukum Islam serta dalil Syar'i

Tentang tuntutan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesarRp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp.4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa, berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi serta dikuatkan keterangan saksisaksi, telah ditemukanfakta dipersidangan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dikategorikansebagai seorang isteri yang nuzus, maka sesuai ketentuan pasal 149huruf (6) Kompilasi Hukum Islam serta dalil Syar'i yang termuat

dalamKitab dengan dalil syar'i dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz IV halaman349 yang berbunyi :Adidas Ugule 695M upalin Ara Cals G) Sttral) AddiArtinya : Bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinyayang menjalani iddah talak raj'i karena bekas isteri tersebutmasih dalam tanggungan dan kekuasaan bekas suami;Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut telahberalasan hukum oleh karenanya dapat dipertimbangkan;Bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah Iddahtersebut

buktibuktitersebut tidak cukup relefan dengan pokok perkara ini, dan karenanya makatidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;Dalam Konvensi dan RekonvensiMenimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 89 (1) UndangundangNomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalampemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi;Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku dan hukum syar'i

dengan permohonan cerai talak ataupunsesudah ikrar talak diucapkan dan karenanya gugat balik PenggugatRekonpensi dalam hal hak nafkah iddah dan mut'ah patut diterima dandipertimbangkan;Menimbang, bahwa jawaban gugat balik dari Tergugat Rekonpensisebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa dari jawaban gugat balik Tergugat Rekonpensitersebut, Tergugat Rekonpensi pada intinya ;Menimbang, bahwa tentang gugat balik nafkah iddah akandipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i

Artinya: Sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah merupakan hak ister (yang diceraikan) apabila suami memiliki hak rujuk kepadanya Berdasarkan dalil syar'i tersebut majelis berpendapat bahwa padadasarnya suami dapat dibebani nafkah, biaya tempat tinggal dan pakaian12sebagai akibat perceraian jika perceraian itu memberikan hak bagi suami untukrujuk; nafkah, biaya tempat tinggal dan pakaian yang harus diberikan olehsuami yang mempunyai hak rujuk dengan filosofis, isteri yang diceraikan masihberada ditangannya

selama masa iddah yang jika mereka sepakat rujuk, makamereka tidak perlu lagi melakukan pernikahan lagi dan isteri tersebut selamamasa iddah dilarang oleh ketentuan syar'i untuk menerima pinangan orang lain;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelisberpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddahyang wajar yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada PenggugatRekonpensi sebagai akibat perceraian, patut diterima dan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa

pengakuan dankesanggupan Tergugat Rekonpensi yang diperkuat dengan bukti berupaFotocopy Struk Gaji atas nama xxx dari instansi Polyester CPVC ( Bukti P.3),majelis berpendapat bahwa besarnya hutang nafkah cukup dan layak jikasenilai maksimal sepertiga dari gaji tergugat Rekonpensi yaitu kurang lebihsebesar Rp.1.000.000, ( satu juta rupiah ) untuk setiap bulannya, yang untukselama 4 (empat) bulan dibulatkan sebesar Rp. 4.000.000, ( tiga juta rupiah);Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i

Halaman 8 dari 11 halamanMenimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengandalil syar'i yang terdapat dalam AlQur'an surat Al Bagoroh ayat 229 yangberbunyi sebagai berikut:Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagidengan yang ma'ruf, tau menceraikan dengan cara yang baik";Menimbang, bahwa berdasakan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka gugatan Pemohon, a quo telah beralasan dan permohonanPemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan

Halaman 9 dari 11 halamandiubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap persidangan, tidak hadir ;2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;3.

Idan Pemohon II tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagaiwakilnya, meskipun menurut ( Relaas ) panggilan Pengadilan Agama Prayatertanggal 16 Desember 2015, nomor 1471/Pdt.P/2015/PA.Pra. yang dibacakandipersidangan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi danpatut untuk menghadap dipersidangan, sedang tidak ternyata tidak hadimya itudisebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ; Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangundangan dan hukum syar'i

dan PemohonII tidak bersungguh sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonanPemohon I dan Pemohon II patut di gugurkan ; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinansesuai dengan pasal pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989,sebagaimana telah diperbaharui dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, Jo.UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepadaPemohon I dan Pemohon II ; Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangundangan dan hukum syar'i

: bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon danPemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 1983 bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebutadalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Usman dan dihadiridua orang saksi nikah yaitu Amsar dan Yahya dengan mas kawinberupa EMAS, serta ada ijab kabul, bahwa status Pemohon dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan bahwa hubungan antara Pemohon dan Pemohon adalah oranglain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i

Dpk bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebutadalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Usman dan dihadiridua orang saksi nikah yaitu Amsar dan Yahya dengan mas kawinberupa EMAS, serta ada ijab kabul; bahwa status Pemohon dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan bahwa hubungan antara Pemohon dan Pemohon Il adalah oranglain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ; bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Pemohon II tidakpernah bercerai ; bahwa Pemohon dan Pemohon

adalah orang laindan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Pemohon Il tidakpernah bercerai ; bahwa Pemohon dengan Pemohon Il selama perkawinan telahmempunyai 5 orang anak;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Hakimberpendapat bahwa pada tanggal 02 Februari 1983 di wilayah KecamatanSawangan telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon danPemohon II ;Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikandalildalil

dan berdasarkan Pasal 125 jo Pasal 126 HIR. permohonan tersebutdapat diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak hadir di persidangantanpa keterangan tersebut harus dianggap bahwa Termohon sebagai mengakuidalildalil permohonan dan buktibukti yang diajukan Pemohon, maka karenanya berdasarkan pasal 174 HIR. dengan sendirinya dalil Pemohon tersebutdinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah menjadi fakta yang tetap;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan dalil syar'i

Pasal 116 huruf (e) dan (f)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengandalil syar'i yang terdapat dalam AlQur'an surat Al Bagoroh ayat 229 yangberbunyi sebagai berikut:Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagidengan yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik";Menimbang, bahwa berdasakan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan Pemohon a quo telah cukup beralasan dan tidakmelawan hukum, oleh

yang amarnyasebagaimana disebut di bawah ini;Menimbang, bahwa permohonan a quo termasuk bidang perkawinan,maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 49 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006, dan perubahan kedua dengan dengan Undangundang Nomor 50tahun 2009 serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dandalil syar'i

melaporkan bahwaPenggugat sejak tanggal 29 Januari 2019 sudah pergi ke Malaysia dalam waktuyang lama/ tidak diketahui secara pasti kepulanggannya ke Indonesia;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menyatakanpemerikasaan perkara ini telah selesai karena tidak bisa ditentukankelanjutannya, dan karenanyaPenggugat dinyatakan tidak bersungguhsungguhdalam berperkara maka karenanya pula gugatan Penggugat tidak dapatditerima, yang amarnya sebagai disebut di bawah ini;Menimbang, bahwa ketentuan dalil syar'i

termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;Menimbang, bahwa gugatan a quo termasuk bidang perkawinan, makasesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat, pasal 49 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 UndangUndangNomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50tahun 2009, serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dandalil syar'i

dan berdasarkan Pasal 125 jo Pasal 126 HIR. permohonan tersebutdapat diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak hadir di persidangantanpa keterangan tersebut harus dianggap bahwa Termohon sebagai mengakuidalildalil permohonan dan buktibukti yang diajukan Pemohon, maka karenanya berdasarkan pasal 174 HIR. dengan sendirinya dalil Pemohon tersebutdinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah menjadi fakta yang tetap;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan dalil syar'i

Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengandalil syar'i yang terdapat dalam AlQur'an surat Al Bagoroh ayat 229 yangberbunyi sebagai berikut:go owwslb a) wig!

dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa permohonan a quo termasuk bidang perkawinan,maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 49 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006, dan perubahan kedua dengan dengan Undangundang Nomor 50tahun 2009 serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dandalil syar'i