Ditemukan 3079 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
perakara
Register : 08-12-2014 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PADANG Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pdg Tanggal 9 Juni 2015 — H. Marlon Martua Situmeang, SE
145 — 43
145 — 43
Nomor : 005/224/PUM-2009 tertanggal Desember 2009 121 Surat Undangan kepada Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2009 nomor : 005/184/PUM-2009 tertanggal 09 Nopember 2009 122 Surat Undangan kepada Panitia Penilai Harga Tanah Tahun 2009 Nomor : 005/191/PUM-2009 tertanggal 11 Nopember 2009 123 Daftar Hadir tertanggal 12 Nopember 2009124 Surat Perintah Tugas Nomor : 130/69/SPT-PUM/2009 tertanggal 27 Juli 2009125 Akta Jual Beli Notaris Nomor : 44 tertanggal 30 September 2009 Jual Beli dari Agung Cahya Prakarsa
Register : 11-04-2013 — Putus : 03-03-2014 — Upload : 13-05-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel Tanggal 3 Maret 2014 — ROTUA ANASTASIA SINAGA
291 — 165
291 — 165
ada buRotua dan Agus Murdianto ;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada pertanyaan dan tidak tanggapan ;17.Saksi PHOPY CHRISTIANTY TUPON :Bahwa Saksi sebagai karyawan di BRI di Kanwil Jakarta 2 sejak Februari 2009,tetapi sejak tgl. 18112013 dimutasi ke BRI Jakarta 1, pada waktu di BRI WilayahJakarta 2 saksi sebagai staf analis resiko kredit, yang seperti saksi ada 4 sampai 7orang ;Bahwa staf analis itu tugas ARK sendiri adalah melakukan analisa setiap prosespermohonan kredit prakarsa
Bahwa analisis dari AO dan ARK dituangkan dalam bentuk kertas kerja MAK,ditandatangani oleh AO dan ARK, tanggung jawab MAK, Prosedur terakhir tahun 2011,diatur mengenai tugas dan tanggungjawab pemrakarsa, jika pemrakarsa lebih dari satumasingmasing bertanggung jawab secara pribadi maupun bersamasama yang disebuttanggung renteng ;Bahwa ADK yang merupakan pejabat kredit support mempunyai wewenang dalammembuat putusan kredit, ADK tidak boleh terlibat dalam proses pengambilan keputusan,ataupun proses prakarsa
Register : 12-03-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr Tanggal 27 Juli 2021 — Penuntut Umum:
YONART NANDA DEDY
Terdakwa:
1.YUDIS SETIAWAN ALIAS YUDIS BIN ANIF.
2.FELIX TAKDIR LAMAN ALIAS FELIX.
207 — 91
YONART NANDA DEDY
Terdakwa:
1.YUDIS SETIAWAN ALIAS YUDIS BIN ANIF.
2.FELIX TAKDIR LAMAN ALIAS FELIX.
207 — 91
Membujuk, artinya dengan bantuan salah satu upaya dari yangsecara limitatif disebut dalam Pasal 55 ayat (2) KUHP.Dalam Pasal 56 KUHP, adalah pembantu pembuat itu bukan pembuatdalam suatu perbuatan pidana.Bahwa prakarsa si pembuat harus sudah ada pada saat di pembantupembuat dalam tahap pembuatan rencanarencana atau dalam tahappelaksanaannya tercampur dalam perkara.
Register : 26-11-2013 — Putus : 14-04-2014 — Upload : 11-08-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 48/Pid.Sus/2013/PN.Plg Tanggal 14 April 2014 — MASYUDIN, SP Bin MANTHAP
99 — 16
99 — 16
Sutorius,pelaku artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik, sedangkan orang yang menyuruh lakukanmengambil prakarsa sendiri namun mempergunakan seorang perantara yang tidak dapat dipidana guna mencapaitujuannya dan yang dimaksud ikut serta melakukan (medeplegen) adalah seorang pelaku ikut serta mengambilprakarsa sendiri dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka bersamasamamelakukan delik (Prof, Dr, D.Schaffmeister, Prof, Dr, N.Keijzer dan MR.E.P.H.
Register : 05-03-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 192/Pid.B/2019/PN SDA Tanggal 27 Mei 2019 — Penuntut Umum:
WAHID, SH.
Terdakwa:
BEYNIMAS NOVINDRA EVI
238 — 61
WAHID, SH.
Terdakwa:
BEYNIMAS NOVINDRA EVI
238 — 61
Sundeyen Prakarsa) 9081 (satu ) SetAsli Faktur Pajak No. 0100021400048085 tanggal 02/05/14,Purchase Order ( dari PT. Sedanan Abadiloka) 9091 (satu ) SetAsli Faktur Pajak No. 0100011476173082 tanggal 01/05/14,Invoice, Surat Jalan, Purchase Order (dari PT. Gracia DeoPermata) 9101 (satu ) SetAsli Faktur Pajak No. 0100011476173083 tanggal 07/05/14,Invoice, Surat Jalan, Purchase Order (dari PT.
Register : 04-08-2016 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 19-12-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 224/Pid.B/2016/PN.Yyk. Tanggal 27 Oktober 2016 — SITI SURTYANTI Binti R.B. SOERJOHALPITO
184 — 42
184 — 42
Surtyanti.Bahwa biaya untuk pembuatan surat kuasa dari ahli waris yang kemudiandi sahkan/warmekking notaris sebesar Rp 5 juta juga saksi yangmembayarkan ke notaris.Bahwa pada tanggal 2512014, saksi bertemu dengan Sunar Pratiwi dihotel Patrajasa Semarang, diminta ke sana, bincangbincang sebentardan saksi diberi 2 konsep, untuk acara penyelesaian, siapa yang harusmembayar, pajak siapa yang harus membayar semua dicantumkandisitu.Bahwa selanjutnya ada pertemuan di Bale Raos di Alun Alun selatandengan prakarsa
Register : 09-03-2018 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 05-03-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 229/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL Tanggal 26 Maret 2019 — PT. Bank Maybank Indonesia Tbk
Lawan
1.PERKUMPULAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
2.Erry Firmansyah, S.E.,
3.Arno Gautama Harjono, S.H.,
4.Tri Legono Yanuarachmadi, S.H
5.Dr. Ir. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, S.H. M.H., FCArb., Arbiter
6.Bacelius Ruru, S.H., LL.M
7.Titi Nurmala Siagian.,S.H., M.H., Arbiter
8.PT RELIANCE CAPITAL MANAGEMENT
9.Anton Budidjaja
10.Tony Budidjaja, S.H., LL.M., MCIArb
471 — 690
471 — 690
Dengan demikian pada dasarnyapenerbitan surat tersebut sangat sarat akan kepentingan Penggugat.Oleh karenanya, dalil Penggugattersebut haruslah ditolak;Bahwa Kamar Dagang Dan Industri berawal dari organisasi KadinIndonesia pertama kali dibentuk tanggal 24 September 1968 oleh KadinDaerah Tingkat atau Kadinda Tingkat (sebutan untuk Kadin Provinsipada waktu itu) yang ada di seluruh Indonesia atas prakarsa Kadin DKIJakarta, dan diakui pemerintah dengan Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 49 Tahun
Register : 28-09-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 143/Pid.B/LH/2020/PN Sdw Tanggal 15 Februari 2021 — * Pidana :
Penuntut Umum :
- ISWAN NOOR S.H
Terdakwa :
- EDY MURSANDI als EDI bin SYAFIUDDIN
373 — 109
373 — 109
GARBAPATI PRAKARSA, dalam hal ini diwakili oleh KIMJOHANES MULIA untuk sebagian;2. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentangTata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan sertaPemanfaatan Hutan bertentangan dengan UndangUndang Nomor19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantUndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadiUndangUndang;3.
Putus : 17-03-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg Tanggal 17 Maret 2014 — Drs. H. MOH. TOHIRIN bin MARMO MOH. AMIN
79 — 20
79 — 20
Grobogan No. 20 Tahun 2002 padaprinsipnya tidak diuraikan persyaratan untuk membangun kios mandirinamun diambil dari makna yang tersirat dapat dijelaskan bahwapersyaratan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon untukmendapatkan kios mandiri / kios swadaya adalah :Prakarsa dari pedagang sendiriDana/ biaya dari pedagang sendiriDilaksanakan sendiri boleh / diserahkan ke pihak lainjuga boleh (tidak mengikat)Kependudukan pedagangnya jelas (KTP).Sanggup menyerahkan bangunan setelahselesaidibangun
Register : 14-12-2011 — Putus : 03-07-2012 — Upload : 27-09-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 40/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda Tanggal 3 Juli 2012 — ISKANDAR Bin SARTALIP
103 — 74
103 — 74
Sesama tersebut, namun perlu terdakwaajelaskan bahwa semua itu atas prakarsa maupun saran dariSdr. DASUKI ISTAD (Alm) ; Bahwa terdakwa tidak pernah menunjuk petugas yangmelakukan pengawasan atas pengadaan bibit yangdilaksanakan oleh PT. Sesama tersebut karena memangterdakwa tidak mengerti bila kegiatan tersebut perlupengawasan, karena sepengetahuan terdakwa semuanyatelah dikelola oleh PT.
Register : 26-11-2013 — Putus : 14-04-2014 — Upload : 11-08-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN.Plg Tanggal 14 April 2014 — DJOKO SUPRIYANTO Bin MUHADI
94 — 14
94 — 14
Sutorius,pelaku artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik, sedangkan orang yang menyuruh lakukanmengambil prakarsa sendiri namun mempergunakan seorang perantara yang tidak dapat dipidana guna mencapaitujuannya dan yang dimaksud ikut serta melakukan (medeplegen) adalah seorang pelaku ikut serta mengambilprakarsa sendiri dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka bersamasamamelakukan delik (Prof, Dr, D.Schaffmeister, Prof, Dr, N.Keijzer dan MR.E.P.H.
Register : 16-09-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 181/G/2019/PTUN.JKT Tanggal 20 Februari 2020 — Penggugat:
ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA. Diwakili oleh PANDU PATRIA SJAHRIR,
Tergugat:
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
504 — 369
ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA. Diwakili oleh PANDU PATRIA SJAHRIR,
Tergugat:
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
504 — 369
Hal ini ditandai antara lain dengan Surat MenteriSekretaris Negara Nomor: B1133/M.Sesneg/D1/HK.02.02/12/2018tanggal 28 Desember 2018 Hal Persetujuan Izin Prakarsa PenyusunanRancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Keenam atasPeraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang PelaksanaanKegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (lihat Bukti T31);Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor:2823/30/MEM.B/2018 tanggal 6 Juni 2018 Hal Usulan RancanganPeraturan Pemerintah tentang Perubahan
Register : 25-10-2021 — Putus : 17-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 36/PID.TPK/2021/PT DKI Tanggal 17 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : DICKY HARIS G P, SH.,M.Hum
Terbanding/Terdakwa : PRAYUDHA ZARKASIH
193 — 105
Terbanding/Terdakwa : PRAYUDHA ZARKASIH
193 — 105
perkreditan yang sehat.b) Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuaidengan KUPBRI dan PPK serta petujuk pelaksanaan yangberlaku.Cc) Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan padapenilaian yang jujur, objektif, cermat, dan seksama serta terlepasdari pengaruh pihakpihak yang berkepentingan denganpemohon kredit.d) Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan, dapat dilunasi padawaktunya dan tidak akan berkembang menjadi kreditbermasalah.b) Huruf d Proses Putusan Kredit :Angka 1 Prakarsa
Register : 13-10-2020 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap Tanggal 5 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
IRMAYANI TAHIR, SH
Terdakwa:
HANS LUTHER OYAITOU
202 — 185
202 — 185
Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebutDesa,adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayahyang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hakasalusul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalamsystem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.b.
Putus : 27-04-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2590 K/PID.Sus/2016 Tanggal 27 April 2017 — PURBOYO, S.E., alias BENGKA bin RASANTO T1; MUHAMMAD TARMIZI, S,Sy bin H. NOERSYAH, HY T2;
859 — 653 — Berkekuatan Hukum Tetap
859 — 653 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memperkaya diri ... [Selengkapnya]
H.Sutorius, yang dimaksud dengan ikut serta melakukan (medeplegen) apabilaseorang pelaku ikut serta mengambil prakarsa dengan berunding denganorang lain dan sesuai perundingan itu mereka bersamasama melakukandelik. (vide : Prof. DR. D. Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer dan MR. E. P. H.Sutorius., op.cit 249,253 dan 255);Hal. 152 dari 217 hal. Put.
Putus : 11-09-2013 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 127 PK/Pid.Sus/2012 Tanggal 11 September 2013 — YUSAK YALUWO, SH., M.Si
342 — 834 — Berkekuatan Hukum Tetap
342 — 834 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.127 PK/Pid.Sus/2012Negara dan maupun bagi rakyat, tindakan sematamata timbulatas prakarsa sendin;Peraturan perundangundangan yang menjadi dasar berbuataparat pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya;Adanya delegasi perundangundangan, maksudnya aparatpemerintah diberi kekuasaan untuk mengatur sendiri, yangsebenarnya kekuasaan itu merupakan kekuasaan aparat yanglebih tinggi tingkatannya.B.
Register : 27-06-2014 — Putus : 13-11-2014 — Upload : 28-04-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr Tanggal 13 Nopember 2014 — - Ir. MUHAMMAD ZUHRI
207 — 142
207 — 142
Surya Abadi, PT.36Sarana Budi Prakarsa Ripta, PT. Alpindo Agra Cipta, PT. Arya Jasa, PT.Gio Plano.Bahwa yang memasukan dokumen prakualifikasi sebanyak 6 (enam)PT, dari 6 PT yang lulus pra kualifikasi sebanyak 5 (lima) PT yaitu : PT.Data Persada, PT. Rancang Persada, PT. Surya Abadi., PT. Sarana BudiPrakarsa Ripta, PT.
Putus : 28-05-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 515 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 Tanggal 28 Mei 2020 — 1. ZAENUDIN, DKK VS 1. PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk, DKK
980 — 1367 — Berkekuatan Hukum Tetap
980 — 1367 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pulo Jahe RT 09/RW05 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung, JakartaTimur;SULAEMAN, bertempat tinggal di Jalan Bintara 14 RT006/RW 004 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat,Kota Bekasi:SULARSIH, bertempat tinggal di Villa Permata CF2 Nomor5 RT 006/RW.050 Sumber Jaya, Kecamatan TambunSelatan, Bekasi:SULASIH, bertempat tinggal di Perum Prakarsa Indah J 11/6 RT OO7/RW 012, Cibalongsari, Kecamatan Klari,Karawang;SUMARDANU IRIANTO, bertempat tinggal di Villa PermataBlok CF02 Nomor 23 RT OO6/RW 050,
Putus : 13-08-2014 — Upload : 12-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1019 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 13 Agustus 2014 — HANSEN
214 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
214 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tbk (PPK Bisnis Menengah BRI) Bab IV huruf D angka 2 hurufa Prakarsa dan Analisis oleh PKL RM, Romawi IV halaman 11/47 yangmengatur bahwa Pejabat pemrakarsa harus meyakini kebenaran data daninformasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasukkelengkapan Dokumennya.Bahwa walaupun terdapat Data/Dokumen yang tidak sesuai dengan keadaanyang sebenarnya, pada tanggal 23 April 2007 fasilitas kredit PT.
Bank RakyatIndonesia (Persero), Tbk (PPK Bisnis Menengah BRI) Bab IV huruf Dangka 2 huruf a Prakarsa dan Analisis oleh PKL RM, Romawi IV halaman11/47 yang mengatur bahwa Pejabat pemrakarsa harus meyakinikebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredittermasuk kelengkapan Dokumennya.Bahwa walaupun terdapat Data/Dokumen yang tidak sesuai dengankeadaan yang sebenarnya, pada tanggal 23 April 2007 fasilitas kredit PT.FIG tetap disetujui melalui rapat komite kredit yang hasilnya dituangkandalam
Putus : 05-02-2016 — Upload : 25-02-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby Tanggal 5 Februari 2016 — H. MUHAIMIN ;
KEJAKSAAN NEGERI PASURUAN
230 — 86
230 — 86
BRI(Persero) Tbk adalah mengkoordinasikan dan memonitor kegiatanpemasaran, prakarsa, pembinaan, pengelolaan dan pengembangan portfoliokredit, dana dan jasa serta peningkatan fee based income dari debitur sectorusaha migas dan energy sesuai kebijakan/ketentuan/system dan proseduryang berlaku serta kewenangan bidang tugasnya untuk mencapai targetkinerja kredit, dana dan fee based income.e Bahwa Kantor Pusat tidak dapat menerbitkan SBLC karena bukanoperasional.e Bahwa awal mula pengajuan SBLC dari PT