Ditemukan 3107 data
102 — 69
Wonorejo/Tergugat Intervensi II sarna sekalitidak pernah hadir dan tidak pernah memimpin rapat sebagaimana yangdisebutkan dalam Akte dimaksud, oleh karenanya kuat dugaan TergugatIntervensi 11 bahwa Akta tersebut adalah rekayasa, sehingga secarahukum seharusnya Teddy Anwar, SH Notaris di Jakarta diikutsertakansebagai pihak dalam perkara aquo;Bahwa demikian juga PT.
Pembanding/Tergugat : Alwi Bin Daeng Ma'labu Diwakili Oleh : Sitti Harlina
Pembanding/Tergugat : Rindu Alang Binti Jumpu Diwakili Oleh : Sitti Harlina
Pembanding/Tergugat : Kamaruddin Bin Jumpu Diwakili Oleh : Sitti Harlina
Pembanding/Tergugat : Rumaing Binti Jamalia Diwakili Oleh : Sitti Harlina
Pembanding/Tergugat : Nurhatai Binti Sarna Diwakili Oleh : Sitti Harlina
Pembanding/Tergugat : Saing Bin Basarong Diwakili
106 — 60
Pembanding/Tergugat : Sitti Harlina Diwakili Oleh : Sitti Harlina
Pembanding/Tergugat : Alwi Bin Daeng Ma'labu Diwakili Oleh : Sitti Harlina
Pembanding/Tergugat : Rindu Alang Binti Jumpu Diwakili Oleh : Sitti Harlina
Pembanding/Tergugat : Kamaruddin Bin Jumpu Diwakili Oleh : Sitti Harlina
Pembanding/Tergugat : Rumaing Binti Jamalia Diwakili Oleh : Sitti Harlina
Pembanding/Tergugat : Nurhatai Binti Sarna Diwakili Oleh : Sitti Harlina
Pembanding/Tergugat : Saing Bin Basarong Diwakili
1.Nyonya SUHARTINAH.
2.RETNO YULIASTUTI
3.INTAN RAHAYU NURHIDAYAH
Tergugat:
1.Nyonya NORA LAKSONO
2.ANDREW RAHARJO
3.ALBERT YANUAR RAHARJO
4.Nyonya RODIYAH
5.TRI AGUS HERYONO, SH
6.AZIS ZAMKARIM
7.PT BANK UOB INDONESIA, Tbk. cq. PT. BANK UOB INDONESIA, Tbk. Cabang Yogyakarta
Turut Tergugat:
EKO SETYO NUGROHO
217 — 599
., di Pengadilan Negeri Slemanadalah sarna dengansubyek hukum dalam perkara No.53/Pdt.G/2014/PN.Smn., Pengadilan Negeri Sleman yaitu:a. Dalam perkara No. 53/Padt.G/2014/PN.Smn sebagaiPenggugat adalah Ny. SUHARTINAH, pekerjaanWiraswasta bertempat tinggal di Klurak Baru RT.02. RW.04 Desa Bokoharjo Kecamatan Prambanan~ Kabupaten Sleman, dan yang berkedudukan' sebagai Tergugat adalah:1) Ny. NORA LAKSONO, alamat JI.
294 — 328 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 703 K/Pdt.SusKPPU/2015untuk seluruh risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";Bahwa berdasarkan bunyi ketentuan PBI Manajemen Risikodan upaya mitigasi risiko yang dilakukan oleh PemohonKeberatan/ dahulu Terlapor sebagaimana disebutkan di atas,maka sangat jelas dan tak terbantahkan lagi bahwa aktivitaskerja sarna yang dilakukan oleh Pernohon Keberatan/dahuluTerlapor , PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahuluTerlapor II, dan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor Illmerupakan perbuatan
Terlapor Il serta PT Heksa Eka LifeInsurance/dahulu Terlapor Ill melakukan perbuatan yang menolakdan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukankegiatan usaha yang sarna pada pasar bersangkutan;Bahwa pada poin 8.1.20 halaman 135 Putusan TermohonKeberatan Nomor 5/KPPUI/2014, dikatakan bahwa:"Bahwa disamping itu, Majelis Komisi menilai bahwa perbuatansebagaimana diuraikan dalam butir 8.1.19 dapat merugikankepentingan umum yaitu kepentingan debitur KPR BRI yangmemiliki alternatif pilinan
98 — 24
kayu jati beli sendiri, potong sendiri, dan membeliIangsung di masyarakat;Bahwa mobilisasi kayu terjadi sellsih tinggi termasuk surat menyuratnya;Bahwa kualitas kelas 1 yang ditentukan sesuai RAB, sedangkan yang terdakwa buat kelas2;Bahwa yang saksi buat adalah campuran kelas dan kelas 2 tidak seluruhnya kelas 1;Bahwa yang saksi campur sebagai ilustrasi dinding Iemari kayu menggunakan kelas sedangkan bagian dalam kelas 2;Bahwa ciri khusus kelas usianya adalah 20 sd 25 tahun, untuk kelas 2 usianya sarna
59 — 5
Bagus sebesarHalaman 43 dari113 Putusan Nomor 1754 /Pdt.G/2015/PA.Bdw .Rp.40.000.000. yang nyatanyata merupakan Harta GonoGini antaraPenggugat dan Tergugat, haruslah dibagi 2 sama rata antaraPenggugat dan Tergugat setelah terjadinya Perceraian ;Bahwa mengenai Obyek Sengketa VIl yang berupa Tanaman KayuSengon yang dibeli oleh Penggugat diatas Tanah Sewa yang terletak diDesa Sumber Jambe, Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jemberkenyataannya adalah memang benarbenar harta GonoGini yangharus dibagi 2 sarna
50 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagai berikut :"... pokok perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah mengenaipembayaran uang pengakhiran hubungan kerja beserta hakhak lainnya yangseharusnya diterima oleh Para Penggugat sebagai akibat dari adanya pengakhiranhubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat denganalasan PHK tersebut dilakukan oleh Tergugat karena telah berakhirnya perjanjiankerja waktu tertentu antara Para Penggugat dengan Tergugat" ;Selanjutnya pada halaman 185 Putusan yang sarna
1009 — 713 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun demikian, Majelis Kasasi dalam Putusannya sarna sekali tidakmempertimbangkan alasanalasan tersebut di atas bahkan secara kelirumenyatakan bahwa alasanalasan tersebut merupakan penilaian hasilpembuktian yang tidak dapat dipertinbangkan dalam pemeriksaan tingkatkasasi.
Hal ini adalah sarna sekali salahkarena Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak sama dengan TurutTermohon Peninjauan Kembali VII/Telkomsel dan PT Indosat Tbk.Berkaitan dengan pasar telekomunikasi seluler Indonesia, ParaPemohon Peninjauan Kembali sebelumnya hanya mempunyaikepemilikan saham tidak langsung di PT Indosat Tbk. Sementara itu, PTIndosat Tbk (dihitung dengan cara apapun) tidak memiliki lebin dari 50%pangsa pasar telekomunikasi selular di Indonesia.
Waverman yang menggambarkan bahwa GSMdan CDMA merupakan produk substitusi satu sarna lainnya, knususnya dinegaranegara dengan tingkat pentetrasi yang rendah seperti Indonesia.Selanjutnya, analisis Laporan Case terhadap survey pasar yang dilakukanTermohon Peninjauan Kembali/ KPPU menunjukkan bahwa CDMAmerupakan substitusi GSM (Bukti P 44/C 3115) karena perpindahankonsumen GSM dalam jumlah yang besar (tidak harus meninggalkanGSM) ke CDMA dengan adanya kenaikan tarif hipotetis sebesar 5 dan 10persen
Chatib Basri, Ketua LPEM UI, menyatakan bahwa pricepararelism sendiri tidak menjadi bukti bahwa telah terjadi tindakan antipersaingan berupa kolusi, Dalam bukti tersebut (harian Tempo Tanggal20 September 2007), Chatib menjelaskan:pola tarif yang sarna tidak selalu diartikan sebagai adanya penetapanharga ataupun hasil kolusi.
Namun, Pengadilan Negerisecara sewenangwenang mengingkari, mengabaikan atau sarna sekali tidakmempertimbangkan hasil Pemeriksaan Tambahan.Berkaitan dengan hal di atas, Majelis Kasasi seharusnya menerapkanketentuan hukum Pasal 178 ayat (2) HIR dan Pasal 6 ayat (1) Perma No.3/2005 di atas dalam perkara ini.
87 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ambon dan juga ada menandatangani Surat Kuasa padahari yang sarna yaitu Hari Rabu tanggal 30 Januari 2008;Nama dan alamat 22 ( dua puluh dua ) Eks karyawan tersebut adalahsebagai berikut : aie Alamat Penggugatvin Pong auedt endian Se Gugatan dl sober KeteranganKuasa nya1 2 3 4 5 6 71 Alson Patinasarany2 Christina Atapary3 Efredy Salamahu4 Ferdinan H Keliwulan5 Lodya Laijan Tidak ada6 Maria M Rangotwat namanya.7 Meity Pasanea8 Ny. M Jastena Hal. 96 dari 127 hal. Put.
92 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
ratus tiga PasienKeluarga Miskin ;Bahwa dalam pelaksanaan program pelayanan Keluarga Miskin Gakin,RSUD Dr.Soedarso Pontianak sama sekali tidak mendapatkan dana dariAPBD Kalimantan Barat sebagaimana seharusnya yang diatur dalamSurat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 553/Menkes/SK/IV/2003yang jelasjelas telah rnengakul bahwa Dana APBN Tahun Anggaran2001, 2002 dan 2003 untuk pelayanan kesehatan bagi pasien keluargamiskin sebenarnya tidak cukup, sedangkan Dana APBD dari PemerintahDaerah tidak ada sarna
299 — 185
saat itu.Bahwa dalam Surat Penyerahan Hak tanggal 05051958 tersebutsenyatanya ada diperbuat untuk batasbatas tanah yang diserahkanpath saat itu adalah; sebelah timur : dengan tanah Perkumpulan Hokjan Hoei Kwan sebelah barat : dengan tanah Perkumpulan Hokjan Hoei Kwan sebelah utara dengan tanah Perkumpulan Hokjan Hoei Kwan sebelah selatan dengan Djalan Raya Binjai Medan Bahwa batasbatas tanah pada masa tahun 1958 dibandingkandengan tahun 2013 sekarang tentu jauh berbeda karena itu tithkpula lagi sarna
102 — 40
Fahmi sudah dinyatakan Demisioner. tidakmenjabat lagi sejak diberhentikan tanggal 8 April 2010 (berdasarkan Ketetapan MUNASLUB DPP IWAPI) danjabatan Ketua Urnum DPP IWAPI dijabat oleh Ir.Dyah Anita Prihapsari dengan masa jabatan 20102015,sehingga berdasarkan Ketetapan tersebut Rina Fahmi Idris tidak berhak lagi menggunakan logo dan segalaatribut WAPI, oleh karena itu Haim telah diselenggarakan Munas dan memilih Rina Fahmi Idris sebagai KetuaUTTILIM DPP IWAPI masa Bhakti 20122017 adalah tidak benar sarna
65 — 16
Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar DirektoratJenderal Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan KebudayaanNomor 1482/C.2/KU/2013 tanggal 02 September 2013 tentangPenetapan Sekolah Penerima Bantuan Sosial Sarna KomputerUntuk Administrasi di SD Tahun 2013 beserta lampirannya;. Surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan DirektoratJenderal Pendidikan Dasar an.
Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktoratf.g.h.Jenderal Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan KebudayaanNomor 1482/C.2/KU/2013 tanggal O02 September 2013 tentangPenetapan Sekolah Penerima Bantuan Sosial Sarna Komputer UntukAdministrasi di SD Tahun 2013 beserta lampirannya;Surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan DirektoratJenderal Pendidikan Dasar an.
Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar DirektoratJenderal Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan KebudayaanNomor 1482/C.2/KU/2013 tanggal O02 September 2013 tentangPenetapan Sekolah Penerima Bantuan Sosial Sarna Komputer UntukAdministrasi di SD Tahun 2013 beserta lampirannya;. Surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan DirektoratJenderal Pendidikan Dasar an.
Masripin
Terdakwa:
Qiran Harahap
97 — 25
Kemudian pada sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa danSaksi 2 hendak ke Pondok Gede menemui temannya dan Saksi3 ikutbersama Terdakwa dan Saksi2 yang mengendarai mobil Toyota CalyaNopol B 2321 KFJ warna merah milik terdakwa.3) Bahwa masih pada tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 02.00 WIB didaerah Jati Sarna Bekasi tepatnya di warung kopi depan Pom BensinBulog ada 4 (empat) orang yang sedang berkumpul, lalu Saksi3disuruh keluar oleh terdakwa dan Saksi2 untuk melihat 4 (empat)orang tersebut sedang bermain
95 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
2. atas nama Sarna Wasri seluas sekitar 2.100 M?.3. atas nama Sirdja seluas sekitar 1.800 M?.4atas nama Darwi Daweng seluas sekitar 1.100 M?.Hal. 80 dari 91 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/20095. atas nama Asikin seluas sekitar 1.300 M?.6. atas nama Samen seluas sekitar 1.400 M?.
18 — 18
sembunyikan karna saya pikir jangankanuang sebanyak itu sekecil apapun semuanya di kontrol.Berdasarkanpengalaman dalam rumah tangga seperti itulah sehingga saya nekad maumenyembunyikan dengan jalan akan saya kembalikan setelah tanah warisansaya terjual tapi kenyataannya semua itu ketahuan sebelum tanah itu laku tapibeberapa hari setelah itu tanah itu sebenamya dibeli sama pak Wali(Almarhum) karena pada saat itu dua orang yang memberitahu kalau tanah itumau di beli sama Pak Wali tapi wanti wanti di bantah sarna
41 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pacitan periode yang sarna denganpara Terdakwa tersebut di atas (masingmasing diperiksa dalam berkas perkaraterpisah), pada waktuwaktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalamSurat Dakwaan Primair tersebut di atas, telah melakukan beberapa perbuatanyang masingmasing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikianrupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan
1.I Made Bernard Kastawo
2.Rogun Kartini Pasaribu
Tergugat:
1.Putu Suwindia
2.Ni Ketut Alit Astari, SH
Turut Tergugat:
1.ir. G.N. Sudiksa
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar
3.Dewa Gede Nuadi
216 — 106
Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat poin 12 dan 14a sesungguhnyaadalah 1 (satu) peristiwa yang sarna yang terjadi. Namun dalam dalil gugatan ParaPenggugat dibuat seolaholah terjadi dalam waktu yang berbeda. Bahwa faktasebenarnya peristiwa tersebut adalah 1 (satu) pertemuan antara Para Penggugatdengan Tergugat 1.
H. DJAINUDDIN RASYID, SH.,MH.
Terdakwa:
MUHLIS INDAH Bin SAINAL HASAN
125 — 80
Putusan No. 5/Pid.SusTPK/2020/PN.kdi Pelatihan kader pemberdayaan Desa anggaran,Rp.1.500.000,, Tidak dilaksanakan (Fiktif);Saksi menjelaskan bahwa selaku pendamping lokal desa bahwa pembangunan didesa matabaho dengan menggunakan dana desa PoloPolora tidak dibenarkandan telah merugikan masyarakat Desa polopolora dan menguntungkan bagimasyarakat desa Matabaho.Saksi menerangkan bahwa yang bertugas di badan permusyawaratan desa (BPD)TA. 2016 /1017 adalah :1) JAINAL ( Ketua BPD)2) SOLON (Wakil ketua)3) SARNA
151 — 139
Kalaukobu" yang Saksi masuk itu ada 2 (dua):bahwa, Saksi sarna sekali tidak tahu bagaimana hubungan darah antarakeduabelah pihak berperkara;~bahwa, istrinya Saksi juga orang Bangkelekila' yaitu dari TongkonanTallang;bahwa, Tergugat ada yang bertongkonan di Tallang dan ada juga yangtidak. Itulah orang Toraja.