Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-01-2017 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 674 PK/Pdt/2016
Tanggal 10 Januari 2017 — dr. HM ROSIHAN ANWAR, vs. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. Pusat cq PT BANK BNI WILAYAH 09 BANJARMASIN cq PT BANK BNI CABANG KAPUAS, dkk
160 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KualaKapuas melakukan perbuatan melanggar hukum tentang penadahan baranghasil tindak pidana melangar Pasal 480 KUHP di ancam dengan pidanapenjara selama empat tahun;54.Bahwa dengan telah di terimanya oleh Koperasi Pulau Telo Lestari danCV Tiga Saudara cab. Kuala Kapuas Mesinmesin milik Penggugat (inlitis),barang bukti dari Tergugat pada tanggal16 September 2002 maka telahterjadi Hubungan Hukum antara Penggugat dengan Koperasi Pulau TeloLestari dan Turut Tergugat ;55.
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 23-11-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 22/G/2018/PTUN.BL
Tanggal 1 Maret 2019 — Penggugat:
WAYAN ARYAWATI, S.kom.M,Kes
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
194 — 147
  • Asasasas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar Asas Bertindak Cermat danAsas tidak menyalahgunakan kewenangan ;Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan pokok perkara namunpenjatuhan hukuman disiplin tersebut sama sekali tidak sebanding denganperbuatan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga olehkarenanya tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan DirektoriPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik (AAUPB) yaitu melangar
Pengadilan PN TARAKAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 20-05-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan PN TARAKAN Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Tar
Tanggal 25 September 2019 — TAKDIR ALI SYAHBANA Als BOGEL Bin Alm MAULANA
127 — 27
  • Kesimpulan dan Permintaan Penasihat Hukum Terdakwa:Berdasarkan teori hukum tentang dakwaan dan PutusanPutusan Mahkamah Agungtersebut diatas, jika dibandingkan dengan perkara ini, maka kami berkesimpulan,bahwa walaupun terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika terobukti mengkonsumsiNarkotika jenis shabu, namun karena dalam persidangan ini terdakwa dapatmembuktikan bahwa urine terdakwa positif mengandung Methaphetahamine bagidirinya sendiri, maka terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Subsidairyaitu melangar
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 23-11-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 24/G/2018/PTUN.BL
Tanggal 1 Maret 2019 — Penggugat:
SUDIYONO, WS
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
79 — 3
  • denganAsasasas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar AsasBertindak Cermat dan Asas tidak menyalahgunakan kewenangan;25.Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan poko perkara namunpenjatuhan hukuman disiplin tersebut sama sekali tidak sebanding denganperbuatan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, sehinggaoleh karenanya tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan denganDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 21-09-2016 — Upload : 12-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 785 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 21 September 2016 — PT. MERCK SHARP DHOME PHARMA Tbk. dahulu PT. SCHERING PLOUGH INDONESIA, Tbk VS HIKMAH ARDHIANTO, S.Psi
106 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 785 K/Pdt.Sus/PHI/201616.17.Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti bahwa Judex Factitelah melangar asas audi et alteram partem dan asas imparsialitas,sehingga sudah selayaknya dan sesuai hukum apabila Putusan PHISurabaya tersebut dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis HakimMahkamah Agung yang memeriksa dan memutus PerkaraHubungan Industrial a quo;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, telah jelas terbuktibahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan dan telahmelanggar ketentuan hukum
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 14-02-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Plg
Tanggal 20 Mei 2019 — Penuntut Umum:
HAPPY AL HABIEBIE, SH
Terdakwa:
ANSORI bin MUHAMMAD
50 — 6
  • TERHADAP PEMBUKTIAN DAKWAAN KEDUABahwa dakwaan Kedua dari perkara ini adalah Tanpa Hak dan Melawan HukumMemiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan yang diatur dan diancam pidana melangar pasal 112 ayat (2) UndangundangRI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) Undangundang RINo. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , yang unsur unsurnya adalah sebagaiberikut : Unsur Setiap Orang Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 06-08-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2248 K/Pdt/2011
Tanggal 6 Agustus 2012 — Drs. IBNU SUBIYANTO, Akt bin SUPANGAT VS MAMAN SETIAMAN P, DKK
52 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sebenarnya telah disadari oleh Judex Facti untuk beban pembuktianperbuatan melawan hukum telah ditentukan sebagaimana dalam Pasal 1365KUHPerdata, yang menyatakan : Tiap perbuatan melangar hukum, yang membawa kerugian kepada seoranglain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut.; Dalam ketentuan perbuatan melawan hukum, terdapat dua unsur yang harusdibuktikan, yang terdiri dari :e Adanya kesalahan pelaku baik disengaja (wilfull) atau karena kalalaian
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Register : 26-02-2018 — Putus : 04-05-2018 — Upload : 09-05-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 41/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 4 Mei 2018 — -. NURHAYATI UN, dkk vs -. SILVESTER CHANISTAN, dkk
59 — 23
  • Bahwa seharusnya berita acara pelaksanaan eksekusi No.92/PDT.G/BA.EKS/ 2001/PN KPG pada tanggal 18 maret 2010 hanyamelaksanakan sesuai dengan bunyi amar dictum putusan no.92/pdt.g/2001/ pn.kpg tertangal 28 november 2010 yang batas batasnya tersebut diatas sehingga jurusita Pengadilan Negri Kupangsudah mempunyain patokan batas batas tanah yang akan dieksekusisehingga dalam pelaksanaan tidak melampui batas atau melangar batastanah milik yang disebut dalam batas tanah tersebut diatas;.
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-06-2021 — Putus : 27-09-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PN PELALAWAN Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Plw
Tanggal 27 September 2021 — Penuntut Umum:
ABU ABDURACHMAN.SH
Terdakwa:
ILHAM Als AMENG Bin MUKRI
57 — 22
  • masa penangkapandan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatunkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau hukuman bukanlahmerupakan suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi merupakaninsttumen yang diberikan oleh Negara untuk dilakukan pembinaan bagiTerdakwa yang sudah melakukan perbuatan yang melangar
Pengadilan PN KETAPANG Perdata
Register : 19-03-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN KETAPANG Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Ktp
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penggugat:
Tn. IRWAN RUDIANSYAH RIMBA
Tergugat:
1.SUHARDI
2.SAUNAN
3.DARIYAH
4.JAMHER SAMAT
5.SURYADI
6.ARIFIN
7.NG A HENG
8.DJUTINA
9.ABDUL HAKIM
10.ADITYA FACHREZA
11.KEPALA DESA SUNGAI NANJUNG
12.KEPALA DESA PAGAR MENTIMUN
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KETAPANG
93 — 12
  • , tercatat atas nama DJUTINA,sehingga penerbitan sertipikat tersebut bukan merupakan perbuatan melanggarhukum, dan Penggugat tidak dapat membuktikan proses pendaftaran tanahtersebut telah melangar hukum ataukah tidak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelishakim berpendapat petitum nomor 2, 3 dan 4 Penggugat tidak beralasanmenurut hukum untuk dikabulkan, sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakanditolak;Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2, 3 dan 4 Pengugatsebagai
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN
Register : 27-11-2018 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 19/G/2018/PTUN.TPI
Tanggal 5 Maret 2019 — Penggugat:
Yayasan Suluh Mulia Pionir y diwakili oleh Riama Roska Sihombing
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam
244 — 286
  • Peraturan Daerah Kota Batam No. 2 tahun 2011 TentangBangunan Gedung, Bab XI Sanksi Dan Denda; Pasal 164, ayat 1:Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 163ayat (1) dan (2) meliputi pada tahap pembangunan dan/ataupemanfaatan berupa : Peringatan tertulis, jika pemilik melangar pasal 5, .........
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 27-05-2020 — Putus : 15-06-2020 — Upload : 16-06-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 757/Pid.Sus/2020/PT MDN
Tanggal 15 Juni 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : RUSLAN ABD GANI Als SEMBIR
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : MUHAMMAD KENAN LUBIS, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : Randy Tumpal Pardede, SH
21 — 11
  • berbeda jauh bahkancenderung Putusan Hakim lebih rendah dari Tuntutan Penuntut Umumdan jikapun tidak lebih rendah biasanya sama beratnya ataupun jikaHalaman 19 dari 38 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2020/PT MDNmisalnya pun lebih tinggi tapi tidaklah sampai 70 % diatas TuntutanPenuntut Umum sebagaimana dalam Putusan ini (Tuntutan 6 tahun,Diputus 10 tahun) ;10.Bahwa, dengan demikian sangat jelas dan terang, penjatuhanhukuman oleh Hakim tingkat pertama dalam perkara ini sangat tidakmengandung keadilan dan melangar
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 21-11-2013 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 07-05-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 102/G/2013/PTUN.Mks
Tanggal 22 April 2014 — 1. H. MUH. ANWAR ARIFIN BIN H. BUSTANUL ARIFIN selanjutnya disebut sebagai Penggugat-I ; 2. DRS. ZAINAL ARIFIN BIN H. BUSTANUL ARIFIN selanjutnya disebut sebagai Penggugat-II ; selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat. M E L A W A N : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUKUMBA selanjutnya disebut sebagai Tergugat. 2. - NUR EFFENDY - H. RUSDI, - H. MUH. NUR, - SUKMAWATI, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi.
69 — 54
  • Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrasi.Sehingga penerbitan sertipikat oleh Tergugat selaku Kepala Pertanahan KabupatenBulukumba pada obyek gugatan tersebut telah melangar AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Keielifan, sehinggamana perbuatan Tergugat memenuhi syarat sebagaimana yang diatur daiam Pasal53 ayat (2) sub a dan c UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, Juncto UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa begitupun terhadap pemecahanpemecahan
Pengadilan PN KAYUAGUNG Perdata
Register : 31-07-2019 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Kag
Tanggal 7 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
47 — 3
  • Bahwa Turut Tergugat Il, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinyaterkait dengan pelaksanaan ganti rugi Pengadaan Tanah Jalan Tol PalembangIndralaya , telah sesuai dengan peraturan Perundangundang yang berlakudan asasasas umum Pemerintahan yang baik sehinga dapat juga dikatakanBahwa Turut Tergugat II tidak perna Melakukan perbuatan melangar Hukum;9.
Pengadilan PN KAYUAGUNG Perdata
Register : 31-07-2019 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Kag
Tanggal 7 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
58 — 4
  • Bahwa Turut Tergugat Il, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinyaterkait dengan pelaksanaan ganti rugi Pengadaan Tanah Jalan Tol PalembangIndralaya , telah sesuai dengan peraturan Perundangundang yang berlakudan asasasas umum Pemerintahan yang baik sehinga dapat juga dikatakanBahwa Turut Tergugat II tidak perna Melakukan perbuatan melangar Hukum;9.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum
Register : 07-12-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 718/Pid.B/2020/PN Smg
Tanggal 24 Februari 2021 — Penuntut Umum:
LILIANI DIAH KALVIKAWATI,SH
Terdakwa:
ACHMAD ISMANTO PUTRO Bin KISMANTO
195 — 46
  • Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000, (dua ribu rupiah);Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bertanggal17 Pebruari 2021 yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umummengenai terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana melangar Pasal 378Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 718/Pid.B/2020/PN SmgKUHP dalam dakwaan pertama, namun tidak sependapat mengenai tuntutanhukuman yang diberikan kepada Terdakwa, karena tuntutan hukuman selama 2(dua) tahun dan
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 26-08-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Mnk
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
MUSLIM, SH
Terdakwa:
HAJI ASTANG alias HAJI ASSE alias HAJI TAHANG alias HAJI ASE TAHANG
320 — 473
  • Distrik Minyambouw , KabupatenPegunungan Arfak dan Kampung Aibow , Distrik Catubow , KabupatenPegunungan Arfak , Provinsi Papua Barat, sehingga lokasi tersebutbukan lah termasuk Wilayah Pertambangan;Bahwa jika ditemukan adanya kegiatan pertambangan baik dalam tahapeksplorasi maupun operasi produksi yang terjadi di Distrik Minyambouw ,Kabupaten Pegunungan Arfak dan Distrik Catubow , KabupatenPegunungan Arfak , Provinsi Papua Barat , maka kegiatan tersebuttergolong PETI (Pertambangan Tanpa Izin) dan melangar
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Pertanahan
Register : 25-08-2010 — Putus : 20-04-2011 — Upload : 03-11-2011
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 27 / G / 2010 /PTUN
Tanggal 20 April 2011 — ABDUL AZIS bin H. ABDURRAHMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Parit H. Husin II Komp. Meranti Indah Blok F/18 Rt.. 004/Rw. 023, Kel. Bangka Belitung, Kec.Pontianak Selatan, Kota Pontianak Selanjutnya disebut sebagai;------------------------ PENGGUGAT----------------------------- Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada 1. RIZAL KARYANSYAH, SH., 2. JUNAIDI, SH..MH., Pekerjaan Advokad dan Penasehat hukum, kedua-duanya berkewarganegaraan Indonesia yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan,Komp.Gerbang Permata Asti Blok B.1 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tettanggal 23 Agustus 2010 ;------------------------------------------------------------------ MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK, yang berkedudukan di Jalan Daeng Manambon No. 12 Mempawah yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. NUZ1RMAN, A.Ptnh. 2. MAWARDI, S. Sos. dan 3. GUSTI IDRIS, SH. Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak berdasarkan Surat Togas noses No.O9/ST-61.02/1X/2010 Tanggal 01 September 2010, untuk selanjuinya disebut sebagai ;
115 — 50
  • Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik sebagaimana dimaksuddalam posita 5 tersebut diatas tanpa sepengetahuan Penggugat dantanpa adanya pemberitahuan kepada Penggugat' serta Penggugattidak pernah berhubungan dengan orang orang yang namanya sebagaipemegang hak milik dimaksud dengan demikian tindakan yangdilakukan oleh Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat HakMilik dimaksud diatas telah menyalahi atalt melangar ketentuanUndang Undang sebagaimana dimaksud diatas telah menyalahi ataumelanggar ketentuan
Pengadilan PN BATUSANGKAR Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 26-09-2012 — Putus : 09-01-2013 — Upload : 04-02-2013
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 102/PID/B/2012/PNBS
Tanggal 9 Januari 2013 — RIKI NOFRI Pgl.RIKI Bin JUSAN
135 — 27
  • Dengan demikian menurut Majelis unsur initelah terpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaan tersebut,sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan mempunyai keyakinan bahwa Terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya, yaitu melangar Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Primair;Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti atas
Pengadilan PT MEDAN Perdata Waris
Register : 18-11-2014 — Putus : 20-03-2015 — Upload : 03-07-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 368/PDT/2014/PT- MDN
Tanggal 20 Maret 2015 — BANA br SINURAYA DKK LAWAN ALM. TENNI GINTING DKK
48 — 29
  • Bukankah apa yang dilakukan olehsaudara Abdi Sitepu dengan merubah lahan padahal lahan tersebut belum sah secarahukum menjadi hak miliknya adalah tindakan yang melangar hukum? Mengapa ParaPenggugat hanya meminta sita jaminan pada objek perkara nomor 2 dan 3 padahalobjek perkara nomor juga dalam sengketa ?17 Bahwa Para Penggugat apakah pernah terpikir bagaimana nasib cucunya yang masihkecil harus menatap masa depannya sedangkan ayahnya sebagai pencari nafkah utamasudah tiada?