DALAM POKOK PERKARA:A DALAM KONVENSI:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untukbercerai dengan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patutsebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ataspanggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan.Menimbang, bahwa Pemohon selaku anggota Polri termasuk Pegawai Negeri Sipilyang belum melampirkan surat izin

bukti tersebutmemuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatanPenggugat dan Penggugat mempunyai kedudukan/legal standing dalamperkara a qou;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.2 dan P.3) yang diajukanPenggugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut membuktikanbahwa Penggugat telah berupaya secara maksimal sesuai prosedur sebagaiyang dikehendaki oleh peraturan perundangundangan tentang adanyakewajiban mendapatkan izin bercerai dari atasannya bagi pegawai negeri sipilyang

dengan P7 telah membuktikan bahwaPenggugat semula adalah Pegawai Negeri Sipil oleh karena itu PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berlaku sebagai aturan kepegawaian bagi Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) terutama pada Pasal 3huruf b jo Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa BAPEK memiliki tugas memeriksadan mengambil keputusan atas banding administratif dari Pegawai Negeri Sipilyang

Pasal143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 01 Tahun 2016, tentang mediasi bahwa Pemohon danTermohon telah mengikuti proses mediasi, akan tetapi gagal / menemui jalanbuntu / tidak berhasil damali;Menimbang, bahwa Termohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang akan diceraikan oleh suaminya, telah diperintahkan untuk melapor kepadaatasannya sejak bulan April 2020, namun yang bersangkutan tidak

Kepala, Lektor yang ditugaskan secara penuh padaperguruan tinggi ; 3 Jabatan lain yang ditentukan oleh presiden ; Menimbang, bahwa jabatan yang dijabat oleh Penggugat sebagai PenyuluhPertanian, perpanjangan batas usia pensiunnya diatur dalam Ketentuan Pasal 1 PeraturanPresiden RI No. 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PegawaiNegeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, PenyuluhPerikanan, dan Penyuluh Kehutanan, yang menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang

;Bahwa Pasal 90 UU 5/2014 menentukan: Batas usia pensiunsebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c yaitu: a. 58(lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; b. 60 (enampuluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; c. sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan bagi Pejabat Fungsional ;Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan amanah Pasal 90 UU 5/2014,pada 19 Maret 2014 pemerintah menerbitkan Peraturan PemerintahNomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri SipilYang Mencapai

yang berstatus PNS dengan Jabatan FungsionalPeneliti Madya yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian dilembaga/unit litbang Kementerian dan NonKementerian yangmenurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Batas UsiaPensiunnya adalah 65 tahun;Dalil Penggugat di atas tidak berdasarkan hukum (onrechtmatig),karena batas usia pensiun 65 tahun bagi Jabatan Fungsional PenelitiMadya dalam Pasal 2 ayat (2) huruf (c) Peraturan Pemerintah RINomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang

mengatur mengenaiKewenangan Pemberhentian, yaitu : Presiden dapat mendelegasikankewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama,JPT madya, dan JF ahli utama kepada pimpinan lembaga di lembagapemerintah nonkementerian, dalam hal ini yaitu Kepala BKN,sehingga tindakan Tergugat yang memberikan kuasa kepada KepalaBKN melalui Surat Keputusan Presiden No. 53 Tahun 2014 tanggal 18Desember 2014, untuk menandatangani surat keputusan penetapanPemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipilyang

juta lima ratus ribu rupiah) sehingga oleh karena itu Tergugat rekonvensimempunyai kemampuan untuk nafkah 2 orang anak sebesar sepertiga darigaji setiap bulan;Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Xenia warna biru, bernomor polisi DT. 7502AH benar pernah memilikinya namun sudah lama terjual kepada orang lain;Bahwa biaya nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat rekonvensijumlahnya sangat tidak wajar dan jumlah tersebut diluar kKemampuanTergugat rekonvensi sebab Tergugat rekonvensi hanya Pegawai Negeri Sipilyang

No. 182/6579/SJ, No. 15 Tahun 2018 dan No.153/KEP/2018) ;Bahwa pemberlakuan terhadap diri Penggugat yang diberhentikantidak dengan hormat karena melakukan kejahatan dalam jabatan,perlu Penggugat ketahui sejak berlakunya Keputusan BersamaMenteri (SKB3) menteri adalah merupakan Pengecualian dariketentuan yang terdapat dalam aturanaturan tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi Pegawai Negeri Sipilyang melakukan kejahatan dalam jabatan dan telah diputus olehPengadilan dan telah berkekuatan hukum

danmempertimbangkan permasalahan pertama mengenai Prosedur dalampenerbitan objek sengketa a quo berdasarkan atas dalildalil dari Penggugat;Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakanbahwa Tergugat telah melanggar Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 karena pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS harusmelalui usulan dari Sekretaris Daerah Provinsi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 266 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

AMINSUBAGIO, MP tersebut diatas selaku PNS dan juga yang diberikanamanat dan tanggung jawab selaku PPK, jelas sangatbertentangan atau melanggar ketentuanketentuan sebagai berikut:Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun2010 tanggal 06 Juni 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang menegasakan bahwa Setiap PNS wajib menaati segalaketentuan peraturan perundangundangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Vide Bukti P30 ) ; sence nennennnn= Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan UndangUndangNomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 8Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian, Penjelasan Pasal 23 Ayat (4 ) menyebutkan bahwa : Diberhentikan dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat tergantungkepada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipilyang

P7 : Fotokopi Keputusan Bersama Menteri DalamNegeri Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor153/KEP/2018 Tentang : Penegakan Hukum Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan PengadilanYang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 13 September 2018

Tukimo, SKM ;foto copy sesuai asli Putusan PidanaPengadilan Negeri Samarinda Nomor773/Pid.B/2008/PN.Smd tanggal O05 Pebruari2009foto copy sesuai asli Surat KeputusanGubernur Kalimantan Timur Nomor : 887/IV.26293/TUUA/BKD perihal Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan (Sdr.

Bupati/Walikota dikabupaten/kota ;Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan sebagaimanadimaksud Pasal 53 huruf e UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 diatur lebihlanjut dalam Pasal 1 Angka 17, 18, dan 20, serta Pasal 292 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang menyebutkan sebagai berikut :Pasal1: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :Angka17 : Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPKadalah pejabat yang mempunyai kewenangan

pemula.Menimbang, bahwa merujuk objek sengketa a quo, Penggugat adalahPegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara denganPangkat/Gol.Ruang Penata (IlIl/c), Jabatan Fungsional Umum, Unit Kerja DinasPerumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas Utara (videBukti P1 = Bukti T18) ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 1 angka 11 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

Terdakwa jugameneruskan angka / nomor tebakan Jenis Togel kepada Saksi dan perjanjianyang disepakati sama dengan permainan judi Jenis KIM; Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permaianan jenis KIM untukmemperoleh keuntungan; Bahwa penangkapan Saksi berawal pada hari Kamis tanggal 23 September2021 sekira pukul 21.30 WIB saat Saksi sedang berada dirumah Saksi yangterletak di Pasar 3 Desa Sei Sejenggi, Kecamatan Perbaungan, KabupatenSerdang Bedagai, selanjutnya Saksi didatangi oleh 3 (tiga) orang berpakaian sipilyang

sebenarnya Pembanding sendirilah yang telah berselingkuhdengan wanita lain; Bahwa permohonan Cerai Talak Pembanding belum memenuhi ketentuanberdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Cerai TalakPembanding seharusnya ditolak;Dalam Rekonvensi Bahwa apa yang termuat dalam pokok perkara sepanjang ada kaitanyadalam rekonpensi mohon dimasukan juga didalamnya; Bahwa Pembanding memiliki perkerjaan tetap yakni Pegawai Negeri Sipilyang

bertindak sebagai penggugat menuntut perceraianberdasarkan pasal 19 huruf f PP nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Penggugat yang menjadi penyebab timbulnya perselisinandan pertengkaran oleh karena itu Penggugat tidak berhak atau tidak dapatbertindak untuk mengajukan gugatan cerai kepada istrinya yaitu Tergugat;Menimbang, bahwa didalam persidangan, Majelis Hakim memperolehfakta hukum Penggugat saat ini adalah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa berdasarkan undangundang ASN, pegawai negeri sipilyang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindakpidana yang ada hubungannya dengan jabatan yang sudah adaputusan pengadilan inkrach wajib diberhentikan tidak dengan hormat;Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat telahmenyerahkan kesimpulannya masingmasing pada persidangan tanggal 26Halaman 32 dari 73 halaman Putusan Nomor: 6/G/2018/PTUN.PDGJuni 2018, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkarayang

Namun demikian, substansi, semangat,atau ruh norma dalam ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor32 Tahun 1979 tidaklah hilang dan tetap menjadi substansi, semangat, atauruh norma pada ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang selengkapnyaberbunyi:PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan ...dstnya;b. dipidanadengan pidana penjara atau kurungan berdasarkanputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan

Rangkapan JayaBaru Kec.Pancoran Mas Kota Depok , sewaktu Terdakwa sedang berjalankaki tibatiba Terdakwa ditangkap oleh Saksi Windu Wahyudin,SH, SaksiHarsono, Saksi Aka Muttaqin,SH dan beberapa orang berpakaian sipilyang mengaku dari Polresta Depok yang sedang melaksanakan observasidi Wilayah Pancoran Mas menerima informasi bahwa di JI.

Allahkelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.untuk itu diperlukan data kongkrit penghasilan Tergugat;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai pensiunan Pegawai Negeri sipilyang berdasarkan bukti P.5. gaji pensiun setiap bulannya sebesar Rp.3.584.300,00 ( tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah);Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini kehendak Tergugat makasecara hukum Tergugat tidak bisa melepaskan diri dari kewajiban untukmemberikan sesuatu sebagai akibat dari perceraiannya

222222 nnn n nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn ne enn nce n nn nnnneCD) re Sennen nnn nnn nce enn nmnnnnmannnnmananmnmnnmmnmmranmmeimnnimnimm eater(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang namanya tersebut pada lajur 1 (Yusri) pada akhir bulantersebut pada lajur 9 (Juli 2018), keputusan ini disertai ucapanterima kasih selama bekerja pada Pemerintah Republik Indone(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 10 (1 Agustus 2018)padanya diberikan pensiun pokok sebulan

Majelis Hakim Pengadilan NegeriTabananuntuk menyatakan hukum anak tersebut diatas tunduk danmengikuti sistem kekeluargaan pihak Purusa yaitu Penggugat selakuayah kandungnya.Bahwa dikarenakan Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang terikat dan tunduk pada Peraturan Pemerintah No.10 TahunHalaman 4 dari 28 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Tab12.1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pengawai NegeriSipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan LembaranNegara Nomor 3250 ), Penggugat