Ditemukan 4251 data
198 — 85
Unsur ke 2 secara melawan hukum.Menimbang, bahwa tentang perbuatan melawan hukum menurut ahli hukum maupunmenurut yuris prodensi Mahkamah Agung memberikan pengertian sesuai jenisjenis dan sifatmelawan hukum termasuk putusan MK No.003/PUUIV/2006 tanggal 24 Juli 2006 yangmemberikan pengertian melawan hukum penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999jo UU No. 20 Tahun 2001 adalah sebagai melawan hukum yang formil yaitu pengertianmelawan hukum yang sempit bahwa perbuatan melawan hukum adalah sebagai
134 — 35
dimana terhadapperbuatan jual beli/pengalihan atas tanah dimaksud, majelis berpendapat bahwaperbuatan hukum berupa pengalihan hak atas tanah dimaksud tidaklah memilikidasar pijakan hukum yang kuat, halmana disebabkan tanah sengketa bukanlahkepunyaan TergugatI, I, dan I, akan tetapi tanah obyek sengketa a quo adalahkepunyaan para penggugat yang diperoleh dari kakek dan nenek para penggugatselanjutnya dikelola oleh LA JAO maupun LA HASAN dan ibunya, sehinggadengan berpedoman pada asas hukum nemo plus yuris
1.SYAMSUAR SYAFEI
2.HARMANI
3.RISTATI
4.ZANIUR
5.Rinaldi
Tergugat:
1.Syaiful Syafei, S.H
2.Saharman
3.Nahar
4.Alizar
5.Yuharmilis
6.Yusni Febrial
7.Sasriwati Syafei
8.Salmahayati,
9.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Cq. Universitas Terbuka Cq. Kepala UPBJJ Padang
10.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI dahulu Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
11.Pemerintah RI cq Kementrian Agraria dan tata Ruang Badan Pertanahan Nasional cqKepala Kantor Pertanahan Kota Padang
12.Eli Satria, SH
13.Martalena, SH, selaku PPAT
69 — 23
Dengan ketentuan bahwa proses permohonan danHalaman 25 dari 73 Hal Putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PN Pdg.pendaftaran maupun peralihan haknya senantiasa dilandasi itikad baik ataukebenaran, serta berpegang teguh pada azas Nemo Plus Yuris.Dengan menerapkan kedua azas ini, yaitu azas itikad baik/kebenarandan azas Nemo Plus Yuris akan memberikan perlindungan hukum kepadapemegang sertifikat hak atas tanah, tentunya penerapan kedua azas iniharus diikuti pula dengan azas penguasaan fisik atas tanah tersebut
67 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwasecara umum Para Pemohon Kasasi bertetap pada seluruhkebenaran hukum sebagaimana dikemukakan dalam jawaban dan faktafaktahukum yang terurai dalam tanggapan bukti serta kesimpulan, maka denganhormat dimohon kepada Judex Yuris pada tingkat kasasi yang memeriksaserta mengadili perkara in litisaquo dapat memeriksa kembali secara telitiseluruh dalil gugatan dan Permohonan Perbaikan dan PenyempurnaanGugatan Penggugat Dalam Perkara No mor 388/P dt.G/2012/PN.Mdo., buktisurat yang diberi tanda P.
72 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Seharusnyadengan pertimbangan hukum seperti di atas Judex yuris beralasan hukumapabila menguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Jambisebelumnya. karena antara pertimbangan hukum Judex Juris dengan JudexFacti Pengadilan Tinggi sama sama membuktikan bahwa PerbuatanPemohon PK terbukti akan tetapi bukan merupakan tindak pidana.Disamping itu pula sampai dengan saat ini. belum ada dan tidak terdapatsatu putusanpun yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwajual beli tanah yang dilakukan
104 — 43
Bahwa gugatan yang tidak menyebutkan obyek tanah sengketa yang jelasmaka sesuai dengan Yuris Prodensi Putusan Mahkama Agung RepublikIndonesia tanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/Pdt/75, intinya berisi dalamsuatu gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas letak, batas obyeksengketa maka gugatan tidak dapat diterima.
Pembanding/Penggugat II : HEKTOR POMPIDO SURBAKTI Diwakili Oleh : DR HC KENA UKUR KARO JAMBI SURBAKTI
Pembanding/Penggugat III : LENY PURI CHLEFES Diwakili Oleh : DR HC KENA UKUR KARO JAMBI SURBAKTI
Terbanding/Tergugat I : PT. Perkebunan Nusantara II
Terbanding/Tergugat II : Kementrian Badan Usaha Milik Negara
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan
Terbanding/Turut Tergugat III : Walikota Medan
Terbanding/Turut Tergugat IV : Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan
Terbanding/Turut Tergugat V : Dinas Tata Ruang Tata Bangunan Kota Medan
Terbanding/Turut Tergugat VI : Kelurahan Sidomulyo Kota Medan
198 — 44
., Buku I, Perdata Umum 19621972, diterbitanPilar Yuris Ultima, cetakan pertama, tahun 2009, halaman 687).Bahwa yurispruderisi standard tersebut diperkuat lagi oleh StressingM.A.R.I. yang pada pokoknya menekankan, bahwa gugatan yangbersifat cumulatief dipersyaratkan hanya dapat dilakukan apabilagugatan gugatan itu masing masing tidak berdiri sendiri atau tidakmerupakan gugatan gugatan yang satu sama lain dapat dipisahkan(BEBERAPA YURISPRUDENSI PERDATA YANG PENTINGSERTA HUBUNGAN KETENTUAN HUKUM ACARA
121 — 15
Tertanggal 03 November1986 yang berbunyi, bahwa Yuris Prodensi no 681 K/Pdt/Sip/1975 dan pasal 36 Ayat(1) UndangUndang Perkawinan tahun 1974 menentukan pembelian/penjualan Hartabersama tersebut harus ada persetujuan suami/iStI'i;6 Bahwa pada point 2 para Penggugat mengatakan jualbeli tanah sengketahanyalah fiktif belaka, itu tidaklah benar, Jual/Beli tanah sengketa Syah secaraa Hal ini karena yang menjual tanah sengketa tersebut adalah pemilik yangSyah sesuai dengan AJB 505 atas nama Farida Hanum
652 — 43
serta alat bukti yanglainnya yang telah diajukan dipersidangan Yudek Faxtie sebagai alatbukti pembanding sampai saat ini belum pernah ada peralihan hakkepada siapa pun juga sebab asli dari pada AJB itu masih berada dandibawah pengawasan ahli waris keluarga Amir Luthan Achmad sampaihari inioleh karena perkara dimaksud telah diputus oleh PengadilanNegeri Langsa Nomor 07/Pdt.G/2008/PNLGS tanggal 2 Juli 2009, olehYudex Faxtie dan putusan tersebut telah dikuatkan oleh Yudex Yuridistelah sesuai dengan Yuris
Terbanding/Penggugat I : Tomblo Bin Lantar
Terbanding/Penggugat IV : Tuti Binti Niran
Terbanding/Penggugat II : Lamah Binti Lantar
Terbanding/Penggugat V : Rosina
Terbanding/Penggugat III : Jampang Bin Lantar
Turut Terbanding/Tergugat II : H. Robbi Nur Bin Nimun
65 — 34
3.520 M2 ) bukan Tanah Sawah dari Pr MINI Girik C No.1612 Persil 75sll Seluas : 40.560 M2 ( Bukti P 9 )Bahwa Sesuai dengan Hukum Acara Perdata Para Penggugat tidak wajibmenarik ,mengikut sertakan PPAT Camat Cabangbungin , Perum Jasa Tirtalldan Kepala Desa Lenggajaya ,Ny Mini Binti Minan sebagai pihak didalamperkara ini. dan Penggugat Cukup menarik Pihak yang merugikan ParaPenggugat yaitu Tergugatl,Il sebagai Pihak yang menguasai dan yangmengakui sebagai pemilik atas Obyek tanah sengketa ( Vide Yuris
61 — 15
terang mengatakan yurispudensi tetap tersebut telah keliru Tergugat dan Il tafsirkan, hal inisebagaimana replik pada poin 6 huruf b yaitu:Bahwa Tergugat dan II juga telah salah dan keliru dalam menafsirkanYurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa kalau objekgugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima..dst...Bahwa Tergugat dan II tidak pernah menafsirkan Yurisprudensi tetaptersebut, akan tetapi hanya hanya mengutip Yurisprudensidimaksud,karena Yurisprudensi merupakan putusan Yudex Yuris
154 — 40
Yogyakarta yang jelasjelasadalah Pejabat Tata Usaha Negara. oleh karenanya lagilagiberalasan secara hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atausetidaktidaknya tidak dapat diterima;Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 24, 25, dan 26 Tergugat Iltidak akan menanggapinya karena jelasjelas kasus WaterleidingArrest tidak ada relevansinya dengan perkara aquo apalagi semuatahu itu peristiwa hukum yang terjadi di dalam hukum Belanda danbukan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang harus dipedomanioleh para yuris
I GEDE WILLY PRAMANA, SH
Terdakwa:
ENDRY TANDIONO
41 — 10
Adan apabila tidak ada yang mengaturdicarikan keadilan dan diputuskan oleh yuris, dan hakim yang membuataturan itu mengikat semuanya. Dengan melihat asas kepatutan dapatdisalahkan oleh hakim. Berbeda dengan di Eropa yang menganut civilsystem yang berpijak pada aturan atau norma. Dan apabila ada perbuatanyang melanggar norma atau aturan inilah yang bisa dikaitkan dengan pelanggaran hukum. Dan norma ini diterakpan di masyarakat.
62 — 26
Menimbang, bahwa tentang perbuatan melawan hukum menurut ahli hukum maupunmenurut yuris prodensi Mahkamah Agung memberikan pengertian sesuai jenisjenis dan sifatmelawan hukum termasuk putusan MK No.003/PUUIV/2006 tanggal 24 Juli 2006 yangmemberikan pengertian melawan hukum penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999jo UU No. 20 Tahun 2001 adalah sebagai melawan hukum yang formil yaitu pengertianmelawan hukum yang sempit bahwa perbuatan melawan hukum adalah sebagai perbuatanyang bertentangan
99 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengandemikian pertimbangan Judex Facti telah salah dalam menguraikan unsurtujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, olehkarenanya harus dibatalkan oleh mahkamah Agung RI selaku judex yuris.2.
54 — 23
Putusan No.127/Pdt.G/2019/PA.Seladanya hak tersebut berupa buktibukti tertulis, keterangan saksi dan ataupernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasidalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahandalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak,pemegang hak dan hakhak pihak lain yang membebaninya.Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena dalam pengaturan tanah diNegara Indonesia berlaku pula asas Nemo Plus Yuris
589 — 435
digunakan yang pada hakikatnya sudahditetapkan dalam UUPA, yaitu bahwa pendaftaran tanah diselenggarakandalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan danbahwa sistem publikasinya adalah sistem negatif, tetapi yang mengandungunsur positif.Menimbang, bahwa dalam sistem publikasi negatif negara tidakmenjamin kebenaran data yang disajikan dalam daftar umum dan dalamsertipikat hak atas tanah, Penggunaannya adalah atas resiko dari pihakyang menggunakannya sendir, menurut asas nemo plus yuris
Pembanding/Tergugat II : TIMA PARENGKUAN Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat III : FRANGKY PARENGKUAN Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat IV : HELDY PARENGKUAN Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat V : LUSYE PARENGKUAN Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat VI : ESTEFIEN RORINGKON Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat VII : DJOIS M. SENGKEY, SE Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat VIII : DONALD SENGKEY, ST Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat IX : RONNY SENGKEY Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat X : BILLON DAMO Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat XI : AAN DAMO Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat XII : LIAN DAMO Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat XIII : LIS DAMO Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat XIV : EVELIN SENGKEY Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat XV : MARDIN DAMO Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Pembanding/Tergugat XVI : ARLIANI DAMO Diwakili Oleh : DAHLAN DANTJE MOKOAGOUW, SH
Terbanding/Penggugat I : KARLIN ROTU
Terbanding/Penggugat II : ARNOLD ROTU
Terbanding/Penggugat III : MELTJI ROTU
Terbanding/Penggugat IV : ETMI LENGKEY
Terbanding/Penggugat V : JERRY ROTU
Terbanding/Penggugat VI : FERRY ROTU
Terbanding/Penggugat VII : FRANGKY ROTU
Terbanding/Penggugat VIII : SEMY ROTU
Terbanding/Penggugat IX : SELVIE FLORTJE EKEL
Terbanding/Penggugat X : FRILIA ANASTASIA ROTU
Terbanding/Penggugat XI : RIVAL ALFIAN ROTU
Terbanding/Penggugat XII : JUSOP ROTU
Terbanding/Penggugat XIII : Karlin Rotu, dkk. (Andree Rotu & Partners)
Turut Terbanding/Tergugat XVII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH KELURAHAN BUHA
Turut Terbanding/Tergugat XVIII : Pemerintah RI cq. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara cq. Pemerintah Kota Manado cq. Pemerintah Kecamatan Mapanget cq. Pemerintah Kelurahan Buha.
76 — 30
Dengan demikian, perbuatan tersebut telah melanggarAsas Nemo Plus Yuris dan mengacu Pasal 1471 KUHPerdata, Surat Penukarantanggal 11 Januari tahun 1981 adalah batal demi hukum;Bahwa Surat Penukaran tanggal 11 Januari tahun 1981, hanya ditandatanganialm.
18 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga hak dan kuasa pemilik tanah hakmilik adat nomor C.3815 ada pada Tuan Harvey Sondakh dan riwayattanah yang dibeli pada tahun 1978 dan bukan pada tahun 1994 sesuaipertimbangan yudex yuris pada halaman 30 alinea ketiga;. Bahwa berdasarkan bukti PPK4 bahwa jelas terbukti berdasarkan SuratKantor Agraria Walikota Jakarta Selatan Nomor 148/Il/VAds/1980 Tanggal5 Agustus 1980 mengenai perihal Advis Bangunan terhadap permohonantanggal 22 April 1980 atas nama Havey T Sondakh kuasa Drs.
106 — 93
Super Andalas Steel Medan sebagai pihak dalamgugatan, maka gugatan menjadi tidak lengkap atau kurang pihak (Plurium Litis Consortium ) oleh karena pihakpihak tersebut Halaman 60 dari 73 halaman Putusan Nomor 354/Pdt/2018/PT MDNmempunyai urgensi untuk membuktikan hak dan kewajiban sebagaipihak, ( Yuris Prudensi MA.