Ditemukan 4253 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : yoris yurid yauris yudis yunis
Pengadilan PN BAJAWA Perdata
Register : 03-08-2020 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 09-03-2021
Putusan PN BAJAWA Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Bjw
Tanggal 27 Januari 2021 — Penggugat:
1.NIKOLAUS LIKO
2.PETRUS DJAWA
3.YOHANES KESU
4.MARGARETHA RANDE
Tergugat:
1.MARYULIS ZAIN
2.ARNOLDUS NO'O
3.MIKHAEL DHOE DOPO
4.PAULUS PEJA
Turut Tergugat:
1.Kepala Agraria dan Tata Ruang ATR Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Ngada
2.PIMPINAN PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk CABANG BAJAWA
191 — 441
  • Pilar Yuris Ultima, hlm. 1268);Bahwa dengan demikian Tergugat adalah pembeli yang beritikad baikyang harus dilindungi. Bahwa hal ini sejalan dengan Putusan MahkamahAgung Nomor 521 K/Sip/1958, tanggal 26 Desember 1958, pembeli yangberitikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslahHalaman 24 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Padt.G/2020/PN Bjw40.41.42.dianggap sah (vide.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Wanprestasi
Register : 28-03-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 207/Pdt.G/2016/PN Dps
Tanggal 19 September 2016 — HARMAINI IDRIS HASIBUAN, SH.melawan PERSEROAN TERBATAS BALI PECATU GRAHA, dkk.
211 — 95
  • BaliPecatu Graha bertanggal 12 Agustus 1997 (Pemberi Kuasa) dengan DivisiHukum (Nyoman Sukandia) adalah bersifat terbatas yakni permohonan atastanah Negara ansich yakni seluas 1300 M2; dan sudah barang tentu tidakmemberikan kewenangan lebih besar (nemo plus yuris) dan apalagi terhadaptitel bagi hasil yang dijadikan alasan tuntutan wanprestasi dalam Gugatan ini.Bahwa oleh karena kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan pribadidiantara diri Penggugat dengan seseorang Staf (Divisi Hukum) dari Perseroan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-10-2008 — Upload : 30-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 PK/Pid.Sus/2007
Tanggal 27 Oktober 2008 — Drs. H. UTSMAN IHSAN, SH.,MA
68 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • oleh karena itu PemohonPeninjauan Kembali harus dibebaskan dari Dakwaan Primair yaitu melanggarPasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 karena perbuatan PemohonPeninjauan Kembali lebih tepat dikenakan sebagai penyalahgunaanwewenang sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggarPasal 3 UU No. 31 Tahun 1999.Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, denganpertimbangan sebagai berikut :1.Judex facti dan Judex Yuris
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 20-06-2011 — Putus : 09-02-2012 — Upload : 21-06-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 68/G/2011/PTUN-BDG
Tanggal 9 Februari 2012 — PT. SAILENDRA HAKIKI SENTOSA VS 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, 2.MUNDHOFAR, SE
66 — 36
  • Pilar Yuris Ultima, Jakarta 2009,Halaman 125 #(Fotocopy sesuai denganTRIES) fmm enBukti T.ll.Int.13: Petikan Risalah Lelang Nomor : 37/2005,tanggal 14 Maret 2005, Kantor Pelayanan PiutangHal. 167 dari 223 hal.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 06-03-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 31/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 1 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
402 — 317
  • ;Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan ParaAdvokat dan Penasehat Hukum, berkantor pada KantorHukum Yuris Pratama, S.H. & Associates JalanNeptunus Tengah A. 25 No. 11 Kota Bandung; Selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT IlINTERVENSLI Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca;1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:31/PENDIS/2020/PTUN.BDG, tanggal 9 Maret 2020 tentang LolosHal. 2 dari 111 hal.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-04-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 49/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 27 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : DIAN MARHAENY
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN cq PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALTIM CABANG BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat II : HANGKY RIBOWO,SH
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Cq Kantor Pertanahan Kota Balikpapan
Terbanding/Tergugat IV : OTORITAS JASA KEUANGAN
105 — 71
  • Asas nemo plus yuris, yaitu bahwa orang tidak dapat mengalihkan hakmelebihi hak yang ada padanya. Asas ini bertujuan melindungipemegang hak yang selalu dapat menuntut kembali haknya yangterdaftar atas nama siapapun.7. Bahwa Kepemilikan Penggugat terhadap Sertifikat Hak Milik No.6246/Damai, Luas: 220 m7, terletak di Desa /Kel. Damai, Kec. BalikpapanSelatan, Kota.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 12-05-2015 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 197 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 12 Mei 2015 — MARWAN S.P., M.Si. bin MUHAMMAD ALI
82 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BidangPidana Khusus Varia 5 PT Pilar Yuris Ultima Jakarta 2009 halaman 588dalam Kaidah Hukumnya " Melaksanakan Peraturan Daerah yang sah,misalnya membayar atau menerima uang, bukan perbuatan melawanhukum".Bahwa oleh karena itu menerima uang atas dasar Peraturan Bupati No.180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tersebut adalah suatuperbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana tidakada kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang menjadi dasar pemidanaansesuail dengan Asas "geen straf
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-08-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 14 Agustus 2017 — TONGGUNG NAPITUPULU;
120 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa karena dalam perkara a quo Majelis Hakim Agung membatalkanputusan pengadilan tingkat pertama dengan mengadili sendiri, makadengan mengadili sendiri posisi Majelis Hakim Agung berubah dariJudex Yuris menjadi Majelis Hakim Judex Fact;Bahwa dalam perannya sebagai Judex Facti tidak sepantasnya para pembacaMajelis Hakim Agung khususnya Hakim Pembaca II MS. Lumme, SH., danHakim Pembaca Ill Dr.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 24-02-2020 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
Nekmah binti Saleh Alatas
Tergugat:
1.S. Tohir bin Muksin Alhadat
2.Syarifah Hairiyah Binti Muksin Alhadat
3.Hj. Mardiana, BA,
Turut Tergugat:
1.Hambit Maseh, S.H.,
2.Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat
104 — 33
  • Foto copy Yuris Prudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1230 K/SIP/1980 tanggal 29 Maret 1982, (bukti T III 7) ;9. Foto copy Perjanjian Juala Beli dan Kuasa tanggal 26 Mei 2014 Nomor46 yang dibuat dihadapan Makmur Tridharma, SH, Notaris di Jakarta,antara Tergugat III selaku pembeli dan Tergugat selaku penjual, (bukti T.Il 8) ;Menimbang, bahwa bukti Tegugat III berupa produk bukti T Ill 1 sampaidengan bukti T Ill 1A, T Ill 1B, T Ill 2A, T Ill 2B, T II 3A, T Ill 3B, T Ill 7 dan T.
Pengadilan PA TALU Perdata Agama
Register : 14-11-2019 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PA TALU Nomor 573/Pdt.G/2019/PA TALU
Tanggal 3 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
106 — 41
  • Eksepsi dalamjawaban Tergugat .Disisni jelas bahwa Penggugat tidak cermat, tidak telitidalam Repliknya tertanggal 24 Februari 2020, dihalaman PertamaPenggugat membuat penomoran perkaranya menjadi dua nomor pertama.Perkara Perdata Nomor ; 263/PDT/Pdt.G/2019/PA.TALU , Yang ke keduaPerkara Nomor : 573/Pdt.G/2019 /2020.dan hal ini membingungkanTergugat, perkara yang mana yang harus Tergugat Jawab ( Duplik).3.Bahwa Perubahan yang dibuat oleh Penggugat , jelas jelas bertentangandengan Pasal 127 Rv dan Yuris
Pengadilan PN MASOHI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-12-2014 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN MASOHI Nomor 1/PDT.G/2014/PN.MSH
Tanggal 8 Desember 2014 — Penggugat: NEGERI WAHAI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAHAI, CQ. PENJABAT KEPALA PENERINTAH NEGERI WAHAI. Tergugat: 1.NEGERI SAWAI SEBGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI. 2.PT. (PERSERO) MINA SERAM LESTARI 3.PT. (PERSERO) WAHANA LESTARI INVESTAMA.
335 — 496
  • Bahwa terlepasdari hal tersebut, Tindakan tergugat sesuai surat bukti T1 diatas,dihubungkan dengan asas hukum nemo plus yuris yaitu suatu asasyang memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak yangsebenarnya terhadap tindakan pihak lain yang mengalihkan haknya tanpasepengatahuannya, dan akibat dari tindakan pelanggaran pihak laindimaksud berakibat batal demi hukum, oleh karenanya surat buktitergugat mengenai hal ini haruslah dikesampingkan ;Hal 99 dari 101 Hal Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.Mshn
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-02-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 132/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 26 Februari 2014 — IR. PRIYAMBODO PRAWIROHARDJO, MM Bin IR. ISMOYO PRAWIROHARDJO
156 — 29
  • Yuris prudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor : 1/1955/M.Pidmenguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut ; Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkandari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksibekerja samasama dengan sadardan erat untukmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-08-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1681 K/Pdt/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — PT WIRA PRIMA ENERGI, dk vs PT DA FEN INDONUSA, dkk
445 — 418 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kaidah Yuris (Achmad Kamil): 75, (vide bukti P31)yang dikutip sebagai berikut:Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi. Jual beli yang dilakukanhanya purapura (proforma) saja hanya mengikat terhadap yangmembuat perjanjian, dan tidak mengikat sama sekali kepada pihak ketigayang membeli dengan itikad baik;e.
    Mengenai hal ini, Pemohon Kasasi juga menunjukkepada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 78K/SIP/1973, tanggal 22 Agustus 1974 (diucapkan dalam sidangterbuka pada tanggal 5 September 1974) yang menyatakan bahwamenurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia gantirugi harus dibuktikan (bukti PK2, dimuat dalam Buku 1, halaman558 dan seterusnya, Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia, Penerbit PT Pilar Yuris Ultima, tahun 2009):Dalam perkara ini sama sekali tidak terdapat
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum
Register : 23-08-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 299/PID/2019/PT DKI
Tanggal 16 Oktober 2019 — Pembanding/Penuntut Umum I : THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terbanding/Terdakwa : HARRY SUGANDA
254 — 150
  • Nomor:W10.00261376.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 30 Jui 2015;Halaman 161 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI17) 1 (Satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 141510769 tanggal26 Juni 2015;18) 2 (dua) lembar Daftar Perincian Pembiayaan Konsumen atas nama NONYSETIAWATI;19) 1 (Satu) lembar Surat Sanggup (Aksep/Promes) dari HARRY SUGANDA;20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembayaran Angsuran PembiayaanKonsumen oleh HARRY SUGANDA;21) 1 (satu) lembar Pernyataan Serah Terima Kendaraan/Barang olehAHMAD YURIS
    (Satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor:W10.00261376.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 30 Jui 2015;17) 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 141510769tanggal 26 Juni 2015;18) 2 (dua) lembar Daftar Perincian Pembiayaan Konsumen atas namaNONY SETIAWATI;19) 1 (Satu) lembar Surat Sanggup (Aksep/Promes) dari HARRY SUGANDA;20) 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Pembayaran Angsuran PembiayaanKonsumen oleh HARRY SUGANDA;21) 1 (Satu) Iembar Pernyataan Serah Terima Kendaraan/Barang olehAHMAD YURIS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-12-2013 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 180 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 11 Desember 2013 — SUNANDAR Alias DEDE Bin AWAN ERAWAN
121 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HUKUM KARENA BERTENTANGANDENGAN PASAL 28 UndangUndang Dasar 1945".Bahwa atas dasar keadaan baru (Novum) sebagaimana dikemukakan diatas maka Permohonan Peninjauan Kembali ini berdasarkan Pasal 263 Ayat (2)a KUHAP telah berdasar hukum untuk membebaskan Terdakwa dari seluruhdakwaan dan atau melepaskannya dari seluruh tuntutan.Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Mengenai alasanalasan ke :1.Tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusanJudex Yuris
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-05-2015 — Upload : 12-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 200 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 12 Mei 2015 — Hj. MAHDALENA HA, S.Pd binti H. AHMAD
80 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 200 PK/Pid.Sus/201420.21.22.Pidana Khusus Varia 5 PT Pilar Yuris Ultima Jakarta 2009 halaman 588dalam kaidah hukumnya Melaksanakan Peraturan Daerah yang sah,misalnya membayar atau menerima uang, bukan perbuatan melawanhukum;Bahwa dengan demikian menerima uang atas dasar Peraturan BupatiNomor 180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tersebut adalahsuatu perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, di manatidak ada kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang menjadi dasarpemidanaan sesuai
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus ITE
Register : 26-03-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 06-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penuntut Umum: 1.Drs. YOHANES G., SH. 2.YOKI ADRIANUS, SH. 3.AGUSTINUS OC. M., SH. 4.A. YUSUF IBRAHIM, SH., MH. 5.MOH. IRYAAN MUHIDIN, SH., MH. 6.BUDI KURNIAWAN, SH. 7.ANDRI S, SH 8.PRIYO W., SH. Terdakwa: BAGUS BAWANA PUTRA als. bagnatara
708 — 587
  • Seorang ahli Sosiologi hokum padahakiktanya tetap sebagai yuris namun dalam kerja risetnya tidak lagimenggunakan konsep hokum murni, tetapi telah keluar denganmenggunakan konsep, teori dan metode yang digunakan oleh ilmu ilmusosial yang lebih memfokuskan diri pada kajian hokum sebagai fenomenasosial.Bahwa menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong dimaknaisebagai tindakan komunikasi suatu individu atau kelompok dalaminteraksi social dimana menyampaikan peristiwa sosial yang tidak sesuaidengan
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 15-01-2019 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 09-03-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 12/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 19 Maret 2019 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Satpol PP Kabupaten Bulungan Diwakili Oleh : Roni Silitonga, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat IV : SEKRETARIS KABUPATEN BULUNGAN Diwakili Oleh : Roni Silitonga, SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat : MASHURI HASAN
Terbanding/Tergugat II : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan
Terbanding/Tergugat III : Bupati Kabupaten Bulungan
Terbanding/Turut Tergugat XII : SITI HAJAR
Terbanding/Turut Tergugat I : KAPOLRES KABUAPTEN BULUNGAN
Terbanding/Turut Tergugat X : AMIR
Terbanding/Turut Tergugat XIX : NURDIN
Terbanding/Turut Tergugat VIII : MUSLIMIN
Terbanding/Turut Tergugat XVII : UJANG MEWAH NUGROHO
Terbanding/Turut Tergugat VI : HAJRAH
Terbanding/Turut Tergugat XV : TAUFIK AL HIDAYAT
Terbanding/Turut Tergugat IV : HATIP
Terbanding/Turut Tergugat XIII : HASAN FEMA
Terbanding/Turut Tergugat II : MUHAMMADIN
Terbanding/Turut Tergugat XI : WIWIN PAKAYA
Terbanding/Turut Tergugat XX : SYAUKANI

34 — 32
  • Tumpa, SH, MH danDrs H Ahmad Kamil, SH, M.Hum, Halaman 898 s/d 902, Penerbit PT.Pilar Yuris Ultima,Jakarta, Kaidah Hukum : Hak penggugat untukmenggugat tanahnya yang telah lama dikuasai oleh tegugat tidakterkena kedaluwarsa Bahwa dengan adanya yurisprudensi tersebutdiatas di hubungkan dengan perkara maka walaupun Tergugat II danTergugat III telah mendirikan bangunan diatas tanah milik Penggugat(Mashuri Hasan) lebih dari 24 tahun maka tindakan penggugat untukmenggugat demi mencari keadilan dinegara
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 26-05-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PT JAMBI Nomor 57/PDT/2020/PT JMB
Tanggal 25 Juni 2020 — Pembanding/Tergugat I : Madaniyah
Pembanding/Tergugat II : Ratnasari
Pembanding/Tergugat III : Isnawardhani
Pembanding/Tergugat IV : Dra. Emi Variati
Pembanding/Tergugat V : Evi Rabiatul Adawiyah
Pembanding/Tergugat VI : Ahma Asnaini
Pembanding/Tergugat VII : Rizka Nelia Pumita
Terbanding/Penggugat : Hendy Alias Aciang
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Kantor Pertanahan Kota Jambi
111 — 75
  • kepada Terbanding/Penggugat ataumajelis Hakim membenarkan semua bukti surat yang diajukanTerbanding /Penggugat , sementara bukti bukti surat yang diajukan ParaPembanding/Para Tergugat diabaikan / tidak dipertimbangkansebagaimana mestinya bahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambimencaricari kelemahannya demi untuk mengabulkan gugatanTerbanding /Penggugat , pertimbangan hukum Majelis hakim PengadilanNegeri Jambi tersebut sesat dan keliru serta bertentangan denganperaturan perundangundangan serta Yuris
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-10-2017 — Putus : 03-04-2018 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor NOMOR 531/PDT.G/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 3 April 2018 — PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN MIMIKA (“PC F SPKEP SPSI Kabupaten Mimika”) vs 1. Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.,dKK
199 — 243
  • ., M.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan manadiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua padahari : Selasa, tanggal : 03 April 2018 dengan didampingi oleh HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Yuris Dhetiawan, S.H., M.H. PaniteraPengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan KuasaTergugat Il ;HAKIMHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUATTD. TTD.DIAH SITIBASARIAH, S.H., M.Hum. H.