Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/Kep/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan, tanggal 13 September2018. ; f.

Surat Edaran BAKN Nomor 23 Tahun 1980 Pegawai Negeri Sipilyang berpangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a ke bawah yang dijatuhi salah satujenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan ddapat mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) terhitung mulai tanggal ia menerimakeputusan, dengan memuat alasanalasan keberatan :Menimbang, bahwa Surat Keputusan Bupati Simalungun diterima olehPenggugat pada tanggal

Bahwa berdasarkan uraian Penggugat pada poin 9 s/d poin16, dengan ini Tergugat jelaskan Penggugat kurangmemahami dengan baik apa yang menjadi dasarpertimbangan hukum memberhentikan tidak dengan hormatPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaitindak lanjut dari maksud ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf bUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang mengatur dengan tegas

Putusan No. 108/G/2019/PTUN.BKLBahwa pada tanggal 13 September 2018, telahkeluar Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara danReformasi Birokrasi dan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor: 18/6597/SJ, Nomor:15 Tahun 2018 dan Nomor: 153/KEP/2018 tentangPenegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang

bidangkepegawaian ( Fotocopy sesuai dengan aslinya);Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor : 180/6871/SJ tentang Penegakan Hukum TerhadapAparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak PidanaKorupsi tanggal 10 September 2018 ( Fotocopy darifotOCODPy) Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat denganHalaman 18 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR21.22.sewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor : 814.2/134/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.2/061/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa:Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/134/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.2/061/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaJaharudin.3.

tanggal 1Maret 2018, perihal Koordinasi Bersama Terkait PengawasanDan Pengendalian Kepegawaian;Adanya surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.2630/V.555/99 tanggal 17 April 2018 perihal KoordinasiBersamaTerkait + Pengawasan dan PengendalianKepegawaian;Adanya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dalam hal iniPegawai Negeri Sipil tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukum pidanatanpa perlu memperhatikan batasan hukuman penjara baik itu batasan hukumanminimal atau batasan hukuman maksimal dan persyaratan tersebut bukandigunakan untuk diterbitkan surat keputusan Pemberhentian Tidak DenganHormat karena hukuman disiplin;Menimbang, bahwa untuk mengakomordir terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

persoalan hukumnya adalah apakah Pejabat Yang Berwenang dalam halini Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke telah mengajukan pengusulanpemberhentian Penggugat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalamhal ini Tergugat;;Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa awal mulanya adanya SuratKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

segi materi (bevoegdheidrational materiale) dan tempat (bevoegheid ratione loci);Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi(bevoegdheid rational materiale), Majelis Hakim akan mempertimbangkansebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan, pasal 14 dan pasal 15Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang PedomanPencatatan Perkawian dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara Lainmenyebutkan:Pasal 14 ayat(1) : Penduduk WNI yang mempunyai Akta Pencatatan Sipilyang

terbit terlebin dahulu sebelum adanya Surat Keterangan KedutaanBesar RI di Singapura pada tanggal 15 Agustus 2016, yang merupakan dasardari terbitnya objek sengketa a quo, Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 dan pasal 15Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang PedomanPencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara Lainmenyatakan;Pasal 14 ayat(1) : Penduduk WNI yang mempunyai Akta Pencatatan Sipilyang

fotokopi suratsurat bermeterai cukup yang telah diteliti serta disesuaikan dengan Asli maupunHalaman 59 dari 98 halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.JPRfotokopinya dan diberi tanda T1 sampai dengan T9, dengan perincian sebagaiberikut :Bukti T.1Bukti T.2Bukti T.3: Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang

Sengketa yaitu tindakpidana korupsi yang sudah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetapmenjadi hapus, Oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan Tergugatmelanggar Pasal 77 Undangundang No. 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, tidak cukup berdasar dan sepatutnya dalil tersebut ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatannya Penggugat jugamendalilkan bahwa dalam keputusan objek sengketa pada DIKTUM KESATUmenyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Perjanjian Kredit :024876/PNO01/01/2011 tanggal 18 Januari 2011 yang direalisasikan pada tanggal yangsama sebesar Rp. 170.000.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada PT BankPerkreditan Rakyat Delta Artha dengan menggunakan datadata pegawai negeri sipilyang dipalsukan, seolaholah pemohon kredit/calon debitur tersebut adalah benarbenar Pegawai Negeri/guru di wilayah UPTD Cabang Dinas Pendidikan TanggulanginSidOarjo ;Bahwa datadata permohonan kredit yang diajukan kepada PT Bank PerkreditanRakyat

Perjanjian Kredit :024876/PNO01/01/2011 tanggal 18 Januari 2011 yang direalisasikan pada tanggal yangsama sebesar Rp. 170.000.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada PT BankPerkreditan Rakyat Delta Artha dengan menggunakan datadata pegawai negeri sipilyang dipalsukan, seolaholah pemohon kredit/calon debitur tersebut adalah benarbenar Pegawai Negeri/guru di wilayah UPTD Cabang Dinas Pendidikan TanggulanginSidoarjo ;Bahwa datadata permohonan kredit yang diajukan kepada PT Bank PerkreditanRakyat

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa:Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/015/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.3/089/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama EryPurnawati Zaitun Fitriah, ST.3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/015/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.3/089/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama EryPurnawati Zaitun Fitriah, ST.4.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa:Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/005/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/067/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaokan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Muliati.3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/005/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/067/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Muliati.4.

maka perkara inisecara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Basunguntuk memeriksanya (vide Pasal 73 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua denganUndang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai NegeriSipil, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang

menjalin cita dengan wanitalain ;Bahwa terhadap Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohonpada dasarnya Termohon tidak keberatan dengan ketentuan hakhakTermohon harus dipenuhi sebagai kekentuan perudang undangan yangberlaku ;DALAM REKONPENSI ;1.Bahwa Penggugat Rekonpensi/ Termohon konpensi mohon agar apayang termuat dalam jawaban tersebut diatas menjadi satu bagian dengangugatan rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi/ Pemohon konpensi ;Bahwa oleh karena Tergugat rekonpensi sebagai pegawai Negeri Sipilyang

sampaimemasuki usia Pensiun adalah 29 Tahun (348 bulan) sehinggaperkiraan Gaji/Penghasilan yang akan diterima Penggugat sampaimemasuki usia Pensiun lebih kurang Rp6.500.000 x 348 bulan (29tahun) = Rp2.262.000.000, Kerugian Immateril karena Penggugat merasa malu dan sangatkecewa apalagi Istri, anak, semua keluarga besar Penggugat dantetangga, para murid dan guru dimana Penggugat mengajar sertatemanteman Penggugat, semuanya sudah member ucapan selamatdan yakin Penggugat akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipilyang

Wakil Bupati Tolitoli,Tanggal 16 Mei 2017 (Fotokopi sesuai fotokopi);: Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TidakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

persyaratan tersebut bukandigunakan untuk diterbitkan surat keputusan Pemberhentian Tidak DenganHormat karena hukuman disiplin;Menimbang, bahwa mekanisme pemberhentian tidak dengan hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil diatur dengan menggunakan ketentuan Peraturanperundangundangan yang berlaku karena Peraturan yang lama tidak dapatditerapkan kembali prosedurnya yang telah terlampaui;Halaman 89dari109halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.Menimbang, bahwa untuk mengakomordir terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

;Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa awal mulanya adanya SuratKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana yang ada hubungannya dengan jabatan (vide surat T1) dan Surat BadanKepegawaian

Pada tanggal 25 April 2018 saksi menyerahkan uangtunaisebesar Rp. 11.000.000, (sebelas juta rupiah) kepada NURULAINI selaku Bidan Puskesmas Tarogong untuk diserahkan kepadaterdakwa RUDY RUDIANTO, SE selaku Pegawai Negeri Sipilyang bertempat di Kantor Puskesmas tarogong tanpa dibuatkantanda bukti penyerahannya.3.

Pada tanggal 03 Mei 2018 saksi menyerahkan uang tunai sebesarRp. 2.000.000, (dua juta rupiah) kepada saudari NURUL AINIselaku Bidan Puskesmas Tarogong untuk diserahkan kepadaTerdakwa RUDY RUDIANTO, SE selaku Pegawai Negeri Sipilyang bertempat di Kantor Puskesmas Tarogong tanpa dibuatkantanda bukti penyerahannya.Bahwa jumlah uang yang pernah saksi serahkan secara bertahapseluruhnya kepada Terdakwa RUDY RUDIANTO, SE selaku PegawaiNegeri Sipil di Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garutsebesar

saksi menyerahkan uang tunai sebesarRp. 5.000.000, (lima juta rupiah) kepada Terdakwa RUDYRUDIANTO, SE selaku Pegawai Negeri Sipil dengan caraditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening0058323594100 an RUDI RUDIANTO, dengan tanda bukti SlipTransfer Bank Mandiri;e Pada tanggal 03 Mei 2018 saksi menyerahkan uang tunai sebesarRp. 2.000.000, (dua juta rupiah) kepada saudari NURUL AINIselaku Bidan Puskesmas Tarogong untuk diserahkan kepadaTerdakwa RUDY RUDIANTO, SE selaku Pegawai Negeri Sipilyang

ASN dapatmendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan,dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama danmadya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :hurufe : bupati/walikota di kabupaten/kota ;Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan sebagaimanadimaksud Pasal 53 huruf e UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 diatur lebihlanjut dalam Pasal 1 Angka 17, 18, dan 20, serta Pasal 292 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

undangundang secara jelas sudahHalaman 43 dari 63 Halaman Putusan No. 08/G/2015/PTUNKPGmengatur proses penyelesaian sengketa keputusan aparatur sipil negara danhal tersebut dibantah oleh Para Penggugat dengan alasan yang padapokoknya menyatakan bahwa tingkatan jenis hukuman disiplin yang diterimaoleh Para Penggugat dikategorikan sebagai hukuman disiplin berat dan tidakadanya aturan perundangundangan khususnya Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang