Petuk Pajak Bumi / Land rente / girik,pipit, petitir, veroonding Indonesia atau alat pembuktian tertulis dengan nama apapunjuga sebagaimana dimaksud dalam pasal Il, VI, dan VII, KetentuanketentuanKonversi Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan asar PokokPokokAgraria, di Tambah Peraturan Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun 2012 TentangPetunjuk Tekhnis Pembebasan Tanah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.72 Tahun2012 tentang Anggaran, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2013Tentang

Setia Budi Perkasa) Tergugat tetap menyatakan CV.Setia Budi Perkasa sebagai Pemenang dan perusahaan Penggugatdikalahkan dalam tahapan evaluasi tekhnis dengan alasan dalam daftarisian Tidak menggunakan Excavator 80140 HP, Stone Cruiser 60j/Jamjenis peralatan yang di tawarkan tidak sesuai dengan persyaratandalam LDP ;9.

IMBnyamemperhatikan tata letak pembangunan yaitu disejajarkan denganposisi gudang dan pengering jagung milik Penggugat, dan gudanglainnya yang terlebih dahulu dibangun agar tercipta kenyamanan,keselarasan serta menjaga lingkungan dalam melakukan aktifitasdalam berusaha.Bahwa Berdasarkan halhal di atas, keputusan Tergugat nyatanyata telahmenimbulkan kerugian kepada Penggugat, karena dengan diterbitkannyaobyek sengketa, telah melanggar ketentuan dan prosedur permohonan IMB(persyaratan administratif dan persyaratan tekhnis

BadanLingkungan Hidup) agar mendapatka amdal; Bahwa kegiatan pembangunan Jago Cove Projek milik PT Wiratha KaryaBhakti harus memiliki dokumen Amdal (Analis dampak lingkungan ) danizinizin yang lain yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan tersebut; Bahwa kegiatan pembangunan Jago Cove Projek milik PT Wiratha KaryaBhakti dapat dilaksanakan apabila sudah memiliki semua izin diantaranyajin Membangun (IMB), ijin lingkungan, rekomendasi pemanfaatan ruangijin operasi ijin lokasi dan rekomendasi dari SKPD tekhnis

Agungberpendapat :Bahwa keberatan yang dikemukakan oleh Jaksa/Penuntut Umum padamemori kasasi hal 14 dan 15, bukan merupakan hal yang salah dalampenerapan hukum, oleh karena itu alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidakdapat dibenarkan;Bahwa alasanalasan kasasi dari para Terdakwa sudah tepat beralasan,oleh karena hubungan para Terdakwa dengan Bank SumSel adalahmerupakan hubungan keperdataan seperti tertuang dalam naskahkesepakatan kerja sama No. 0O1/KB/XI/2002, No. 296/PBM/3/B/2002 dansesuai dengan Petunjuk Tekhnis

DAK Pendidikan DasarLuncuran 2011) dan pelaksanaan tugas PPHP bertanggung jawab keKepala Dinas Pendidikan Kab.Nunukan Drs.NIZARUDDIN ;Bahwa saksi tidak memeijliki sertifikat keahlian panitia / pejabatpenerima hasil pekerjaan ;Bahwa saksi pernah mengikuti Pelatihan pengadaan barang dan jasapemerintah di Kampus STAIN Samarinda pada tahun 2010 namunSaksi tidak dinyatakan lulus dan hanya mendapat surat keteranganpernah mengikuti pelatihnan pengadaan barang dan Jasa ;Q 9 5 pe Bahwa untuk kualifikasi tekhnis

untukpenandatanganan Surat Perintah Membayar.Sedangkan Verifikasi adalah melakukan pengecekan isi SPPLS mengenaiapakah tersedia anggaran pekerjaan sesuai dengan anggaran yang adapada kontrak kegiatan pekerjaan yang diajukan di SPPLS , apakah adarekening kegiatan sesuai dengan RKA yang tercamtum di SPPLS.e Dokumen yang harus diteliti berdasarkan Format Penelitiankelengkapan Dokumen SPP adalah :Surat Pengantar SPPLS.)2) Ringkasan SPPLS.3) Rincian SPPLS.4) Salinan SPD.5) Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD Tekhnis

Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkanoleh Bank atau lembaga keuangan Non Bank.10) Foto/Buku/Dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan.e Bahwa sebagian dokumen memang tidak ada pada kelengkapan SPPLSseperti:1) Salinan SPD.Memang tidak ada dilampiran kelengkapan SPPLS yang diserahkankepada Saksi tetapi ada di bagian keuangan Dinas pendidikan sehinggaSaksi tidak mencontren (tanda ada dokumen) di format PenelitianKelengkapan Dokumen SPP.2) Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD Tekhnis

BupatiNunukan Nomor : 821.2 / SK50 / BKDDIIl / X / 2011 tangal 26Oktober 2011 dan kemudian dilantik pada 2011 berdasarkan Suratpernyataan pelantikan Nomor : 821.2 / 1837 / BKDD Ill / X / 2011tanggal 27 Oktober 2011 serta Surat pernyataan menduduki jabatannomor : 821.2 / 1837 / BKDD Ill / X / 2011 tanggal 27 Oktober2011 ;e Bahwa Tugas Pokok saksi selaku Kasi Sarana dan Prasaranapendidikan dasar dan TK/PAUD adalah membantu Kepala BiddangSarana dan Prasarana menyiapkan bahan perumusan, bahankebijakan tekhnis

dan melaksanakan penyusunan program dankegiatan penyelenggaran sarana dan prasarana pendidikan dasardan TK/PAUD sesuai dengan ketentuan perundang undangan yangberlaku ;e Bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagai berikut :Menghimpun,mempelaajari dan menelaah serta mengola peraturanperundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk tekhnis sertadata dengan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidangtugasnya.Menyusun rencana kerja dan kegiatan seksi sarana dan prasaranapendidikan dasar dan

Jakarta ; 7 Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 20 Tahun 1990, Tentang PendidikanMenengah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan danPenyelenggaraan Pendidikan, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/PAGE U/2002, Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Keputusan GubernurProvinsi DKI Jakarta Nomor 59 Tahun 2003, Tentang Petunjuk PelaksanaanPembentukan Komite Sekolah, Keputusan Kepala Dinas DIKMENTI Provinsi DKIJakarta Nomor 65 Tahun 2003, Tentang Petunjuk Tekhnis

Meskipundemikian, pada hakikatnya, pihak prinsipal dari perobuatan hukumtersebut adalah kedua calon mempelai.Bahwa demikian halnya dengan serah terima uang natk,meskipun tekhnis penyerahan, penerimaan, penyimpanan,pengelolaan serta pemanfaatannya tidak langsung dilakukan olehkedua mempelai, namun demikian perbuatanperbuatan tersebutpada dasarnya adalah perbuatan kedua mempelai.

Saksi sebagai tim pengawas teknis tidak diberikan gambar kapal yangakan dibuat, Tidak diberikan spesifikasi tekhnis terhadap pembuatan kapaltersebut. Saksi yang mengecek pekerjaan Terdakwa yang menurutnya kondisipekerjaan pembuatan kapal sudah selesai 100 % tetapi saat kami cek kondisipekerjaan kapal belum 100% dan kami mendapatkan temuan saat pengecekantersebut adalah:1.

Wahidin Dahian (Kadis Pertanian Kabupaten Seluma),saksi Inidi Harmantono (Tim Tekhnis BLM PUAP Kabupaten Seluma) dan saksiSri Asih (PMT di Seluma) menyatakan bahwa anggota GAPOKTAN andalahpengurus kelompok tani masing masing, sehingga rapat GAPOKTAN memanghanya diikuti oleh beberapa orang saja yakni hanya diikuti oleh penguruskelompok tani masingmasing tersebut.

pidana dimana sejak pelelangan pekerjaan dilaksanakan,Terdakwa sudah lebih dahulu mengetahui kalau bakal menjadi pemenang yang akanmelaksanakan pekerjaan pengadaan 4 (empat) unit ambulance pada DinasKesehatan Tahun Anggaran 2007 sampai akhirnya Terdakwa telah menerimapembayaran terhadap pekerjaan yang telah ia lakukan ;Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Penuntut Umum bahwa TerdakwaWilfrid Atok Alias Frid tidak melaksanakan pengadaan 4 (empat) unit mobilambulance sesuai dengan spesipikasi tekhnis

(Fotokopi sesuai dengan asili);Salinan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara NomorPER03/KN/2010 Tentang Petunjuk Tekhnis PelaksanaanLelang (Pasal 14). (Fotokopi dari fotokopi);bahwa untuk menguatkan dalildalil jawabannya, Tergugattelah mengajukan bukti berupa fotokopi suratsurat yang telah diberi meterai cukupdan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikansebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T1 sampai dengan T17, adalahsebagai berikut:1.

Tidak memenuhi persyaratan impor dari instansi tekhnis ;2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabilauntuk barang tersebut telah diajukan PIB dan telah dilakukanpemeriksaan fisik barang ;Bahwa atas barangbarang yang dikirim oleh Penggugat tersebut,importir atau pemilik barang belum pernah mengajukan PIB (PemberitahuanImpor Barang) ;Dengan demikian atas barang yang dikirim olen Penggugat yangberupa silver (perak butiran) yang ternyata tidak sesuai dengan pesanankarena salah

sengketa II(Pong Kulambu), dimana terjadi perbedaan angka luas dalam BukuTanah seluas + 21,037,5 M2 sedangkan di dalam lampiran GambarSituasi adalah + 4.1037 M2 (angka 4 berobah menjadi angka 2).Bahwa sebagai bukti dari keberadaan bukti surat TI, Il, IIl2 berupaSertifikat Hak Milik No. 7 Tahun 1977 atas nama Pangiu Mangina BAadalah cacat dimana luas di dalam Gambar Situasi adalah seluas +155.700 M2, namun setelah dihitung luas dari SHM tersebut yangsesungguhnya adalah 163.750 M2.Bahwa didalam system tekhnis

lebihkurang Rp.220.000.000, (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) hinggaRp.240.000.000, (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) ;Berdasarkan pertimbangan tersebut unsur diatas dinyatakanterpenuhi;Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebahagianmilik orang lain adalah sesuatu barang/benda itu selurunnya atau sebahagianmilik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baikbersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

SUHATSYAH atas uang yang telah dikeluarkan.40) 1 ( satu ) bundel Photo Copy Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan bantuan pengembangan Propinsi / Kabupaten / Kota menuju Penyelenggara Pendidikan Inklusif tahun 2012.41) 1 ( satu ) lembar surat sekretariat daerah dengan nomor 1878 / PDDKN / XII / 2012, tanggal 17 Desember 2012, yang ditujukan kepada Direktur pembinaan Pendidikan Khusus dan layanan khusus pendidikan dasar Ditjen pendidikan dasar Kemendikbud RI.42) 1 ( satu ) bundel buku rekening Mandiri

SUHATSYAH atas uang yang telahdikeluarkan.1 ( satu ) bundel Photo Copy Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan bantuanpengembangan Propinsi / Kabupaten / Kota menuju PenyelenggaraPendidikan Inklusif tahun 2012.1 ( satu ) lembar surat sekretariat daerah dengan nomor 1878 / PDDKN/ Xll/ 2012, tanggal 17 Desember 2012, yang ditujukan kepada Direkturpembinaan Pendidikan Khusus dan layanan khusus pendidikan dasarDitjen pendidikan dasar Kemendikbud RI.1 ( satu ) bundel buku rekening Mandiri Syariah KCP TJ BALAIKARIMUN

SUHATSYAH atas uang yang telahdikeluarkan.40) 1 ( satu ) bundel Photo Copy Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan bantuanpengembangan Propinsi / Kabupaten / Kota menuju PenyelenggaraPendidikan Inklusif tahun 2012.41) 1 (satu ) lembar surat sekretariat daerah dengan nomor 1878 / PDDKN /Xll / 2012, tanggal 17 Desember 2012, yang ditujukan kepada Direkturpembinaan Pendidikan Khusus dan layanan khusus pendidikan dasarDitjen pendidikan dasar Kemendikbud RI.42) 1 ( satu ) bundel buku rekening Mandiri Syariahn KCP

SUHATSYAH atas uang yang telahdikeluarkan.1 ( satu ) bundel Photo Copy Petunjuk Tekhnis Pelaksanaanbantuan pengembangan Propinsi / Kabupaten / Kota menujuPenyelenggara Pendidikan Inklusif tahun 2012.1 ( satu ) lembar surat sekretariat daerah dengan nomor 1878 /PDDKN / XIl / 2012, tanggal 17 Desember 2012, yang ditujukankepada Direktur pembinaan Pendidikan Khusus dan layanankhusus pendidikan dasar Ditjen pendidikan dasar KemendikbudRI.1 ( satu ) bundel buku rekening Mandiri Syarian KCP TJ BALAIKARIMUN

Bahwa SPPD Fiktif yang bersumber dari Dana Hibah Gunetahun 2011 / 2012 tersebut yang direkayasa Jumlah43.025.000. mengatasnamakan dengan SPU.SPPD dalam rangka Konsultasi Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Acehterhitung dari tanggal 13 sampai dengan 16 NovembBanda Aceh, tidak pernah sdr RUDI HART(laksanakan dengan biaya sejumlah Rp 6.600.000SPPD dalam rangka Rapat Bimbingan Tekhnis terhidari tanggal 24 sampai dengan 28 Nopember 2011Aceh , Tidak pernak dilakksanakan Oleh sdr AHMADY

,S.P, Tidak Dilaksanakan sdr SULAIMANSp dengan biaya Rp 4.900.000.SPPD dalam rangka Rapat Bimbingan Tekhnis terhidari tanggal 24 sampai dengan 28 Nopember 2011Aceh , Tidak pernak dilakksanakan Oleh sdr AHMADY,SP, dekijuga saksi tidak laksanakan dersejumlah Rp 4.900.000.SPPD dalam rangka Pelatihan Pengawasan Dana Politik Uang serta Penyalahgunaan Jabatan dari tsampai dengan 17 Desember 2011 ke Banda Apernah RUDI HARTONO,P.SS laksanakan dencsejumlah Rp 6.000.000,SPPD Nomor 094//SPPD/PanwasluAGR/2011

(empat juta sembilanrupiah), SPPD dalam rangka Rapat Bimbingan Tekhnis terhitungtanggal 24 sampai dengan 28 Nopember 2011 ke Banda ADilaksanakan oleh saksi ANDIKHA PASSIRELA, S.E., dengan4.900.000, dan SPPD dalam rangka Pelatinan Pengawasan Dana Politik Uang serta Penyalahgunaan Jabatan dari tanggal 13 samr17 Desember 2011 ke Banda Aceh, tidak pernah dilaksanakanRUDI HARTONO,P.S.S., sejumlah RP 6.000.000, (enam juta rupialMenimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terdakwa AHMADI, S.P., Selaku Kepala

Ultrajasa PersadaPrima yang direkturnya adalah terdakwa Ir.Edenta Sinuraya danPT.Galin Medan Persada yang direkturnya Sdr.Supardi.Bahwa berdasarkan hasil evaluasi persyaratan administrasi, tekhnisdan harga, dari 10 peserta lelang hanya dua perusahaan yangmemenuhi syarat administrasi maupun tekhnis yaitu PT. Galin MedanPersada dan PT.

Ultrajasa PersadaPrima yang direkturnya adalah terdakwa Ir.Edenta Sinuraya danPT.Galin Medan Persada yang direkturnya sdr.Supardi.Bahwa berdasarkan hasil evaluasi persyaratan administrasi, tekhnisdan harga, dari 10 peserta lelang hanya dua perusahaan yangmemenuhi syarat administrasi maupun tekhnis yaitu PT. Galih MedanPersada dan PT.

kesalahanadministrasi namun dapat dibenarkan oleh Hukum Administrasi Negarayang dikenal dengan FREIES ERMESSEN (Discretionary power), di manakesalahan yang dapat ditimpahkan kepada Terdakwa merupakan kesalahanyang bersifat administrasi yang termasuk ruang lingkup Hukum AdministrasiNegara dan sanksinya adalah pertanggungjawaban yang bersifatadministrasi belaka bukan pertanggungjawaban pidana sebab sesuaiketentuan huruf P lampiran Keputusan Menteri Pendidikan NasionalNo.004/K/2004 (16.01.2004) tentang petunjuk tekhnis

Dengan demikian kami sangat berkeberatan dan menolak jikaPenggugat menempatkan nama Desa Wairhabi sematamata sebagaipersoalan tekhnis kekeliruan pengetikan;Bahwa mengenai syarat formil gugatan telah banyak YurisprudensiMahkamah Agung menegaskan melalui kaidahkaidah hokum anima lain :e Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomar : 1149 K/Sip/19751741976 dengan kakian hokum : Oleh keno swat simenyebut denganjelas letak tanah sengketa, dapat ciiterima atas alas an Obscuur Libel;e Bahwa selain doktrin hokum dalam