Ditemukan 5561 data
95 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 152 K/Pid.Sus/20132.efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan ;Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah menentukan bahwa setiap pengeluaranharus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yangdiperoleh oleh pihak yang menagih ;Pasal 122 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur sebagaiberikut :a.
No. 152 K/Pid.Sus/20132.efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan ;Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah menentukan bahwa setiap pengeluaranharus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yangdiperoleh oleh pihak yang menagih ;Pasal 122 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menentukan :a.
64 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 375 K/TUN/20132. Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan : berdasarkanbuku C:229 persil 28 Kelurahan Tambak Osowilangun, Kecamatan Benowo(dahulu Kecamatan Tandes), Kota Surabaya atas nama H. Moestopo b.Djen, Penggugat merasa memiliki beberapa bidang tanah yang sekarangtelah menjadi atas nama orang lain, diantaranya yaitu:a.
48 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2975 K/Pdt/20132 TALEK, bertempat tinggal di Desa Pedongatan, RT 02, RWKecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, PropinsiKalimantan Tengah;3 D. RINGKIN, bertempat tinggal di Desa Pedongatan, RT 1,Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, PropinsiKalimantan Tengah;4 DIREKTUR PT. FIRST LAMANDAU TIMBERINTERNATIONAL di Jakarta, Cq. PT. Sampoerna UnionTriputra Persada, Cq. Direktur PT.
126 — 49
THR Keagamaan tahun 20132. Fedrik Siallagana. Kompensasi Pesangon Rp. 5.571.566b. Upah bulan September 2013 sampai Bulan Desember 2013c. THR Keagamaan tahun 20133. Bowo Prayitnoa. Kompensasi Pesangon Rp. 5.571.566b. Upah bulan September 2013 sampai Bulan Desember 2013c. THR Keagamaan tahun 2013Bahwa atas dikeluarkannya anjuran Dinas Tenaga Kerja Kab. Bekasi dengan No. 565/380/HISyaker/II/2014 PUK SPEE FSPMI PT.
51 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 52 PK/Pdt/20132. Bahwa uraian Penggugat Konvensi dalam posita gugatannya hanyaberdasarkan suatu izin lisan dari seorang bernama Reinel Lasut yangmenurut Penggugat Konvensi adalah suami Tergugat I, padahal suamiTergugat Konvensi bernama Reinel Coesoy dan sekarang sudahalmarhum;3. Bahwa dizaman modern ini tanpa ada bukti tertulis adanya izin dariseseorang, apalagi yang sudah almarhum, kiranya harus diabaikankebenarannya;4.
88 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.2183 K/Pat/20132. Hj. LELY HOLIDAH binti H. NAWAWI ALI, Nomor 1 dan nomor2 bertempat tinggal di Jalan Merdeka Nomor 210 RT. 001/02,Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;3. H. UKAR SUBHIYAT ALI bin H. NAWAWI ALI, bertempattinggal di Gerendeng Pulo RT. 001/09, Kelurahan Gerendeng,Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;4. Hj. HERLINA binti H. NAWAWI ALI, bertempat tinggal diTaman Pabuaran, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;5. Hj. NURMALA binti H.
30 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 865 K/Pid/20132.
188 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
VI/16/20132 278/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46905/PP/M. VI/16/20133 277/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46904/P P/M. VI/16/20134 279/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46906/P P/M.
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk Kantor Cabang Pembantu AR Hakim Medan
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) c/q Kanwil DJKN Sumatera Utara c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan.
60 — 36
Nomor 378 K/Pdt.SusBPSK/2012 tanggal 26 Agustus 20132. Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 20133.
139 — 81
Bahwa apaapa yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawaban ini adalah jawabandari pernyataan dalam gugatan Penggugat pada tanggal 13 Juni 20132. Bahwa Tergugat menolak dalildalil yang diajukan Penggugat yaitu bahwapenerbitan obyek sengketa adalah menindaklanjuti peta informasi pertambangan yangdikeluarkan oleh unit pelayanan informasi dan investasi terpadu Direktorat JenderalMineral dan Batubara Kementerian tanggal 11 Maret 20133.
48 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal Pajak1 276/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46903/PP/M.VI/16/20132 278/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46905/PP/M. VI/16/20133 277/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46904/P P/M. VI/16/20134 279/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46906/PP/M.
66 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 609/B/PK/PJK/20132/.28.29,peraturan sendiri. Dengan kata lain peraturanperaturan pada Bukull pada umumnya hanya merupakan hukum pelengkap(aanvullend recht), bukan hukum keras, atau hukum = yangmemaksa,Bahwa dalam perkara a quo, pembebanan risiko bagi PemohonPeninjauan Kembali apabila tidak terlaksananya perencanaanproduksi/impor, sama sekali bukan merupakan sebab (kausa) yangterlarang.
93 — 32
Danyonif 303/13/1 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Februari2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2103 di Denpom III/5 berdasarkan Surat KeputusanPenahanan Sementara Nomor : Kep/05/II/2013 tanggal 22 Februari 20132.
Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 13/1 Kostrad selakuPerwira Penyera Perkara Nomor : Kep/ 40 / VII/2013 tanggal 11 Juli 20132. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/86/K/AD/II09/VII/2013tanggal 29 Juli 2013.3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I09 Nomor TAP/154K/PM.II09/AD/VHI/2013 tanggal 20 Agustus 2013 tentang Penunjukan Hakim4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/154K/PM.II09/AD/VII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Hari Sidang.5.
33 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 539 K/Pid.Sus/20132. Pembayaran kedua dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2006 sejumlahRp200.000.000,00 ;3. Pembayaran ketiga dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2006 sejumlahRp250.000.000,00 ;4. Pembayaran keempat dilakukan pada tanggal 9 November 2006sejumlah Rp150.000.000,00 ;5. Pembayaran kelima dilakukan pada tanggal 9 November 2006 sejumlahRp200.000.000,00 ;Berdasarkan Surat Gubernur Prop.
No. 539 K/Pid.Sus/20132. Pembayaran kedua dilakukan pada tanggal11 Oktober 2006 Rp200.000.000,003. Pembayaran ketiga dilakukan pada tanggal19 Oktober 2006 Rp250.000.000,004. Pembayaran keempat dilakukan pada tanggal 9Nopember 2006 Rp150.000.000,005. Pembayaran kelima dilakukan pada tanggal9 Nopember 2006 Rp200.000.000,00Berdasarkan Surat Gubernur Prop.
130 — 17
SPP GU dan SPP GU Nihil a: Ada Bukti/SPJ Tidak Ada BuktiNo. dan TU Nihil Nilai SP2D (Rp) (Rp) (Rp) No.001/SPPGU/POLPP/20131. tgl 25/02/2013 291.972.000 245.972.000 46.000.000 No.003/SPPGU/POLPP/20132. tgl 13/03/2013 299.975.000 206.225.000 93.750.000 No.004/SPPGU/POLPP/20133. tgl 21/03/2013 247 339.400 213.922.400 33.417.000 No.005/SPPGU/POLPP/20134. tgl 13/04/2013 295.049.000 281.919.000 13.310.000 No.007/SPPGU/POLPP/20135. tgl 10/04/2013 299.800.000 297.400.000 2.400.000 No.009/SPPGU/POLPP/20136
SPP GU URAIAN NILAI SPP1 25/02/2013 001/SPPGU/POL Ganti Uang ( GU ) 291.972.000,00PP/20132 13/03/2013 003/SPPGU/POL Ganti Uang (GU) II 299.975.000,00PP/20133 21/03/2013 004/SPPGU/POL Ganti Uang ( GU ) II 247 339.400,00PP/20134 03/04/2013 005/SPPGU/POL Ganti Uang ( GU ) IV 295,049.000,00PP/20135 10/04/2013 007/SPPGU/POL Ganti Uang ( GU) V 299.800.000,00PP/20136 26/04/2013 O09/SPPGU/POL Ganti Uang ( GU ) VI 262.067.000,00PP/20137 06/05/2013 010/SPPGU/POL Ganti Uang ( GU ) VII 299.823.900,00PP/20138
SPP TU URAIAN NILAI SPP1 20/02/2013 001/SPPTU/POL PP TU (Pam Pilkada Gubernur) 231.000.000,00(20132 08/03/2013 002/SPPTU/POL PP TU (Kebugaran Angt Sat Pol PP) 65.400.000,00(20133 25/04/2013 O08/SPPTU/POL PP TU (Penertiban Bangunan Liar) 148.400.000,00(2013JUMLAH 444,800.000,00Register SPP Tambah Uang adalahNo TANGGAL NO.
SPP URAIAN NILAI SPP1 08/03/2013 002/SPPTU/NIHIL/POL TU NIHIL 231.000.000,00PP /20132 08/04/2013 OO6/SPPTU/NIHIL/POL TU NIHIL 63.500.000,00 Halaman 131 dari 191 Putusan No. 154/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg PP /2013 3 28/05/2013 013/SPPTU/NIHIL/POL TU NIHIL 148 .352.000,00PP /20134 30/12/2013 032/SPPGU/NIHIL/POL GU NIHIL 65.756.800,00PP /2013JUMLAH 508.608.800,00Register SPP Langsung adalahNo TANGGAL NO.
SPP URAIAN NILAI SP2D1 26/03/2013 008/SPPLS/POL Belanja Pakaian Olah Raga 65.103.500,00PP/2013 (Lengkap), Kegiatan PengadaanPerlengkapan Operasional TahunAnggaran 20132 13/03/2013 011/SPPLS/POL Belanja Sewa Ruang 26.950.000,00PP/2013 Rapat/Pertemuan (Paket MeetingTidak Menginap ), KegiatanSosialisasi Keamanan Wilayahbagi Aparatur Tahun Anggaran20133 166/04/2013 014/SPPLS/POL Belanja Pakaian Dinas dan 103.580.000,00PP/2013 Atributnya, Kegiatan PengadaanPerlengkapan Opersional TahunAnggaran 20134 28
37 — 22
Danrem 142/Tatag selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Juli2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013 berdasarkan Keputusan PenahananSementara Nomor : Kep/14/VII/2013 tanggal 9 Juli 20132. Kemudian diperpanjang sesuai :Perpanjangan penahanan dari Danrem 142/Tatag selaku Papera sejak tanggal27 Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013 berdasarkan penahanansementara Nomor : Kep/18/VII/2013 tanggal 27 Juli 2013.3.
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Put.No.386 K/Pid.Sus/20132 1 (satu) buah SIM C Metro Jaya No. 6704120514899 an. TANG SIEWKEE;YD On fF WSIEW KEE;1 (satu) buah kartu KAD Malaysia No. 670426085148 ;1 (satu) buah Kartu Izin Tinggal Terbatas an. TANG SIEW KEE. ;2 (dua) buah Lesen Memandu Malaysia an. TANG SIEW KEE. ;1 (satu) buah kartu Paspor BCA No. 6019 0025 6102 5307;1 (satu) buah kartu Paspor BCA No. 6019 0020 1605 3516 an.
59 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 180/B/PK/PJK/20132.
128 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 65 P/HUM/20132 Bahwa Pasal 1 ayat (4) Perma 1/2011 mendefinisikan Para PemohonKeberatan sebagai berikut:Permohonan Keberatan adalah kelompok masyarakat atau peroranganyang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atasberlakunya suatu. peraturan perundangundangan tingkat lebih rendah dariUndangUndang.3 Bahwa Pemohon I adalah Klian Desa Adat (Kepala Desa Adat) Pecatuyang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dansesuai dengan perkembangan masyarakat dan
102 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor: 29 PK/Pdt/20132.