Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Militer
Register : 22-02-2018 — Putus : 04-04-2018 — Upload : 16-04-2018
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 20-K/PM.I-01/AD/II/2018
Tanggal 4 April 2018 — Oditur:
Zarkasi, S.H.
Terdakwa:
Roso
58 — 38
  • Bahwa setelah Saksi masuk ke dalam rumahtersebut, Saksi menemukan 2 (dua) orang warga sipilyang tidak Saksi kenal dalam keadaan tangan di borgoldan satu orang lagi diamankan karena mencobamelakukan perlawanan.7.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 29-03-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 16 Juli 2019 — Penuntut Umum:
MOHAMMAD AKBAR DATAU, SH
Terdakwa:
Drs. NURHASAN, MM Bin HASAN JUFRI
142 — 28
  • yang telahdilakukannya.Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatasbila dihubungkan dengan pengertian pegawai negeri sebagaimanatermaktub dalam Pasal 1 butir 2 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terdakwa Drs.NURHASAN, MM dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 24-04-2019 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 15/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 9 September 2019 — Penggugat:
MUHAMMAD RABIN, S.E., M.M.
Tergugat:
WALIKOTA PANGKALPINANG
140 — 46
  • dalildalil Penggugat pada angka13, 14, 15, dan 16 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, denganalasan sebagai berikut :a. bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil dilingkungan Pemerintanh Kota Pangkalpinang dikarenakanPenggugat telah melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidanadalam jabatan dan terhadap Penggugat telah ada putusan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde);b. bahwa adanya aturan yang mengatur terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN
Register : 24-09-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 03-02-2020
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 22/G/2019/PTUN.TPI
Tanggal 14 Januari 2020 — Penggugat:
Nusirwan, S.Sos
Tergugat:
BUPATI KARIMUN
293 — 119
  • Negara; Yang bunyinya adalah : Pasal 53 Ayat 1 : Orang atau badan hukum perdata yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negaradapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yangberwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negarayang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.Bertentangan dengan , Pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA TANJUNG PANDAN Perdata Agama
Register : 28-08-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 17-07-2019
Putusan PA TANJUNG PANDAN Nomor 0111/Pdt.P/2018/PA.TDN
Tanggal 26 September 2018 — Pemohon melawan Termohon
18 — 8
  • Penduduk (KTP) atasnama pemohon dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pemohon Ilyang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.10)dan (P.11) serta keterangan 2 (dua) orang saksi dihadapan majelis hakim yangsaling bersesuaian yang menerangkan bahwa para pemohon telah memelukagama Islam dan calon anak angkatnya telah beragama Islam sebagaimanaagama orang tua kandungnya, sebagaimana Pasal 1 ayat 13 PeraturanPresiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Pendaftaran Sipilyang
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
Register : 08-10-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1610/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 10 Desember 2019 — Penuntut Umum:
AGUS KHAUSAL ALAM SH
Terdakwa:
MARCUS LESMANA ALS YOHANES WIJAYA GOUW ALS HERI YANSYAH ALS DICKY WIJAYA ALS HERI YANSAR
177 — 56
  • PN.Jkt.Brtmembuka komputer lalu membuka Sistim Adiministrasi Kependudukan ( SIAK)yang saksi miliki setelah itu lalu menginput data data palsu tersebut denganmemberi nomor NIK; Bahwa ada 2 jenis formulir yaitu ;Formulir F101 yang sudah ada NIK danFormulir F101 yang belum ada NIK maka saksi memberi nomor NIK; Dipersidangan di perlinatkan barang bukti dan ditunjukan kepada Terdakwa ; Bahwa saksi tidak mempunyai kewenangan untuk menginput datakependudukan tetapi yang mempunyai kewenangan adalah petugas Catatan Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 09-10-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 P/HUM/2017
Tanggal 7 Desember 2017 — drh. DIAH ASRI EROWATI AS., M.Kes., DKK VS PRESIDEN RI;
68 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • detakriaunews.com 08 Maret 2016) (Bukti P22);Fotokopi Kalau Indonesia Ingin Jadi Negara Yang Jaya di Masa Depan(http:/www.kemendagri,go.id/artile/20155/03/02/kalauindonesiainginjadnegarayangjayadimasadepan) (Bukti P23);Fotokopi Wapres JK jelaskan tidak ada PHK untuk PNS(http://www.antaranews.com/berita/565018/wapresjkjelaskantidakadaphkuntukpns) (Bukti P24);Fotokopi PP No. 11/2017 dan Jeritan Peneliti (KOMPAS, 23 Agustus 2017,him. 6) (Bukti P25);Fotokopi PP 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-05-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 19-05-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 1/PID.SUS/TPK/2017/PN Bna
Tanggal 27 April 2017 — Syarif Hidayat Bin. Aseng Suwardi;
239 — 92
  • persetujuan Kredit atas nama Murni adalah saksi Abdi Zakhirsyahkarena Terdakwa pada 31 Desember Tahun 2013 sudah dimutasikan ke Bankmandiri Bieruen; Bahwa kewenangan Mengenai verifikasi data dan dokumen adalah kewenganMikro Kredit Sales (MKS) dan diverifikasi kembali Mikro Kredit Analisis (MKA) ;dasarnya Petunjuk Teknis Operasional (PTO) ; Bahwa terjadinya macet karena 3 (tiga) pegawai negeri sipil yang diajukan olehsaksi Alfi Laila ini orangnya fiktif begitu juga 5 (lima) orang pegawai negeri sipilyang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 61/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
SYAMSUL RIJAL
Tergugat:
BUPATI DOMPU
56 — 36
  • menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kKemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-09-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1403 K/PID.SUS/2016
Tanggal 14 September 2016 — Ir. OSTON GULTOM
55 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalamjabatan Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;34.Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 127/KP.340/SK/II/2000tanggal 28 Pebruari 2000 memutuskan calon pegawai negeri sipilyang namanya Drh. Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalam pangkatCalon Penata Muda (lIll/a);35.Daftar lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 127/KP.340/SK/II/2000 tanggal 28 Pebruari 2000 atas nama drh.
    Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalamjabatan Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 127/KP.340/ SK/II/2000tanggal 28 Februari 2000 memutuskan calon Pegawai Negeri Sipilyang namanya Drh. Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalam pangkatcalon Penata Muda (Ill/a);Daftar lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 127/KP.340/SK/II/2000 tanggal 28 Februari 2000 atas nama Drh.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-06-2014 — Putus : 11-11-2014 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Tanggal 11 Nopember 2014 — Drs. A. CHOLIL MANSYUR., MBA
108 — 17
  • Cholil Mansyur, MBA selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat sebagai Koordinator / Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Kabupaten Lahat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati LahatNomor : 536/KEP/BPBD/2010 tanggal 27 Desember 2010, baik bertindak sendirisendiri maupun bersamasama dengan saksi Abu Yazid Bustomi, SE, MM Bin Cik Dungselaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)dalam Kegiatan Rehabilitasit dan Rekonstruksi Pasca Bencana Pembuatan
    Cholil Mansyur, MBA selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat sebagai Koordinator / Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Kabupaten Lahat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati LahatNomor : 536/KEP/BPBD/2010 tanggal 27 Desember 2010, baik bertindak sendirisendiri maupun bersamasama dengan saksi Abu Yazid Bustomi, SE, MM Bin CikDung selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dalam Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana PembuatanTembok
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 56/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
Suharni
Tergugat:
BUPATI DOMPU
108 — 47
  • menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 27-09-2012 — Putus : 04-03-2013 — Upload : 07-05-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 170/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 4 Maret 2013 — Dr. lr. Julius Pontoh, MSc;1.Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia,2.Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, S.H.,M.H
108 — 60
  • Pegawai Negeri Sipil atau yangberkaitan dengan Tergugat (asal) tidak mengeluarkan keputusan danmenjadikan dasar pengetahuan Penggugat bahwa Tergugat (asal) tidakmengeluarkan keputusan berkaitan dengan pelanggaran disiplin pegawaiHalaman 49 dari 100 halaman, Putusan Nomor 170/G/2012/PTUNJKT5050negeri sipil dalam lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.Dengan demikian, objek sengketa dalam perkara in casu, bukan merupakankeputusan Tergugat tidak menjatuhkan hukuman disiplin pegawai negeri sipilyang
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 30-03-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 05-08-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 28/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
Basyir, M.Pd.B.I.
Tergugat:
Gubernur Jawa Tengah
428 — 244
  • Hal ini tergugat juga telah melanggarpasal 28 ayat 3, Peraturan Pemerintah Republik Indonesianomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang berbunyi: PNS yang diperiksa berhak mendapat fotokopi berita acar pemeriksaan sebagaimana dimaksud padaayat (1), dari pasal ini Tergugat melanggat, karena tidakmemberi fotocopy berita acara pemeriksaan sebelummemutuskan dan membuat surat keputusan ;Bahwa tergugat telan melanggar Peraturan PemerintahRepublik Indonesia nomor 53 Tahun 2010 tentang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 59/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
DEDI PURWANTO
Tergugat:
BUPATI DOMPU
52 — 30
  • menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 53/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
Siti Hajar
Tergugat:
BUPATI DOMPU
110 — 60
  • menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kKemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan DILMIL I 05 PONTIANAK Pidana Militer
Register : 21-03-2011 — Putus : 22-06-2011 — Upload : 19-08-2011
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 17-K/PM.I-05/AD/III/2010
Tanggal 22 Juni 2011 — Serka Mustapa
45 — 49
  • Ridwan/orang sipilyang beralamat di Gang Angket Tanjung Hilir Kec.Pontianak Timur dengan harga Rp. 1.700.000, (satujuta tujuh ratus ribu rupiah) per gram. 1 (satu) gramshabu shabu Saksi bagi menjadi 6 (enam) paket dandijual dengan harga berpariasi antara Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah), Rp. 400.000, (empat ratusribu) rupiah), Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah)dan Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) dan kadangkadang keuntunganSaksi pakai sendiri.Bahwa Terdakwa
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 103/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — SUPARTINI, S.IP vs BUPATI DOMPU
77 — 33
  • Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupaKeputusan Bupati Dompu Nomor: 814.3/023/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/113/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Supartini,SIP;3.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 55/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
FARHAENI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
91 — 59
  • menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 25-03-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 340 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 25 Maret 2015 — Drs. MUH. ARSAD, M.M. bin SEPPE
196 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tindakan Pemohon Kasasi mengirimSMS kepada korban sebagai Bupati Kepulauan Selayar yang tidakmematuhi dan melaksanakan putusan PTUN yang telah memperolehkekuatan hukum tetap dan memenangkan Pemohon Kasasi /Terdakwa bahkan korban telah memberhentikan Pemohon Kasasisebagai Pegawai Negeri Sipil serta memberhentikan pembayaran gajiPembanding/Terdakwa sebagai hak seorang Pegawai Negeri Sipilyang harus dibayarkan oleh Negara.