Ditemukan 5158 data
LEGIMAN PRANATA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
196 — 238
Namun sejakdiketahul, Penggugat diminta menandatangani Aanmaning, laluPenggugat menolak dengan alasan Penggugat belum menerima salinanHalaman 20 PutusanPerkara No. 55 / G/2021 /PTUNMDNPutusan Nomor 57/G/2020 dari Kantor Pengadilan Negeri LubukPakam, sehingga dengan leluasa Pihak yang dimenangkan leluasamenghancurkan dan bisa menguasai fisik lahan tanah di Dusun DesaSei Semayang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
1.NY. NUR WULANDARI
2.Tn.BAMBANG ADIYANTO
Tergugat:
1.PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT SHINTA DAYA
2.NY.CECILIA INDRAWATI DWIWARDHANI, SH
3.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL YOGYAKARTA
4.Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaen Sleman
56 — 7
Bahwa Tergugat telah mengajukan eksekusi lelang atasbarang jaminan hutang yang telah dibebani dengan HakTanggungan tersebut kepada Pengadilan Negeri Slemansebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri SlemanNomor : 10/Pdt.E/2018/PN.Smn, tertanggal 11 April 2018, danprosesnya telah sampai pada tahap aanmaning pertama padatanggal 14 Mei 2018 oleh dan dihadapan Ketua Pengadilan NegeriSleman kepada Para Penggugat agar Para Penggugat melunasihutangnya kepada Tergugat dan pada saat itu pula antara
Pembanding/Penggugat II : ROHYATI Diwakili Oleh : Sugeng Anjili, S.H., M.H. dkk
Pembanding/Penggugat III : SARTO Diwakili Oleh : Sugeng Anjili, S.H., M.H. dkk
Terbanding/Tergugat : DJOKO WHINDARTO
Terbanding/Turut Tergugat I : YUSWANTO als YUS
Terbanding/Turut Tergugat II : WITO MIARSO als TAMIARSO als WITODIARSO als KARSO
Terbanding/Turut Tergugat III : MASNGUD NGADIMIN als MASNGUD als MASNGUDI als MASNGUD AL NGADIMIN
Terbanding/Turut Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN Pusat di Jakrta Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP
125 — 62
Perkara Nomor2266.K/2006 yang diputus pada tanggal 2 Mei 2007 ;Bahwa dalam Pelaksanaan Eksekusi perkara 34/Pdt.G/2005/PN.Clp pihakPara Tergugat II s/d Tergugat IV, di panggil ke Pengadilan Negeri Cilacapdalam acara Aanmaning pada tanggal 9 Maret 2020 .kecuali Tergugat Partareja sudah Almarhum;4. Bahwa dalam Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalahterhadap Perkara Nomor. 34/Pdt.G/2005/PN.Clp yang diputus pada tanggal26 September 2005 . Jo.
63 — 1856
Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensiuntuk membayar uang dwangsom sebesar Rp. 100.000, (Seratusribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusanterhitung sejak Aanmaning terlampaul;D. DALAM POKOK PERKARA DAN DALAM GUGATAN REKONVENSIPutusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Pra. Hal. 371. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Para PenggugatKonvensi/Para Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan hukum yangberlaku;2.
345 — 219
::::ce 200 MDan pemilik tanah tersebut diatas adalah Tergugat dan Il hal manadikuatkan dengan Keputusan Pengadilan Negeri Medan No.688/Pdt.G/201 2/PN.Mdn tanggal 26 Pebruari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap , danatas tanah Tergugat dan Il tersebut telah dimohonkan Eksekusi dariPengadilan Negeri Medan, dan untuk itu telah terbut Penetapan Eksekusi danTergugat Ill telah di Aanmaning untuk mengosongkan objek perkara, dansetelah itu Tergugat Ill telah dengan sukarela menyerahkan tanah objekperkara
34 — 25
ANJARUDIN (Tergugat Il sampai denganTergugat Vl) Turut Tergugat baik secara sendirisendiri maupun tanggungrenteng, membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000, setiap hari ataskelalaiannya melaksanakan Isi Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap,terhitung sejak Para Tergugat di AANMANING, oleh Pengadilan sampaiPara Tergugat membayar lunas seluruh tagihan kepada Penggugat ;8. Menghukum Tergugat Alm.
Pembanding/Tergugat II : Nurani Bin Intuh
Terbanding/Penggugat : JULIA HARTONO
Turut Terbanding/Tergugat III : Sunari
Turut Terbanding/Tergugat IV : H. ARDIANADI
Turut Terbanding/Tergugat V : MANAN
Turut Terbanding/Tergugat VI : EDI
Turut Terbanding/Tergugat VII : KHOTISUL
Turut Terbanding/Tergugat VIII : SENADI
Turut Terbanding/Tergugat IX : ANI
Turut Terbanding/Tergugat X : MARDOKO
Turut Terbanding/Tergugat XI : EKO BUDIANTO
Turut Terbanding/Tergugat XII : IDA ROYANI
Turut Terbanding/Tergugat XIII : ULFAYATIN .C
Turut Terbanding/Tergugat XIV : PAULINA. L
Turut Terbanding/Tergugat XV : YUSRI
Turut Terbanding/Tergugat XVI : JERRI AW
Turut Terbanding/Tergugat XVII : EFFENDI
Turut Terbanding/Tergugat XVIII : NIAT PUJI
Turut Terbanding/Tergugat XIX : MARUWI
Turut Terbanding/Tergugat XX : MARZUKI
Turut Terbanding/Tergugat XXI : Wadaina
Turut Terbanding/Tergugat XXII : LARIA. B
Turut Terbanding/Tergugat X
64 — 42
No.201/PDT/2017/PT.SMRsetiap harinya jika Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 111 lalaimemenuhi isi putusan Pengadilan ini yang akan dihitung sejakmasa peringatan dilampaui atau 8 (delapan) hari sejak aanmaning;10. Menghukum Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 111 untukmentaati isi putusan int ;11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;ll. DALAM REKONPENSI Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;lll.
Pembanding/Tergugat I : PT Bank Mega Syariah Cabang Gorontalo
Terbanding/Penggugat : KHERMANTO LASANGOLI Diwakili Oleh : Asni A. Biu, SH
Turut Terbanding/Tergugat IV : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone Bolango
Turut Terbanding/Tergugat V : Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo
Turut Terbanding/Tergugat III : Jansen Laude Diwakili Oleh : Bandriati Ngiu, S.H dan Hasnia, S.H., M.H., M.A
238 — 103
PENYELUNDUPAN HUKUM denganmemasukkan pembatalan penetapan Ketua Pengadilan NegeriGorontalo ke dalam gugatan dengan objek perjanjian;12.Bahwa perlu kami jelaskan kembali mengenai Penetapan KetuaPengadilan Negeri Gorontalo yang dimaksud adalah berkaitan denganpengosongan lahan yang diajukan oleh Pemenang lelang;13.Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo telah mengeluarkanPenetapan Eksekusi Pengosongan yang kemudian dalam jangka waktusejak dikeluarkannya Penetapan eksekusi pengosongan sertaperingatan (aanmaning
HASBI
Tergugat:
PT TH INDO PLANTATION
198 — 30
Bahwa wajar menurut hukum agar TERGUGAT untuk melaksanakan isiputusan dalam perkara ini, dan bila lalai/tidak tunduk dan patuh dalammelaksanakan putusan dalam perkara ini sejak putusan a gou mempunyaikekuatan hukum tetap atau sejak adanya aanmaning, mohon Majelis Hakimmenghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap harikelalaiannya sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) perhari ataskelalainnya ;Berdasarkan uraian dan fakta hukum yang dikemukakan diatas, maka dengan inimohon kepada
32 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Syafrida Bugis tersebut;Menghukum para Pemohon Kasasi I dan para Pemohon Kasasi I untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,(lima ratus riburupiah);e Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 27September 2001 No. 04/PDT.G/2001/PNGS tersebut belum berkekuatanhukum yang tetap (inkracht); Bahwa Tergugat VI, VII, XV dan XXX telah aanmaning oleh Ketua PengadilanNegeri Gunungsitoli dalam perkara Perdata No. 04/PDT.G/2001/ PNGS jo.
PIPIT PATIMAH
Tergugat:
UJANG KURNIADI
104 — 30
karena upayapengosongan yang dilakukan oleh Tergugat jelas kontra produksi danbertentangan dengan kesepakatan damai yang telah ditanda tangani danditampung di dalam Surat Pernyataan tertanggal 22 Juni 2005;Bahwa namun demikian Tergugat tetap saja terus berupaya untukmengajukan upaya eksekusi pengosongan terhadap Obyek Eksekusidengan mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan NegeriCiamis, sehingga atas dasar permohonan Tergugat tersebut Bapak KetuaPengadilan Negeri Ciamis telah melakukan Aanmaning
78 — 42
Fotokopi Relas Panggilan berbentuk Aanmaning dari PengadilanNegeri Gunung Sugih Nomor 8/Eks/2017/ PN Gns, selanjutnya padafotokop! bukti Surat tersebut diberi tanda T 2;Putusan. No.15/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 463.
442 — 62
(fotokopi sesuai dengan aslinya);Relaas Panggilan Aanmaning ( Teguran ) Nomor : 02/Pdt/EksPts/2015 PN.BKn Jo. Nomor : 38/Pdt.G/2013/PN.Bkn tanggal30 Maret 2015. (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 552/MenhutlI/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentangPelepasan Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang dapatdikonversi untuk pengembangan Usaha PerkebunanKelapa Sawit atas nama PT.
Terbanding/Tergugat V : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR,
Terbanding/Tergugat III : Titien Moetiarsih, SH, Notaris,
Terbanding/Tergugat I : Bank Rakyat Indonesia Cabang Bogor,
Terbanding/Tergugat VI : Hantoro,
Terbanding/Tergugat IV : Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Yohannes Budi Kristanto, SH, MKN,
Terbanding/Tergugat II : Andra Ruyus Mani,
Terbanding/Tergugat VII : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor,
Turut Terbanding/Penggugat II : Pius Edwin Dharmajuda,
69 — 40
(Seratus dua puluh lima meter persegi) dan kemudianmerubah/menjadi atas nama Pius Edwin Dharmajuda;Bahwa mengingat perbuatan lelang eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat melalui Tergugat Il, Tergugat V yang didasarkan pada perbuatan APHTTergugat IV dan SKHMT dari Tergugat III yang cacat hukum dan melanggarpasal 15 ayat 3 jo pasal 15 ayat 6 UU Nomor 4 tahun 1996 tentang HakTanggungan maka penetapan Pengadilan Negeri Nomor11/Pdt/Eks.Akte/2018 tentang Teguran (aanmaning) untuk mengosongkansebidang tanah
Ir. ERWIN JAHJA
Tergugat:
PT. BANK PAN INDONESIA Tbk.
Turut Tergugat:
1.Balai Lelang Perdana
2.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK RI CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG I
3.BASUKI KURNIAWAN
4.KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,
5.NY. NELTJE T. PATTINAMA
144 — 36
Tanggal 31 Juli 2018.TT38 Surat dari Kantor Advokat TRI & REKAN (3R) Tanggal 27 Agustus 2018 Perihal Permohonan Eksekusi Pengosongan setelahdilaksanakan Tegoran (Aanmaning) terhadap tanah dan bangunanyang terletak di JI. R.S. Fatmawati Komplek Pertokoan Duta MasBlok C.1 No. 2,3,5, Kel. Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru,Jakarta Selatan. Halaman 32 PutusanNomor 281/Pdt.G/2018/PN. Jkt.
274 — 76
FATEMAH Binti TIJO, Oleh ParaTergugat telah dimohonkan AANMANING (Aksekusi) terhadap tanahsengketa dan telah diterbitkan penetapan Eksekusi Nomor7/Pen.Pdt.Eks/2017/PN.Byw oleh Para Tergugat terhadap sebidangtanah yang merupakan warisan dari FATIMAH al.
1.Tengku ILyas
2.ABdul Rafar
3.Atip PA
4.M.Amin,SE
5.Siti Hawa
6.Saini
7.Adnan
8.Darma Putra
9.MARIANA
10.Musliadi
Tergugat:
1.Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2.PT.Kalista Alam
Turut Tergugat:
Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
274 — 213
tersebut; Bahwa sepengetahuan ahli intervensi terhadap perlawanan eksekusikembali ke asas bahwa perlawanan merupakan suatu gugatan bahwadalam suatu gugatan boleh dilakukan intervensi oleh pihak yangberkepentingan sebelum acara pembuktian dan ada juga pendapat dariasas peradilan cepat, murah, dan sederhana yang menyatakan bolehdilakukan sebelum putusan; Bahwa waktu yang tepat mengajukan perlawanan eksekusi yakniperlawanan eksekusi hanya bisa diajukan sebelum eksekusi selesai, jaditerbuka mulai saat aanmaning
Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 11 Maret 2019.Dimana kedua penetapan tersebut terbit karena ada permintaan permohonaneksekusi yang dilakukan Pemohon Eksekusi incasu Terlawan KementerianLingkungan Hidup terhadap perkara Nomor 12/PDT.G/2012/PN MBO jo Nomor50/PDT/2014/ PT BNA jo Nomor 651 K/Pdt/2015 jo Nomor 1 PK/Pdt/2017 yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan karenapermohonan eksekusi beralasan hukum dan tahapan proses eksekusi telah dilalui seperti teguran (aanmaning
105 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 641 PK/Pdt/2016Milik 257 dan Sertifikat Hak Milik 258 telah dilaksanakan dengan hasil:4.5.1 Penetapan Teguran/Aanmaning tanggal 17 Juni 2009 denganPenetapan Nomor 19/Pdt.Eks/1986/140/Perd/1977/PN Mdn.
MASHARI RAIS, SH
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Intervensi:
1.MUHAMMAD YUNAN KADIR
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA (DPD PARTAI GOLKAR) KOTA SAMARINDA
186 — 45
Ada pun Ketentuan Hukum yang ada saat inihanya mengatur bahwa terhadap Pihak yang tidak melaksanakanPerintah yang ada dalam suatu Putusan Pengadilan Umum, makaterhadapnya hanya dapat dimintakan untuk dipanggil oleh PengadilanNegeri yang terkait agar Terhadapnya dapat diberikan Teguran olehKetua Pengadilan Tata Usaha Negeri (Aanmaning) tanpa melihatapakah dia Perorangan, Badan Hukum, atau Pejabat Tata UsahaNegara; Oleh karena itu apabila Pihak Penggugat merasa keberatanterhadap Perbuatan dari Gubernur
70 — 48
Prosedur lelang dimulai dari surat permohonan lelang dariPengadilan Negeri Tebo sesuai dengan suratnya Nomor : W5U8/537/UM.01/VI/2013 tanggal 03 Juni 2013 Perihal SuratPermohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, yang dalam hal iniberdasarkan Penetapan Aanmaning/Teguran kepada tereksekusi daniKetua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 04 /Pen.Aan/Padt.G/2012/PNTebo tanggal 19 Nopember 2012 dan Penetapan Perintah LelangHalaman 24 dari 51 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mrt.Ulang dari Ketua Pengadilan Negeri Tebo