Ditemukan 4962 data
148 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akan tetapi,meskipun demikian Majelis Mahkamah Agung dalam pemeriksaankasasi dapat mengubah berat ringannya pemidanaan tersebut,bilamana pidana yang dijatuhkan oleh Judex Facti tersebut dinilaiMahkamah Agung sebagai pemidanaan yang tidak proporsional danbertentangan dengan prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu koreksi,edukasi, prevensi dan represif mengingat dampak yang amat luas, baikterhadap anggota masyarakat maupun si pelaku sendiri sebagai akibatdilakukannya perbuatan tersebut;Bahwa dipandang
Karenadengan melihat perbuatan Terdakwa yang dapat mempunyai dampakyang luas bagi masyarakat Kabupaten Karanganyar pada khususnya,maka Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Majelis Hakim seharusnyamenggunakan prinsipprinsip koreksi, edukasi, prevensi dan represisebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan pidanasehingga akan menimbulkan efek jera bagi para pegawai negeri ataupenyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan yang korup;Oleh karena itu, Penuntut Umum juga tidak sependapat denganpendapat
312 — 113
danmenghambat program pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsamelalui pendidikan khususnya di wilayah Kabupaten Pandeglang.Hal hal yang meringankan := Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui' terusterang dan menyesali perobuatannya dan berjanji tidak akanmengulangi perbuatannya;Menimbang, bahwa selain hal hal memberatkan danmeringankan di atas, perlu dilihat tujuan pemidanaan daritindak pidana korupsi bersifat integratif yakni gabungan daritujuan penjeraan (defferent effect) koreksi, edukasi
218 — 196 — Berkekuatan Hukum Tetap
pidana korupsi yang sangat serius, yang pemberantasannyaperlu extra ordinaiy methode, sehingga seharusnya pidana yangdijatuhkan tidaklah ringan;Bahwa putusan yang terlalu ringan tentu tidak sesuai dengansemangat dan jiwa yang terkandung dalam Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 143 K/Pid/1993 tanggal 27 April1994 yang di dalamnya memuat pesan tentang pemidanaan yangproporsional, karena pemidanaan yang tidak proporsional akanbertentangan dengan prinsip dan tujuan pemidanaan, yaitu koreksi,edukasi
1.HAMIDI, SH. MH
2.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
3.SABETANIA R. PAEMBONAN, SH. MH
4.RAKHMAD HARI BASUKI, SH., M.Hum
5.NOVAN ARIYANTO, SH
Terdakwa:
MARTINI LUISA Als Dr EVA
860 — 391
illegal.Bahwa Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) dibentuk sekitar tahun 2007dan saat ini beranggotakan 13 kementerian kelembagaan.Bahwa tujuan dibentuk SWI yaitu. melakukan pencegahan antara lainsosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai waspada investasi danpenanganan investasi illegal antara lain menghentikan kegiatan investasiillegal, mengumumkan kepada masyarakat melalui media massa, melakukanpemblokiran situs/aplikasi melalui Kominfo dan menyampaikan laporaninformasi kepada pihak kepolisian.Bahwa
636 — 668 — Berkekuatan Hukum Tetap
dirampas untuk Negara, tidak menunjukkanadanya sifat edukatif apalagi filosofi penjerahan karena dibandingkandengan perkara yang sama yang dilakukan oleh aparat penegak hukumdalam tindak pidana Korupsi yang dijatuhkan kepada Terdakwa masihsangat ringan;Pemidanaan yang dijatuhkan judex facti dalam keadaan Negara sedangdalam masalah Korupsi yang luar biasa melukai rasa keadilanmasyarakat karena putusan ini sangat tidak proporsional, danbertentangan dengan prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu Koreksi,edukasi
213 — 89
namun jika sudah melebihi apa yangditanggung bukan merupakan perbuatan melawan hukum;Bahwa jika di perdagangan mengatur jika terjadi konflik hak dankewajiban yang dilanggar;Bahwa perwkilan pemerintah dan pelaku usaha, untuk Badan sengketaKonsumen yang menempuh Arbitrase masih bisa digugat di Pengadilantetapi jika di proses arbitrase sepanjang ada kesepakatan pelaku udahadan konsumen maka diperbolehkanBahwa sektor Kesehatan yang menangani kementrian Kesehatan, sectorkeuangan OJK, sector pelayanan edukasi
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BENFRID C.M. FOEH, SH
251 — 137
Bahwa Majelis hakim dalam pertimbangan penjatuhan pidanatidak mempertimbangkan sisi Edukasi dalam hal Pemidanaanterhadap setiap pegawai negeri/pejabat negara untuk kepentingannegara/ daerah secara luas yang tidak hanya berdampak kepadaterdakwa semata akan tetapi memiliki dampak yang luas kepadapihak lain dalam hal pengelolaan sistem keuangan.
Bahwa Majelis hakim dalam pertimbangan penjatuhan pidanatidak mempertimbangkan sisi Edukasi dalam hal Pemidanaanterhadap setiap pegawal negeri/pejabat negara untuk kepentingannegara/ daerah secara luas yang tidak hanya berdampak kepadaterdakwa semata akan tetapi memiliki dampak yang luas kepadapihak lain dalam hal pengelolaan sistem keuangan.x.
28 — 7
menimbulkan kerugian terhadap ROCHIMAGUS SURIPTO.Keadaan yang meringankan: terdakwa belum pernah dihukum terdakwa bersikap sopan dan kooperatif sehingga memperlancarjalannya persidangan terdakwa mengakui terus terang dan berjanji tidak akan mengulangiperbuatannya lagi terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan meringankansebagaimana dipertimbangkan diatas dihubungkan pula dengan tujuanpemidanaan bukanlah merupakan pembalasan akan tetapi adalah edukasi
SRI SURYANTI MALOTU, SH.MH
Terdakwa:
SWITA GLORITE SUPIT, SP
469 — 155
Pelaksanaannya,tanggung jawab (Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK ) dalam hal ini PT.Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk ( AJSM ) terhadap tindakan yangdilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini SWITA GLORITE SUPIT, SPadalah sebesar ruang lingkup penugasan kepada pihak sebagaimanatercantum dalam Kontrak Kerjasama antara PUJK dan Pihak Ketiga (TanyaJawab tentang POJK No 1/POJK. 07/2013 tentang Perlindungan KonsumenSektor Jasa Keuangan dan Ketentuan Pelaksanaanya, DirektoratPengembangan Perlindungan Kosumen, Bidang Edukasi
RIKI APRIYANSYAH, SH., MH.
Terdakwa:
1.SONI, S.Pd.SD Bin RAHAM DICE
2.RAHMIJALI Bin IBRAHIM
241 — 111
dan Kesatuan Bangsa 2 17.400n16 Pengayaa Mengenal Peraturan Perundangan dij 2 15.900n Indonesia17 Pengayaa Melaksanakan Hak dan Kewajiban Z 14.400n18 Pengayaa Membaca Cepat Banyak Manfaat 2 14.400n19 Pengayaa Temadan manat dalam Cerpen Indonesia 2 17.400n Halaman 123 dari204 Putusan Nomor 07/Pid.SusTpk/2019/PN.Pgp 20 Pengayaa Rahasia Jaring Labalaba dan Ceritalainnya 2 21.700n21 Pengayaa Rubah dan Anggur serta Cerita lainnya 2 15.900n22 Pengayaa Belajar matematika melalui Film Animasi 2 15.900n Edukasi
85 — 11
Gemar bermain Matematika seri Pembagian 5 Gemar bermain Matematika seri Operasi Hitung 228 Campuran 5Gemar bermain Matematika seri Pengolahan229 Data 5230 Gemar bermain Matematika seri Bangun Datar a231 Gemar bermain Matematika seri Bangun Ruang 5232 Ayo mengenal Diagram 5233 Ayo mengenal Lingkaran 5234 Mengenal Bilangan 5235 Penjumlahan dan Pengurangan 5236 Mengenal waktu dan pengukuran 5237 Peluang 5238 Ayo belajar Transformasi o239 Tempat Kedudukan 5Belajar Matematika melalui Film Animasi240 Edukasi
113 — 27
Begitu ada SP baranglangsung dikirim, pengiriman melalui satu pintu; Bahwa pekerjaan saksi adalah kepala instalasi farmasi; Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku kepala instalasi adalahmengelola pelayanan di instalasi farmasi sesuai dengan standartpelayanan farmasi Rumah Sakit (Permenkes 1197/ 2004) yaituperencanaan, pengadaan, pendistribusian, pelaporan dan evaluasi pembekalan farmasi dan edukasi;Bahwa perencanaan kebutuhan obat berdasarkan pada permintaan dari gudang farmasi ( saksi Via Ebta);Bahwa
100 — 38
saudara dodi nurahmat namun yang bersangkutantidak pernah meminta tanda bukti pembayaran kepada saksi ;Bahwa untuk Operasional BPD diserahkan kepada BPD nilainya berapasaksi tidak tahu, untuk Operasional PKK saksi tidak tahu karena yangmenjadi ketua PKK adalah bu Kepala Desa dan untuk Operasional LPMyang saksi tahu ada diberikan kepada ketua LPM tetapi berapa nilainyasaksi tidak tahu ;Bahwa untuk anggaran Pendidikan di tahun 2016 ada pengadaanayunan dan bola dunia untuk 5 paud, speaker aktif, alat edukasi
1.YANA YUSUF, SH
2.ARDHI HARYOPUTRANTO, SH., MH
Terdakwa:
Drs. H. MAMAT RACHMAT, M.M.Pd BIN TARNYA SUPRIADI Alm
160 — 112
berbuat tindak pidana, sehingga dengan demikian pemidanaan itu haruslahbersifat proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, preventif dan refresif,yang mana diharapkan bahwa pemidanaan tidak saja mengakibatkan efekjera bagi sipelaku melainkan harus pula mampu mendatangkan efek jerabagi masyarakat secara menyeluruh, oleh karenanya Majelis Hakim akanmenjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa,Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelahmempertimbangkan keadaan yang
2623 — 3239
Kalimantan Tengah.Dalam melaksanakan tugas tersebut, BRG menyelenggarakanfungsi :1)Pelaksanaan koordinasi dan penguatan kebijakan pelaksanaanrestorasi gambut;2)Perencanaan, pengendalian dan kerja sama penyelenggaraanrestorasi gambut;3)Pemetaan kesatuan hidrologis gambut;4)Penetapan zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya;5)Pelaksanaan konstruksi infrastruktur pembasahan (reweitting)gambut dan segala kelengkapannya;6)Penataan ulang pengelolaan areal gambut terbakar;7)Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi
A.A Gede Lee Wisnhu Diputera, SH.
Terdakwa:
KAMIM TOHARI
144 — 81
Salinan
4
Kartu Tanda Penduduk atas nama KAMIM TOHARI
1 (satu) lembar
Salinan
5
Kartu NPWP atas nama KAMIM TOHARI
1 (satu) lembar
Salinan
6
Laporan Hasil Verifikasi dan Edukasi
Register : 19-11-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 02-12-2014Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2014/PN Yyk.
Tanggal 18 Nopember 2014 — Dra. WAHYUNI, Apt
132 — 28.; Bahwa sebagai Kepala Instalasi Farmasi fungsi dan kewenangannya adalahmengelola pelayanan di Instalasi farmasi sesuai dengan standar pelayananfarmasi rumah sakit, serta perencanaan, pengadaan, pendistribusian,pelaporan, dan evaluasi perbekalan farmasi dan edukasi; bahwa selain tugas dan wewenang tersebut dalam Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor : 1197/Menkes/ Sk/X/2004 TentangStandar Pelayanan Farmasi Di Rumah Sakit menyebutkan bahwa : v IFRS (Instalasi Farmasi Rumah Sakit) dipimpin
Register : 13-04-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 05-08-2021Putusan PN MANADO Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Mnd
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
SRI SURYANTI MALOTU, SH.MH
Terdakwa:
ALFONS STANI RUMENGAN alias APONG
241 — 74., adalahsebesar ruang lingkup penugasan kepada pihak sebagaimana tercantumdalam Kontrak Kerjasama antara PUJK dan Pihak Ketiga (Tanya Jawabtentang POJK No 1/POJK. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen SektorJasa Keuangan dan Ketentuan Pelaksanaanya, Direktorat PengembanganHalaman 160 dari 218Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN.Mnd.Perlindungan Kosumen, Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK,Edisi Pertama, 2015); Bahwa Pengertian tanggung jawab perusahaan asuransi pada Pasal 29POJK Nomor: 1/
Register : 18-02-2015 — Putus : 15-07-2015 — Upload : 12-08-2015Putusan PN BANDUNG Nomor 198/Pid.B/2015/PN. Bdg
Tanggal 15 Juli 2015 — ANDIANTO SETIABUDI ; JULIA SRI REDJEKI ; YULINDA TJENDRAWATI SETIAWAN ; CECE KADARISMAN, S.E
434 — 268I.II & III Surat/email Direktorat Pelayanan Konsumen Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK kepada Bapak/Ibu Mitra Cipaganti tanggal 13 April 2015; 9. Bukti T. I Penempatan Dana Mitra dari Tahun 2007 s/d April 2014, tertanggal 20 Juni 2015 yang ditandatangi oleh Andianto Setiabudi; 10. Bukti T. I.II & III Perjanjian Perdamaian KCKGP dengan kreditur KCKGP tanggal 23 Juli 2014; 11. Bukti T.
Register : 12-03-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 10-07-2019Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp
Tanggal 13 Juni 2019 — Penuntut Umum:
IKE ROSMAWATY, S.H.
Terdakwa:
Dra.SUHAIMI Binti BAHARUDIN
197 — 67Operasi Hitung228 Campuran 229 Gemar bermain Matematika seri Pengolahan Halaman 95 dari 234 Putusan Nomor 06/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.PgpData 230 Gemar bermain Matematika seri Bangun Datar 231 Gemar bermain Matematika seri Bangun Ruang 232 Ayo mengenal Diagram 233 Ayo mengenal Lingkaran 234 Mengenal Bilangan 235 Penjumlahan dan Pengurangan 236 Mengenal waktu dan pengukuran 237 Peluang 238 Ayo belajar Transformasi oa ony of Of 1 1 GT oO oO On239 Tempat Kedudukan Belajar Matematika melalui Film Animasi240 Edukasi