Ditemukan 5095 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : onrechtmatige onrechtmatig orechtmatige
Pengadilan PN MAKASSAR
Putus : 01-12-2014 — Upload : 14-03-2016
Putusan PN MAKASSAR Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Mks
Tanggal 1 Desember 2014 —
249 — 129
  • Suatu keadaan, yang secara hukum, mewajibkan seorangatau lebih direksi untuk memperoleh kuasa atau wewenang ataupersetujuan dari Kurator Pailit terlebin dulu sebelum melakukan suatuperbuatan hukum yang dapat mengikat perusahaan atau perseroan.Tiada ijin/kuasafwewenang Kurator mana, perobuatan seorang atau lebihdireksi perusahaan pailit yang demikian itu, jelas merupakan suatuperbuatan melawan hukum (onrechmatige overheids daads).
Pengadilan PN MAKALE Perdata Tanah
Register : 22-11-2011 — Putus : 07-08-2012 — Upload : 16-02-2017
Putusan PN MAKALE Nomor 89/PDT.G/2011/PN.MKL
Tanggal 7 Agustus 2012 — JOHANIS LIONG (PENGGUGAT) VS HENOK LING (A) KHO TJOO LING, SAUL INDAN BULO (AHLI WARIS ALM. LAI BIRA), TAPPE BULO (AHLI WARIS LAI BIRA), Dkk (TERGUGAT)
95 — 42
  • maka segalasesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggaptermuat dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan: TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI,VIII, IX telah mengajukan tangkisan / eksepsi yang intinya sebagai berikut: Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat (onrechtmatige overheiddaad) dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh personal atau badanhukum perdata lainnya (onrechmatige
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-10-2017 — Putus : 03-04-2018 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor NOMOR 531/PDT.G/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 3 April 2018 — PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN MIMIKA (“PC F SPKEP SPSI Kabupaten Mimika”) vs 1. Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.,dKK
198 — 243
  • Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechmatige)b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugianc. Perbuatan itu harus dilakukan dengan adanya kesalahan/kelalaiand. Perbuatan itu dengan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausalBahwa dari halhal tersebut diatas, maka dapat diterangkan sebagai berikut:a.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 09-01-2020 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 16-03-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 19/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 16 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : YAYASAN CITRA HANDADARI UTAMA
Terbanding/Tergugat IV : Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Terbanding/Tergugat II : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Sosial dahulu Departemen Sosial Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat : PT. Citra Satya Utama
72 — 52
  • TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM(Onrechmatige Overheidsdaad).1.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 20-07-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 123/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 22 Desember 2020 — Penggugat:
DIREKTUR UTAMA CV. PANDU PUTRA MAJAPAHIT atas nama MOHAMMAD AGUS FAUZAN
Tergugat:
1.SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MOJOKERTO
2.WALIKOTA MOJOKERTO
175 — 77
  • Perbuatan;Halaman 92 dari 114 halaman Putusan Nomor 123/G/2020/PTUN.Sby.Bahwa Kriteria ini merujuk pada objek sengketa, jika melihat objeksengketa 1 maka jelas ada Perbuatan atau tindakan yang sudah dilakukanoleh Tergugat yang bagi Penggugat tindakan tersebut melanggar hukum(Onrechmatige Overheidsdaaq) dan telah merugikan Penggugat.Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UUAP Pejabat Pemerintahanmemiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam hal mengambilKeputusan dan/atau Tindakan. berdasarkan Pasal
Pengadilan PN LARANTUKA Perdata Tanah
Register : 01-08-2016 — Putus : 20-03-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan PN LARANTUKA Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Lrt
Tanggal 20 Maret 2017 — perdata 1. RAHMAN BELU H.HUSEN Alias RAHMAN HUSEN BOHO Penggugat I 2. MUHAMAD NUR Penggugat II lawan 1. HUSEN LABA Tergugat I ; 2. ISMAIL HUSEN, Tergugat II 3. BUMI HUSEN Tergugat III ; 4. ABU BAKAR MAMANG Tergugat IV 5. HAMIDAH SEMAI turutTergugat I 6. ISHAK ANWAR LETING Turut Tergugat II
192 — 113
  • Dalil gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yangmelatar belakangi Gugatan ;Menimbang, bahwa selain itu juga yang dimaksud dengan Gugatan TidakJelas atau Kabur (obscuur libel), yaitu apabila tidak diuraikan secara jelas danterang mengenai subyek hukum yakni siapa yang didudukkan sebagai pihakdalam perkara, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat dan juga mengenaiobyek yang dipersengketakan yaitu apabila menyangkut Perbuatan MelanggarHukum (onrechmatige daad), maka harus disebutkan tentang
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 30-06-2005 — Putus : 17-01-2013 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN BANGKINANG Nomor 15/Pdt.G/2005/PN.BKN
Tanggal 17 Januari 2013 — EKO BAMBANG dkk MELAWAN PT.INTI INDO SAWIT SUBUR d/h PT.INTI INDOSAWIT SEJATI dkk
90 — 89
  • atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan HukumTata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, yangbersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorangatau badan hukum perdataPetitum Penggugat halaman 62 angka 8 yang menyatakan perbuatan Tergugat II,Ill, IV, V, VI yang menelantarkan dan tidak menyelesaikan secara tuntas permasalahanyang dihadapi PenggugatPenggugat secara Birokrasi adalah perbuatan melawan hukumoleh Penguasa (Onrechmatige
Pengadilan PN Cikarang Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 26-11-2021
Putusan PN Cikarang Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Ckr
Penggugat R. IVONE FELICIA INTAN DUANAPAKEN NATA SASTRANAGARA, SH, MH Tergugat SUMANTO Y. SUTISNA YATONO Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Kepala Desa Kedung Pengawas Turut Tergugat INDAH PRASTITI EXTENSIA, SH PPAT
234 — 278
  • UsahaNegara, sehingga apabila ada pihakpihak yang merasa dirugikandengan adanya produk hukum/Keputusan tersebut maka yangberwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut adalahPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), oleh karena itu gugatan iniseharusnya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimanaketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019tentang Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah danKewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-07-2014 — Upload : 28-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 198 K/Pdt/2014
Tanggal 17 Juli 2014 — PT. JASA MARGA (PERSERO), DK MELAWAN Ny. PAULINA MARTHA TANDEPANG ALIAS Ny. P.M. TODING, (Alm), DKK
60 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TurutTermohon Kasasi sejak 17 tahun yang lalu, dan ke semua haltersebut diperolen oleh Para Termohon Kasasi tanpa dapatmenunjukkan bukti kepemilikan hak asli dalam bentuk apapun.Yang diperoleh oleh Para Termohon Kasasi dengan suatu putusanJudex Facti yang sangat absurd, yang sama sekali tidakmencerminkan asas keadilan dan sifatnya berat sebelah danberdasarkan putusan secara tidak adil bertentangan dengan hukumitu telah timbul adanya dugaan suatu tindakan yang secara serakahhendak memperkaya diri sendiri (onrechmatige
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 29-11-2016 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 594 PK/Pdt/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — HARTOKO SARWONO VS NY. PAULINA MARTHA TANDEPANG alias NY. P.M. TODING (Alm), dkk
99 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • lalu, dan kesemua hal tersebut diperoleh oleh Para Termohon Peninjauan Kembalitanpa dapat menunjukkan bukti kepemilikan hak asli atas Tanah dalambentuk apapun, Yang diperoleh Para Termohon Peninjauan Kembalidengan suatu putusan Judex Facti yang sangat absurd, yang samasekali tidak mencermikan asas keadilan yang sifatnya berat sebelahdan berdasarkan putusan secara tidak adil bertentangan denganhukum itu telah timbul adanya dugaan suatu tindakan yang secaraserakah hendak memperkaya diri sendiri (Onrechmatige
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 22-02-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 482/Pdt/2018/PT SMG
Tn. Krisnanto Hadiwidjaya Sutrisno (d/h. Tan Kheng Han), lawan Ny. dr. Maria Theresia Nancy Tressyta Sutrisno (d/h Tan Liang Giok), dkk
63 — 38
  • Bahwadalam Pokok dalam gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat adalahmengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad),namun dalam dalil maupun petitum gugatan didalilkan juga mengenaiGugatan Pembagian Waris yang mana jelas menunjukkan bahwaPenggugat mencampuradukkan antara Gugatan Perbuatan MelawanHukum dengan Gugatan Pembagian Warisan;Halaman 24 dari 99 halaman Putusan Nomor 482Pdt/2018/PT SMG4. Bahwa ahli hukum M.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 08-12-2020 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 25 Mei 2021 — Penggugat:
1.SUMARDI
2.IRFAN BARDI SIREGAR, SE
3.RONI SYAHPUTRA
4.EDI IRAWAN HN SAGALA
5.RYAN ARI SYAHPUTRA
6.JEFRIYANTO GINTING
7.DANA SUHARNA
8.RUDDY KHADI
9.AHMAD DANY RS
10.MUHAMMAD ILYAS, SS
11.M.ADIL SIBARANI
Tergugat:
1.PT. Solusi Transportasi Indonesia Cabang Medan
2.PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia Cabang Medan
133 — 51
  • Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo, berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapatdijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi(Uitvoerbar bij voorrad) ;30.Bahwa oleh karena Para Tergugat telan melakukan perbuatanmelawan hukum (Onrechmatige daad) oleh karena itu sudah tepatdan beralasan Para Tergugat dihukum secara tanggung rentenguntuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.Berdasarkan alasanalasan diatas, dengan ini Para Penggugat memohonkiranya
Pengadilan PN BANJARNEGARA Pidana Umum Penghinaan
Register : 03-02-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 11/Pid.B/2016/PN.Bnr
Tanggal 21 Juni 2016 — Terdakwa-ISKANDAR Als. YAHYA IDRUS Bin MARTA WIRANA
71 — 12
  • Anwar, S Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II Jilid I, cet ketiga,1982, Hal. 7677 )Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum (onrechmatige daad) adalahperbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak subyektif (het subjectief recht)atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (in srijd is met des daderrechtsplicht) atau bertentangan dengan kesusilaan ( tegen de geode zeden) ataubertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (wat indruischtegen de sischen van de moraal
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 16-08-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 09-03-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 118/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 25 September 2019 — Pembanding/Tergugat I : Frengki Eriady
Pembanding/Tergugat II : Viktor Yuan
Pembanding/Tergugat III : Suparni
Pembanding/Tergugat IV : Doni Melstain
Terbanding/Penggugat : Thamrong Angsakul
Turut Terbanding/Tergugat V : Walikota Samarinda
Turut Terbanding/Tergugat VI : Camat selaku Kepala Kantor Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda
Turut Terbanding/Tergugat VII : Lurah, Kepala kantor Kelurahan Makroman, Kota Samarinda
97 — 73
  • Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud pasal1365 KUHPerdata haruslah memenuhi unsurunsur yang terkandungdidalamnya yakni unsur " adanya tindakan, Perbuatan itu harusmelanggar hukum (Onrechmatige daad), pelakunya mMempunyal unsursalah, tindakan/perbuatan itu. menimbulkan kerugian.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-12-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2495 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Desember 2017 — Ny. SUWARNI, DKK VS DENNI HAZAIRIN THAMRIN (ahli waris almarhum M.H. Tahamrin)
232 — 255 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kepemilikan atas tanah sengketa oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat XI Konvensi, tidak hanya didukung oleh buktibukti yuridis danautentik, tetapi secara de facto, fisik tanah sengketa juga dikuasai olehPenggugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah;Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonvensi 1/PenggugatKonvensi yang mengakui sebagai pemilik atas tanah sengketa, padahaldiketahuinya bahwa ia bukanlah pemilik dan tidak mempunyai hak atastanah sengketa, jelasjelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-12-2015 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 472 PK/Pdt/2015
Tanggal 30 Desember 2015 — PT BANK MEGA,Tbk VS PT ELNUSA, Tbk
315 — 303 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 472 PK/Padt/2015Coheh) (lihatlan juga VOS, hal. 145), maka yang dimaksud dengansuatu. perbuatan yang bertentangan dengan azasazas hukum(onrechmatige daad) ialah membuat sesuatu atau tidak membuatsesuatu (melalaikan sesuatu) yang: (a) melanggar hak orang lain, (b)bertentangan dengan kewajiban hukum (rechsplicht) dari yangmelakukan perbuatan itu, (c) bertentangan baik dengan kesusilaanmaupun azasazas pergaulan kemasyarakatan mengenaipenghormatan diri orang lain atau barang orang lain
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 22-06-2006 — Putus : 08-01-2007 — Upload : 21-07-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 952/PDT.G/2006/PN.
Tanggal 8 Januari 2007 — PT. INDO BUILD CO lawan 1.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) 2.Mensekneg Selaku Ketua BDN Pengelola GOR B.Karno 3.JAKSA AGUNG R.I 4.KEPALA KANWIL BPN DK. JKT 5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN (BPN) JAKARTA PUSAT
593 — 642
  • Olehkarena itu surat keputusan Tergugat memberikan hak pengelolaan kepada Tergugat Il denganmemasukkan Hak Guna Bangunan No.26/Gelora dan Hak Guna Bangunan No.27/Gelora kedalamhak pengelolaan Tergugat Ill adalah merupakan suatu perampasan yang dilakukan olehkekuasaan dus tidak berdasar hukum.Menimbang, bahwa kalimat suatu perampasan yang dilakukan oleh kekuasaan dus tidakberdasar hukum dapatlah diartikan atau dekwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh penguasa/pemerintah (Onrechmatige
Pengadilan PN TEGAL Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-03-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN TEGAL Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Tgl
Tanggal 7 Desember 2017 — Tn. Krisnanto Hadiwidjaya Sutrisno melawan Ny. dr. Maria Theresia Nancy Tressyta Sutrisno,dkk
127 — 38
  • Bahwa dalam Pokok dalam gugatana quo yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah mengenai GugatanPerbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad), namun dalam dalilmaupun petitum gugatan didalilkan juga mengenai Gugatan PembagianHalaman 24 dari 99 Putusan Sela Nomor 10/Pdt.G/2017/PN. Tgl.Waris yang manajelas menunjukkan bahwa PENGGUGATmencampuradukkan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum denganGugatan Pembagian Warisan;4. Bahwa ahli hukum M.
Pengadilan PN KEBUMEN Perdata
Register : 15-09-2022 — Putus : 01-03-2023 — Upload : 06-03-2023
Putusan PN KEBUMEN Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbm
Tanggal 1 Maret 2023 — Penggugat:
1.SITI KHASANAH
2.PARYAM
3.RIPNGADIASIH
4.PATROMADAH
5.SITI NUROKHAENI
6.DARWANTO
7.PARSIYATUN
8.ROHIM PRAMUJI
9.ROHYATI
10.SUYANTI
11.SITI PARSIYATI
12.PARWITO
Tergugat:
1.AGUS SUTIKNO
2.MURNIYATI
Turut Tergugat:
PEMERINTAH DESA KALENG
134 — 34
  • ALI MUKMIN Alias ALIMUMIN

    PARJUD merupakanperbuatanMelawan Hukum(Onrechmatige Daad);

    10. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan secara sukarela dan bebas dari beban maupun syarat apapun kepada Para

    Penggugat Harta Warisan peninggalan H.

Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-11-2019 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
1.Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Diwakili oleh Abdul Manan,dkk
2.2. Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet). Diwakili oleh Damar Juniarto. dkk
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,
2826 — 4325
  • Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dankewenangan Mengadili perbuatan melanggar Hukum Oleh Badan dan /atau pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad), mengatur:5. Warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdatayang terkait dengan tindakan pemerintah.6. Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikansebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintah..
    Administrasi Pemerintahan adalahperbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untukmelakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangkapenyelenggaraan pemerintahan;Menimbang, bahwa lebih lanjut hukum acara penyelesaian sengketaTindakan Administrasi Pemerintahan diatur di dalam Peraturan Mahkamah AgungNomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa TindakanPemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum olehBadan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige