Ditemukan 5046 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : devegas delegas delefati
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 15-08-2022 — Putus : 26-09-2022 — Upload : 26-09-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 53/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY
Tanggal 26 September 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : HERU ISBAGIO Als JACK Diwakili Oleh : Rendra Marsetyo Santoso., SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NUR RACHMANSYAH, S.H.,M.H.
251 — 83
  • 1 (Satu) Bendel Putusan delegasi wewenang kredit individual kredit performing dan kredit non performing nomor: R.001/KC-IX/ ADK/01/2019 tanggal 1 Januari 2019;

    10. 1 (Satu) Bendel Surat Keputusan Nokep.04/KC-IX/SDM/01/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Alih Tugas Pekerjaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tb atas nama saudara ARIF WAHYUDI;

    11.

Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 14-04-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 78/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 27 Oktober 2020 — Penggugat:
PT. GASINDO PRATAMA SEJATI
Tergugat:
DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI REPUBLIK INDONESIA
1069 — 2220
  • berdasarkan peraturan perundangundangan wajibhukumnya mempertimbangkan infrastruktur yang ada, ada atautidak open access karena apabila ada maka kalau mau bikindijalur yang sama itu tidak boleh, diatur di peraturan pemerintahyang saya sebut tadi Keputusan Menteri No. 2700 tahun 2012,dan prinsip itu masih berlaku; Bahwa apabila ada perusahaan sangat membutuhkan pipakepentingan sendiri, persyaratannya bagi Menteri untukmenentukan bahwa ini sangat dibutuhkan karena adakepentingan maka Menteri atau delegasi
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-03-2018 — Putus : 18-07-2018 — Upload : 27-03-2019
Putusan PN MANOKWARI Nomor -7/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk
Tanggal 18 Juli 2018 — -HENDRA HASYIMUDDIN
115 — 178
  • MitraBisnis Mandiritidak mempunyai kewenangan yaitu: berupa kekuasaanmembuat keputusan pemerintah yang diperoleh berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku baik secara atribusi, delegasi danmandat untuk melakukan tindakan resmi Tata Kelola Administrasi danBirokrasi Pemerintahan atau Negara baik ditingkat Pusat maupun Daerah,kapasitas Terdakwa dalam kedua perjanjian tersebut diatas menempatkan Terdakwadalam ranah Hukum Keperdataan bukan sebagai Aparatur Negara atauPenyelenggara Negara atau
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 27 April 2018 — Nama Lengkap : SUNARKO; 2. Tempat Lahir : Tanjung Pandan; 3. Umur/tanggal lahir : 65 Tahun/5 Oktober 1950; 4. Jenis Kelamin : Laki-laki; 5. Kebangsaan : Indonesia; 6. Tempat tinggal : Jl. Walet Indah 5 No.41 RT.014 RW.006 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta / Ruko Citraland EG-VI Jl. Lateri Ambon; 7. Agama : Budha; 8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Bina Prima Taruna);
191 — 425
  • Oleh karena itu, tidaklahHalaman 246 dari 303 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2017/PN Ambmengherankan dalam kepustakaan lama tentang pengelolaan keuangan negara,peran ini, yang dulu dikenal sebagai pemegang kewenangan ordonnansering,merupakan peran yang sangat strategis;Bahwa oleh karena itu, dengan memperhatikan peran dan tanggungjawab setiapjabatan, sepanjang' tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaankewenangan pada masingmasing pejabat penerima delegasi, KPA tidak memilikitanggungjawab
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 13-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 27 April 2018 — Nama Lengkap : Ir. JOHN TANGKUMAN; Tempat Lahir : Wonreli; Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 17 Pebruari 1961; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal :Desa Wakerleli Kecamatan Moa Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya; A g a m a : Kristen Protestan Pekerjaan : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Barat Daya; Pendidikan : S1/ Manajement Sumber Daya Perairan UNPATTI;
234 — 153
  • Oleh karena itu, tidaklahmengherankan dalam kepustakaan lama tentang pengelolaan keuangan negara,peran ini, yang dulu dikenal sebagai pemegang kewenangan ordonnansering,merupakan peran yang sangat strategis;(1 Bahwa oleh karena itu, dengan memperhatikan peran dan tanggungjawab setiapjabatan, sepanjang' tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaankewenangan pada masingmasing pejabat penerima delegasi, KPA tidak memilikitanggungjawab atas terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan kewenangan olehpejabat
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 14-09-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Ali fikri
Terdakwa:
DEKI ARYANTO
157 — 45
  • Dihadiri oleh OPD, DPRD,Kecamatan, Muspika dan Bappeda sereta perwakilan masyarahat;Februari, dilaksanakan Forum Konsultasi Publik RKPD, dilaksanakanoleh Bappeda, yang diikuti oleh OPD, DPRD, Kecamatan, Muspika danBappeda serta perwakilan masyarakat;Februari, dilaksanakan Forum Gabungan OPD, untuk menyelaraskanusulanusulan pada musrenbang kecamatan dengan rencana kerja OPD.Yang ikuti oleh OPD dan delegasi kecamatan;Februari Maret, dilaksanakan Musrenbang Kabupaten, yang diikuti olehOPD, DPRD, Kecamatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 05-07-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2363 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 5 Juli 2012 — ARIES MARCORIUS NARANG, SE.,M.Si
53 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggungjawab ;Saksi Satrio Hari Nugroho (BPK RI Perwakilan Palangkaraya), dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :Bahwa penguasa umum keuangan daerah adalah kepala daerah,dengan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBDyang dilakukan maksimal 6 bulan setelah habis masa anggaran ;Bahwa Ketua DPRD tidak memiliki pertanggungjawabanpengelolaan keuangan daerah ;Bahwa Legislatif tidak memiliki pertanggungjawaban keuangankarena semua ada di tangan Sekretariat DPRD (SEKWAN) karenaSekwan adalah delegasi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 31-08-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN AMBON Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb
Tanggal 27 Maret 2017 — HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
290 — 378
  • melakukan dengankewenangan maka sah secara hukumBahwa menurut ahli yang berkaitan denga perjanjian menurut hukumadministrasi ada tiga prosedur yaitu Kewenagan, Prosedur menurutHukum dan substansinya.Bahwa menurut ahli apabila seseorang tidak masuk pada organ perseroantersebut melakukan sesuatu yang berkaitan denga perseroan atasperintah salah satu organ dalam perseroan maka yang bertanggung jawabadalah orang yang memberikan perinta karena melanggar asas substansi,melangar asas wewenang, karena hubungan delegasi
    harus dalam organ.Halaman 348 dari 612 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2016/PN AmbBahwa menurut ahli dalam bentuk delegasi/mandate maka orang diluarOrgan perseroan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum jadipemberi perintah yang bertanggung gugat.Bahwa menurut ahli mal administrasi belum tentu tindak pidana karenakesalahan prosudural.Bahwa menurut ahli dalam hubungan atasan dan bawahan terkait perintahtentang memorandum maka pemberi keputusan berada pada pemberitanggung jawab, maka yang pertama
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-10-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 57/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 9 Oktober 2013 — SARJANTO Bin SARDI SARWONO.
58 — 13
  • koperasinya Koperasi Suar SejahteraBahwa cara kalau mau hutang ke bank ada petugasKoperasi yang mengurus ke Bank lewat bendahara.Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugiannya BKKPekalongan Utara Kota Pekalongan;Bahwa bentuk rekomendasi dari bagian Koperasi kantorDistrik Navigasi Kelas IL Semarang adalah adaformulirnya.Bahwa daftar pemotong gaji dan perincian gaji yangmembuat koperasi .Bahwa di tunjuk bagian koperasi karena kebijakanPimpinan yang mengurusi hutang ;Bahwa bagian tata usaha memberikan delegasi
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
1315 — 2116
  • menyebabkanatmospere diatasnya menjadi tekanan yang sangat rendah karenatekanan sangat rendah, angin akan bergerak ke wilayahwilayah yangmengalami perbedaan tekanan yang sangat besar dan akanmempengaruhi kecepatan angin ;Bahwa jadi Indonesia meratifikasi konvensi perubahan iklim padatahun 1994 jadi kita para pihak yang ikut menanda tangani konvensiperubahan iklim jadi setiap tahun ada pertemuan dari semua NegaraNegara yang meratifikasi, Indonesia mengirimkan delegasidelegasinya kebetulan ahli salah satu delegasi
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-11-2013 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 57/Pid.Sus/TPK/2013/Pn.Sby
Tanggal 8 Nopember 2013 — DRS. ABDUL AZIZ, MM BIN SALHA KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN
49 — 117
  • Wewenang itu ada sejak tanggalKeputusan ditetapkan (maka wewenang sudah melekat);Hal 157 dr 381 Putusan No.57/Pid.Sus/2013/PN.Sbye Bahwa Jika dikaitkan dengan Pasal 17 Perkaban, No 3 Tahun 2007 bahwa setiap programharus didahului Proposal yang memiliki kebutuhan spesifik sebagai satu keabsahankegiatan ;e Bahwa Kemudian tanggung jawab itu ada 2 yaitu jabatan dalam rangka melaksanakanfungsi jabatannya dan pribadi dalam rangka pribadi dan menyebut nama pribadi ;e Bahwa Adapun hubungan hukum, yaitu delegasi
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 15-01-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 15 Januari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
YOSEP RONI SAMUEL
218 — 78
  • Menimbang, bahwa wewenang, kesempatan atau sarana merupakanaksesori dari Suatu jabatan atau kedudukan, jadi wewenang, kesempatan atausarana merupakan suatu kesatuan yang utuh yang dimiliki pejabat;Menimbang, bahwa setiap tindakan pejabat tidak terkecuali dalamPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah harus bertumpu pada kewenanganyang sah yang diperoleh melalui 3 (tiga) Sumber, yaitu atribusi (kewenanganyang ditetapkan oleh Undangundang sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Administrasi Pemerintahan), delegasi
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 1/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 12 Juni 2013 — - Drs. H. AHMAD SHOLIHAN, M.Si
113 — 1642
  • Negeri Sipil, menjabat dan/atau berkedudukan sebagaiSekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(DPPKAD) Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Keputusan BupatiLombok Barat Nomor : KEP04/824/276/BKD tanggal 6 Mei 2009 sertasekaligus secara ex officio selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) pada SKPD Lingkup Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2009349Menimbang, bahwa sumber wewenang dapat berasal darimandat, atribusi dan delegasi
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 14-09-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Ali fikri
Terdakwa:
ADITYA MAHARANI YUONO
191 — 47
  • Yang ikuti oleh OPDdan delegasi kecamatan;o Februari Maret, dilaksanakanMusrenbang Kabupaten, yang diikuti olehOPD, DPRD, Kecamatan, Muspika danBappeda serta perwakilan masyarakat;o Juli, Bappeda menyusun RKPD kemudiandilakukan evaluasi oleh TAPD Provinsi;o Agustus, BPKAD menyusun KUA PPAS;o Agustus, pembahasan KUA PPASbersama antara TAPD dan BanggarDPRD;o Agustus, PPAS diserahkan kepada OPDuntuk dibuat RKA;o Agustus, Bidangbidang di Bappeda,BPKAD, Bagian AdministrasiHalaman 75 dari 354 Putusan Nomor
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 21-09-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk
Tanggal 10 Februari 2022 — Penuntut Umum:
HASRUL, SH
Terdakwa:
Fahry Tukuwain Bin Syamsu Zamani
191 — 120
  • dua ratus lima puluh delapan ) unit dengan biaya sebesarRp51.600.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga terjadiselisin kurang 30 (tiga puluh) unit dengan sisa dana yang sebesarRp6.000.000,00 (enam juta rupiah);Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar dan tidak adamenerima tekanan atau pun ancaman dari pihak kejaksaan untukmemberikan keterangan;Bahwa Bawaslu Republik Indonesia sebagai Pengguna Anggaran, danSekjen sebagai KPA;Bahwa untuk Pemilihan Bupati mendapat delegasi
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-03-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 160 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 23 Maret 2016 — Drs. AGOES SOERANTO (TERDAKWA)
81 — 30
  • BiroKeuangan, namun menjadi tupoksi Kepala Biro Keuangan, saksimelakukan hal tersebut atas perintah Terdakwa Agus Suranto selakuKepala Biro Keuangan.Atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan :Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi untukmenandatangani Nota Dinas perihal Pengiriman proposal bansoskemasyarakatan Tahun 2011 dari Kepala Biro Keuangan SetdaProvinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Bina Sosial Setda ProvinsiJawa Tengah karena secara kedinasan hal tersebut tidak dapatdibenarkan karena delegasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 19-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 19 Desember 2017 — Prof. DR. OTTO CORNELIS KALIGIS, S.H, M.H;
532 — 425 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Anggota Delegasi Republik Indonesia di WINA PBB tahun 2003dalam pembahasan UNCAC (United Nation Convention AgainstCorruption);4. Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mengambiluang negara;. KESIMPULAN1.Advokat Gerry OTT tanggal 9 Juli 2015 datang ke Medan hanyauntuk memberi THR dan itu merupakan initiatif Gerry sendiri bekerjasama dengan Panitera Syamsir Yusfan (Bukti PK 8a sampaidengan 8f dan Bukti PK 9).
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-09-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PN SERANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg
Tanggal 7 September 2018 — ILA NURIAWATI, SE
165 — 36
  • kewajibannya dapatterselenggara dengan baik.Halaman 360 dari 451 halaman Putusan Nomor : 14/Pid.SusTpk/2018/PN.SRG Penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan kesempatan dapatdiartikan sebagai perbuatan apabila seseorang telah menggunakankewenangannya atau kedudukannya untuk tujuan lain dari pada maksuddiberikannya wewenang atau kedudukan tersebut.Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kewenangan dalam delikkorupsi adalah serangkaian hak subyektif dari seseorang yang diperolehberdasarkan atribusi atau delegasi
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 01-12-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR
Tanggal 9 Mei 2017 — Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK
5117 — 9295
  • Prosesnya ketika adapermintaan dari masyarakat yang datang berbondongbondong secaralesan, MUI tidak bisa mendiamkan karena sudah terjadi kKegaduhan danada domodemo, protesprotes, maka MUI secepatnya membahas danmembuat keputusan, dan menyerahkan keputusan tersebut kepadaPenegak Hukum untuk diproses;Bahwa untuk perkara ini pintu masuknya ada surat yang masuk lewatSekretariat dan ada delegasi rombonganrombongan yang diterima olehTim.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-07-2024 — Putus : 01-08-2024 — Upload : 01-08-2024
Putusan PT SURABAYA Nomor 39/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY
Tanggal 1 Agustus 2024 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DEWI MARIA, SH., MM Diwakili Oleh : RIYANTO DJAFAAR
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MUHAMMAD FAHMI ABDILLAH, SH
37 — 52
  • /MH/V/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pengangkatan Pengelola/Wakil Pengelola Hasil Merger USP 3 dan USP 4;
  • Fotocopy Putusan Delegasi Kredit Koperasi Serba Usaha Montana Hotel Malang tanggal 20 Februari 2010 yang diusulkan oleh H.