Ditemukan 6228 data
Urut Berdasarkan
Register : 29-05-2019 — Putus : 14-06-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN PURWOREJO Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pwr Tanggal 14 Juni 2019 — GHOFURUROCHIM, S.H. Alias Pak AWI Bin H. SAMSUDIN
159 — 17
159 — 17
Tim inti melakukan konsolidasi secara bertahapdengan Terdakwa untuk membahas isi dan tekhnis sosialisasi kemasyarakat. Pembetukan timtim tersebut bukanlah sebuah tindakan yangmelanggar aturan karena tidak diatur secara tegas mengenai laranganpembentukan tim sukses didalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017tentang Pemilu maupun Peraturan KPU tentang Kampanye. Dalamkonsepsi hukum pidana terdapat adagium jika tidak diatur berarti bolehdilakukan .
Register : 07-04-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 17-K/PM.II-11/AD/IV/2020 Tanggal 4 Juni 2020 — Oditur:
DEWI KUSUMANINGTYAS, SH
Terdakwa:
Fery Setyawan
341 — 192
DEWI KUSUMANINGTYAS, SH
Terdakwa:
Fery Setyawan
341 — 192
Terdakwa sampai saat ini pun masih bimbangatau belum memberi kepastian kepada keluarga Saksi1 mengenai tekhnis pelaksanaan pernikahannya.: Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikatdan akibat perbuatan Terdakwa serta halhal yangmeringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas,dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saatterungkapnya perkara ini Terdakwa telah melakukanhubungan suami istri tanpa ikatan yang sah dengan Saksi1hingga Saksi1 hamil dan selama kehamilan sampai dengankelahiran
Register : 29-12-2016 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 02-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 309/G/2016/PTUN Jkt Tanggal 5 Juli 2017 — H. SYAMHARI HAKIM ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
229 — 206
229 — 206
Peraturan ini merupakan petunjuk tekhnis tentang prosedurpenerbitan sertifikat hak atas tanah dan mengenai syarat yang diperlukanuntuk pendaftaran hak tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 3peraturan ini;Pasal 3 : Permohonan untuk penegasan tersebut dalam pasal 1mengenai hakhak yang tidak diuraikan di dalam sesuatu surat haktanah sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 2, diajukan kepadaKepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan dengan disertai :a) Tanda bukti haknya, yaitu bukti surat pajak
Register : 21-05-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PTUN SERANG Nomor 16/G/2018/PTUN.SRG Tanggal 7 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
154 — 52
154 — 52
Hamka, RT/RW. 003/004, KelurahanLarangan Selatan, Kecamatan LaranganTangerang ;Saksi menerangkan bahwa, untuk cek lokasi Rumah Jaminan dihadiri jugaoleh Petugas Tekhnis Survey didampingi H. Syhdan Hidayat, bersamasama berangkat dari kantornya yang berlokasi di Griya Kencana Il ;Di lokasi Jaminan tersebut, saksi mendapat penjelasan dari SyhdanHidayat bahwa yang menempati Jaminan adalah saudaranya, dan sempatdiperkenalkan (tapi sekarang lupa namanya) ;Halaman 67 dari 86 halaman.
Register : 06-01-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 06-06-2017
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 1/G/2017/PTUN.Dps Tanggal 31 Mei 2017 — PENGGUGAT:
-Drs IDA BAGUS GAGA ADI SAPUTRA, M.Si.
TERGUGAT:
-BUPATI GIANYAR
227 — 233
227 — 233
Ida Bagus GagaAdi Saputra, M.Si dari Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar;Saksi tahu obyek sengketa diterbitkan oleh Bupati Gianyar terhadapSekretaris Daerah Kabupaten Gianyar tanggal 8 Desember 2016;Halaman 76 dari 101 halaman.Putusan Nomor : 1/G/2017/PTUNDPS.Bahwa saksi ikut terlibat keterkaitan terbitnya obyek sengketakarena saksi sebagai Kepala Inspektorat ikut mengawasi pelaksanaanyang diberikan oleh Bupati Gianyar dan memberikan rekomendasimerumuskan kebijakan tekhnis pengawasan termasuk
Register : 16-03-2009 — Putus : 29-09-2009 — Upload : 18-04-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 23/G.TUN/2009/PTUN.Mks Tanggal 29 September 2009 — 1.NY. SHERLY MICO MITING
2.NY. LIDWINA HASAN
3.DR. ARIS PONGTULURAN
4.ALBERT. MT. PASILA
disebut sebagai Para Penggugat
MELAWAN :
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
disebut sebagai Tergugat
2.LETJEND. PURN. SOLIHIN GP
disebut sebagai Tergugat II Intervensi
161 — 382
161 — 382
Gubernur ;Bahwa yang menentukan semua itu adalah Panitia, tentang apakahbisa dikonfersi langsung atau pemberian hak, semuanya ditentukan olehPanitia, saksi hanya dibidang tehnis pengukuran saja ;Bahwa masalah prosedur pemberian hak untuk penerbitan sertifikatnya,itu masalah tekhnis, bukan bidang saksi, itu bidang pemberian hak ;Bahwa setahu saksi prosedur pemberian hak langsung, syaratnya harusada surat keterangan dari Kepala Desa yang dikuatkan oleh Camat, itukalau tanah Persil/kohir.
Register : 15-06-2016 — Putus : 31-08-2016 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN CIANJUR Nomor 190 /Pid.B/2016/PN.Cjr Tanggal 31 Agustus 2016 — SUTARDIN BIN SAMAN
42 — 6
42 — 6
untuk penunjang budidaya.Bahwa tugas dan fungsi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam JawaBarat adalah:Penataan blok, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasipengeloaan kawasan Cagar Alam, suaka margasatwa, taman wisata alam,dan taman buru serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan diluarkawasan konservasi.pengelolaan kawasan cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata alam dantaman buru serta konservasi tumbuhan dan satwa lia didalam dan diluarkawasan konservasi.Kordinasi tekhnis
Putus : 16-04-2014 — Upload : 25-08-2014
Putusan PN PONTIANAK Nomor 24/Pid. Sus/ TP.Korupsi/2013/PN.PTK. Tanggal 16 April 2014 — ABDUL HAMID BIN ABANG ABU BAKAR
46 — 19
46 — 19
sebagai pejabat Pelaksana teknisKegiatan (PPTK) di Dinas Pekerjaan Umum kabupaten melawi telahmelakukan beberapa perbuatan yang melawan hukum yaitu :1 Bahwa terdakwa telah melaksanakan kegiatan Pembangunanworkshop terlebihn dahulu di Dinas Pekerjaan Umum kabupatenMelalaw untuk anggaran tahun 2007 dan anggaran tahun 2008 ,dandilaksanakan sebelum proses lelangdilakukan ; 2.Bahwa terdakwa telah membebankan PPN sebesar 10 % atas hargaSatuan pembesian atas harga satuan pembesian pondasi dalamrencana tekhnis
Putus : 05-12-2012 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 872 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 5 Desember 2012 — ABDULLAH
61 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
adanya perubahan pekerjaandan perubahan pelaksanaan pekerjaan ;Bahwa mengubah specifikasi pekerjaan tersebut adalah masukdalam lingkup perubahan kegiatan pekerjaan menurut pendapatsaya iya masuk sebagai perubahan kegiatan, namun untukmerubah specifikasi pekerjaaan yang selanjutnya tertuang dalamaddendum kontrak harus melalui syarat yakni harus adapermintaan secara tertulis dari rekanan yang ditujukan kepadaKuasa Pengguna Anggaran sehingga oleh Kuasa PenggunaAnggaran melakukan justifikasi secara tekhnis
Putus : 24-06-2015 — Upload : 01-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1199 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 24 Juni 2015 — Drs. ONGGUNG SILABAN
67 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Alasan Tim Crusing sehingga mengenyampingkan SK Nomor 44 tahun 2005karena SK ini dianggap menimbulkan masalah di lapangan yaitu dalam SKNomor 44 tidak menunjukkan atau tidak memiliki batas yang jelas, dansecara tekhnis sangat meragukan di lapangan, sehingga kemudian denganalasan tersebut Tim Crusing melakukan Overlay dengan menerapkanRegister Nomor 41 dan kemudian dibenarkan oleh Terdakwa dalam pemberian izin kepada sdr. Swanto Banjarnahor, padahal sesungguhnya alasanHal. 55 dari 60 hal. Put.
Putus : 18-06-2012 — Upload : 05-04-2013
Putusan PN MEDAN Nomor 6/ Pid. Sus. K / 2012 / PN. Mdn Tanggal 18 Juni 2012 — - AHMAD SYAFRIL LUBIS alias MAK PIN
43 — 24
43 — 24
Mdnpengusulan evaluasi,pengusulan calon pemenang ;e Bahwa alasan CV CahayaGemilang sebagai pemenangdimana secara administrasi dantehnis CV Cahaya Gemilanglahsatu satunya perusahaan yanglayak diusulkan sebagai calonpemenang, memenuhi syaratsecara tekhnis adaperalatannnya seperti mixeruntuk beton ;e Bahwa saksi tidak melihat alatberat (mixer beton) namunmelihat surat pernyataan sajadan tidak kelapangan melihatfisik pekerjaan tapi dokumensaja ;e Bahwa saksi tidak berwenangmelakukan penawaran ;e Bahwa
Register : 15-06-2016 — Putus : 31-08-2016 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN CIANJUR Nomor 187 /Pid.B/2016/PN.Cjr Tanggal 31 Agustus 2016 — SUDIN bin SARNA (Alm)
40 — 8
40 — 8
untuk penunjang budidaya.Bahwa tugas dan fungsi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam JawaBarat adalah:penataan blok, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasipengeloaan kawasan Cagar Alam, suaka margasatwa, taman wisata alam,dan taman buru serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan diluarkawasan konservasi.pengelolaan kawasan cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata alam dantaman buru serta konservasi tumbuhan dan satwa lia didalam dan diluarkawasan konservasi.Kordinasi tekhnis
Register : 04-06-2012 — Putus : 25-09-2012 — Upload : 03-10-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 12/G/2012/PTUN.SMD Tanggal 25 September 2012 — PT. FAIRCO AGRO MANDIRI
MELAWAN
BUPATI KUTAI TIMUR
179 — 110
179 — 110
Tim tekhnis meminta arahan bersifat alternatif proses atau tolak ; halaman 37 dari 79 halaman, Putusan Nomor: 12/G/2012/PTUN.SMD11.12.13.14.Uraian kronologis perkara angka 10 surat gugatan Penggugat adalah benar Tergugatmengeluarkan Surat Nomor : 591/0414/DisPL&TR/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 ;Uraian kronologis pada angka 12 surat gugatan Penggugat perlu ditanggapi sebagaiberikut, alasan penolakan perpanjangan izin lokasi Penggugat oleh Tergugat bukanhanya sebatas alasan pada uraian huruf a dan
Putus : 28-02-2012 — Upload : 02-04-2015
Putusan PN TAKENGON Nomor 36 /Pid.B /2011/PN. TKN Tanggal 28 Februari 2012 — Jemelah Aman SafiâÂÂi Bin Umar
134 — 13
134 — 13
;e Bahwa saksi telah mengikuti Diklat Sertifikasi Pembentukan AuditorAhli pada tahun 2006 pada Pusdiklat BPKP di Bogor selama 21 (duapuluh satu) hari, selanjutnya mengikuti Diklat penjenjangan AuditorKetua Tim pada tahun 2008 pada Pusdiklat BPKP di Bogor selama18 (delapan belas) hari, selanjutnya mengikuti Diklat PenjenjanganAuditor Pengendali Tekhnis pada tahun 2009 pada Pusdiklat BPKPdi Bogor selama 15 (lima belas) hari, itulah pelatihan dan pendidikanAuditor yang pernah saksi ikuti;e Bahwa saksi
Register : 07-07-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 70/Pid.Pra./2015/PN Jkt Sel Tanggal 18 Agustus 2015 — CONTI CHANDRA, beralamat di Komplek Winsdor Central, Blok D-11 RT.05, RW 09 Kelurahan Lubuk Baja, Kota Batam,dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya Alfonso F.P. Napitupulu, S.H., H. Muhamad Rum., S.H., Adi Chandra Simarmata, S.H., Tony Hasibuan, S.H., M.H., Syaiful Huda, S.H., C.L.A, Yuswakir, S.H., M.H., H. Hosen Aho, S.H., Syaiful Yadi, S.H., para advokad dan Konsultan Hukum dari kantor SN. Partnership. yang beralamat di Office 8 lantai 18-A, Jl.Jend Sudirman, Kav 52-53, Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta Selatan 12190, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2015, selanjutnya disebut Pemohon;
Melawan:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI), yang beralamat di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Termohon;
1005 — 988
1005 — 988
yang di mohonkanpraperadilan ini atas dasar beberapa kali dilakukannya jual beli saham dandibuatnya beberapa akte, dihubungkan pula dengan surat bukti berupa beritaacara pemeriksaan Notaris sebagai yang membuat akte tersebut, Pengadilanbependapat bahwa Termohon belum melakukan hal untuk menemukan apakahbenar telah terjadi perbuatan sebagai mana dilaporkan yaitu belum dibayarlunasnya pembelian saham tersebut, apakah hal tersebut dilakukan olehtersangka atau ada keterlibatan pihak lain, yang secara tekhnis
Register : 21-11-2016 — Putus : 15-02-2017 — Upload : 13-04-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg Tanggal 15 Februari 2017 — -NANDANG Bin BULOH
-KUSTIAWAN Als ALIT Bin BAKRI
74 — 19
74 — 19
Bahwa berdasarkan petunjuk Tekhnis Bantuan Hibah Membangun danmerehab rumah tidak layak huni dilaksanakan sebagai berikut :1.LPM menyelenggarakan musyawarah dengan pengurus lembagapemerintahan kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan masyarakatuntuk mempersiapkan kegiatan. Menggerakan swadaya gotong royong masyarakat dalampelaksanaan pembangunan. Ketua LPM bertanggung jawab penuh terhadap semua kegiatanmulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
Mempersiapkan dan melaporkan perkembangan pelaksanaankegiatan ke tingkat kabupaten dengan tembusan kepada camatBahwa laporan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkanadministrasi fisik dan keuangan sesuai ketentuan yang berlakukepada gubernur melalui BPMPD Prov Jawa Barat ;Bahwa berdasarkan petunjuk Tekhnis Bantuan Hibah Membangundan merehab rumah tidak layak huni TA 2014 desa memperolehbantuan Hibah sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah)untuk 20 rumah dengan rincian :1.
Putus : 11-05-2015 — Upload : 02-08-2017
Putusan PN SERANG Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2014/PN. Srg Tanggal 11 Mei 2015 — MUCHTAR SUTANTO. ST MSi
229 — 56
229 — 56
Bahwa mekanisme pengadaan kegiatan Pelaksanaan PekerjaanPelebaran Ruas Jalan Terate Banten Lama pada Dinas Bina Margadan Tata Ruang Propinsi Banten Tahun Anggaran 2011 adalah denganmenggunakan pelelangan umum dengan pasca kualifikasi, yaitu sistemgugur dengan satu sampul, dimana harga, dokumen kualifikasi dantekhnis dimasukkan kedalam satu sampul Bahwa pada saat dilakukan evaluasi adminstrasi, evaluasi tekhnik,evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi tekhnis terhadap ketigaperusahaan tersebut diatas
Wijayandaru Utama memenuhipersyaratan administasi,oersyaratan evaluasai tekhnis, evaluasi hargadan evaluasi kualifikasi, sementara untuk perusahaan PT. Lucky Kakingurutan penawaran harga terendah kedua sebagai pemenang cadanganpertama dan PT. Respati Jaya Pratama penawaran terendah ketigasebagai pemenang cadangan terendah kedua.
Putus : 30-04-2014 — Upload : 26-05-2014
Putusan PN GORONTALO Nomor 27/PID.SUS.TIPIKOR/2013/PN.GTLO Tanggal 30 April 2014 — -SUPANDI
85 — 56
85 — 56
PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMPD) Simpan PinjamKelompok Perempuan (SPKP) yang digunakan untuk kegiatanpemberian permodalan kelompok perempuan yang mempunyaikegiatan simpan pinjam bertujuan untuk mengembangkanpotensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan aksespendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaansosial dasar, memperkuat kelembagaan kegiatan kaumperempuan, mendorong pengurangan rumah tangga miskin, danpenciptaan lapangan kerja.Bahwa berdasarkan penjelasan Petunjuk Tekhnis
Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMPD)Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) yang digunakanuntuk kegiatan pemberian permodalan kelompok perempuanyang mempunyai kegiatan simpan pinjam bertujuan untukmengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan,kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhankebutuhan pendanaan sosial dasar, memperkuat kelembagaankegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumahtangga miskin, dan penciptaan lapangan kerja.Bahwa berdasarkan penjelasan Petunjuk Tekhnis
Register : 04-10-2012 — Putus : 05-02-2013 — Upload : 01-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 42/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R Tanggal 5 Februari 2013 — Ir. TOBORYANO ANGGA, MM Bin R. W. ANGGA
92 — 34
92 — 34
TOBORYANO ANGGA, MM Bin R.W ANGGA selaku KepalaDinas Kehutanan Kabupaten Barito Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati BaritoUtara Nomor: SK.821.29138412001 tanggal 26 Juni 2002 mempunyai tugas dantanggung jawab adalah melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan perumusankebijaksanaan tekhnis dan memberikan pelayanan umum, melaksanakan dan membinapenyelenggaraan pemerintahan dibidang kehutanan.e Bahwa pada tahun 2003 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara adamelaksanakan suatu Proyek
UndangUndang Tindak Pidana Korupsi Edisi kedua,SinarGrafika,2008,hlm 4041 );Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan, makaMajelis berpendapat bahwa Terdakwa Ir.TOBORYANO ANGGA,MM bin R.W.ANGGAberdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor:SK.821.291.38412001 tanggal 26 Juni 2002 diangkat selaku Kepala Dinas KehutananKabupaten Barito Utara yang mempunyai tugas dan tanggungjawab melaksanakan urusanrumah tangga daerah dan perumusan kebijaksanaan tekhnis
Register : 21-01-2021 — Putus : 14-10-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan PN GIANYAR Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Gin Tanggal 14 Oktober 2021 — Penggugat:
1.I GUSTI AGUNG SUADNYANA, S.Skar
2.I NYOMAN KANTOR WIRAWAN
Tergugat:
1.I NYOMAN PUJA WAISNAWA
2.I GUSTI AGUNG GDE DHARMADA SH
3.I GUSTI MADE TOYA
4.I MADE ARSANA
135 — 99
1.I GUSTI AGUNG SUADNYANA, S.Skar
2.I NYOMAN KANTOR WIRAWAN
Tergugat:
1.I NYOMAN PUJA WAISNAWA
2.I GUSTI AGUNG GDE DHARMADA SH
3.I GUSTI MADE TOYA
4.I MADE ARSANA
135 — 99
Pararem Penepas Wicara yaitu Pararem yang merupakanputusan penyelesaian perkara adat/wicara; Jadi suatu Pararem adalah semacam Peraturan Tekhnis Operasionaldari AwigAwig suatu Desa Adat yang harus dan wajib disuratkan ( harustertulis ) yang dibuat dan disahkan dalam Paruman Desa Adat dan mulaiberlaku sejak diumumkan didalam Paruman Paruman*;5.