Ditemukan 5046 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : devegas delegas delefati
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 01-12-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR
Tanggal 9 Mei 2017 — Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK
5117 — 9295
  • Prosesnya ketika adapermintaan dari masyarakat yang datang berbondongbondong secaralesan, MUI tidak bisa mendiamkan karena sudah terjadi kKegaduhan danada domodemo, protesprotes, maka MUI secepatnya membahas danmembuat keputusan, dan menyerahkan keputusan tersebut kepadaPenegak Hukum untuk diproses;Bahwa untuk perkara ini pintu masuknya ada surat yang masuk lewatSekretariat dan ada delegasi rombonganrombongan yang diterima olehTim.
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PN MANADO Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 16 Mei 2019 — - HANDRIE MARTHEN JOHNSON KOMALING, S.H.
106 — 25
  • keadaan bencana yang dimohonkanbantuan kemudian Direktur Tanggap Darrat melaporkan ke Deputi BidangPenanganan Darurat Bencana yang ditindak lanjuti dengan usulpenetapanpemberian bantuan dana siap pakai kepada SekretarisUtama selaku KPAHalaman 162 dari 357 halaman Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2018/PN.Mndselanjuinya KPA mengusulkan penetapan kepada Kepala BADAN NASIONALPENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) selaku PA kemudian KepalaBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) atau SekretarisUtama yang mendapat delegasi
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-09-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PN SERANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg
Tanggal 7 September 2018 — ILA NURIAWATI, SE
165 — 36
  • kewajibannya dapatterselenggara dengan baik.Halaman 360 dari 451 halaman Putusan Nomor : 14/Pid.SusTpk/2018/PN.SRG Penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan kesempatan dapatdiartikan sebagai perbuatan apabila seseorang telah menggunakankewenangannya atau kedudukannya untuk tujuan lain dari pada maksuddiberikannya wewenang atau kedudukan tersebut.Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kewenangan dalam delikkorupsi adalah serangkaian hak subyektif dari seseorang yang diperolehberdasarkan atribusi atau delegasi
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-02-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 13 Februari 2017 — - MOHAMMAD MAKU, S.Sos, Dkk
88 — 45
  • puluh delapan milyar) namun melihat porsi anggarandan kemampuan APBD Kabupaten Boalemo hanya disetujui dan ditetapkansebesar Rp. 10.000.000.000, (Sepuluh milyar) oleh Tim TAPD dan Banggar;Bahwa secara umum saksi mengetahui alurnya namun secara teknisnyabagian Tata Pemerintahan yang lebin mengetahui secara terperinci, sepanjangyang saksi ketahui bahwa sejak ada penetapan lokasi tanah yang akandibebaskan dari Keputusan Gubernur Gorontalo, maka dibentuk oleh TimPembebasan Lahan yang dibentuk atad delegasi
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 09-09-2022 — Putus : 24-01-2023 — Upload : 24-01-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby
Tanggal 24 Januari 2023 — Penuntut Umum:
NUR RACHMANSYAH, S.H.,M.H.
Terdakwa:
ARIF WAHYUDI, S.E.
169 — 27
  • Soetomo Surabaya
  • 1 (Satu) Bendel Daftar Uraian Jabatan sebagai Kepala BRI Unit
  • 1 (Satu) Bendel Daftar Daftar Uraian Jabatan sebagai Kepala BRI Cabang
  • 1 (Satu) Bendel Daftar Uraian Jabatan sebagai Mantri Briguna
  • 1 (Satu) Bendel Putusan delegasi wewenang kredit individual kredit performing dan kredit non performing nomor : R.001/KC-IX/ADK/01/2019 tanggal 1 Januari 2019
  • 1 (Satu) Bendel Surat Keputusan Nokep.04/KC-IX/SDM/01/2015 tanggal 2 Januari 2015
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 26-07-2023 — Putus : 12-12-2023 — Upload : 15-12-2023
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm
Tanggal 12 Desember 2023 — Penuntut Umum:
ANDRYAWAN PERDANA DISTA AGARA, S.H.
Terdakwa:
RICHARD WYLSON TAKAENDENGAN Als WILLY DJONI TAKAENDENGAN
255 — 382
  • Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor : R.09/KC-X/ADK/01/2020, tanggal 07 Januari 2020 pejabat kredit M. ALI SADIKIN NIP 8192626690.
  • Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor : R.059/KC-X/ADK/08/2018, tanggal 16 Agustus 2017 pejabat kredit H. ISMAN MUSTAQIM NIP 8179036888.
  • Rekap Kredit KUPEDES bermasalah di BRI Unit Guntung Payung Posisi tanggal 21 Maret 2022.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 24-01-2024 — Putus : 10-06-2024 — Upload : 14-06-2024
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bjm
Tanggal 10 Juni 2024 — Penuntut Umum:
ANDRYAWAN PERDANA DISTA AGARA,SH
Terdakwa:
SAHRIANOR, S. P als SARI ANOR als SARI YAUMI Binti (alm) LAMBERI
131 — 186
  • Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor : R.09/KC-X/ADK/01/2020, tanggal 07 Januari 2020 pejabat kredit M. ALI SADIKIN NIP 8192626690.
  • Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor : R.059/KC-X/ADK/08/2018, tanggal 16 Agustus 2017 pejabat kredit H. ISMAN MUSTAQIM NIP 8179036888.
  • Rekap Kredit KUPEDES bermasalah di BRI Unit Guntung Payung Posisi tanggal 21 Maret 2022.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-10-2013 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 27-03-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 42/PID.SUS/TPK/2013/PN-BNA
Tanggal 27 Februari 2014 — Prof. DR. DARNI M. DAUD, MA Bin M. DAUD
75 — 19
  • urusan pemerintahan dalam rangkameningkatkan kesejahteraan masyarakat.Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya untukmelaksanakan program yang telah diatur dalam APBDPemerintah Daerah bisa bekerja sama dengan pihak lain/denganinstansi di luar pemerintahan tersebut baik lembaga sosial, LSMdan lainlain, contohnya dengan Universitas Negeri/PerguruanTinggi.Bahwa prosedur dana hibah atau bansos bisa dilakukan olehinteren Pemerintahan Daerah (SKPD) atau agar lebih efektif bisamelibatkan pihak lain dengan delegasi
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 26-07-2023 — Putus : 12-12-2023 — Upload : 15-12-2023
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm
Tanggal 12 Desember 2023 — Penuntut Umum:
ANDRYAWAN PERDANA DISTA AGARA, S.H.
Terdakwa:
ETNA AGUSTIANY Als ETNA Binti Alm H. MUHAMMAD SAID
249 — 100
  • Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor : R.09/KC-X/ADK/01/2020, tanggal 07 Januari 2020 pejabat kredit M. ALI SADIKIN NIP 8192626690.
  • Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor : R.059/KC-X/ADK/08/2018, tanggal 16 Agustus 2017 pejabat kredit H. ISMAN MUSTAQIM NIP 8179036888.
  • Rekap Kredit KUPEDES bermasalah di BRI Unit Guntung Payung Posisi tanggal 21 Maret 2022.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
PRIYA AGUNG JATMIKO, SH., MH
Terdakwa:
Drs.SYAMSUL HADI, Ak. CA
223 — 111
  • Oleh karena itu, dengan memperhatikan peran dantanggung jawab tersebut diatas, sepanjang tidak melakukan intervensi terhadappelaksanaan kewenangan pada masingmasing pejabat penerima delegasi, KPAtidak memiliki tanggung jawab atas terjadinya kesalahan dalam pelaksanaankewenangan oleh pejabat bawahannya yang mungkin dapat mengakibatkanterjadinya kerugian negara.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-09-2012 — Putus : 06-02-2013 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 59/PID.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 6 Februari 2013 — Jacob Purwono - Kosasi Abbas
284 — 111
  • sisi adminstrasi dan keuangan untukdilaksanakan;Bahwa pelimpahan kewenangan bisa berbagai macam bentuknya, misalnyadelegasi yaitu pelimpahan kewenangan dengan pelimpahan tanggung jawab,contoh lain yaitu mandat yaitu pelimpahan kewenangan yang tidak diikuti denganpelimpahan tanggung jawab, mandat lebih bersifat penugasan;Bahwa tidak semua hal bisa didelegasikan atau dimandatkan karena sangattergantung pada beberapa hal dan kewenangan yang mana, namun padaprinsipnya seorang Menteri bisa melakukan delegasi
    Bisa terjadi siapapun yang memiliki wewenang dan jabatan, kemudianwewenang tersebut disalahngunakan termasuk pada Panitia Pengadaan dan timteknis juga memiliki peluang yang sama;Bahwa delegasi dan mandat adalah dalam tataran teori akan tetapi dalamUU di dalamnya ada bahasa penunjukkan atau penugasan, seperti tersebutdalam UU Perbendaharaan Negara ada katakata dikuasakan maka menurut ahlidiartikan lebin dekat ke delegasi karena dalam katakata dikuasakan tersebutterjadi pelimpahan tanggung jawab kepada
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN MANADO Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 16 Mei 2019 — - CHRISTIANO YORIKO ARDIANSYAH ANDI BASO WEENAS, S.H.
139 — 39
  • kemudian Direktur TanggapDarurat melakukan verifikasi terhadap keadaan bencana yang dimohonkanbantuan kemudian Direktur Tanggap Darurat melaporkan ke Deputi BidangPenanganan Darurat Bencana yang ditindak lanjuti dengan usulpenetapanpemberian bantuan dana siap pakai kepada SekretarisUtama selaku KPAselanjuinya KPA mengusulkan penetapan kepada Kepala BADAN NASIONALPENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) selaku PA kemudian KepalaBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) atau SekretarisUtama yang mendapat delegasi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-10-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst
Tanggal 1 Maret 2019 — Pidana Korupsi - HASAN S HANAPI
504 — 259
  • ., M.H. selaku Ahli Hukum TataNegara, dipersidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi ahli merupakan ahli dalam bidang hukum tata negaraBahwa pengelolaan keuangan negara berdasarkan Hukum Tata Negaraditinjau melalui aspek pemberian kewenangan dari negara kepada pejabatmelalui atribusi, delegasi, dan mandat yang menjadi sumberkewenangannya.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
419 — 217
  • Jadi kewenangan itusudah pasti Kewenangan dasar baik itu secara atribusi, delegasi atau mandate.Itu Sudah diatur dalam peraturan perundangundangan untuk melaksanakankekuasaan sesuai kewenangannya. Persoalannya disini adalah Apakahterdapat maladministrasi? Ini untuk menentukan muaranya ke tindak pidanaHalaman 209/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdiatau bukan? Sehingga ada yang namany tanggungjawab jabatan, ada yangNamanya tanggungjawab pribadi.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
320 — 195
  • Jadi kewenangan itusudah pasti Kewenangan dasar baik itu secara atribusi, delegasi atau mandate.Itu Sudah diatur dalam peraturan perundangundangan untuk melaksanakankekuasaan sesuai kewenangannya. Persoalannya disini adalah Apakahterdapat maladministrasi? Ini untuk menentukan muaranya ke tindak pidanaHalaman 209/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdiatau bukan? Sehingga ada yang namany tanggungjawab jabatan, ada yangNamanya tanggungjawab pribadi.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
304 — 225
  • Jadi kewenangan itusudah pasti Kewenangan dasar baik itu secara atribusi, delegasi atau mandate.Itu Sudah diatur dalam peraturan perundangundangan untuk melaksanakankekuasaan sesuai kewenangannya. Persoalannya disini adalah Apakahterdapat maladministrasi? Ini untuk menentukan muaranya ke tindak pidanaHalaman 209/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdiatau bukan? Sehingga ada yang namany tanggungjawab jabatan, ada yangNamanya tanggungjawab pribadi.