Ditemukan 5370 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Penyelenggara negara Surat keputusan pejabat tata usaha negara Melawan pejabat Kekerasan melawan pejabat Perlawanan terhadap pejabat Fitnah kepada pejabat Menghina negara
Pengadilan PT GORONTALO Pidana Khusus
Register : 19-01-2022 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 17-02-2022
Putusan PT GORONTALO Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO
Tanggal 17 Februari 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ABRAHAM J. BATOEK, SH.MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ALBERT HANY KALOH, SE
355 — 225
  • WISNU AJI, S.Ak dalam perkara aquo telah berdasar hukum dan sesuai dengan ketentuan perundangundangan.Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum UU No. 31 Tahun1999 dinyatakan bahwa Keuangan Negara adalah seluruh Kekayaan Negaradalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasukdidalamnya bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yangtimbul karena: berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggungjawaban pejabat Negara, baik ditingkat pusat atau daerah atauBUMN/BUMD
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Perdagangan Orang
Register : 16-01-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 26-03-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN.Kpg
Tanggal 30 Mei 2017 — Penuntut Umum: NOVIANTJE SINA Terdakwa: TONY PAH Alias TONY Bin CHRISTIAN PAH
254 — 130
  • menimpa saksi korban YUFRINDA SELAN, maka namanamaterdakwa yang berkedudukan sebagai penyelenggara Negara yang dapatdikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 8 ketentuan ini adalahsaudara BENEDIKTUS SANI BABU dan GODSTAR MOZEZ BANK AliasODPengertian penyelenggara Negara dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka1 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih danBebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU 28/1999"), yangmenyatakan sebagai berikut:Bahwa Penyelenggara Negaraadalah Pejabat
    Negara yang menjalankanfungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dantugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Halaman 123 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN KpgBahwa dalam hal BENEDIKTUS SANI BABU dan GODSTAR MOZEZBANIK Alias OD adalah para penyelenggara Negara yang menurutundangundang diberi tugas dan wewenang untuk membuat kelengkapandokumen berdasarkan keterangan saksi NANANG SAIFUL
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-11-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 75/ PID.SUS/ 2013/ PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 8 Nopember 2013 — SON ANJAR KUMARA Bin MASTAR ;
72 — 24
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara,baik ditingkat pusat maupun daerah ;b.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-10-2015 — Upload : 07-02-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG
Tanggal 28 Oktober 2015 — IKMAL JAYA
317 — 178
  • ., (tiga puluh lima milyar Rupiah) lebih ;Bahwa Terdakwa lkmal Jaya sebagai pejabat negara (Walikota Tegal)terobukti menerima pemberian dari pihak swasta (saksi Rudyanto) danmelakukan praktek KKN yang melibatkan saksi Rokhayah (ibu kandungTerdakwa) ;Bahwa Terdakwa lkmal Jaya tidak menunjuk Tim penilai tetapi justrumenyerahkan kepada penilai dari pihak swasta ;Menimbang, bahwa perbuatan korupsi merupakan kejahatan yangluar biasa yang juga merusak tatanan perekonomian negara, makahukuman pidana yang
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 16-09-2021 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 8 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.PRASETYO PURBO WAHYONO, SH
2.MELIYAN MARANTIKA, SH
3.YERI TRI MULYANA, SH
4.DENNY REYNOLD OKTAVIANUS, SH
5.Ngurah A.A.Pradewa A,SH
Terdakwa:
SYAHID RUSMIN, S.Sos
132 — 67
  • (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakahpelaku tindak pidana kosupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalampasal 1 ayat ( 2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri.Halaman 132 dari 179 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2021/PN AmbMenimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secarayuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidanaadalah orang atau person yaitu Siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabatpublik, pejabat
    negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukansuatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalamarti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapatmeniadakan kesalahannya;Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalampersidangan, baik melalui keterangan SaksiSaksi, surat, petunjuk dan keteranganTerdakwa sendiri serta dihubungkan dengan surat bukti yang ada, telah membuktikanbahwa Terdakwa SYAHID RUSMIN adalah selaku
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 09-03-2018 — Putus : 27-07-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 27 Juli 2018 — Penuntut Umum:
INDRA RIVANI, S.Hut., S.H., M.H.
Terdakwa:
Prof. Dr. THOMAS SUSADYA SUTEDJAWIDJAJA., S.E., M.M.
156 — 41
  • Terdakwamengatakan yang sudah dikembalikan adalah Rp.461.337.800,00 ditambahdengan pemberian dana hibah kepada para pejabat Negara dan orangorangyang disebut Terdakwa sejumlah Rp4.974.300.000,00 sehingga totalkeseluruhan sejumlah Rp18.435.637.800,00;Halaman 21 dari 255 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2018/PN SmrSetelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang padapokoknya sebagai berikut : bahwa Terdakwa tidak terbukti Pasal 2 dalamdakwaan Primair Penuntut Umum dan yang terbukti adalah Pasal
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 43/Pid. Sus-TPK/2016/PN Srg.
Tanggal 28 Januari 2016 — DESSY YUSANDI
142 — 38
  • atauPerekonomian NegaraBahwa unsur ini adalah bersifat alternatif artinya tidakperlu semuanya dibuktikan dan dalam perkara ini yangakan dibuktikan adalah unsur dapat merugikan keuanganNegara.Menurut penjelasan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999,Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaannegara dalam bentuk apapun dan tidak dipisahkan, termasukdidalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hakdan kewajiban yang timbul karena:* Berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat
    negara, baik ditingkat pusatmaupun daerah; Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban BadanUsaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan,Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modalnegara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihakketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.Kerugian negara menurut doktrin Ilmu Hukum Pidana danYurisprudensi diartikan seluruh kerugian meliputi jugakeuangan daerah atau suatu badan/Badan Hukum yangmenggunakan dana atau kelonggaran dari negara atau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-12-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 486 K/PID/2007
Tanggal 14 Desember 2009 — Drs. SUWARNO IDRIS
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUWARNO IDRIS selaku PNS (PNS) DinasP dan K Propinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur GorontaloNomor: 15/1/2003 tanggal 3 Januari 2003 ditetapbkan sebagai Pemimpin ProyekPerluasan dan Peningkatan Mutu SLTP Gorontalo Tahun Anggaran 2003 ataudisingkat Pimpro PPMSLTP Gorontalo Tahun Anggaran 2003 oleh karena itutermasuk Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 1angka 7 dari UndangUndang No. 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang bersih dari Korupsi, Kolusi,
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-10-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 71/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 18 Januari 2017 — Ir. LANAMANA YOSEF VIN MARIO
65 — 39
  • Majelis berpendapat bahwapengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakahpelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalamPasal 1 ayat (2) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secarayuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindakpidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri,pejabat publik, pejabat
    negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telahmelakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkanperbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenaryang dapat meniadakan kesalahannya;Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalampersidangan, baik melalui keterangan saksisaksi, keterangan ahli, surat, petunjuk danketerangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telahHalaman 136 dari 182 Putusan Nomor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 16-06-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Juni 2016 — KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) c.q. PIMPINAN KPK, VS DRS. HADI POERNOMO, Ak
384 — 220 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 31 Tahun 1999 Tentang Tindak PidanaKorupsi No31 Tahun 1999 Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangTindak Pidana Korupsi.10.Dalam menerapkan UndangUndang Tipikor atas penyalahgunaan11kewenangan yang bersembunyi dibalik kebijakan di bidangperpajakan ini, Termohon mendasarkan pada best practise dengankonstruksi berfikir hukum sebagai berikut:.Kedaulatan Tujuan, dimana UndangUndang Tipikor itu seperti asasnational aktif, yaitu. mengikuti kemana pejabat
    negara itumenggunakan kewenangannya yang ada kaitannya dengan keuanganNegara, disamping juga memperhatikan teori kedaulatan tujuan,dimana UndangUndang Tipikor dipandang lebih efektif untukmencapai tujuan dalam mengembalikan (recovery) uang negara yanghilang dan menghukum pelaku, sehingga UndangUndang Tipikordapat diterapkan.12.Dalam hal terjadinya persinggungan rezim hukum, maka harusmemperhatikan: (1) Kekhususan pengaturan; (2) Kesesuaian unsurpasal; (3) Kemungkinan lebih terbukti dan lebin mudah
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-02-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 3 Februari 2014 — PRIYONO SANJOYO Bin ARIYADI SANJOYO
84 — 58
  • dapat menimbulkan kerugian Keuangan Negara atau PerekonomianNegara ; = nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn neeMenimbang bahwa menurut Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yangdimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapunyang dipisahkan atau yang tidak bisa dipisahkan termasuk didalamnya segala bagiankekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat
    negara baikdi tingkat pusat maupun daerah ; berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha MilikNegara/ Badan Usaha Milk Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yangmenyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan Negara ; 157Menimbang, bahwa dalam Pasal ke1 UndangUndang No. 17 tahun 2003tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negaraadalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 05-03-2021 — Putus : 25-06-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr
Tanggal 25 Juni 2021 — Penuntut Umum:
ADITYA HILMAWAN PRABOWO,S.H
Terdakwa:
M.ARDIANSYAH.SE Als IYAN Bin SUNI
147 — 35
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan,dan pertanggung jawaban Pejabat Negara, baik di tingkatpusat maupun daerah;b.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 03-06-2021 — Putus : 05-11-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN AMBON Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 5 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.MELIYAN MARANTIKA, SH
2.IWAN DARMAWAN,S.H
3.Ngurah A.A.Pradewa A,SH
Terdakwa:
ABDUR RASID KOEDOEBOEN,SE
161 — 107
  • (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakahpelaku tindak pidana kosupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalampasal 1 ayat ( 2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri.Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secarayuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidanaadalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabatHalaman 124 dari 171 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2021/PN Ambpublik, pejabat
    negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukansuatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalamarti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakankesalahannya;Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalampersidangan, baik melalui keterangan SaksiSaksi, surat, petunjuk dan keteranganTerdakwa sendiri serta dihubungkan dengan surat bukti yang ada, telah membuktikanbahwa Terdakwa ABDUR RASID KOEDOEBOEN, SE
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-02-2015 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 116/Pid.Sus/2014/PN.Smg
Tanggal 24 Februari 2015 — Drs. RUSLIN Bin RUKAN
179 — 48
  • Sehingga harus dilihat berkurangnya uang tersebutmelanggar hukum atau tidak, kalau tidak ya tidak ada penyalahgunaanwewenang;Bahwa setiap pengadaan barang/jasa adalah Belanja sehinggapengadaannya harus tunduk pada Keppres 80 Tahun 2003;Bahwa Bupati adalah penyelenggara negara, pejabat negara, orang yangmemangku jabatan, sehingga setiap pejabat dalam hal melakukantindakan harus bertumpu pada asas Legalitas artinya harus didasarkanatas aturan perundangan dan didasarkan atas asas pemerintahan umumyang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-04-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Amiril Mukminin
2.Siswadhi Pranoto
3.Ainul Faqih
1103 — 239
  • Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa yang dimaksuddengan Penyelenggara Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih danBebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, termasuk anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 1UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara YangBersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksud penyelenggaranegara adalah pejabat
    negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atauyudikatif, dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku.
    Rumusan ini ditegaskan kembali pada ketentuan Pasal 2 UndangUndang tersebut yang menentukan bahwa Penyelenggara Negara meliputi :1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;3) Menteri;4) Gubernur;5) Hakim;6) Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Halaman 987 dari 1262 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt Pst7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara
    sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 122 huruf UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkanbahwa menteri dan jabatan setingkat menteri termasuk pejabat negara;Menimbang, bahwa Terdakwa Amiril Mukminin, Terdakwa II SiswadhiPranoto Loe dan Terdakwa Ill Ainul Fagih telah didakwa oleh Penuntut UmumPada Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan tindak pidana korupsi yangmelakukan atau turut serta
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pertanahan
Register : 23-09-2009 — Putus : 29-10-2010 — Upload : 21-11-2011
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 30/G/2009/PTUN-SMD
Tanggal 29 Oktober 2010 — - DAYANG JOHARIAH, S.Pd. - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA; CAMAT SAMARINDA SEBERANG; HERMANSYAH CANDRA; DEVY KALALO; DEASY KALALO; RUDY SAMALO; USMAN ISMAIL; SILVIA GO; DJOENAEDI LIMANO; X. R. DIKDIK SATIA; H. HAMJAH; XII. LIM YULIANA RITA INDRIAWATI; XIII. FERMINA TUKO ANYANG; OLIVIA L. L. SATIA; ALI ABDURRACHMAN; XVI. SURIANSYAH HS.
203 — 110
  • yang saat ini sedang diajukan oleh Penggugat agar tetapdipertahankan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan dinyatakan sah dan berhargasecara hukum karena penerbitan SertipikatSertipkat tersebut telah sesuai denganketentuan yang berlaku;Bahwa dalil gugatan Penggugat pon 1.10 1.11 yang menjelaskan tidakan tegasTergugat I dan Tergugat II yang menyatakan tidak sah suratsurat tanah dariPenggugat adalah suatu. hal yang sesuai dengan ketentuan yang ada, karena tidakmungkin Tergugat I dan Tergugat II selaku Pejabat
    negara membuat overlap(tumpang tindih) surat hak kepemilikan diatas tanah negara.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — H. ANSHOR BUDIYONO, S.Ag
118 — 19
  • Ketentuan mengenai tunjangan perbaikan penghasilan bagi PNS,sudah dihentikan terhitung sejak bulan Januari 2001, dengan PeraturanPemerintah Nomor 37 Tahun 2001 tanggal 18 Mei 2001, tentangPemberhentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagiPegawai Negeri, Hakim, dan Pejabat Negara.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SUWARDI
137 — 44
  • Ketentuan mengenai tunjangan perbaikan penghasilan bagi PNS,sudah dihentikan terhitung sejak bulan Januari 2001, dengan PeraturanPemerintah Nomor 37 Tahun 2001 tanggal 18 Mei 2001, tentangPemberhentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagiPegawai Negeri, Hakim, dan Pejabat Negara.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 16-09-2020 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 21 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.INSYAYADI
2.GALUH BASTORO AJI,SH.,MH.
Terdakwa:
MUHAMMAD, S.Sos Bin ABDUL SOMAD
182 — 44
  • Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruhkekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yangtidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kekayaan negaradan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: Berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggungjawaban pejabat
    negara baik di tingkat pusatmaupun di daerah; berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggungjawaban Badan Usaha milk Negara/Badan UsahaMilik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yangmenyertakan modal negara, atau perusahaan yangmenyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengannegara;Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negaraadalah kehidupan perekonomian yang diSusun sebagai usahabersama berdasarkan asas' kekeluargaan ataupun usaha milikmasyarakat secara mandiri yang
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-11-2016 — Putus : 06-04-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk
Tanggal 6 April 2017 — -
125 — 27
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Negara baik di tingkat pusat maupun daerah;b.