Ditemukan 5172 data
Urut Berdasarkan
Putus : 08-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 769 B/PK/PJK/2015 Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
49 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014, di dalam halaman3 bahwa Putusan Mahkamah Agung telah memutusdiluar kewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutus mengenai halhalyang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum.
Putus : 03-08-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1176 K/Pid.sus/2016 Tanggal 3 Agustus 2016 — ADAM HERE WILA. S.Sos
110 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
110 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini bukanlah sekedar ultra petita(melampaui yang dituntut) melainkan sama sekali tidak termasuk dalamtuntutan.
Putus : 27-03-2013 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 51/Pdt.G/2012/PN JBI_ Tanggal 27 Maret 2013 —
126 — 29
126 — 29
Bahwa petitum Penggugat tersebut, yang pada intinya mohon kepada majelishakim perkara a quo untuk menyatakan batal Surat/Keputusan MenteriKehutanan (Turut Tergugat I) adalah permohonan yang rmelampaui bataskewenangan Pengadilan Negeri Jambi (ultra petita) karena kewenangan untukmenyatakan sah atau tidaknya atau batal surat/Keputusan tersebut ada padaBadan Peradilan lain, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara untuk surat/Keputusan Tata Usaha Negara Turut Tergugat I yang bersifat konkrit, individualdan
Register : 06-01-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 B/PK/PJK/2016 Tanggal 17 Maret 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
74 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melaluiPendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014(BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum;Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakalahakim in casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernahmemberikan pertimbangan hukum yang menjadidasar putusannya, yang in case ke14 perusahaansebagai legal entity tidak pernah diajukan olehjaksa Penuntut
Register : 02-08-2016 — Putus : 23-09-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1044 B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 September 2016 — PT. MITRA UNGGUL PUSAKA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
105 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
105 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
,S.S. melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014 (BuktiP06), didalam halaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agung telahmemutus di luar kewenangannya (ultra petita), ia hanyabisa menerima, memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum;Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala Hakim incasu Majelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikanpertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannya,yang in case ke14 perusahaan sebagai legal entity tidakpernah diajukan oleh jaksa Penuntut
Putus : 07-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 997/B/PK/PJK/2016 Tanggal 7 September 2016 — PT RANTAU SINAR KARSA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
439 — 1737 — Berkekuatan Hukum Tetap
439 — 1737 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melalui Pendapat Hukumnya tertanggal 13Januari 2014 (BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa Putusan MahkamahAgung telah memutus diluar kKewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum.
Putus : 29-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1234/B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 Februari 2016 — PT SAUDARA SEJATI LUHUR vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
45 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1234/B/PK/PJK/2015 petita), ia hanya bisa menerima, memeriksa danmemutus mengenai halhal yang diajukan oleh jaksaPenuntut Umum;Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim incasu Majelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikanpertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannya,yang in case ke14 perusahaan sebagai legal entity tidakpernah diajukan oleh jaksa Penuntut Umum.
Putus : 08-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 768/B/PK/PJK/2015 Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
60 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melalui Pendapat Hukumnya tertanggal 13Januari 2014, di dalam halaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agungtelah memutus diluar kewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukanoleh jaksa Penuntut Umum.bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim in casu MajelisHakim Kasasi tidak pernah memberikan pertimbangan hukum yangmenjadi dasar putusannya, yang in case ke14 perusahaan sebagailegal entity tidak pernah diajukan oleh jaksa Penuntut Umum
Register : 05-07-2012 — Putus : 27-03-2013 — Upload : 16-02-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 51/Pdt.G/2012/PN JBI Tanggal 27 Maret 2013 — MASKUR ANANG BIN KEMAS ANANG MUHAMAD lawan PT. Wira Karya Sakti
216 — 328
216 — 328
SK.345/MenhutI/2004 tanggal 10 September2004.Dalil Penggugat dalam petitumnya tersebut adalah dalil yang tidak berdasar hukum, danterhadap dalil tersebut Turut Tergugat I tanggapi sebagai berikut:a Bahwa petitum Penggugat tersebut, yang pada intinya mohon kepada majelishakim perkara a quo untuk menyatakan batal Surat/Keputusan MenteriKehutanan (Turut Tergugat I) adalah permohonan yang rnelampaui bataskewenangan Pengadilan Negeri Jambi (ultra petita) karena kewenangan untukmenyatakan sah atau tidaknya
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1000 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. NUSA PUSAKA KENCANA, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
68 — 346 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 346 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014 (BuktiP06), di dalamhalaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agung telahmemutus diluar kewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutus mengenai halhal yangdiajukan oleh jaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim in casuMajelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikan pertimbanganhukum yang menjadi dasar putusannya, yang in case ke14perusahaan sebagai legal entity tidak pernah diajukanoleh jaksa Penuntut
Putus : 26-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 370/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Mei 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
39 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melalui Pendapat Hukumnya tertanggal 13Januari 2014 (BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa Putusan MahkamahAgung telah memutus diluar kewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan oleh jaksaPenuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim in casu Majelis HakimKasasi tidak pernah memberikan pertimbangan hukum yang menjadi dasarputusannya, yang in case ke14 perusahaan sebagai legal entity tidak pernahdiajukan oleh jaksa
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1045/B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 September 2016 — PT MITRA UNGGUL PUSAKA, VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
48 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
., S.S. melaluiPendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014(BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima,memeriksa dan memutus mengenai halhal yangdiajukan oleh jaksa Penuntut Umum;Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakimin casu' Majelis Hakim Kasasi tidak pernahmemberikan pertimbangan hukum yang menjadi dasarputusannya, yang in case ke14 perusahaan sebagailegal entity tidak pernah diajukan oleh jaksa PenuntutUmum
Putus : 18-01-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1235/B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Januari 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
213 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
213 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014 (BuktiP06), di dalamhalaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agung telah memutusdiluar kewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima,memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan olehjaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim in casuMajelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikan pertimbanganhukum yang menjadi dasar putusannya, yang in case ke14perusahaan sebagai legal entity tidak pernah diajukan olehjaksa Penuntut
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1007 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT INTI INDOSAWIT SUBUR vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
261 — 278 — Berkekuatan Hukum Tetap
261 — 278 — Berkekuatan Hukum Tetap
., S.S. melaluiPendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014(BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakalahakim in casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernahmemberikan pertimbangan hukum yang menjadidasar putusannya, yang in case ke14 perusahaansebagai legal entity tidak pernah diajukan oleh jaksaPenuntut
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1009/B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT INTI INDOSAWIT SUBUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
182 — 190 — Berkekuatan Hukum Tetap
182 — 190 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014 (BuktiPO6), didalam halaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agungtelah memutus diluar kewenangannya (ultra petita), iahanya bisa menerima, memeriksa dan memutusmengenai halhal yang diajukan oleh jaksa PenuntutUmum.
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1011/B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT. INTI INDOSAWIT SUBUR vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
176 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
176 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melaluiPendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014(BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakimin casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernahmemberikan pertimbangan hukum yang menjadidasar putusannya, yang in case ke14 perusahaansebagai legal entity tidak pernah diajukan olehjaksa Penuntut
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 527/B/PK/PJK/2016 Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
49 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S = melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014 (BuktiP06), di dalamhalaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agung telah memutusdiluar kewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima,memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum. Halaman 52 dari 140 halaman.
Register : 12-10-2022 — Putus : 01-11-2022 — Upload : 01-11-2022
Putusan PTA MATARAM Nomor 112/Pdt.G/2022/PTA.Mtr Tanggal 1 Nopember 2022 — Pembanding/Tergugat : MOHAMMAD YAMIN, S.T, BIN H.MOH.SYUKURDI
Terbanding/Penggugat : SUSIANTI BINTI MUHIRIM
Terbanding/Turut Tergugat : PT. BANK NEGARA INDONESIA, Tbk. (BNI) KANTOR CABANG PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
109 — 58
Terbanding/Penggugat : SUSIANTI BINTI MUHIRIM
Terbanding/Turut Tergugat : PT. BANK NEGARA INDONESIA, Tbk. (BNI) KANTOR CABANG PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
109 — 58
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam melakukan pembagian telah melampau kewenanganya (Ultra petita) karena membagi harta bersama dengan prosentase 60% untuk isteri dan 40% untuk suami dengan menilai peran dan jasa masing-masing, padahal sebuah pembagian secara prosentase dengan mempertimbangan kehendak masing-masing dengan alasan jasa masing masing harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan dengan menguraikan posisi, nilai atau jasa dalam sebuah
alasan hukum yang uraikan dalam posita yang jelas dan dicantumkan pada sebuah permintaan dalam petitum yang jelas, sehingga pada putusan tanpa ada permintaan dari Penggugat atau Tergugat maka hal tersebut termasuk dalam kategori ultra petita dan melampaui batas tuntutan, sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg, oleh karenanya harus dinyatakan dibatalkan.
Register : 17-11-2020 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 28-12-2021
Putusan PA CIKARANG Nomor 3225/Pdt.G/2020/PA.Ckr Tanggal 20 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
153 — 133
153 — 133
., tertanggal 21 September 2020;Hal. 139 dari 155 Putusan No. 3225/Padt.G/2020/PA.Ckr.Menimbang, bahwa selain 3 (tiga) alasan tersebut diatas, MajelisHakim berpendapat bahwa salah satu syarat formil sebuah gugatan, baik itugugatan biasa, provisi, intervensi, rekonvensi, dan lain sebagainya adalahadanya relevansi antara posita dengan petita dan Majelis Hakim menilai bahwadalam konteks kriteria tersebut, formulasi eksepsi Tergugat tidak memenuhinya,maka termasuk kategori tidak jelas (obscuur);Menimbang
Register : 20-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1240 B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Oktober 2016 — PT. INTI INDOSAWIT SUBUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
68 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melaluiPendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014(BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima,memeriksa dan memutus mengenai halhal yangdiajukan oleh jaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakimin casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernahmemberikan pertimbangan hukum yang menjadi dasarputusannya, yang in case ke14 perusahaan sebagailegal entity tidak pernah diajukan oleh jaksa PenuntutUmum