Ditemukan 5782 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pasar paisal pasau palal pasla
Penelusuran terkait : Pasal 263 ayat (1) kuhp Pasal 263 ayat (1) kuhpidana Pasal 263 ayat (1) kuhp & pasal 263 ayat (2) kuhp Pasal 263 ayat (1) kuhp dan pasal 263 ayat (2) kuhp Pasal 263 ayat (1) kuhp surat palsu pasal 191 ayat (1) Pemalsuan pasal 263 ayat (1) kuhp juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Pasal 263 ayat (2) juncto pasal 64 ayat (1) juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp dan pasal 263 ayat (1) juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp Pasal 263 ayat (1) kuhp juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum
Register : 16-05-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 995/Pid.B/2019/PN Tng
Tanggal 5 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
IMELDA, SH
Terdakwa:
HENDRIK CAHYADI
234 — 88
  • Heny Junaedy (berkas terpisah) merupakantindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (1)jo Pasal 55 ayat (1) huruf a Kitab Undangundang Hukum Pidana;ATAU:Bahwa Terdakwa HENDRIK CAHYADI pada hari Kamis tanggal 1Desember 2016 atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masih termasuktahun 2016, bertempat di kantor notaris HENY JUNAIDI, SH.,M.Kn yang beralamatdi Ruko Perumahan Pondok Benda Indah Nomor 81 D Jl.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum Penggelapan
Putus : 17-01-2017 — Upload : 19-05-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 1064/Pid.B/2016/PN Jmb
Tanggal 17 Januari 2017 — NADYA APRILIA Binti SYAIFUL ANWAR
49 — 9
  • Anugerah IIlahi Sentana) sejak tanggal 1 November532014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016 mengalami kerugian sekitarRp.4.969.780.140, (empat milyar Sembilan ratus enam puluh Sembilan juta tujuhratus delapan puluh ribu seratus empat puluh rupiah).Perbuatan Terdakwa NADYA APRILIA Binti SYAIFUL ANWARsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwamenyatakan telah mengerti
    Syarnubi yang saat ini belum lunas.Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, makasegala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telahtermuat dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPJo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 22-12-2011 — Putus : 03-07-2012 — Upload : 07-08-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 224/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 3 Juli 2012 — DR.Dr. Lucky Aziza Bawazier, Sp.PD., KGH., FACP., FINASIM., S.H;1.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,2.Rudy Sutadi, Spa., Mars., Dr
237 — 310
  • Itstbatnikah di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, karena dalam permohonan tersebutberisi serangkaian kebohongankebohongan Narapidana atas nama RUDYHalaman 15 dari 163 halaman Putusan Nomor :224/G/2011/PTUNJKT.SUTADI, Spa.Mars.Dr, jelas telah melanggar /bertentangan dengan PutusanMahkamah Agung RI No. 602/k/2006, yang telah berkekuatan hukum tetap(Inkracht), untuk hal ini telah dilaporkan kepada kepolisian dengan dugaanmelanggar Pasal 355 dan Pasal 311 KUHP, dalam penyelidikan Polisiberkembang menjadi Pasal
    263 ayat 1 dan 2 KUHP) dan Laporan Polisi No.3046/K/X/2009/SPK UNIT I, tanggal 26 Oktober 2009 ~ ; Narapidana atas nama RUDY SUTADI, Spa.Mars.Dr, telah melakukan terorterhadap anak Penggugat disaat sedang belajar di Sekolah, denganmemberikan surat secara sembunyisembunyi, kepada anak Penggugat, tapiKepala Sekolah SMU 8 Jakarta, dipesan untuk tidak boleh Ibunya (Penggugat)tahu dan menebar isu/ rumor kepada Guru Bimbingan Konseling) di SMU 8Jakarta, yang menyatakan anaknya nangisnangis mau ketemu
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Putus : 05-06-2014 — Upload : 22-11-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1458/PID.B/2013/PN.JKT.SEL
Tanggal 5 Juni 2014 — TUTI SUHARTATI, SH dan SUBHAN Bin AKROM
271 — 210
  • Dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakin tidakterpenuhi.Menimbang oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kesatu tidakterpenuhi maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan para TERDAKWA tidakterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalan dakwaankesatu, oleh karena itu para TERDAKWA haruslah dibebaskan dari dakwaankesatu pasal 263 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat ke 1 KUHP.Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu tidak terbukti dandakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-08-2017 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 14 Agustus 2017 — SIHAR MANULLANG, B.A.,
186 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 35 PK/Pid.Sus/2016Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tersebut telahdiberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 01April 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukumyang tetap ;Menimbang bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :1.Bahwa Pemohon/Terpidana SIHAR MANULLANG, B.A. mengajukan risalahPeninjauan Kembali berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP yang berbunyisebagai
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Upload : 21-08-2014
Putusan PT MEDAN Nomor 82/PDT/2014/PT-MDN
TITIAN KURNIATI
85 — 80
  • Jo No.701 PK/PDT/2009 tertanggal31 Maret 2010) dalam perkara ini sebagai Tergugat No. urut 44, danTerdakwa II Misran Sasmita (Penggugat 25 dalam perkara No.15/Pdt.G/2006/PNLP tertanggal 22 Januari 2007 Jo No.173/Pdt/2007/PTMDN tertanggal 11 Juli 2007 Jo No.2461 K/PDT/2007 tertanggal 30April 2008 Jo No. 701 PK/PDT/2009 tertanggal 31 Maret 2010) dalamperkara ini disebut Tergugat No.urut 25, dimana dalam perkara tersebutJaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama Terdakwa I,Il telahdidakwa melanggar Pasal
    263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP atau dalam dakwaan ke dua Terdakwa ,Il telah didakwamelanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.Bahwa adapun amar Putusan Pengadilan Negeri Kelas IB LubukPakam No.1417/Pid.B/2009/PNLP tertanggal 26 Oktober 2009, adalahberbunyi yang dikutip sebagai berikut :Mengadili :1.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 03-06-2021 — Putus : 13-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 72/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 13 Desember 2021 — Penggugat:
H. SOEHARYONO
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu
Intervensi:
UNTUNG PURNOMO
356 — 240
  • SOEBROTO dan Tergugat II Intervensi menjadi Terdakwa dengandakwaan telah memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik ataumemalsukan surat/membuat surat palsu atau mempergunakan suratpalsu, dengan dakwaan Primair melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP,dakwaan Subsidair melanggar pasal 266 ayat (2) KUHP dan dakwaanLebih Subsidair melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-01-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1737 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 20 Januari 2015 — SURYO ANTORO SOERJANTO bin SOERJANTO
104 — 184 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tentang dakwaan Pasal 263 ayat (1) KUHP ;e Dari keterangan saksisaksi, keterangan Terdakwa dan bukti suratsurat,tidak ada yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa yang membuatsurat palsu atau memalsukan KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah,Keterangan Penghasilan, SIUP/TDP, Akta Pendirian, PPH, appraisalyang copynya Nya dilampirkan atau diajukan oleh ketiga debitur (AgungWijaya, William Aryo Gunawan dan Reno Sapoetra) kepada Bank BCAKCU Jalan Pemuda Semarang ;3.
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Militer
Register : 07-02-2013 — Putus : 10-06-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 07-K/PMT-II/AD/II/2013
Tanggal 10 Juni 2014 — Kolonel Cpn (Purn) Widodo Dkk 1 org
103 — 383
  • Lawrencesebagai pemenang lelang dengan cara menscan tandatangannya laludimasukkan Berita Acara tersebut seolaholah tandatangannya adalahasli padahal palsu.Berpendapat : Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telahmemenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dandiancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :Kesatu : Pasal 121 KUHPM jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.AtauKedua : Pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.MenimbangMenimbangMenimbang21Bahwa atas dakwaan tersebut para
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-05-2014 — Upload : 02-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 5 Mei 2014 — THOMAS EDISON, S.E
59 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kekuatan hukumyang tetap ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh para/PemohonPeninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa pada tanggal 23 Maret 2010, Pemohon Peninjauan Kembali telahdiberitahukan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1909K/Pid.Sus/2008 tanggal 23 Januari 2009, sebagaimana Akta PemberitahuanPutusan Mahkamah Agung RI Nomor : 306/Pid.B/2005/PN.Tgr tanggal 23 Maret2010;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Risalah PeninjauanKembali berdasarkan Pasal
    263 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana (KUHAP), yang berbunyi:Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan PeninjauanKembali kepada Mahkamah Agung;Bahwa menurut Pasal 263 ayat (2) huruf c Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana (KUHAP), permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar:Apabila putusan itu dengan jelas memperlinatkan suatu "kekhilafan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-10-2015 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — Ir. SLAMET HARIYANTO, MM
88 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 105 PK/PidSus/2015Bahwa apabila jika dihadapkan dalam kenyataan, dimana keadilan hukum tidakditemukan dalam alas kepastian hukum, maka alas kepastian hukum akandibongkar kembali agar dapat mewadahi asas keadilan hukum.Bahwa dengan berpedoman pada halhal yang diuraikan dimuka sebagaialasanalasan hukum yang menjadi dasar dan alasan kami untuk mengajukanPermohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung R.I. sesuaidengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yang menentukan :Terhadap putusan pengadilan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 01-12-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 189 PK/Pid.Sus/2011
Tanggal 1 Desember 2011 — Ir. SUWARNO bin KASNADI;
85 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • IndonesiaNo. 597 K / Pid.Sus / 2010 tanggal 26 Juli 2010 tersebut telah diberitanukankepada Pemohon Kasasi / Terdakwa pada tanggal 12 April 2010, sebagaimanaAkta Pemberitahuan Putusan Kasasi No. 160/Pid.B/2008/PN.Tjr tanggal 12 April2011, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukumyang tetap;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Risalah PeninjauanKembali berdasarkan Pasal
    263 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana (KUHAP), yang berbunyi sebagai berikut:Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atauahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepadaMahkamah Agung;Bahwa menurut Pasal 263 ayat (2) huruf c Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana (KUHAP), permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar :Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan
Pengadilan PN KETAPANG Perdata
Register : 16-08-2017 — Putus : 09-01-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN KETAPANG Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Ktp
Tanggal 9 Januari 2018 — Penggugat:
EPNOL HAJAR
Tergugat:
1.H. MULYADI
2.DEDI S
3.HADI
4.KADARUSNO
5.MUSLIMIN
6.SARINDI
7.PT. LANANG AGRO BERSATU
217 — 63
  • menyatakan tidak pernahada kegiatan pengukuran lahan MAT RIPIN pada tanggal 25 Februari 2017,serta tidak pernah memerintahkan perangkat desa untuk melakukanpengukuran di lahan MAT RIPIN tersebut;Halaman 106 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pat.G/2017/ PN KtpMenimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati dengan seksama,berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bukti Surat P2 dan P3 tersebut merupakan bukti surat yang dibuat secara tidak sah dan melawanhukum, melanggar ketentuan Pasal
    263 ayat (1) KUHPidana yang mengaturbahwa Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapatmenimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yangdiperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untukmemakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholah isinyabenar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkankerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enamtahun.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum
Register : 03-08-2020 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1178/Pid.B/2020/PN Mks
Tanggal 30 Juni 2021 — Penuntut Umum:
NANA RIANA, SH. MH.
Terdakwa:
PANCA TRISNA T.
605 — 134
  • Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk kombinasi (kumulatif), yaitu :KESATU :Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2)KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPHalaman 84 dari 111 Putusan Nomor1178/Pid.B/2020/PN Mks.Atau,Kedua: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
    263 Ayat (1)KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP.AtauKetiga: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1)KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPAtauKeempat Pasal 480 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPDANKEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1)KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengandakwaan dengan bentuk kombinasi (gabungan), maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu, di mana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 26 Nopember 2014 — Ir. Nano Kusharyono, M.E. bin Hartono Sukarni;
142 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakimatau suatu kekeliruan yang nyata.Berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNo. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana sepertidiuraikan tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukanpermintaan Peninjauan kembali dengan alasan sebagai berikut:1 Bahwa telah terdapat keadaan baru atau novum baru yang dapat dijadikandasar atau landasan yang mempunyai sifat dan kualitas yang menimbulkandugaan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Umum
Register : 17-05-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 491/Pid.B/2021/PN Pbr
Tanggal 5 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
RENDI PANALOSA, SH.
Terdakwa:
CENG PA Alias SURYA
90 — 18
  • STANLYsebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHPidana;ATAUKedua:Bahwa Terdakwa CENG PA Alias SURYA baik bertindak sendiri maupunsecara bersamasama dengan Saksi ERWIN CIU (selanjutnya disebut SaksiERWIN dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 25-02-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1134 K/Pid/2014
Tanggal 25 Februari 2015 — MELIA HANDOKO alias LIEM MEI YIEN
173 — 476 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gigih Prabowo yang menerangkan tanda tangan tidak identik tidakberarti secara otomatis sudah merupakan ada pemalsuan, namun dalamputusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakanperbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Melia Handoko alias Liem MeiYien terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu perbuatan Pidana.Sedangkan Terdakwa Melia Handoko Alias Liem Mei Yien, diajukan JaksaPenuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan:KesatuPrimair : melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP.Subsidair
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-09-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2805 K/Pdt/2015
Tanggal 15 September 2016 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN VS PT. INTI PALM SUMATRA, dkk
141 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kami tua Sihotang (tersangka) sudah dalam keadaanUzur, bicara kadang melantur, dan tidak mengerti apa yang disangkakankepadanya, umurnya 74 Tahun, sehingga walaupun Vonnis Hakimdinyatakan tersangka terbukti melakukan Tindak Pidana pemalsuannamun tidak 1 (satu) haripun Tersangka (Kami Tua Sihotang)mendekam dalam penjara; Justru) yang paling mengherankan lagi Konspirasi dalam halPenyidikan, Penuntutan dan Persidangan , hal ini terlihat jelas dalamfakta dalam penyidikan pasal yang disangkakan adalah Pasal
    263 ayat(1), (2) KHUP, juga dalam Penuntutan Pasal yang dikenakan/diancamkan oleh JPU adalah pasal 263 dan 264 KUHP sedangkanHakim dalam Vonisnya hanya mengabulkan tuntutan Jaksaberdasarkan pasal 364 KUHP saja sehingga Hasil BAP Penyidikantidak mempunyai relevansi dengan Penuntutan dan Putusan.
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Umum
Register : 27-04-2021 — Putus : 16-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak
Tanggal 16 Juli 2021 — Penuntut Umum:
MARIA PRICILIA SILVIANA, SH
Terdakwa:
1.MAWARDI Bin JALALUDDIN
2.DARSINO MUSIRIN Bin SUWITO
137 — 155
  • Kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan kerugian.Perbedaan Pasal 263 ayat (1) dengan Pasal 263 ayat (2) terletak padaperbuatannya, ayat (1) membuatnya sedangkan ayat (2) menggunakannyapadahal ia tahu surat itu palsu.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 09-06-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 59/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 10 Agustus 2021 — Pemohon:
JAHJA KOMAR HIDAJAT
Termohon:
1.DIRRESKRIMUM POLDA METRO JAYA Cq Subdit IV Unit III
2.Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
268 — 189
  • Bahwa Ahli menjelaskan, karena membuat surat palsu atau memalsukanSurat itu dasarnya dalam pasal 263 ayat 1, kalau pasal 263 ayat 2 ketikaseseorang itu memakai. Jadi apabila dihubungkan dengan pasal 79 angka1 adalah sejak surat yang diduga palsu tersebut digunakan; Bahwa Ahli menjelaskan memberikan keterangan palsu diatas sumpahadalah perbuatan yang dilakukan, produknya adalah keterangan yangdilakukan. Penipuan 378 juga demikian.