Ditemukan 3405 data
82 — 44
BRI(Persero), Tbk.Pada umumnya harus melewati tahapantahapan tersebut diatas, termasukkepada Tergugat; Namun dalam kenyataannya, ketika Tergugat terindifikasi14melakukan pelanggaran disiplin, ternyata Pengugattidak melakukan tahapantahapan sangsi/nukuman disiplin, sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal11 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa Peringatan Tertulis, Pasal 12tentang hukuman disiplin berupa Turun Jabatan dan Pasal 14 tentangPemutusan Hubungan Kerja (PHK); Tetapi terhadap pelanggaran
Semesti harus melewati tahapantahapan tersebutdiatas, termasuk kepada Penggugat Rekonvensi; Namun dalam kenyataannya,ketika Penggugat Rekonvensi terindikasi melakukan pelanggaran disiplin, ternyataTergugat Rekonvensi tidak melakukan tahapantahapan sangsi/nukuman disiplinsebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) diatas yang kemudiandijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 11 tentang penjatuhan hukumandisiplin berupa Peringatan Tertulis, Pasal 12 tentang hukuman disiplin berupaTeguran
berlaku;Menyatakan hukum bahwa Tergugat Konvensi tidak pernah melakukanpelanggaran terhadap ketentuan Peraturan PerundangUndanganKetenagakerjaan yang berlaku;Menyatakan hukum bahwa tindakan SKORSING dan PEMUTUSANHUBUNGAN KERJA (PHK), yang dilakukan oleh Penggugat Konvensiterhadap Tergugat Konvensi adalah merupakan tindakan Melawan Hukumyang bertentangan dengan ketentuan Peraturan PerundangUndanganKetenagakerjaan yang berlaku;Menghukumdan memerintahkan kepada Penggugat Konvensi untukmencabut kembali sangsi
70 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa, Terlawan Il, dengan tegas menolak penempatan Para Ahli WarisAbdul Gani Alm dan Nyimas Manah Anah Alm, yaitu: Engkos Kosasih, dkk,ditempatkan/diposisikan sebagai Terlawan Il, dikarenakan Terlawan Iladalah merupakan sebagai pihak yang dirugikan (korban) atas adanyaPenetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 22/Pdt.Eks.G/2013/PN.BB. juncto Nomor 54/Pdt.G/2012/PN.BB tersebut,sehingga dengan demikian seharusnya ditempatkan /diposisikan sebagaipihak Turut Terlawan, dengan resiko/sangsi
diperintahkan untuk tunduk dantaat terhadap isi putusan, sedangkan kedudukan sebagai pihak Terlawan(Terlawan Il) sudah tentu harus ada sangsi hukum, dimana dalam perkaraperlawanan sekarang ini Terlawan Il sama sekali tidak dikenakan sangsihukum apaapa (dihukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu);4.
PT BANK RAKYAT INDONESIBANK BRI PERSERO Tbk. Kantor Cabang Muntilan
Tergugat:
1.TRI MURTI NINGSIH
2.FAUZI PRIHARTONO
50 — 22
Bahwa cara yang dilakukan oleh PENGGUGAT adalah katagoriperbuatan melawan hukum yang jelas merugikan banyak konsumen/debitur.Dengan tidak diberikannya semua salinan dokumen yang ditandatangani antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT mengakibatkanketidaktahuan sangsi sangi yang diberikan pada PARATERGUGAT/debitur .
surat tugasnya yang hanyaditanda tangani oleh ketua cabang Muntilan sehingga PENGGUGATtidak mempunyai kapasitas menggugat .Menurut putusan MARIno:442/Sip/1973 tgl 8 oktober 1973 gugatan dari seseorang yang tidakberhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima .Ada unsur perbuatan melawan hukumnya dalampelaksanaan/prakteknya, akta perjanjian kredit/pengakuan hutang tidakdibuat dihadapan notaris,perjanjian di duga sudah dikonsep terlebihdahulu yang berisi lebih banyak aturanaturan/sangsi
23 — 5
Apa yang disampaiakn Penggugat tersebut adalah memang benar, akantetapi Tergugat melakukan itu disebabkan kelakuan Penggugat sendiriyang sebelumnya telah membawa abak Tergugat ke Jakarta selama 7hari, yaitu pada tanggal 23 sampai 29 Desember 2016, padahal Tergugathanya memberi ijin selama 3 hari saja melalui istri Penggugat, sehinggaterpaksa Tergugat memberi sangsi pada Penggugat untuk hanyamemberikan kunjungannya menjadi satu kali dalam sebulan;HIm.5 dari 29 hlm.
Jadi kalau PenggugatRekonvensi memberi sangsi karena kesalahan Tergugat Rekonvensi, makahal tersebut oleh Tergugat Rekonvensi di anggap wan prestasi;. Bahwa oleh karena pada kesempata ini Penggugat Rekonvensi perlusampaikan bila perselisinan antara Penggugat Rekonvensi dengan TergugatRekonvensi yang telah lama dan berlarutlarut ini baik langsung maupuntidak langsung telah berpengaruh terhadap perkembangan jiwa anak, karenaselalu menyaksikan kedu orangtuanya berselisih;.
76 — 16
Tanah Laut No. 02/ PEM/SM/I/2007-2011 tanggal 11 Januari 2007 tentang Mekanisme Pemerintahan Desa, Besar Biaya Administrasi Pemerintahan Desa,Sangsi bagi warga yang melanggar Peraturan Desa yang ditandatangani sdr. Yoi Basori pada kolom Kepala Desa Sumber Mulia dan ditandatangani oleh Sdr. Sadariyah pada kolom Ketua BPD Sumber Mulia. Dikembalikan kepada Sdr SubarnoBarang bukti dari YOI BASORI sebagaimana penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin No: 39/PN.
Tanah Laut No. 01/ PEM/ SM/XII/2011- 2007, tanggal 14 Januari 2012 Tentang mekanisme pemerintahan Desa, Besar Biaya Administrasi Pemrintahan Desa, Sangsi- sangsi bagi warga yang melanggar Peraturan Tentang Pasar Desa dan LSPBM;29. 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif Ketua Rt.
.: 08 /Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm 15Administrasi Pemerintahan Desa,Sangsi bagi warga yangmelanggar Peraturan Desa yang ditandatangani sdr> Yoi Basoripada kolom Kepala Desa Sumber Mulia dan ditandatangani olehSdr. Sadariyah pada kolom Ketua BPD Sumber Mulia.Dikembalikan kepada Sdr SubarnoBarang bukti dari YOI BASORI sebagaimana penetapan dariPengadilan Negeri Banjarmasin No: 39/PN. PLH/TPK/2013, tanggal 22Februari 2013.1) 2 (Dua) Lembar SK.
Pelaihari kab.Tanah Laut No. 01/ PEM/ SM/XII/2011 2007, tanggal 14 Januari2012 Tentang mekanisme pemerintahan Desa, Besar BiayaAdministrasi Pemrintahan Desa, Sangsi sangsi bagi warga yangmelanggar Peraturan Tentang Pasar Desa dan LSPBM;29) 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif Ketua Rt.
Pelaihari kab.Tanah Laut No. 01/ PEM/ SM/XII/2011 2007, tanggal 14 Januari 2012Tentang mekanisme pemerintahan Desa, Besar Biaya AdministrasiPemrintahan Desa, Sangsi sangsi bagi warga yang melanggarPeraturan Tentang Pasar Desa dan LSPBM;29) 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif Ketua Rt.
Tanah Laut No. 02/ PEM/SM/I/20072011 tanggal11 Januari 2007 tentang Mekanisme Pemerintahan Desa, BesarBiaya Administrasi Pemerintahan Desa,Sangsi bagi warga yangmelanggar Peraturan Desa yang ditandatangani sdr. Yoi Basoripada kolom Kepala Desa Sumber Mulia dan ditandatangani olehSdr. Sadariyah pada kolom Ketua BPD Sumber Mulia.Dikembalikan kepada Sdr SubarnoBarang bukti dari YOI BASORI sebagaimana penetapan dariPengadilan Negeri Banjarmasin No: 39/PN.
Tanah Laut No. 01/ PEM/ SM/XII/2011 2007, tanggal 14Januari 2012 Tentang mekanisme pemerintahan Desa, BesarPutusan No.: 08 /Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm 16529.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.Biaya Administrasi Pemrintahan Desa, Sangsi sangsi bagiwarga yang melanggar Peraturan Tentang Pasar Desa danLSPBM;1 (satu) lembar Tanda terima Insentif Ketua Rt.
89 — 49
Bahwa apabila memang Tergugat merasa Penggugat telahmelakukan Pelanggaran dalam melaksanakan tugas sebagai KepalaBidang Penyelenggaraan EGovernment pada Dinas Komunikasi,Informatika dan Persandian, seharusnya Tergugat memberikan teguranlisan, teguran tertulis bahkan sangsi lain berupa sangsi Ringan, sangsiSedang, sangsi Berat;7.
13 — 1
Karena sangsi dengan berita tersebut pada tanggal 14Agustus 2020 Pemohon kembali mendatangi Termohon di tempatHim. 4 dari 14 hlm. Put. No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdrkerjanya di kawasan Banjarpoh, Banjar Bendo Kec. Sidoarjo Kab.Sidoarjo.
59 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
PLN (Persero) Wilayah S2JB Nomor: 139.K/47/GM S2JB/2005 adalahsah berdasarkan hukum ;Bahwa mengingat sampai dengan saat ini Tergugat masih tercatat sebagaipegawai Penggugat yang menyebabkan Penggugat harus membayar gajiTergugat secara penuh, sementara dapat dikatakan Tergugat melakukanpelanggaran disiplin berdasarkan peraturan yang berlaku di lingkunganPT.PLN (Persero) mengenai penyalahgunaan uang rekening pelangganyang dapat dikenai sangsi Pemutusan Hubungan Kerja (PHk) ;Bahwa berdasarkan halhal
14 — 2
kirakira tahun 2004;Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon telahhidup layaknya suami isteri dikaruniai 1 orang anak bernama Anak , dansekarang tinggal bersama Termohon;Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon berselisin danbertengkar;Bahwa Saksi mengetahui penyebab terjadinya perpecahan dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon telah memilikihubungan khusus dengan lakilaki lain bernama Viqi, yang dinas diKOBANGDIKAL TNI AL dan sekarang sudah dikenakan sangsi
91 — 34
Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain makaMajelis akan memberikan sangsi yang tegas dan keras terhadap perbuatanyang demikian oleh karena itu Majelis berpendapat apabila Terdakwadikembalikan ke lingkungan militer setelah menjalani pidana pokoknya makaakan menggoyahkan disiplin militer baik dilingkungan Ma Secapaad danatau militer umumnya.5.
53 — 26
Pada dasarnya Terdakwa telah mengetahui bahwaTerdakwa sebagai seorang Prajurit telah diikatdengan aturanaturan yang harus di taati danmempunyai kewajiban untuk melaksanakan kehadirandan apabila hal tersebut dilanggar maka akan dikenakan sangsi tetapi Terdakwa tetap melakukanperbutan pelanggaran tindak pidana dan haltersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwamempunyai mental disiplin yang jelek.2.
81 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sekalipun kalau ada perubahan Keputusan Direksi bahwa biayaadministrasi pembayaran dibebankan kepada pelangan, hal ini melanggarpasal 18 ayat (1) huruf g UUPK.Dapat dikenai sangsi pidana dalam pasal 62 ayat (1) UUPK.Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:1. Buka data/informasi MOU antara1. PLNdan Bank Bukopin2. PLN dengan pihak pengelola data pemakaian listrik konsumen3.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : NOVI OKTAVIANTI, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : LUSITA AMELIA RAFLIS, SH
55 — 18
Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Padang Nomor :154/Pid.Sus/2021/PN.Pdg tanggal 09 Juni 2021 sepanjang mengenaiperaturan perundangundangan yang menjadi dasar pemidanaan Pasal127 ayat (1) UndangUndang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika danperaturan perundangundangan yang menjadi sangsi pidana, yakni Pasal54, 55 dan Pasal 103 UndangUndang No 35 Tahun 2009 tentangNarkotika bagi Pecandu Narkotika dan Korban PenyalahgunaanNarkotika yaitu WAJIB menjalani Rehabilitasi Medis dan RehabilitasiSosial
154 — 60
bila mana istri menghabiskan hartaseperti di meja judi sisanya itu disebut Mapoli Petorak;Bahwa menurut saksi Mapoli Sisaling atau Mapolik Petorak artinya sama,artinya harta berkumpul di salah satu pihak, contohnya salah satu pihakmeninggal ;Bahwa menurut saksi Sisalu digunakan dalam perkawinan Adat, apabilaKapa diungkapkan;Bahwa menurut saksi ada suami istri mempersoalkan hartanya di PengadilanNegeri, karena dulu perkawinan dicatatkan dalam hukum Negara, mengenaiharta gono gini tu ada namanya Sangsi
miliki harta gono gini, harta bawaan kembali ke asalnya;Bahwa menurut saksi Kalau perceraian tidak ada anak kandung tunamanya perceraian Sisalu itu artinya perceraian terjadi atas suka samasuka, tetapi kalau perceraian atas satu pihak saja itu tidak ada istilah sisalujadi harta diperhitungkan bukan kemauan kedua belah pihak, jadi hartadibayar harta, silaturahmi dibayar silaturahmi ;Bahwa menurut saksi Kalau secara Adat orang yang ditinggalkan itu berhakatas harta gonogini;Bahwa menurut saksi ada sangsi
ataubibit, bebet dan bobot; Bahwa menurut saksi, saksi sebagai pemika adat diseluruh tanah Toraja; Bahwa menurut saksi, saksi sudah pernah jadi nara sumber Peneliti dari luarnegeri sebanyak 3 (tiga) kali; Bahwa menurut saksi, saksi pernah jadi Nara sumber peneliti dari Singapura; Bahwa menurut saksi, saksi Pernah jadi peneliti hukum Adat danpenterjamahnya; Bahwa saksi tidak mengetahui hukum Adatnya masih berlaku atau tidakapabila masalah sudah sampai di Pengadilan; Bahwa saksi tidak mengetahui sangsi
21 — 0
Oleh karena ituPemohon mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya Pemohon dapatditegur dan diberikan sangsi yang keras.Kalau Pemohon berkomitmen untuk bertanggungjawab dan tetap bersediamemberi nafkah kepada Termohon khususnya anak Pemohon dan Termohon,sebagairnana tertera pada jawaban Termohon pada Punt4, Termohonmengucapkan terima kasih demikian pula Termohon mengucapkan terimakasih atas jawaban Termohon pada Punt6 yang bersedia mendidik, merawatdan memberikan nafkah kepada anak Termohon, akan
25 — 16
Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela danagar tidak ditiru) oleh prajurit lain, Majelis perlumemberikan sangsi yang tegas dengan tujuan memberikanefek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadapprajurit TNI lainnya.4.
24 — 24
Pada dasarnya Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwasebagai seorang Prajurit telah diikat dengan aturanaturan yang harus ditaati dan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kehadiran danapabila hal tersebut dilanggar maka akan di kenakan sangsi tetapiTerdakwa tetap melakukan perbutan pelanggaran tindak pidana dan haltersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa mempunyai mental disiplinyang jelek.2.
46 — 7
Menimbang bahwa tentang dalil Penasehat Hukum Terdakwayang menyatakan bahwa lebih tepat terhadap Terdakwa diterapkanpasal 127 Undangundang no.35 tahun 2009 tentang Narkotika ,sebagaiPengguna dengan alasan bahwa Terdakwa menguasai ,menyimpan danmemiliki shabu tersebut tidak untuk diedarkan tapi untuk diri sendiriMenimbang bahwa terhadap dalil Penasehat Hukum Terdakwatersebut ,dengan mencermati Pasal pasal dalam Undangundangno.35 tahun 2009 tentang Narkotika , ternyata dibedakan secara tegasperbuatan dan sangsi
Terbanding/Penggugat : TITIK EKO YANTI Binti Sumantri Diwakili Oleh : Hastati Pamiluwati,SH
75 — 38
No.211/Pdt.G/2021/PTA.Smg.akan mendapatkan sangsi disiplin tingkat berat berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;2.
16 — 15
Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lainmaka Majelis akan memberikan sangsi yang tegas terhadap perbuatanyang demikian dan Majelis masih memberikan kesempatan Terdakwauntuk memperbaiki sikap dan prilakunya serta kembali kepada jatidirinya sebagai prajurit NI AD.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyafdan kembali menjadi warga negara