Ditemukan 9093 data
PT. SUMATERA FAN JAYA
Tergugat:
PT. BANK PERMATA, Tbk
Turut Tergugat:
1.KPKNL Medan
2.PT. Balai Mandiri Prasarana (Medan)
3.Notaris INGRID SAROINSONG, S.H.
4.PPAT ROSANTY SRIBULAN L. SIALLAGAN, S.H., M.Kn.
5.BPN Kabupaten Serdang Bedagai
123 — 90
Selanjutnya dalam pasal 45huruf b memberikan persyaratan terkait nilai limit yang harusmemerlukan tim penilai Independen berbunyi Nilai Limit ditetapkan olehPenjual harus berdasarkan hasil penilaian dari Penilai dalam hal: LelangEksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fiducia, dan Lelang EksekusiHarta Pailit dengan Nilai Limit paling sedikit Rp.l.000.000.000,00 (satumiliar rupiah);Bahwa, dari hasil tim penilai Independen yang berasal dari TERGUGATsungguh ditemukan perbedaan nilai yang sangat jauh,
243 — 51
Magelang mempergunakan uang tersebut denganmenggunakan uang koperasi sejumlah uang dengan total 2.800.000.000dengan perincian sesuai tersebut diatas yang mempergunakan yaituHalaman 76 dari 184 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN.Tmg (Perbankan)Terdakwa ALI AHMAD sendiri, dan bangunan tersebut belum bisa dipergunakan dan hanya baru sekitar 70 % sehingga bangunan tersebutmangkrak sampai sekarang hingga menyebabkan Pailit KSP Alfa Mandirtersebut;Bahwa dana sebesar itu di pergunakan oleh Terdakwa ALI AHMADuntuk
membangun Ruko di wilayah Grabag Magelang dan dipergunakanuntuk perbaikan dan tambah modal A mart di wilayah Kranggan keduaproyek tersebut menghabiskan dana sekitar Rp. 2.800.000.000 (duamilyar delapan ratus juta rupiah) dan yang di pergunakan oleh TerdakwaALI AHMAD sehingga koperasi mengalami Pailit atau merugi ;?
- Tentang : Cipta Kerja
92A sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 92APengusaha melakukan peninjauan upah secara berkaladengan memperhatikan kemampuan perusahaan danproduktivitas.Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 94Dalam hal komponen upah terdiri atas upah pokok dantunjangan tetap, besarnya upah pokok paling sedikit 75%(tujuh puluh lima persen) dari jumlah upah pokok dantunjangan tetap.Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 95(1) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit
buruh tidak bersediamelanjutkan hubungan kerja atau pengusahatidak bersedia menerima pekerja/buruh;perusahaan melakukan efisiensi diikuti denganpenutupan perusahaan atau tidak diikuti denganpenutupan perusahaan yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian;perusahaan tutup yang disebabkan karenaperusahaan mengalami kerugian secara terusmenerus selama 2 (dua) tahun;perusahaan tutup yang disebabkan keadaanmemaksa (force majeur).perusahaan dalam keadaan penundaan kewajibanpembayaran utang;perusahaan pailit
dimaksud dalam Pasal 153A dilakukanoleh RUPS yang dituangkan dalam pernyataanpembubaran dan diberitahukan secara elektronikkepada Menteri.Pembubaran Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecilsebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:a. berdasarkan keputusan RUPS;b. jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalampernyataan pendirian telah berakhir;c. berdasarkan penetapan pengadilan;d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusanpengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap, harta pailit
Perseroan tidak cukupuntuk membayar biaya kepailitan;e. harta...SK No 052118A(1)(2) PRESIDENREPUBLIK INDONESIA615 e. harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailitberada dalam keadaan insolvensi sebagaimanadiatur dalam UndangUndang tentang Kepailitandan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;atauf. dicabutnya Perizinan Berusaha Perseroan sehinggamewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 153HDalam hal Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecilsudah
profesional dan calon anggotaDewan Direktur harus memenuhi persyaratan:a.bCc.dawarga negara Indonesia;mampu melakukan perbuatan hukum;sehat jasmani dan rohani;berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun padasaat pengangkatan pertama;bukan pengurus dan/atau anggota partai politik;memiliki pengalaman dan/atau keahlian di bidanginvestasi, ekonomi, keuangan, perbankan, hukum,dan/atau organisasi perusahaan;tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindakpidana kejahatan;tidak pernah dinyatakan pailit
139 — 56
surat ijin usahaperdagangan Jasa Konveksi;2) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telahmemenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;3) memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan pada bidangpengadaan barang sebagai Penyedia dalam kurun waktu 4(empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupunswasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagiPenyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yangbaru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;4) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatanusahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindakuntuk dan atas nama perusahaan tidak dalam sanksi pidana;5. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidakmasuk dalam Daftar Hitam;6.
1.AGUNG SETIAWAN, SH
2.BAYU IKA PERDANA, SH
Terdakwa:
PT. TIARA UTAMA LAUNDRY Cq GUNTUR RAMADHAN
242 — 0
- 1 (satu) Bundel Asli Salinan Putusan Perkara Nomor : 93/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 15 Oktober 2018 tentang keadaan Pailit PT. TIARA UTAMA LAUNDRY Jl. Bojong No. 88 Cicadas kec. Gunung Putri kab. Bogor Jawa Barat
- 1 (satu) lembar asli penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan Pt. Tiara Utama Laundry dari Kementerian Hukum dan Ham Nomor : AHU-AH.01.03-093467101 tanggal 26 Mei 2015
Dikembalikan kepada terdakwa PT.
648 — 171
mewakilikemitraan tersebut;Hal.86, Putusan No.02/Pid.SusTP K/2017/PN.Jkt.Pst.O.. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk UsahaMikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidangpekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untukPengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harusmemperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP)tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Surat Pernyataan di atas materai Perusahaan dan ManajemennyaTidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Bangkrut dan TidakSedang Dihentikan Kegiatan Usahanya yang dibuat oleh PT.KAHARTI PASTI UTAMA tanggal 01 Nopember 2011.Surat Pernyataan di atas materai Perusahaan dan ManajemennyaTidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, KegiatanUsahanya Tidak Sedang Dihentikan dan atau Direksi Yang BertindakUntuk dan Atas Nama Perusahaan Tidak Sedang Dalam MenjalaniSanksi Pidana yang dibuat oleh PT.
MAT YASIN
Terdakwa:
1.DADENG HIDAYAT
2.EDY SUPRIYONO
48 — 19
;Bahwa saat perusahaan mulai pailit yang Terdakwa . lakukan adalahpemberitahuan kepada member untuk menghentikan aktifitas member;Bahwa Terdakwa . disebutkan Dirut adalah istilan dari member danTerdakwa I. menjelaskan kepada member bahwa Terdakwa . adalahmengurus izin;Bahwa ketika Terdakwa I. bertemu Sdr. LIM KOCK CHIANGpembicaraannya adalah membuat Miwon Tower Global, maksudnyaglobal itu adalah pertama pak. LIM KOCK CHIANG investasi denganTerdakwa .
Terbanding/Tergugat : PT. Bumi Madu Mandiri
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Daerah Kab Way Kanan.
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
188 — 143
Apabila dikemudian hari TurutTerlawan II dinyatakan pailit dan dilikuidasi maka asetaset yang dimiliki harusdijual untuk membayar hutang dan sisanya dibagikan kepada pemegangsaham berdasarkan komposisi kepemilikan saham.
Selanjutnya apabiladikemudian hari Turut Terlawan II dinyatakan pailit dan dilikuidasimaka asetaset yang dimiliki harus dijual untuk membayar hutangdan sisanya dibagikan kepada pemegang saham berdasarkankomposisi kepemilikan saham.
100 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
MANDALA DHARMAKRIDA;201) Surat Permohonan mengikuti Prakualifikasi Penyedia Barang / JasaPerum LPPNPI, tanggal 23 September 2013 (belum ditandatangani);202) Surat pernyataan kebenaran dokumen, tanggal 23 September 2013(belum ditandatangani);203) Surat pernyataan tidak berstatus pegawai negeri, tanggal 23September 2013 (belum ditandatangani);204) Surat pernyataan perusahaan tidak pailit, tanggal 23 September2013 (belum ditandatangani);205) Surat Kesiapan Peralatan, tanggal 23 September 2013 (belumditandatangani
93 — 33
BANGUN PATRIATNO, SH, MH, Kurator Koperasi Serba Usaha Srikandi (dalam Pailit) yang beralamat di Jl.
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
HARIYANTO, ST
181 — 47
BRL berbagi peran menyiapkan kelengkapan persyaratandokumen penawaran antara lain Saksi OKI OKTARI bertugas menyiapkandokumen administrasi diantaranya berupa persyaratan Dukungan Bank,Formulir Isian Kualifikasi, Surat Pernyataan Tidak Pailit, Surat PernyataanTidak Termasuk Dalam Daftar Hitam, Surat Pernyataan KemampuanMenyediakan Fasilitas dan Peralatan, Surat Pernyataan Menyediakan TempatTanaman, Struktur Organisasi, Perhitungan Sisa Kemampuan Keuangan danKemampuan Dasar.
BRL berbagi peran menyiapkan kelengkapan persyaratandokumen penawaran antara lain Saksi OKI OKTARI bertugas menyiapkandokumen administrasi diantaranya berupa persyaratan Dukungan Bank,Formulir Isian Kualifikasi, Surat Pernyataan Tidak Pailit, Surat Pernyataan TidakTermasuk Dalam Daftar Hitam, Surat Pernyataan Kemampuan MenyediakanFasilitas dan Peralatan, Surat Pernyataan Menyediakan Tempat Tanaman,Halaman 24 dari 370 Halaman Putusan No. 56/Pid.SusTPK/2018/PN.
294 — 152
debitur dapat diusulkanuntuk dihapusbukukan jika kolektibilitasnya telah berada padagolongan 5 (macet) dan memenuhi kriteria sebagai berikut :a.b.Usaha Debitur macet;Debitur telah meninggal dunia dan tidak ada akhli waris pihakketiga yang dapat menyelesaikan kreditnya;Debitur tidak diketahui alamatnya/melarikan diri dan tidakada pihak keluarga yang bertanggung jawab untukmenyelesaikan kreditnya;Barang agunan musnah/mengalami penurunan nilai ataunilainya telah mengalami perubahan;Debitur dinyatakan pailit
110 — 218
Enige Bepalingen betreffende Misdrijven begaanter gelegenheid van faillissement en bij KennelijkOvermogen, mitsgaders bij Surseance van Betaling(Beberapa ketentuan mengenai kejahatan yangdilakukan dalam keadaan pailit dan dalam keadaannyata tidak mampu membayar)Regering Reglement (R.R), dikeluarkan pada tanggal2 september 1854 termuat dalam Stb. 1854/2.Indische Staatsregeling (I.S) , merupakan peraturanketatanegaran pertumbuhan Ekonomi karena tidakadanya jaminan hukum di bidangprofesionalisme kerja
161 — 50
No. 837/Pdt.G/2016/PAJS2/.28.dokumen tersebut telah diberikan oleh Pelawan pada saat ParaPelawan diajukan Pailit oleh Bank Bukopin;Bahwa demikian pula dalildalil Para Pelawan yang menyatakan telahmelakukan pembayaran kepada terlawan sebesar + 112 milyar yangterdiri dari Membayar + 65 Milyar kurun waktu 2002 s/d 2006 danmembayar 47 milyar dikurun 2007 s/d 2008 adalah tidak benar danmengadaada menunjukkan Pelawan dan/atau Pelawan Il adalah tidakjujur dan konsisten, karena faktanya berdasarkan surat
42 — 10
menyerahkan alatTanggal 12 Oktober 2010.1 (satu) lembar SuratPernyataan mampumengganti alat Tanggal12 Oktober 2010.1 (satu) lembar SuratPernyataan tidak menuntutTanggal 12 Oktober 2010.1 (satu) lembar SuratPernyataan memilikikompetensi dan kemampuanusaha Tanggal 12 Oktober2010.1 (satu) lembar SuratPernyataan mampumematuhi Peraturan Tanggal12 Oktober 2010.1 (satu) lembar SuratPernyataan memiliki keahlianTanggal 12 Oktober 2010.1 (satu) lembar SuratPernyataan tidak dalampengawasan pengadilan,tidak pailit
88 — 40
mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil serta kKemapuanpada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil ; Memiliki Kemapuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecualiuntuk pengadaan Barang dan Jasa Konsultasi ; Khusus untuk pelelangan dan pemilihan langusung pengadaanpekerjaan konstuksi memiliki dukungan keuangan dari bank ; Khusus untuk Pengadaaan Pekerjaan kontuksi dan Jasa lainya,harus memperhitungkan sisa kKemampuan paket (SPK) sebagaiberikut ; Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
I Nyoman Ordi Sugita
Tergugat:
1.I Gusti Made Oka
2.I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH
3.I Gusti Ngurah Oka Budiana
4.Ersa Nur Arsiah
5.Nina Nurnaini
Turut Tergugat:
1.Ni Wayan Widastri, SH
2.Badan Pertanahan Nasional atau BPN kota Denpasar
3.Badan Pertanahan Nasional atau BPN Wilayah Provinsi Bali
4.Tim Likuidasi Bank Dagang Bali
177 — 127
Bahwa saksi tidak mengetahuiterkait dengan pinjaman apakah itu pinjaman atas nama Wayan Mustam danGede Dastra: Bahwa pada saat itu jabatan dariGusti Made Oka sebagai Direktur Bank Dagang Bali: Bahwa saksi tidak mengetahulkapan penyerahan uang secara riil dari pak Gusti Made oka ke WayanMustam: Bahwa sekarang Bank Dagang Ballsudah pailit dan saksi tidak mengetahui kapan dilikuidasinya: Bahwa saksi sudah berhenti bekerjadi Bank Dagang Bali sejak tahun 2004: Bahwa saksi tidak mengetahuikapan Bank Dagang
2.IRLAN ORUWO
3.TORONEI POWANI
4.PATMOS SARARUPA
5.MAXILEMBA BALEBU
Tergugat:
1.Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
2.Kepala Kantor Pertanahan Kab. Morowali
Intervensi:
PT SINERGI PERKEBUNAN NUSANTARA
574 — 976
kegiatan izin PT.PN XIV + 89.000 Ha untuk Kecamatan Mori Atas seluas+ 28.000 Ha.e Bahwa saksi mengetahui tidak ada ganti rugi terhadap tanah masyarakatyang terkena atas kegiatan perusahaan sebab tanah tersebut merupakantanah negara bebas.e Bahwa saksi mengetahui ada kesepakatan antara perusahaan denganmasyarakat desa lee terkait program plasma yang dilakukan secara tertulis.e Bahwa saksi mengetahui terjadi perubahan PT.PN XIV menjadi PT.SPNpada tahun 2012 hal itu disebabkan PT.PN XIV mengalami pailit
34 — 7
karena tidakada dananya sehingga diterbitkan SPII pada tanggal 6 Nopember 2013 selanjutnya padatanggal 28 Nopember 2013 rekening ditutupBahwa antara PT Aditec dan CV Trimitra Ayana sudah berusaha bermusyawarah untukmelakukan penyelseaian tunggakan pembayaran tetapi tidak ada itikad baik dari CVTrimitra ayana.Bahwa barang yang digudang CV Trimitra Jl Perjuangan No 88 Sanggrahan, Rt. 02Rw.011, Maguwoharjo, Depok Sleman dengan merk Quantum telah habis pasarkan/dijual .Bahwa CV Trimitra dinyatakan telah pailit
Pembanding/Penggugat : Nancy Cristiani Diwakili Oleh : Anut Putradjaja, SH
Terbanding/Tergugat I : PONG VALENCIA HANNY GUNAWAN
Terbanding/Tergugat II : DANIEL CRISTINUS GUNAWAN
Terbanding/Tergugat III : PT. BANK MAYAPADA INTERNASIOAL
Terbanding/Tergugat IV : DENNY HANDOKO
Terbanding/Tergugat V : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II
156 — 179
Sehingga,asumsinya, semua akan berjalan baik.39.Bahwa Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan /penetapan pengadilan atau dokumendokumen lain, yang sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu,dalam rangka membantu penegakan hukum, antara lain: Lelang EksekusiPanitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan,Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Pasal6 Undangundang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi