perbuatan tidakberperikemanusiaan;Halhal yang meringankan :e Anak masih berusia sangat muda sehingga belum mampu secaramaksimal untuk memikirkan tentang benar atau salahnya serta akibatdari suatu perbuatan yang dilakukan;e Kesalahan Anak Ferlando Sondonpato disebabkan juga oleh kelalaiankedua orang tuanya dalam membina Anak tersebut;Mengingat, ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU Nomor: 23 Tahun 2002 joUU Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, UU Nomor: 11Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana

Anak, UU Nomor: 8 Tahun1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;MENGADILI:59.

Putusan No. 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN PklAnak yang berkonflik dengan hukum karena telah berumur diatas 12 (dua belas) tahun,tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, halini sesuai dengan ketentuan Pasal angka 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor :11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;Ad.2.

PUTUSANNomor : 321/Pid.A/2012/PN.GSDEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih yangmemeriksa dan mengadiliperkaraperkara pidana anak dalamperadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :I.I.Hl.IV.Nama lengkapTempat lahirUmur/ tgl.lahirJenis kelaminKebangsaanTempattinggalAgamaPekerjaanPendidikanNama lengkapTempat lahirUmur/ tgl.lahirJenis kelaminKebangsaanTempattinggalAgamaPekerjaanPendidikanNama

. :964 /Pid.B/2020 /PNJkt.TimDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Timur yang memeriksa danmengadili perkara pidana anak dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaanbiasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara paraterdakwa1.Nama lengkapJeanie xelaliinKanarigoaaa) lahirJenis kelaminRewaigensarraanTempat tinggalKewarganegaraanAAD tinggalPekerjaanPeAMaikanRakwaaykaprenga tanirNaALSG4an anirJemeRelariinKenaigaaaey lahirJenis

Anak;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalamkandungan;Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan yang ada di dalamPasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak dan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2016 TentangPenetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwasanya anakyang berkonflik dengan hukum

Pasal 20 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung AnakRE Clapat menjawab semua pertanyaan yang diajukankepadanya serta dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rohani,sehingga Hakim memandang bahwa Anak tergolong sebagai orang yang cakapdan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telahterpenuhi;Ad.2.

Pasal 64 ayat (1) Kitab UndangundangHukum Pidana, UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa JHONS BRIAL WAELE Alias ONGEN tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;2. Membebaskan Terdakwa JHONS BRIAL WAELE Alias ONGENdari dakwaan Primer tersebut;3.

untukkepentingan ekonomis maupun pada kesenangan seksual;Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi subjek dalam objek seksualadalah anak yang dalam ketentuan pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 23Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN CrpTahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah melalui UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 1 angka 2 UndangUndangNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak menyebutkan bahwaAnak Berhadapan dengan Hukum sebagai Anak Korban yakni anak yang belumberumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental,dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perbuatan cabul atas anak tersebutdilakukan yang didahului atau didasari dengan tindak kekerasan atau ancamankekerasan dan bersifat memaksa.

dapatdipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anakdisebutkan Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anakadalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;Menimbang, bahwa dalam Pasal 79 ayat (2) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana

Anak,disebutkan Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anakpaling lama % (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkanterhadap orang dewasa;Menimbang, bahwa dalam Pasal 79 ayat (3) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakmenyatakan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadapAnak;Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (3) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana AnakHalaman

dalamdakwaan tunggal;Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Hakim tidakmenemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Anak yang dapatmenghapuskan sifat Kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Anak harusHalaman 29 dari 35 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus.Anak/2021/PN Pwtmampu dipandang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harusdinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana atas perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (3) UndangUndang Nomor11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak menyebutkan bahwaapabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dandenda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, oleh karena itu makaselain itu Anak dijatuhi pidana berupa pelatihnan kerja yang lamanya akandinyatakan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan sikaptanggung jawab maka terhadap Anak perlu diberikan pelatinan kerja di dalamlembaga pelatihan kerja ini bukan sematamata sebagai pengganti dendasebagaimana diatur dalam

terdakwa maka Pengadilan terlebihdahulu) akan memperhatikan Hasil Laporan Penelitian dariPembimbing Kemasyarakatan yang telah melakukan penelitianmulai dari masalah terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pandanganmasa depan terdakwa, tanggapan terdakwa atas masalah yangdialaminya, keadaan keluarga terdakwa, keadaanlingkunganmasyarakat, tanggapan pihak keluarga, korban, masyarakat danpemerintah setempat serta kesimpulan dan saran yang diperolehPembimbing Kemasyarakatan yakni menyarankan agar TERDAKWAdi pidana

anak sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) huruf a UU RI No. 3tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berpendapatbahwa dengan memperhatikan tujuan dari UU No. 23 tahun 2002tentang Perlindungan Anak sebagaimana termuat dalam Pasal 3yang menyatakan bahwa, Perlindungan anak bertujuan untukmenjamin terpenuhinya hakhak anak agar dapat hidup, tumbuh,berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai denganharkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungandari

Bahwa mengingat TERMOHON telah selesai melakukan penyidikan,maka berdasarkan Pasal 110 ayat (1) KUHAP, Dalam hal penyidiktelah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajidb segeramenyerahkan berkas' perkara itu. kepada penuntut umum,TERMOHON menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan NegeriJakarta Selatan pada tanggal 12 Agustus 2021 dan pada tanggal 6September 2021 penuntut umum menyatakan hasil penyidikanperkara pidana anak PEMOHON atas nama Gabriella Yosephinealias Gebi dan Anastasia Michelle

atas diri Anak tersebutdiyakini oleh Hakim sudah tepat dan benar berdasarkan rasa keadilan dansetimpal dengan kesalahan Anak;Menimbang, bahwa Anak Mohammad Ridwan Bin Listiyono (Alm) yangberkonflik dengan Hukum telah dikenakan Pasal 114 ayat (1) UndangundangRepublik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Norkotika oleh karena ancamanpidananya bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan denda makapidana denda sebagaimana dalam pasal 71 ayat (3) UURI Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistim Paradilan Pidana

Anak diganti dengan Pelatihan kerja;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;0 2 (dua) paket / plastik kecil transparan berisi shabu dengan berat bersihkeseluruhan 1,05503 gram0 1 (Satu) buah bungkus permen0 sobekan lakban hitam0 1 (Satu) buah bungkus rokok Gudang garam0 seperangkat alat hisap shabu (bong)0 1 (Satu) unit HP merk Vivo warna biru No. 081392874687Terhadap barang bukti

Sudah ada Surat Perjanjian Perdamaian antara Saksi Korban Parno BinWadi dengan Orangtua Anak Anggi Firdaus;Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah dan kepada Anakharus dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Anak;Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke3 dan ke4Kitab Undangundang Hukum Pidana, Undangundang Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 5 Ayat (1) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

demikiantersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Hakim tentang terpenuhinyaunsurunsur di atas, dengan demikian Hakim tetap menyatakan unsurunsurdakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, sedangkan tentangpermohonan keringanan hukuman = akan Hakim pertimbangkan dalampertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.SusAnak/2019/PN KIkMenimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 60 ayat (3) UU Nomor 11tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak, maka perlu dipertimbangkanLaporan Penelitian Kemasyarakatan No.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 80 Ayat (3) jo Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah Ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen (stbl. 1948 No. 17) dan UU RI dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-undang Hukum Pidana

saksi korban SAKSI untukmelakukan persetubuhan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkapdipersidangan ternyata benar pada waktu kejadian saksi SAKSI masihberumur 15 tahun (lima belas tahun) berdasarkan kutipan akta kelahiran an.SAKSI INo. 16071/disKep.Bup/2002 tanggal 11 Februari 2009 dan belummencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, untuk itusaksi korban SAKSI dikategorikan sebagai anak korban menurut Undangundang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakimberpendapat unsur kedua dengan sengaja membujuk anak melakukanpersetubuhan dengannya telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena selurun unsur dari pasal yangdidakwaaan pada dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka MajelisHalaman 46 dari 51,Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2017/PN Bnrberkeyakinan terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan sebagaimana dalamdakwaan yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) UU 35 tahun 2014 tentangPerubahan

PUTUSANNomor 60/Pid.B/2014/PN.SegtDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana anak dengan acarapemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Para Terdakwa:Terdakwa I1 Nama Lengkap : MUSLIMIN Bin MUSTOPAH;2 Tempat Lahir : Nyogan (Mestong) Kabupaten Muaro Jambi;3 Umur/ Tanggal Lahir : 16 tahun /11 September 1998;4 Jenis Kelamin : Lakilaki;5 Kebangsaan : Indonesia;6 Tempat Tinggal : Rt. 02 Desa Nyogan

berdasarkan Pasal70 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaHalaman 32 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2021/PN WmnAnak yang mengatur bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, ataukeadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapatdijadikan Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakandengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan, kemudianberdasarkan Pasal 79 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana

Anak yang mengatur bahwa Pidana pembatasankebebasan diberlakukan pada Anak yang melakukan tindak pidana berat atautindak pidana disertal kekerasan, selanjutnya apabila dikaitkan dengan faktafakta hukum di persidangan, perbuatan Anak yang membawa motor SaksiWerelekma Elopere Alias Pena Elopere untuk melakukan pencurian di 3 (tiga)tempat kejadian tersebut dan berhasil mengambil HP milik Saksi 4 dan Motormilik Saksi 2, dimana peristiwa tersebut menurut Hakim berdampak pula padapsikis korban yang dalam

memberatkan ; Bahwa akibat perbuatan Anak DIMAS JULIANTO saksi ANDAR mengalamikerugian kehilangan kendaraan ;Keadaan yang meringankan ; Anak belum pernah dihukum ; Telah ada perdamaian secara lisan ; Anak berterus terang dan menyesali perbuatannya ; Anak masih berusia muda dan akan melanjutkan sekolah ;Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara ;Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, UndangUndang No.11tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak dan Peraturan perundanganlainnya yang bersangkutan :MENGADILI1.