Ditemukan 23750 data
42 — 9
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzairhalaman 128 :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasilmembuktikan dalildalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohonpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angkatiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalamlingkup bidang
22 — 6
Ibaroh dalam kitab AlAsybah wan Nadzooir, halaman 128, yangberbunyi sebagai berikut :arbaodbl boyio as JI We pL Yl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankankepada Pemohon;Mengingat
34 — 1
belum genap berumur 21 tahun) sehinggaakan mengalami kesulitan jika tidak ditunjuk wakil/wali yang dapat mengurushakhaknya;Menimbang, bahwa berdasar Pasal 98 ayat 1 dan 2 Kompilasi HukumIslam maka Pemohon dapat ditunjuk sebagai wakil/wali dari anak kandungnyayang bernama Endrawan;Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat penetapan ini perlu jugamengetengahkan pendapat ahli Figiyah dalam kitab Al Asybah Wan Nadzairhal 128 yang berbunyi :aabol b lagic ac ,JI Je eL YI 09 poiArtinya :"Pemerintah mengurus rakyatnya
10 — 0
Kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Al Asbah Wan Nadhairhalaman 128 yang berbunyiArtinya : pemerintah mengurus rakyatnya sesuaidengan kemaslahatan ;3. Kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Al Ashbah Wan Nadhohirhalaman 56 yang berbunyiPUTUSAN PA.TL No 0038/Pdt.P/2009/PA.TL, halaman 11 dari 13halamanArtinya : penderitaan itu harus dihilangkan ;4.
M. ISMET KARNAWAN,SH.MH
Terdakwa:
FIKRI ALAMSYAH alias AZAM Bin ADRI MUHAMMAD ISA
353 — 288
Negara menjamin kebebasan rakyatnya untuk berpendapat, namundalam mengutarakan pendapat haruslan dalam koridor hukum sertamemperhatikan normanorma kesopanan apalagi yang dikritik adalah kepalanegara.
10 — 3
Pemohonsebanyak 1 kali, agar hubungan Pemohon dan Calon suaminya tersebutditeruskan kejenjang perkawinan, namun wali nikah Pemohon tersebut tetapmenolaknya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuanPasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 serta memperhatikanqoidah fighiyyah dalam:Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 83:donload Ja gic uc 3 cle ale 2 yuArtinya: Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya
13 — 0
segera dinikahkan tanpamenunggu kelahiran anak yang dikandung;Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum tersebut, majelis hakimperlu mengemukakan dalil syari (doktrin qaidah Fiqhiyyah) dalam Kitab Asbahwan Nadhoir hal. 62 yang diambil alih sebagai pendapat majelis, mengatakan;Artinya : Menghindari kerusakan lebih diutamakan untuk mendapatkan yang lebihmaslahatDan dalam Kitab Asbah wan Nadhoir halaman 128 yang juga diambil alih sebagaipendapat majelis, mengatakan;Artinya :Pemerintah mengurus rakyatnya
15 — 6
Hal ini sejalandengan kaidah fighiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asyubah wa anNazir, Jilid hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yangartinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Halaman 8 dari 10 Penetapan nomor 1197/Pdt.P/2019/PA.GM.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
30 — 0
hujjahsyar iyyah yang tercantum dalam kitab lanatuh Tholibin, Juz III halaman 319,yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, yaitu sebagai berikut:PSlodl lersj 0158 ol oll solos cuirsArtinya : Bila telah terbukti bersembunyinya wali atau pembangkangannya,maka Hakim menikahkannya,Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dan mengambil alihpendapat ahli figih dalam Kitab AlAsyobah Wan Nadzair halaman 128, yaitusebagai berikut :axbadl bois ae Jl ule ploYl 3 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya
11 — 1
binti Ngataro;Menimbang, bahwa alasan Pemohon dan Pemohon II mengajukanpermohonan perubahan biodata pada Buku Kutipan Akta Nikah adalah agarmemperlancar pengurusan Kartu Keluarga dan suratsurat lain yang berkaitandengan administrasi kependudukan, sehingga hakhak Pemohon danPemohon II sebagai warga negara terlindungi;Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga sependapat denganQaidah Ushul Figih yang berbunyi sebagai berikut :anLiodb bogie arc Jl ole ploVl 9,105Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya
43 — 2
Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :Aye 3Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Kepala Kantor UrusanAgama/ Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan
17 — 0
Pasal 6 Undangundang Nomor 4 Tahun 1961 tentangPerubahan Nama Keluarga jis. pasal 1 dan 34 Peraturan Menteri AgamaRepublik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah, sertaSurat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun 2006, hal inisesuai pula dengan dalil syari dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman 83yang berbunyi :doch bee Le dl de ply) GyeArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan namaPemohon
8 — 0
menimbulkan mudlarat yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum tersebut, majelis hakimperlu mengemukakan dalil syari (doktrin qaidah Fiqhiyyah) dalam Kitab Asbahwan Nadhoir hal. 62 yang diambil alin sebagai pendapat majelis, mengatakan;Artinya : Menghindari kerusakan lebih diutamakan untuk mendapatkan yang lebihmaslahatDan dalam Kitab Asbah wan Nadhoir halaman 128 yang juga diambil alin sebagaipendapat majelis, mengatakan;Artinya :Pemerintah mengurus rakyatnya
11 — 4
Pasal 34ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018,Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.KbmHalaman 7 dari 10 halamantentang Pencatatan Nikah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :4122/860/SJ tahun 2006, hal ini sesuai pula dengan dalil syar dalam kitabAsybah wan Nadhaair halaman 83 yang berbunyi :dowuehl bas LS ol i ale) naiArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan nama paraPemohon
15 — 2
Artinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan namaPemohon tersebut telah dikabulkan, maka untuk memenuhi pasal 34 PeraturanMenteri Agama RI.
20 — 3
:arbacdl bogie ac Jl de ployl 9 aiArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbagan di atas, makapermohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya denganUndangUndang Nomor 50 tahun
9 — 1
Dan Kaidah Fighiyyah:Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,telah terbukti Pemohon dan Pemohon II telah terikat hubungan hukum sebagaisuami isteri yang sah, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon danPemohon Il menetapkan sah perkawinan Pemohon (Pemohon 1) denganPemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 1963 telahberalasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;Menimbang
8 — 1
le dye I) Le gis daluodllsArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon mengajukanpermohonan perubahan biodata Pemohon dalam Duplikat Kutipan Akta Nikahtelah memenuhi pasal 34 Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007,karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohondikabulkan, maka harus dinyatakan nama Pemohon
19 — 10
cle ole p nde aw ladle, >Artinya : Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutmaka permohonan Pemohon demi kemaslahatan telan sesuai dengan Pasal 7 ayat(2 dan 3) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan demi kemaslahatan yang lebih diutamakan maka hal ini sesuai dengan dalil syari sebagai berikut :Artinya : "Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya" ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (
10 — 0
menimbulkan madharat yang lebih besar yakni membiarkanmereka berbuat zina yang lebih lama, sehingga menikahkan mereka adalah pilihanyang tepat sebagaimana dimaksud dalam sebuah kaidah fiqhiyah berbunyi : Wlaludl> ale prtorwlals 5Artinya: Menolak yang madharat' itu didahulukan daripada menarikkemaslahatan ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuat penetapan ini perlujuga mengetengahkan pendapat ahli Fiqiyah dalam kitab Al Asybah Wan Nadzairhal 128 yang berbunyi :Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya