Ditemukan 23750 data
12 — 0
Pasal 6Undangundang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga jis.Pasal 1 dan 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun2007, tentang Pencatatan Nikah, serta Surat Edaran Menteri Dalam NegeriNomor : 4122/860/SJ Tahun 2006, hal ini sesuai pula dengan dalil syari dalamkitab Asybah wan Nadhaair halaman 83 yang berbunyi :SowuckL baw Ae ol a ale naArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan nama
15 — 1
2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 3 UndangUndang Nomor 4Tahun 1961 Tentang Perubahan atau Penambahan nama Keluarga serta SuratEdaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 477/81/SJ Tahun 2006, permohonanPemohon dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan mengingat ibarah yangterdapat dalam Kitab alAsybah wa anNazhair halaman 128 yang telahdijadikan sebagai pendapat majelis hakim berbunyi sebagai berikut :O2fUaae Eqni O~Q=ea fQhaiva X=J%Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya
11 — 1
Bjn.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut,maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menikahkananaknya dipandang lebih besar maslahah dan manfaatnya dari padamafsadatnya, sesuai dengan qaidah fighiyyah:Asybah wan Nadhair halaman 83;doled de gis dae ll ile ale 4b punArtinya: Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuaidengan kemaslahatan,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut,dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal
8 — 2
Pasal 16ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan gaidah UshulFiqh yang terdapat dalam Kitab Asybah Wan Nadhoir halaman 128 yangdiambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :trlewdly logis xt gil lO ploVl 8 ponArtinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ";Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan dapatdikabulkan dengan memberi dispensasi
8 — 4
4 etArtinya: Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesualdengan kemaslahatan,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 serta Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dalampermusyawaratannya berpendapat bahwa dalil permohonan para Pemohoncukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya petitum angka 2permohonan para Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa seluruh biaya
8 — 0
Kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Al Asbah Wan Nadhairhalaman 128 yang berbunyiArtinya : pemerintah mengurus rakyatnya sesuaidengan kemaslahatan ;3.
9 — 0
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman128:ELnXpU+ EurY EviIRU aenl PYi7 ORX7Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan ;Menimbang, bahwa pernikahan anak kandung Pemohon dengancalon isterinya tidak ada halangan menurut ketentuan syari maupunperaturan perundangundangan yang berlaku dan dapat dibenarkanmenurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohonmengajukan dispensasi kawin terhadap
18 — 1
Pasal 1 dan 34 PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang PencatatanNikah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 4122/860/SJ Tahun2006, hal ini sesuai pula dengan dalil syari dalam kitab Asybah wan Nadhaairhalaman 83 yang berbunyi :doch bee Le dl de ply) GyeArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan nama dantempat tanggal lahir para Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka untukmemenuhi
12 — 3
dimintakandispensasi kepada Pengadilan, dan hal ini telah dilakukan oleh para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, makaMajelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk menikahkananaknya dipandang lebin besar maslahah dan manfaatnya dari padamafsadatnya, sesuai dengan qaidah fighiyyah:Halaman 8 dari 11 hal. penetapan Nomor 626/Pdt.P/2019/PA.KbmAsybah wan Nadhaair halaman 83;dateconlls de gic dye yl gle ale GG putArtinya: Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya
12 — 0
GreArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan nama paraPemohon tersebut telah dikabulkan, maka untuk memenuhi pasal 34 PeraturanMenteri Agama RI.
9 — 0
Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RepublikIndonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah, Pasal 6UndangUndang Nomor 4 tahun 1961 tentang Perubahan AtauPenambahan Nama Keluarga, serta Surat Edaran Menteri Dalam NegeriPenetapan Nomor 0070/Pdt.P/2016/PA.Clp.Halaman 9 dari 11 halamanNomor: 477/869/SJ tahun 2006, demi kemaslahatan yang lebihdiutamakan maka hal ini sesuai dengan dalil syari sebagai berikut : Cb patti ala) ple Asc I) de gis dadinallsArtinya: "Pemerintah dalam mengurus rakyatnya
9 — 2
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasilmembuktikan dalildalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohonpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga(3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalamlingkup bidang
9 — 0
/ oad > < ~Halaman 7 dari 9 penetapan Nomor 555/Padt.P/2019/PA.KbmArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut, oleh karenanyapetitum angka 2 permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan
13 — 6
(QS.An Nur:32)Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidahfiqh dan mengambilnya menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut:aabLooIL bgic ac,Jl Js eLVI 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;dan kaidah fiqhtyah yang berbunyi :blood!
12 — 7
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah hukumislam sebagai berikut :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Hal. 10 dari 13 hal, Penetapan No. 0261/Pdt.P/2021/PA.Dpk.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, permohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Pegawai
7 — 0
Pasal 6Undangundang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga jis.pasal 1 dan 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun2007, tentang Pencatatan Nikah, serta Surat Edaran Menteri Dalam NegeriNomor : 4122/860/SJ tahun 2006, hal ini sesuai pula dengan dalil syari dalamkitab Asybah wan Nadhaair halaman 83 yang berbunyi :doch bee dedi oe ali GrePenetapan Nomor 378/Pat.P/2016/PA.Kbm.Halaman 7 dari 9 halamanArtinya: Pemerintah dalam =mengurus~ rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya
11 — 0
Pasal6 Undangundang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga jis.pasal 1 dan 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun2007, tentang Pencatatan Nikah, serta Surat Edaran Menteri Dalam NegeriNomor : 4122/860/SJ tahun 2006, hal ini sesuai pula dengan dalil syari dalamkitab Asybah wan Nadhaair halaman 83 yang berbunyi :i Pat d I q =)Pras bas tel de ple) OpeArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau
13 — 13
dapat diberikan dispensasi untuk menikahdengan seorang lakilaki bernama Frediyanto bin Saharuddin, hal ini sesualdengan maksud Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 tahun 2019tentang perubahan UndangUndang Nmor. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1);Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, MajelisHakim sependapat dengan qaedah fighiyah yang tercantum dalam kitab AlAsybah wannazhair halaman 128 sebagai berikut:arbacs L bogic ac JI We plo VI 9 jueArtinya : Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya
13 — 4
No 330/Pdt.P/2021/PA.BbsArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya ;Menimbang, bahwa terhadap alatalat bukti yang tidak dipertimbangkandalam pertimbangan ini, maka dianggap telah dikesampingkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor50 tahun
12 — 0
Pasal 6Undangundang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga jis.pasal 1 dan 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun2007, tentang Pencatatan Nikah, serta Surat Edaran Menteri Dalam NegeriNomor : 4122/860/SJ tahun 2006, hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i dalamkitab Asybah wan Nadhaair halaman 83 yang berbunyi :fobeally byie dell de ple baiArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya:Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon tentangperubahan