., tentang perintah panggilan peneguran(Aanmaning) (vide bukti P.3) berlanjut dalam RelaasRelaasPanggilan Aanmaning perdelegasi Pengadilan Negeri Medan danPengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 16 Juni 2008 atas namaAndry Marchal Sianipar, Termohon Eksekusi VII, i.c. Penggugat V(vide bukti surat P.4) dan tanggal 19 Juni 2008 atas namaTermohon Eksekusi VIII, i.c. Penggugat VII (vide bukti surat P.5),dan dalam Berita Acara Aanmaning tanggal 23 Juni 2008 Nomor 09/Pdt.G/2002/PN.Trt.

Pasal 208 ayat (1) RBG, yaknidijalankan tanpa adanya peringatan/Aanmaning terlebin dahuluterhadap Para Termohon Eksekusi, i.c. Para Penggugat atau akhliwarisnya;Seturut Berita Acara Aanmaning tanggal 23 Juni 2008 Nomor 09/Pdt.G/2002/PN.Trt. (bukti surat P.6), Ketua Pengadilan NegeriTarutung berdasarkan Penetapan tanggal 02 Juni 2008 Nomor 05/Eks/2008/09/Pdt.G/2002/PN.Trt. (vide bukti surat P.20), TermohonHal. 15 dari 30 Hal.

) tidak ada yang datangmenghadap untuk di Aanmaning;Dari redaksi Berita Acara Aanmaning a quo telah harus disimpulkanbahwa menurut hukum Para Termohon Eksekusi (TermohonEksekusi Il s/d Termohon Eksekusi IX) seperti juga sama halnyadengan Termohon Eksekusi (Termohon Eksekusi 1) versiPengadilan Negeri Tarutung, belum di Aanmaning oleh KetuaPengadilan Negeri Tarutung agar secara suka rela memenuhi isiputusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 16 Desember 2002Nomor 09/Pdt.G/2002/PN.Trt. jo. putusan Pengadilan

Putusan Nomor 429 PK/Pdt/2015Relaas Panggilan Aanmaning tanggal 23 Juni 2008 terhadapTermohon Eksekusi II (Drs. Mitsu.

Putusan PengadilanTinggi Medan tanggal 2 Oktober 2003 Nomor 292/Pdt/2003/PT.Mdn. jo.putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 September 2005 Nomor 241 K/Pdt/2005 baik dalam bentuk penerbitanpenerbitan Penetapan KetuaPengadilan Negeri Tarutung tanggal 02 Juni 2008 Nomor 05/Eks/2008/09/Pdt.G/2002/ PN.Trt. tentang perintah panggilan Aanmaning(bukti P.1), Berita Acara Aanmaning tanggal 23 Juni 2008 Nomor 09/Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan Nomor 429 PK/Pdt/2015Pdt.G/2002/PN. Trt.

Pembantah adalah pihak dalam Penetapan Ketua Pengadilan NegeriJakarta Pusat No.1 07/2012 Eks. tanggal 7 Pebruari 2013 tentang aanmaning yangdijadikan objekbantahannya, yaitu sebagai pihak Termohon Eksekusi dalam Penetapan tersebut,karena itu bantahan yang diajukan Pembantah adalah bantahan/perlawanan pihak.2.

sebagaimana dimaksud padaketentuan hukum acara perdata, dan karena itu bantahan Pembantah haruslah ditolak.Bantahan tidak jelas/kabur (obscure libel)1 .Alasan utama dari bantahan Pembantah terhadap Penetapan Ketua Pengadilan NegeriJakarta Pusat No. 107/2012 Eks. tanggai 7 Pebruari 2013 tentang aanmaning adalahmengenai jumlah hutang Pembantah kepada Terbantah.2.

Bahwa Terbantah menolak tegas terhadap dalil dan tuntutan bantahanPembantah terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 07/2012 Eks.tanggal 7 Pebruari 2013 tentang aanmaning, karena Penetapan Ketua Pengadilan NegeriJakarta Pusat tersebut telah sesuai dengan hukum,4.

Bahwa atas dasar hal itu maka jumlah hutang Pembantah kepada Terbantahsebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat13No.107/2012 Eks. tanggai 7 Pebruari 2013 tentang aanmaning/tegoran adalahPenetapan yang benar sesuai dengan perhitungan jumlah hutang.19. Bahwa dengan demikian alasan utama dari bantahan Pembantah yaitumengenai perhitungan jumlah hutang Pembantah kepada Terbantah tersebut haruslahditolak.20.

Alasan utama dari bantahanPembantah terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta PusatNo. 107/2012 Eks. tanggai 7 Pebruari 2013 tentang aanmaning adalah mengenaijumlah hutang Pembantah kepada Terbantah.

No.57/Pdt.G/2002/PA.Jth tanggal 23Oktober 2003 tersebut Mahkamah Syariyah Jantho telah mengirim relaaspanggilan aanmaning terhadap Pelawan selaku~ Termohon agarmelaksanakan putusan tersebut sesuai dengan Relaas PanggilanAanmaning No.57/Pdt.G/2002/PA.Jth tanggal Mei 2012 yang ditandatanganioleh Keuchik Paya Ue.

Bahwa Pelawan sangat keberatan atas Panggilan Aanmaning untukmelaksanakan isi putusan pengadilan Mahkamah Syariyah Jantho tersebutHal. 6 dari 14 hal. Putusan. Nomor 41 PK/Ag/2013karena putusan No. 27 PK/AG/2009 tanggal 19 November 2009 Jo. No. 21K/AG/2008 tanggal 23 Mei 2008 Jo. No.03/Pdt.G/2004/MSProv tanggal 22Desember 2004 Jo.

Bahwa Relaas' Panggilan Aanmaning No. 57/Pdt.G/2002/PAJthtanggal... Mei 2012 terhadap Pelawan (ic.

Sebab RelaasPanggilan Aanmaning Nomor : 57/Pdt.G/2002/MSJth, selain tidakmencantumkan tanggal penerbitan pada surat sebagaimana mestinya,Aanmaning yang sah secara hukum yang menjadi dasar awal dalam halpelaksanaan atas Relaas Panggilan Aanmaning pada perkara a quo;.

tanpatanggal penerbitan surat untuk ini, pada bulan Mei 2012 sama sekali tidakada mencantumkan dan atau menyebutkan adanya PenetapanAanmaning yang sah secara hukum yang menjadi dasar awal dalam halpelaksanaan Relaas Panggilan Aanmaning dimaksud pada perkara aquo,.

Menyatakan pelaksanaan Eksekusi barangbarang suku cadang kendaraanbermotor, berdasarkan Penetapan Eksekusi Aanmaning Pengadilan NegeriJakarta Selatan No.58/Eks.FD/2016/PN.JKT.SEL, tanggal 09 November 2016jo Relaas Panggilan Aanmaning Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNo.58/Eks.FD/2016/PN.JKT.SEL, tanggal 09 November 2016, adalah tidakberharga, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.5.

Selanjutnya, Terbantahmengajukan permohonan panggilan tegoran/peringatan(Aanmaning) kedua kepada Pembantah melalui mediacetak/surat kabar.

SelTerbantah kepada Pembantah dengan relaas PanggilanTegoran/Aanmaning perkara No. 02/Pdt.Aht.PN.Dpstertanggal 2 September 2016 (poin 7 Bantahan);Bahwa total kewajiban tertunggak Pembantah berdasarkanperhitungan sebagaimana disebutkan pada Relaas PanggilanTegoran/Aanmaning perkara No. 02/Pdt.AHT.PN.Dps tanggal2 September 2016 adalah penghitungan besaran kewajibantertunggak Pembantah adalah berdasarkan akumulasipenghitungan sampai dengan bulan April 2016 sebagaimanadinyatakan dalam Surat Pernyataan

, yang ditindaklanjuti olehtegoran resmi (aanmaning) pertama, pada tanggal 21 November2016 dan tegoran resmi (aanmaning) kedua pada tanggal 25Januari 2017;Bahwa walaupun telah ditegor oleh Ketua Pengadilan NegeriJakarta Selatan (aanmaning) dan Pembantah tetap tidakmelaksanakan kewajibannya kepada Terbantah.

P5 : Copy Surat Nomor : W10.U3/219/Hk/02/XI/2016, tanggal 15November 2016, perihal : Mohon bantuan panggilan Teguran(Aanmaning) Perkara Nomor 58/Eks.PD/2016/PN.Jkt.Sel6.

Sebagaimana yang terungkap dalam persidangan, Pemohon Kasasi (dh.Pembanding/Pembantah) tidak pernah menerima relaas panggilanteguran/peringatan (aanmaning) dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusatterkait dengan proses eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung Nomor1443 K/Pdt/2011 tanggal 10 Apnl 2012. Adapun relaas panggilanteguran/peringatan (aanmaning) dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusatbaru Pemohon Kasasi (dh.

Pembanding/Pembantah) melalui Kuasa hukumnya telahmengambil relaas panggilan teguran/peringatan (aanmaning) tersebutpada tanggal 21 Oktober 2014. Akan tetapi ternyata relaas panggilanteguran/peringatan (aanmaning) tersebut berisi perintah agar PemohonKasasi (dh. Pembanding/Pembantah) menghadap di Pengadilan NegeriJakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2014. Sehingga tidakmungkin Pemohon Kasasi (dh.

Nomor 3561 K/Pdt/2016persidangan tersebut, maka jelaslah telah terjadi adanya cacat formildalam proses eksekusi/pelaksanaan putusan yang dimulai dari tidaksahnya relaas panggilan teguran/peringatan (aanmaning) dari PengadilanNegeri Jakarta Pusat, mengingat ternyata relaas panggilanteguran/peringatan (aanmaning) tersebut tidak dikirimkan kepadaPemohon Kasasi (dh. Pembanding/Pembantah) di alamat tinggalPemohon Kasasi (dh.

Pembanding/Pembantah) tidakmelaksanakan kewajibannya terkait dengan aanmaning kepada TermohonKasasi (dh.

Pembanding/Pembantah)menyerahkan tanah dan rumah;Bahwa menurut hukum acara, perbaikan atas kekeliruan dalam PenetapanNomor 46/2014 Eks berikut Berita Acara Sita Nomor 46/2014 seharusnyatidak dapat dilakukan begitu saja, melainkan harus dilakukan denganmengulang kembali proses eksekusi/pelaksanaan putusan mulai dari awal,yaitu dari proses aanmaning, karena penetapan dan berita acara sitatersebut berasal atau bersumber atau berangkat dari proses aanmaning danpenyebutan objek dalam penetapan aanmaning

Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2018 Para Penggugat menerimasurat No. 6/Pdt.Eks.Lelang/2018/PN Sgn tentang pemberitahuanPelaksanaan aanmaning;10. Bahwa berdasarkan putusan MA No.3021/K/Pdt/1984tertanggal 30 Januari 1984, dapat diketahui bahwa tidak bisa dibenarkanmelakukan penjualan obyek Hipotek oleh Kreditur melalui lelang tanpaada putusan dari Pengadilan setempat.11.

Bahwa pelaksaan aanmaning merupakan serangkaian tatacara eksekusi lelang melalui Pengadilan atau yang dikenal sebagaifiat eksekusi, yaitu eksekusi lelang melalui penetapan atau putusandari Pengadilan setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Sragen;d.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dalil Para Penggugat dalamsurat gugatan sangat membingungkan, disamping keberatanterhadap lelang tanpa melalui Pengadilan, akan tetapi didalilkanbahwa telah menerima pemberitahuan aanmaning dari Pengadilansetempat, sehingga sangatlan membingungkan mengenai maksuddari gugatan Para Penggugat;3. Eksepsi Obyek Sengketa Tidak Jelasa.

Foto copy Berita Acara Aanmaning III Nomor : 6/Pdt.Eks.Llg/2018/PNSgn tanggal 05 Oktober 2018 atas nama PT. BPR Suryamas melawanEko Budiarto, dkk., diberi tanda (bukti P.4);Fotocopy bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah dicocokkan dengan aslinyasedangkan bukti P4 berupa fotocopy tanpa asli.

Dalil ParaPenggugat dalam surat gugatan tersebut sangat membingungkan, disampingHalaman 16 dari 19 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Sgnkeberatan terhadap lelang tanpa melalui Pengadilan, akan tetapi didalilkanbahwa telah menerima pemberitahuan aanmaning dari Pengadilan.Menimbang bahwa atas eksepsi ini, Para Penggugat tidak melakukanbantahan.Menimbang bahwa atas eksepsi ini majelis berpendapat bahwa dalamgugatannya Para Penggugat menguraikan telah menerima pemberitahuanpelaksanaan aanmaning dari Pengadilan

Bahwa terhadap hal ini Pelawan telah menyampaikan kepada Terlawan 2agar memberitahukan kepada Pengadilan agar eksekusi terhadap tanahdan bangunan milik Pelawan sebagaimana Risalah Panggilan untukDitegur (aanmaning) Nomor 27/Eks/2010/Pdt.G/2006/PN Mdn., tanggal 2Juni 2010 secara hukum harus dibatalkan;.

Bahwa hingga Perlawanan ini Pelawan ajukan, tidak ada pemberitahuanresmi dari Pengadilan Negeri Medan terhadap pembatalan eksekusi, olehkarena untuk mempertahankan dan melindungi hak secara hukum,Pelawan mengajukan perlawanan di Pengadilan Negeri Medan agareksekusi sebagaimana Risalah Panggilan untuk Ditegur (aanmaning)Nomor 27/Eks/2010/Pdt.G/2006/PN Mdn., tanggal 2 Juni 2010 agardibatalkan secara hukum;.

Bahwa Pelawan mengetahui adanya permasalahan hukum antaraTerlawan 1 dan Terlawan 2 dari Risalah Panggilan untuk Ditegur(aanmaning) Nomor 27/Eks/2010/Pdt.G/2006/PN Mdn., tanggal 2 Juni2010 yang dikirimkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan;8.

Pengadilan NegeriMedan tanggal 22 Maret 2007, Nomor 246/Pdt.G/2006/PN Mdn., yangtelah berkekuatan hukum;Bahwa Pelawan baru mengetahui adanya permasalahan hukum antaraTerlawan1 dan Terlawan2 dari Risalah Panggilan Untuk Ditegur(aanmaning) Nomor. 27/Eks/2010/Pdt.G/2006/PN Mdn., tanggal 2 Juni2010 yang dikirimkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan ke rumahPelawan;Bahwa selain dari pada itu, objek perkara yang akan dieksekusisebagaimana isi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Oktober 2008,Nomor

Pemohon Kasasi);Bahwa pengakuan tertulis Termohon Kasasi 2 tersebut sama sekali tidakdibantah oleh Termohon Kasasi 1 secara tegas dengan buktibukti dandasardasar hukum, dan pada sisi lain berdasarkan hukum PemohonKasasi telah membuktikan dalil perlawanannya sebagaimana bukti Plw 3 s/d bukti Plw 6 yang dikuatkan dengan pengakuan Termohon Kasasi 2bahwa objek sita jaminan sebagaimana Surat Risalah Panggilan UntukDitegur (aanmaning) Nomor 27/Eks/2010/246/Pdt.G/2006/PN Madn.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 SRI WAHYUNI, mendapatrelaas Panggilan Tegoran/Aanmaning Nomor: 7/Pdt.Fiat.Eks/2019/PN Bywdari Pengadilan Negeri Banyuwangji;2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 SRI WAHYUNI datang keKantor Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memenuhi panggilanaanmaning tersebut;3.

Bahwa alasan SRI WAHYUNI memohon kepada Ketua Pengadilan NegeriBanyuwangi tersebut adalah karena obyek yang dimohonkan ekskekusiHalaman 2 Putusan Nomor 11/PDT/2020/PT SBY10.11.oleh TERLAWAN adalah harta milik SRI WAHYUNI dan MOCHAMMADANIS HENDRAWAN;Bahwa setelah dipanggil aanmaning tersebut, SRI WAHYUNI mendatangiPELAWAN dan mengabarkan adanya permohonan eksekusi TERLAWANNomor: 7/Pdt.Fiat.Eks/2019/PN Byw dan mengabarkan proses aanmaningyang dialami SRI WAHYUNI kepada PELAWAN;Bahwa alasan SRI WAHYUNI

menjelaskan perkara permohonan eksekusiNomor: 7/Pdt.Fiat.Eks/2019/PN Byw tersebut kepada PELAWAN karenaSRI WAHYUNI adalah ibu PELAWAN dan MOCHAMMAD ANISHENDRAWAN adalah ayah PELAWAN;Bahwa MOCHAMMAD ANIS HENDRAWAN dan SRI WAHYUNI adalahorangtua PELAWAN yang dapat dibuktikan dengan KARTU SUSUNANKELUARGA milik PELAWAN;Bahwa MOCHAMMAD ANIS HENDRAWAN atau ayah PELAWAN tidakdipanggil Aanmaning dalam permohonan eksekusi TERLAWAN Nomor:7/Pdt.Fiat.Eks/2019/PN Byw;Bahwa ayah PELAWAN tidak termasuk pihak dalam

permohonan eksekusiTERLAWAN Nomor: 7/Pdt.Fiat.Eks/2019/PN Byw, hal tersebut bisa dilihatdari Relaas Panggilan/Aanmaning Nomor: 7/Pdt.Fiat.Eks/2019/PN Bywyang memanggil SRI WAHYUNI berdasarkan risalah Lelang 177/48/2019tanggal 22 Maret 2019, dalam perkara antara: CHRISTIAN ANDHIKEsebagai PEMOHON EKSEKUSI melawan SRI WAHYUNI sebagaiTERMOHON EKSEKUSI;Bahwa berdasarkan Relaas Panggilan Aanmaning Nomor:7/Pdt.Fiat.Eks/2019/PN Byw tersebut satusatunya pihak yang menjadiTERMOHON EKSEKUSI dalam permohonan

Plg Jo No. 110/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal2 Juli 2020 dan Berita Acara Teguran/Aanmaning Nomor3/Pdt.Eks/2020/PN.

Pupuk Sriwidjaja Palembangpada tanggal 22 November 2018 sebagaimana Berita AcaraTeguran/Aanmaning Nomor 3/Pdt.Eks/2020/PN.

Nomor 110/Pdt.G/2018/PN.Plg, BeritaAcara Teguran/Aanmaning Nomor 3/Pdt.Eks/2020/PN. Plg Jo No.110/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 18 Juni 2020, Berita AcaraTeguran/Aanmaning Nomor 3/Pdt.Eks/2020/PN. Plg Jo No.110/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 25 Juni 2020, Berita AcaraTeguran/Aanmaning Nomor 3/Pdt.Eks/2020/PN. Plg Jo No.110/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 2 Juli 2020, Berita AcaraTeguran/Aanmaning Nomor 3/Pdt.Eks/2020/PN.

Termasuk pemanggilan terhadapPENGGUGAT untuk dilakukan aanmaning oleh Ketua Pengadilan NegeriPalembang. Bahwa pada saat Aanmaning PENGGUGAT bersikeras tetapmenyatakan telah melakukan pembayaran kepada TERGUGATberdasarkan Kuitansi Tanda Terima Uang dari PT. Amanah Jaya No./HD103.KU/2018 tertanggal 22 November 2018 dan Faktur Pajak No.010.00418.86306552 tertanggal 22 November 2018.

Plg Jo No. 110/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 18Juni 2020, Berita Acara Teguran/Aanmaning Nomor 3/Pdt.Eks/2020/PN. Plg JoNo. 110/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 25 Juni 2020, Berita AcaraTeguran/Aanmaning Nomor 3/Pdt.Eks/2020/PN. Pig Jo No.110/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 2 Juli 2020, Berita Acara Teguran/AanmaningNomor 3/Pdt.Eks/2020/PN. Plg Jo No. 110/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 9 Juli2020, dan Berita Acara Teguran/Aanmaning Nomor 3/Pdt.Eks/2020/PN.

Nomor 508 K/Ag/201810.11.Menyatakan bahwa perbuatan Terlawan yang telah mengajukan kepadaPengadilan Agama Bukittinggi Permohonan Aanmaning danPermohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 9 Agustus 2016Nomor 407/BPRSAAC/VIII/2016 dengan register Perkara Nomor5/Pdt.G/Eks.HT/2016/PA.Bkt. tanggal 9 Agustus 2016 untuk melakukanlelang eksekusi terhadap objek perkara perlawanan (objek lelangeksekusi hak tanggungan) adalah merupakan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daaq);Menyatakan bahwa surat

Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusiyang dikeluarkan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Nomor W8:A4/2768/ Hk.05/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 adalah tidak bisadilaksanakan;Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik (good opposant);Menyatakan perlawanan Pelawan adalah beralasan hukum dan sah sertaberharga;Menyatakan bahwa Permohonan Aanmaning dan Permohonan LelangEksekusi Hak Tanggungan yang diajukan oleh Terlawan kepada PengadilanAgama Bukittinggi tanggal 9 Agustus 2016 Nomor 407/BPRSAAC

Menyatakan bahwa perbuatan Terlawan yang telah mengajukan kepadaPengadilan Agama Bukittinggi Permohonan Aanmaning danPermohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 9 Agustus 2016Nomor 407/BPRSAAC/VIII/2016 dengan register Perkara Nomor5/Pdt.G/Eks.HT/2016/PA.Bkt. tanggal 9 Agustus 2016 untuk melakukanlelang eksekusi terhadap objek perkara perlawanan (objek lelangeksekusi hak tanggungan) adalah merupakan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daaq);.

Menyatakan bahwa Permohonan Aanmaning dan Permohonan LelangEksekusi Hak Tanggungan yang diajukan oleh Terlawan kepadaPengadilan agama Bukittinggi tanggal 9 Agustus 2016 Nomor407/BPRSAAC/VIII/2016 dengan register Perkara Nomor5/Pdt.G/Eks.HT/2016/PA.Bkt. tanggal 9 Agustus 2016 tidak dapatdilaksanakan;Halaman 5 dari 8 hal. Put.

memahami betul apa isi akad dan bagaimana menjalankan akadyang ditandatanganinya itu, sehingga akad berjalan sesuai prinsip syariahdan terhindar dari kerugian;Bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalildalil gugatannyabahwa Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam AkadPembiayaan AlMurabahah Nomor 150.008977/MRH/LX/ 29062015 tanggal29 Juni 2015, oleh karena itu tuntutan pembatalan akad harus ditolak;Bahwa demikian juga tidak terbukti perouatan Termohon yang telahmengajukan Permohonan Aanmaning

Nomor42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/ PN.MDN. tanggal 27 Mei 2015 jo.Penetapan Aanmaning Pengadilan Negeri Medan Nomor19/Eks/2015/358/Pdt.G/1996/PN.MDN. jo.Nomor42/Eks/2003/358/ Pdt.G/1996/PN.MDN. tanggal 25 Maret2015 adalah tidak sah dan tidak berharga menurut hukum;. Memerintahkan agar sita eksekusi berdasarkan Penetapan SitaEksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor06/2015.DEL/PN.JKT.PST tanggal 30 Juni 2015 jo.

MDN. tanggal 27 Mei 2015 jo.Penetapan Aanmaning Pengadilan Negeri Medan Nomor19/Eks/2015/358/Pdt.G/1996/PN.MDN. jo. Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/ PN.MDN. tanggal 25 Maret 2015 dibatalkan dandiangkat;Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2196 K/Pdv/20189.

Aanmaning Pengadilan NegeriMedan Nomor 19/Eks/2015/358/Pdt.G/1996/PN.MDN jo.

Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN.MDN. tanggal 27 Mei 2015 jo.Penetapan Aanmaning Pengadilan Negeri Medan Nomor19/Eks/2015/358/Pdt.G/1996/PN.MDN. jo. Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN.MDN. tanggal 25 Maret 2015 adalah tidaksah dan tidak berharga menurut hukum;. Memerintahkan agar sita eksekusi berdasarkan Penetapan SitaEksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor06/2015.DEL/PN.JKT.PST tanggal 30 Juni 2015 jo.

Nomor 2196 K/Pdv/201842/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN.MDN. tanggal 27 Mei 2015 jo.Penetapan Aanmaning Pengadilan Negeri Medan Nomor19/Eks/2015/358/Pdt.G/1996/PN.MDN. jo. Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN.MDN. tanggal 25 Maret 2015 dibatalkan dandiangkat;7.

dilakukan pada saat obyeksengketa masih dalam proses penyelesaian perkara di PengadilanAgama Pati, sehingga jual beli tersebut cacat hukum. kemudianpada tanggal 16 Juni 2016 Pelawan mendapatkan tegoran (Aanmaning)dengan surat No. 001/Pdt.Eks/2016/PA.Pt dari Pengadilan Agama Pati ;Bahwa berdasarkan tegoran (Aanmaning) dengan surat No.001/Pdt.Eks/2016/PA.Pt tersebut PELAWAN sangat keberatan, haltersebut dikarenakan tidak mempertimbangkan adanya PERISTIWAHUKUM pada tanggal 6 Juni 2007 antara (Alm) XXXXSuami

Pt11.12.Juli 2010 s/d 1 Juli 2020 tersebut belum berakhir, maka PermohonanEksekusi yang diajukan Terlawan Terlawan Il Terlawan Ill Terlawan IVTerlawan V dan Terlawan VI tanggal 6 Juni 2016 hingga akhirnyaPelawan mendapatkan tegoran (Aanmaning) dengan surat No.001/Pdt.Eks/2016/PA.Pt adalah merupakan perbuatan melawan hukumdan syarat untuk dibatalkan ;Bahwa karena Terlawan Terlawan Il Terlawan Ill Terlawan MNTerlawan V dan Terlawan VI telah mengesampingkan peraturan yangberlaku, dengan demikian sangat

beralasan aanmaning / tegoranpelaksanaan eksekusi tersebut menjadi cacat hukum, dan memenuhisyarat untuk dibatalkan ;Bahwa karenapengajuan eksekusi yang diajukan Terlawan Terlawan ll Terlawan Ill Terlawan MVM Terlawan V dan Terlawan VI tanggal 6 Juni 2016 tanpamelalui proses yang tidak dibenarkan, hal tersebutmengingat :a.

Ptkewenangannya dan dapat dikatagorikan telah melakukanperbuatan melawan hukum, dan hal tersebut secara otomatisberimbas pada Surat tegoran (Aanmaning) dengan surat No.001/Pdt.Eks/2016/PA.Pt untuk itu proses permohonan eksekusiyang didasarkan oleh sesuatu hal yang tidak sah / tidak benar,berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdata : ( bahwa sesuatupersetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatusebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyaikekuatan hukum") ;f.

Pt0530/Pdt.G/2013/PA.Pt Jo 171/Pdt.G/2014/PTA.Smg Jo. 500.K/Ag/2015hingga terjadi aanmaning / Tegoran adalah perbuatan melawan hukum ;6. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Panggilan (Relaas) dariPengadilan Agama Pati tanggal 16 Juni 2016 #Nomor.001/Pdt.Eks/2016/PA.Pt didasarkan Permohonan Eksekusi denganmenggabungkan Perkara No. 1152/Pdt.G/2008/PA.Pt. jo Nomor35/Pdt.G/2010/PTA.

) menurut ketentuan pasal 196 HIR;(b) Bahwa faktanya Putusan PN Jakarta Utara telah berkekuatan hukumtetap (in krach van gewisjde) telah memasuki tahap pelaksanaan putusanmenurut ketentuan Pasal 129 Ayat (2) HIR yang nyatanya Terlawan telahmengajukan permohonan aanmaning melalui Ketua PN Jakarta Utarayang telah dikabulkan dengan Penetapan Aanmaning No. 07 / Eks / 2013/ PN.

Jkt.Ut. tanggal 18 April2009 ("Penetapan Aanmaning") (Bukti T7). Penetapan aanmaning padapokoknya menetapkan tanggal 06 Mei 2013 bagi Pelawan (Tunggonoselaku Direktur dan Pemegang Saham PT Ancol Pusaka) untuk hadirguna diberi teguran (aanmaning) di Pengadilan Negeri Jakarta Utarayang ditindak lanjuti dengan Relaas Panggilan tegoran/aanmaning yangdidelegasikan melalui PN Jakarta Barat.

pertamadan kedua adalah dalildalil yang terbukti bertolak belakang dengan buktisurat relass panggilan teguran/aanmaning yang disampaikan oleh JuruSita Pengadilan Negeri Jakarta Barat (Vide Bukti T8 dan Vide Bukti T9)yang secara nyata membuktikan surat relass panggilanteguran/aanmaning pertama dan kedua diterima oleh Inem selakupembantu rumah Pelawan (Tunggono);Dalildalil bantahan Terlawan di atas, dikuatkan dengan kaidah hukumdalam Putusan Mahkamah Agung No.4069K/Pdt/1986 tanggal 21November 1990

Pasal 196 HIR, maka Pelawanhanya dapat mengajukan Gugatan Perlawanan pada hari ke8 (delapan)sejak teguran atau peringatan (Aanmaning) diterbitkan dan diberitahukanPN Jakarta Utara yang pemberitahuannya didelegasikan kepada PNJakarta Barat dalam hal ini sejak Surat Relass Panggilan Teguran(Aanmaning) Kedua tidak dipenuhi Pelawan (Tunggono) pada tanggal 22Mei 2013 dengan batas akhir pengajuan Gugatan Perlawanan yaitutanggal 29 Mei 2013.

(d) Pelawan sengaja tidak mengindahkan atau mematuhi Surat RelassPanggilan Teguran/Aanmaning Pertama yang meminta Pelawan(Bapak Tunggono) untuk menghadap Ketua Pengadilan NegeriJakarta Utara pada tanggal 06 Mei 2013 dan Surat Relass PanggilanTeguran/Aanmaning Kedua yang meminta Pelawan (BapakTunggono) untuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri JakartaUtara pada tanggal 22 Mei 2013 untuk hadir guna diberi teguran(aanmaning) sehubungan dengan Putusan PN Jakarta Utara (VideBukti T8 dan Bukti T9);Berdasarkan

Berdasarkan penjelasan hukum di atas, maka sesuai dengan aturanPelaksanaan Keputusan Hakim pada Pasal 196 dan Pasal 197 ayat (1) HIR,adalah patut dan adil apabila disamping melakukan tegoran (aanmaning)terhadap si debitur, juga harus melakukan tegoran (aanmaning) terhadap siHalaman 3 dari 21 hal. Put.

BahkanTerlawan sendiri sebagai Bank (kreditur), belum pernah secara patutmelakukan somasi/peringatan baik kepada Pelawan maupun Pelawan Il;padahal yang akan disita maupun yang akan dilelang nantinya adalah hartabenda miliknya penjamin hutang (Para Pelawan):Debitur (Terlawan Il) memang sudah ditegor (di aanmaning) melaluiPengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan tetapi terhadap pihakpenjamin/penanggung hutang atau pemberi hak tanggungan belum pernahdilakukan tegoran (aanmaning) oleh Pengadilan Negeri

Nyatanya sesuai dengan tegoran (aanmaning) yang dilakukan oleh PengadilanNegeri Jakarta Selatan yang ditegor hanyalah si debitur (Terlawan Il) saja,sedangkan pihak penjamin hutang/si pemberi hak tanggungan sama sekallibelum pernah ditegor (di aanmaning);15.Berdasaraka alasan hukum seperti diuraikan diatas, dimana tegoran/aanmaning ternyata belum dilakukan terhadap para penjamin hutang/sipemberi hak tanggungan, yaitu Pelawan dan Pelawan Il, maka dengansendirinya terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran

Oleh karena telah terjadi pelanggaran terhadap syaratsyarat penyitaan (sitaeksekusi) dengan sendirinya penyitaan tersebut harus diangkat dandikembalikan seperti kKeadaan semula dimana sita eksekusi dan tegoran(aanmaning) belum dilakukan;17.Bahwa alas an lain yang Para Pelawan kemukakan didalam perlawanan iniadalah sehubungan dengan bunyi Pasal 1131 BW juncto Pasal 1831 danPasal 1832 BW;a.

Sel, tanggal 26 Juni 2009; Penetapan teguran/aanmaning pengosongan dari Pengadilan NegeriJakarta Selatan Nomor 14/Eks.RL/2011/PN Jkt. Sel, tanggal 31 Mei 2011; Penetapan Eksekusi Pengosongan Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNomor 14/Eks.RL/2011/PN Jkt.

Hrseseesnerseeee eet rseeee se reeseee eee sane reneeTENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pelawan mengajukan perlawanannya tertanggal 14 Januari 2010 dandidaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 15 Januari 2010 di bawahRegester Perkara No. 02/Pdt.G.Plw/2010/PN.BJN. dan Perlawanan terrhadap Terlawan tersebutpada pokoknya sebagai berikut : 02n nn connor nnn nnn nnn nnn nn nn nnn ncn nnn nnn ans1.Bahwa Pengadilan Negeri Bojonegoro telah memanggil Pelawan untuk memberikan tegoran(Aanmaning

lahir di Surabaya pada tanggal 20 Pebruari 2004.3) Bryant Alexander Susilo, lakilaki, lahir di Surabaya pada tanggal 20 Pebruari 2004,dalam asuhan Penggugat;2n 0 nn nnn ence cence nnn nnn nnn nnn ncn nne nance6) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 244.000, (dua ratusempat puluh empat ribu rupiah) ;Bahwa pada tanggal 17 Desember 2009 dan tanggal 7 Januari 2010 Pengadilan NegeriBojonegoro melalui Jurusita Pengadilan Negeri Kediri telah mengirimkan Relaas PanggilanTegoran (Aanmaning

) kepada Pelawan agar Pelawan memenuhi isi putusan perkara No : 27/Pdt.G/2008/PN.Bjn tanggal 18 Maret 2009 antara Adi Susilo Bintoro melawan Lanni SetiawatiSoewarno dan Pelawan pada tanggal 14 Januari 2010 telah datang menghadap KetuaPengadilan Negeri Bojonegoro ntuk memenuhi panggilan Tegoran (Aanmaning) dalamperkara No : 27/Pdt.G/2008/PN.Bjn tanggal 18 Maret 2009.

Bahwa pada tanggal 2 Juni 2016, Pelawan telah menerima suratpanggilan dari Pengadilan Negeri Wonosobo agar pada hari Kamistanggal 9 Juni 2016 Pelawan menghadap Ketua Pengadilan NegeriWonosobo, untuk diberikan teguran (aanmaning ) sehubungan denganpermohonan eksekusi riel yang diajukan oleh terlawan, sebagaimanaperkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobodengan No: 04/Pdt.Eks/2016/PN.Wsb..

Bahwa oleh karena diberi kesempatan agar dilakukan pembicaraanantara kedua belah pihak sehingga Teguran/Aanmaning tersebutdilanjutkan dengan mediasi selama 3 (tiga) kali yaitu tanggal 9 Juni2016, 16 Juni 2016 dan tanggal 23 Juni 2016, akan tetapi tidak adatitik temu hingga sekarang. Bahwa obyek eksekusi adalah SHM No. 3841 atas nama Pelawan(Kiryanto), dahulu sebagai jaminan hutang pada PT.

Terhadap dalil perlawanan Pelawan posita No. 1 adalah benarbahwaPelawan telah di panggil untuk menghadap Ketua Pengadilan NegeriWonosobo guna diberikan Teguran/Aanmaning atas permohonaneksekusi riel yang diajukan oleh Terlawan dalam perkara perkara No.04/Pdt.Eks/2016/PN.Wsb..

Bahwa terhadap dalil perlawanan Pelawan posita No. 2 dan 3,Terlawan menanggapi sebagai berikut: Pada benar pada tanggal 9 Juni 2016 Pelawan (Kiryanto) danKuasa Terlawan datang menghadap Ketua Pengadilan NegeriWonosobo dalam acara Teguran/Aanmaning kepada Pelawandalam perkara No. 04/Pdt.Eks/2016/PN.Wsb.

Bahwa oleh karena diberi kesempatan agar dilakukanpembicaraan antara kedua belah pihak sehinggaTeguran/Aanmaning tersebut dilanjutkan dengan mediasi selama3 (tiga) kali yaitu tanggal 9 Juni 2016, 16 Juni 2016 dan tanggal23 Juni 2016, akan tetapi tidak ada titik temu hingga sekarang.

Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 06/Pen.Pdt.G.Aanmaning/2012/PN.MkI tanggal 28 Februari 2012 yang menjadidasar dilaksanakannya Aanmaning karena adanya permohonan eksekusiyang diajukan oleh Terbantah selaku Penggugat dalam perkara asalyang terdaftar dalam register perkara Nomor 57/Pdt.G/2007/PN.Mkl;7.2. Bahwa dalam perkara Nomor 57/Pdt.G/2007/PN.MkI tersebut, Pembantahsama seali tidak ditarik/tidak diikutsertakan selaku pihak dalam perkaraa quo (Bukti P2);7.3.

yang timbul adanya Aanmaning tersebut oleh karenanyaterdapat kekuatiran yang berdasarkan alasan hukum Pembantah, makaPembantah dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Negeri MakaleHal. 3 dari 16 hal.

Bahwa objek gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pembantah dalamperkara ini, adalah aanmaning yang telah dilakukan oleh Ketua PengadilanNegeri Makale sebagai tindak lanjut atas penetapannya sebagai KetuaPengadilan Negeri Makale Nomor 06/Pen.Pdt.G. Aanmaning/2012/PN.MKkl.tertanggal 28 Februari 2012. Cara ini adalah upaya hukum perlawanan yangtidak lazim dalam praktek hukum acara.

Yang dikenal dalam hukum acaraadalah perlawanan atas eksekusi dan tidak dikenal apa yang disebutsebagai perlawanan atas aanmaning !!. Perlu diketahui, tahap aanmaninghanyalah sebagian dari tahapan pelaksanaan putusan yang harus dilakukandalam rangka memperingatkan Termohon Eksekusi yang telah kalahberperkara agar tunduk dan patuh atas putusan yang telah berkekuatanhukum tetap.

Dalam konteks perkara ini, aanmaning telah selesai dilakukan.Dengan demikian, tidaklah lagi mungkin dilakukan pembatalan aanmaningkarena tahap itu sudah selesai dilakukan. Jika Pembantah hendakmengajukan perlawanan, maka perlawanan itu seharusnya dilakukan setelahHal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 3057 K/Pdt/2013terbitnya Surat Penetapan Eksekusi yang akan dan atau telah diterbitkanoleh Ketua Pengadilan;4.

Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraMenimbang, bahwa atas gugatan perlawanan Pelawantersebut,Terlawan telah mengajukan jawabannya tanggal 29 September 2015 sebagaibe rikUty== noe no nnn nnn nnn nen nn nnn nnn nen ee one nnnPENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATANNO.30/EKS.RL/2015/PNJKT SEL TANGGAL 26 MEI 2015BERUPA PENETAPAN UNTUK MEMBERI TEGURAN /PERINGATAN (AANMANING) TERHADAP PELAWAN AGARSECARA SUKARELA MENGOSONGKAN SENDIRI OBYEKLELANG DIMANA PENETAPAN AANMANING

Bahwa yang menjadi obyek gugatan perlawanan Pelawan adalahPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.30/Eks.RL/2015/PN.Jkt.Sel tertanggal 26 Mei 2015, dimana Penetapan iniadalah Penetapan untuk memberi terguran/peringatan (Aanmaning)terhadap Pelawan agar dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari setelahdiberi teguran/peringatan agar mau secara sukarela mengosongkansendiri obyek lelang. 2222202 202 20222 2 =2.

Bahwa Penetapan Aanmaning (teguran) untuk melakukanpengosongan atas obyek lelang secara sukarela ini telah sesuaiketentuan pasal 200 HIR, dimana penetapan Aanmaning ini bukanmerupakan obyek Perlawanan.GUGATAN PERLAWANAN KURANG PIHAK TANPA MELIBATKANBANK CIMB NIAGA, TBK, KANTOR PELAYANAN KEKAYAANNEGARA DAN LELANG (KPLN) JAKARTA Ill DAN PT.NOBEL GRAHA1.

No.57/PDT/2017/PT/MNDberalamat di Kelurahan Malalayang Satu Timur Lingkungan IVKecamatan Malalayang Kota Manado yang sekarang ini sudah tidakdiketahui lagi keberadaannya dan alamatnya yang pasti di WilayahManado ;Bahwa dalam surat panggilan tersebut diperintahkan kepada Tergugatsekarang Pelawan untuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri Manadopada tanggal 28 Oktober 2015 Jam : 09.00 Wita, guna diberikanteguran (aanmaning), dan untuk menghormati panggilan tersebutPelawan telah hadir dalam pelaksanaan

teguran (aanmaning) tersebut,dan dalam pelaksanaan teguran (aanmaning) tersebut kepada KetuaPengadilan Negeri Manado Pelawan menyampaikan keberatanterhadap pelaksanaan putusan dalam perkara Nomor : 20 / Pdt.G /2013 / PN.Mdo, oleh karena objek yang akan dilaksanakan eksekusitersebut Pelawan peroleh dari orang tua Terlawan yaitu MAGDALENAKAWATU berdasarkan Akta Jual Beli No. 215 / KMG / JB / V / 2004tertanggal 13 Mei 2004, dan alamat Tergugat sekarang Pelawan yangdiajukan oleh Penggugat sekarang Terlawan

No.57/PDT/2017/PT/MNDBahwa Pelawan juga telah menerima relaas panggilan Teguran(Aanmaning) dari Jurusita Pengadilan Negeri Manado untukmenghadap Ketua Pengadilan Negeri Manado pada tanggal01 Desember 2015, guna diberikan teguran (aanmaning) ;Bahwa pembelian atas sebidang tanah pasini yang terletak diKelurahan Malalayang I Timur Kecamatan Malalayang Kota Manadodengan luas 10.000 M2 dengan batasbatas :Utara =: dengan Puri Indah ;Barat : dengan Perumahan Puri Indah ;Timur =: dengan Jalan LokasiSelatan

I) No.01/EKS/HT/2003/PNPMS, tanggal O02 Mei 2013, agar dalam waktu) 8(delapan) hari sejak ditegur (aanmaning) supaya Pelawan secarasukarela memenuhi kewajibannya kepada Terlawan, akan tetapiPelawan tidak melakukan kewajibannya kepada Terlawan ;.

Bahwa pada saat Aanmaning Pelawan tidak juga melakukankewajibannya. Dan pada tanggal 15 Mei 2013 Juru SitaPengadilan Pematangsiantar, berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanNegeri Pematangsiantar tanggal 26 April 2013, No.01/Eks/HT/2013/PNPutusan Nomor 31/Pdt.Plw/2015/PN Pms Hal. 11 dari 34PMS, telah melakukan Risalah Panggilan (Aanmaning I!)

agar dalamwaktu 8 (delapan) hari sejak ditegur (aanmaning) supaya Perlawansecara sukarela memenuhi kewajibannya kepada Terlawan,akan tetapi Pelawan tidak juga melakukan kewajibannya kepadaTerlawan;10.

) No.01/EKS/HT/2003/PNPMS, tanggal 02 Mei 2013, agar dalam waktu 8(delapan) hari sejak ditegur (aanmaning) supaya Pelawan secarasukarela memenuhi kewajibannya kepada Terlawan, akan tetapiPelawan tidak melakukan kewajibannya kepada Terlawan, lalupada tanggal 15 Mei 2013 Juru Sita Pengadilan Pematangsiantar,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantartanggal 26 April 2013, No.01/Eks/HT/2013/PNPMS, telah melakukanRisalah Panggilan (Aanmaning II) agar dalam waktu 8 (delapan) harisejak

No.01/EKS/ HT/2003/PNPMS, tanggal 02Mei 2013, agar dalam waktu 8 (delapan) hari sejak ditegur(aanmaning) supaya Pelawan secara sukarela memenuhi kewajibannyakepada Terlawan;Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 Juru Sita PengadilanPematangsiantar, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan NegeriPematangsiantar tanggal 26 April 2013, No.01/Eks/HT/2013/PNPMS,telah melakukan Risalah Panggilan (Aanmaning II) agar dalam waktu 8(delapan) hari sejak ditegur (aanmaning) supaya Perlawan secarasukarela memenuhi kewajibannya