Nomor 548 K/Pdt/2019Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Primair:1.2sMenerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daaoq);Menyatakan demi hukum bahwa pembayaran sebesar Rp6.984.159.840,00

Menyatakan demi hukum bahwa Terbanding/Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum (onrechmatige daaa);3. Menyatakan demi hukum bahwa pembayaran sebesar Rp6.984.159.840,00(enam miliar sembilan ratus delapan puluh empatjuta seratus lima puluhsembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) oleh Para Pembanding/Para Penggugat kepada Terbanding/Tergugat sah sebagai pelunasanhutang piutang kepada Terbanding/Tergugat;Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 548 K/Pdt/20194.

Put Nomor 1773 K/Padt/2020Primair:1.2.Menerima dan mengabulkan dalildalil gugatan Para Penggugat untukseluruhnya;Menetapkan secara hukum bahwa Para Penggugat sebagai pemilik sahatas tanah objek sengketa tersebut;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atastanah objek sengketa tersebut diatas;Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum (onrechmatige daad);Manyatakan bahwa Tergugat telah melakukan penghunian liar (wildeoccupatie);Menyatakan secara hukum bahwa

Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perobuatan melawan hukum(onrechmatige daad);4. Menyatakan secara hukum bahwa bilamana terdapat segala bentuksuratsurat, bukti tertulis apapun nama dan bentuknya yang adakaitannya dengan tanah Para Penggugat yang menimbulkan hak ataupenguasaan dari dan atau kepada Tergugat atau siapapun juga adalahtidak berkekuatan hukum;5.

Turut Terbanding , Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, dan TurutTerbanding IV sependapat dengan Pembanding (dahulu Tergugat) bahwapersidangan tidak dilakukan secara berimbang dan melanggar hukum acaraterutama pada eksepsi Turut Terbanding I,1I, III, dalam jawaban khususnyapada kompetensi Absolut yang pada pokok intinya menyatakan bahwagugatan atas perbuatan melawan hukum oleh badan dan/ atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan TataUsaha Negara dengan mendasarkan

pada ketentuan pasal 11 PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentangPedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan KewenanganMengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/ atau PejabatPemerintah (Onrechmatige Overheidsdaad) yang menyatakan sebagaiberikut: Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atauPejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) yang sedangdiperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakantidak berwenang mengadili.2

overheiddaad) vide bukti TT IIV.5 dalampasal 1 angkat 4 sengketa perbuatan melawan hukum oleh badan dan ataupejabat pemerintahan (onrechmatige overheiddaad) adalah sengketa yang didalam nya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan atau bataltindakan pejabat pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukumHalaman 33 dari 36 Putusan Nomor 369/PDT/2020/PT SMG.mengikat beserta ganti rugi Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Menimbang bahwa sesuai pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah

AgungRepublik Indonesia nomor 2 tahun 2019 perkara Perbuatan Melawan Hukumoleh badan dan atau pejabat pemerintahan (onrechma overheiddaad)merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.Menimbang bahwa berdasarkan pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RInomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakanpemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum oleh badandan atau pejabat pemerintah (onrechmatige overheiddaad) menetapkansebagai berikut perkara Perbuatan Melawan Hukum

oleh badan dan ataupejabat pemerintah (onrechmatige overheiddaad) yang sedang di periksa olehPengadilan Negeri maka Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenangmengadili.Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas dansesuai hukum acara yang berlaku, maka gugatan yang diajukan oleh terbandingsemula penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan olehpembanding semula tergugat yang mengusulkan denda keterlambatan ataspembangunan jembatan Barong tahap 2 sebesar Rp.735.000.000,00

Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang mempertahankantanah objek sengketa adalah merupakan tindakan dan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daadq);5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketaHalaman 2 dari & hal. Put. Nomor 1250 K/Pdt/2019.sebagaimana maksud gugatan ini kepada Para Penggugat dalamkeadaan kosong, tanpa syarat dan ikatan perdata apapun, bila perludalam pelaksanaannya dilakukan dalam upaya paksa dibantu oleh alatNegara (Kepolisian RI);6.

Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang mempertahankantanah objek sengketa adalah merupakan tindakan dan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad);4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketaHalaman 3 dari & hal. Put. Nomor 1250 K/Pdt/2019.sebagaimana maksud gugatan ini kepada Para Penggugat dalamkeadaan kosong, tanpa syarat dan ikatan perdata apapun, bila perludalam pelaksanaannya dilakukan dalam upaya paksa dibantu oleh alatNegara (Kepolisian RI);5.

Menyatakan hukum Para Tergugat (Tergugat dan Tergugat Il) yangmelakukan perbuatan jual beli atau cara lainnya atas tanah obyek sengketamerupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) yang sangatmerugikan Penggugat;5.

Sertifikat agar dinyatakan tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat adalah merupakan sengketaperbuatan melawan (melanggar) hukum oleh Badan/Pejabat TataUsaha Negara atau Badan/Pejabat Pemerintahan sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 PERMA No. 2 Tahun 2019tentang PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKANPEMERINTAHAN OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABATPEMERINTAHAN (ON RECHMATIGE OVERHEIDSDAAD), yangmenyatakan :Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atauPejabat Pemerintahan (Onrechmatige

Overheidsdaad) adalahsengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untukHalaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Padt.G/2019/PN Pya2.menyatakan tidak sah dan / atau batal tindakan PejabatPemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatbeserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Bahwa dalam Pasal 10 PERMA No. 2 Tahun 2019 menegaskan:Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, perkaraperbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige

Overheidsdaad) yang diajukan kePengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepadaPengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.Bahwa Pasal 11 PERMA No. 2 Tahun 2019 menegaskan :Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) yang sedangdiperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan harus menyatakantidak berwenang mengadili.Bahwa oleh karena dalam Petitum Deklarator gugatan Penggugatangka 5 secara tegas

MAULANA RIZKI, kerabat atau keluarga TERGUGATmenjadi karyawan tetap, secara tidak sah, dan tanpa hak tersebut adalahperbuatan melawan hukum (Onrechmatige Daad) maka sudahsepantasnyalah apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar gantikerugian yang timbul akibat tindakannya;21.Bahwa berdasarkan pendapat Dr.

MAULANA RIZKI,kerabat atau keluarga TERGUGAT menjadi karyawan tetap,secara tidak sah, dan tanpa hak tersebut adalah perbuatanmelawan hukum ( Onrechmatige Daad) maka sudahsepantasnyalah apabila TERGUGAT dihukum untuk membayarganti kerugian yang timbul akibat tindakannya; Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 10 (Sepuluh)dan pada posita poin 12 (dua belas) serta pada posita poin 20(dua puluh) jelas saling bertentangan, Karena dalil gugatanpada posita poin 10 (Sepuluh) hanya Sdr.

MAULANA RIZKI, kerabat atau keluarga TERGUGATmenjadi karyawan tetap, secara tidak sah , dan tanpa hak tersebutadalah perbuatan melawan hukum ( Onrechmatige Daad) maka sudahsepantasnyalah apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar gantikerugian yang timbul akibat tindakannya ;21. Bahwa berdasarkan pendapat Dr.

MAULANA RIZKI, kerabat atau keluargaTERGUGAT menjadi karyawan tetap, secara tidak sah , dan tanpa haktersebut adalah perbuatan melawan hukum (Onrechmatige Daad)..dst:Adalah JELAS TELAH TERBANTAHKAN DAN TIDAK TERBUKTI SERTATIDAK DAPAT DIBUKTIKAN dan mohon UNTUK DITOLAK, SehinggaHalaman 27 dari 38 Putusan No. 230/PDT/2020/PT BDGTergugat tidak pantas dihukum untuk membayar kerugian yang timbulbukan dari tindakannya sendiri ;Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut TIDAK TERBUKTI,Maka terhadap

Bahwa menjawab dalil gugatan Penggugat pada posita poin 24 (Duapuluh empat) yang pada pokoknya menyatakan :24, Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) yangdilakukan oleh TERGUGAT secara nyata telah mengakibatkanPENGGUGAT menderita kerugian.

Sengketatelah berdiri Bangunan Sekolah Dasar Inpres Ujuna I dan II, dengan batas-batas sebagai berikut :

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang membuatkanSertifikat atas tanah objek warisan tidak memiliki buktibukti yang cukupdan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)tertanggal 12 November 2007 yang dibuat Penggugat II dan diketahuioleh Lurah Mamunyu lebih dulu dibuat dari pada sertifikat milik Tergugat,maka Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum(onrechmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365KUHPerdata;14.

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatanmelanggar hukum (onrechmatige daad) maka beralasan hukum untukHal. 4 dari 21 Hal. Put. No.286/Pat.G/2019/PA. Mmjkemudian menghukum~ Tergugat untuk menggantikan kerugianPenggugat , Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV selaku ahliwaris dari Alm. Mustafa dan Alm. H.

Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat Ill danPenggugat IV mengajukan Gugatan Warisan bersamaan denganGugatan Perbuatan Melanggar Hukum (onrechmatige daad) denganberpedoman pada Pasal 50 ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga cukup alasanhukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV untukmengajukan gugatan ini secara bersamaan (menggabungkannya);16.

MmjAdalah perbuatan melanggar hukum (onrechmatige daad);6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan hartawarisan sebagaimana dimaksud, yakni berupa sebidang tanah kebunyang terletak di Lingk. Kalubibing, Kel. Mamunyu, Kec. Mamuju, Kab.Mamuju seluas + 10.000 m2, dengan batasbatas: Sebelah utara : Tanah milik NAMA danSaluran Air; Sebelah timur : Tanah milik NAMA Sebelah selatan : Tanah milik NAMA Sebelah barat : Perumahan GriyaMasagena;Kepada Ahli Waris NAMA dan alm.

Sebih Bin Kemon denganbatasbatas : Sebelah Utara : Kali Bekasi (Tanah Pecahan Terbawa arus Kali); Sebelah Timur : Tanah Pemakaman dan Tanah Milik Endi Sebelah Selatan : Tanah milik Samid/kodok; Sebelah Barat : Kali Bekasi (Tanah Pecahannya terbawa arusKali);Menyatakan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat III, Tergugat IV, TergugatV, dan Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechmatige Daad);Menyatakan tanah seluas 18.700 m?

SEBIH Bin KEMON denganbatasbatas : Sebelah Utara : Kali Bekasi (Tanah Pecahan Terbawa arus Kali); Sebelah Timur : Tanah Pemakaman dan Tanah Milik Endi Sebelah Selatan : Tanah milik Samid/kodok; Sebelah Barat : Kali Bekasi (Tanah Pecahannya terbawa arusKali);Menyatakan Tergugat , Tergugat II, Tergugat Ill, Tergugat IV, TergugatV, dan Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechmatige Daad);Menyatakan tanah seluas 18.700 m?

Menyatakan Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi Ill, TergugatIntervensi IV, Tergugat Intervensi V dan Tergugat Intervensi VII telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad);Halaman 9 dari 14 hal.

Akan tetapi lebihmerupakan perkara perdata murni atas terjadinya perbuatan melawanhukum (onrechmatige daad) sesuai Pasal 1365 KUHPerdata.Bahwa dalam dalildalil posita gugatan a quo, Penggugat lebihmenunjukkan hubungan masalah keperdataan dengan adanya bentukmelawan hukum (onrechmatige daad) yang dilakukan Tergugat dengandiiringi tuntutan ganti kerugian baik secara moril dan materil atas dasarPasal 1365 KUHPerdata dengan tuntutan keseluruhan sebesarRp.52.508.691, (lima puluh dua juta lima ratus delapan

UU No.2Tahun 2004 tentang PHI dalam tuntutan pembayaran hakhak normativeselaku pekerja/karyawan.Bahwa apabila Penggugat tidak ada menjelaskan secara rinci tentanghakhak normative apa yang telah Tergugat tidak penuhi selakuperusahaan sesuai UU No. 13 Tahun 2003 karena Penggugat hanyamenitik beratkan terhadap terjadinya peristiwa hukum berupa perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad) melakukan PHK yang tunduk padaPasal 1865 KUHPerdata dengan diiringi ganti rugi berupa moril danmateril (vide.Petitum

Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum olehPenguasa (onrechmatige overheidsdaad);4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materiil dan immateriil,yaitu:a. Kerugian materiil:Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2427 K/Pdt/2020Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dariTergugat untuk menyerahkan secara fisik tanah Surat PenyataanKuasa Tanah (SPPT) atas nama H. Abdullah, S.E., M.M. Nomor591.21/148/KASI/VIII/2011 tanggal 5 Agustus 2011, luas tanah1.131,43 m?

Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum olehPenguasa (onrechmatige overheidsdaad);Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2427 K/Pdt/20204.

Nomor 2 K/Pdt/202110.11.12.13.perkara seolah miliknya dan penerbitan Sertipikat Nomor 121/DesaDolok Jior Tahun 2016 atas nama Tergugat oleh Turut Tergugat yangdiketahui oleh Turut Tergugat Il merupakan perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad),Menyatakan tidak berharga atau tidak berkekuatan hukum segala suratsurat lain yang terbit atau yang akan diterbitkan oleh orang lain ataupihak ketiga atas objek perkara dengan melawan hak kepemilikanPenggugat, diantaranya Surat Pernyataan Pemilikan tanggal

Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat yang mengklaimobjek perkara seolah miliknya dan penerbitan Sertipikat Nomor121/Desa Dolok Jior Tahun 2016 atas nama Tergugat oleh TurutTergugat yang diketahui oleh Turut Tergugat Il merupakanperbuatan melawan hukum (onrechmatige daaq);Diperbaiki menjadi:6.

Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat yang mengklaimobjek perkara seolah miliknya dan penerbitan Sertipikat Nomor121/Desa Dolok Jior Tahun 2017 atas nama Tergugat oleh TurutTergugat yang diketahui oleh Turut Tergugat II merupakanperbuatan melawan hukum (onrechmatige daaq);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan TurutTergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:Dalam Eksepsi Tergugat Penggugat tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagaiPenggugat (error in persona);Dalam

beralin kepadaPenggugat pada tahun 2013 tanah tersebut selalu dirawat dan dibersihkansecara terus menerus oleh Turut Tergugat I, Il, Ill, IV dan Turut Tergugat V dantidak pernah pihak lain termasuk Tergugat mengakui, menghalangi dankeberatan ataupun menyatakan tanah tersebut sebagai kepunyaan ataumiliknya, maka untuk itu tindakan/perbuatan Tergugat mengakui danmenguasai Tanah Objek Sengketa pada awal tahun 2016 adalah merupakantindakan / perbuatan tanpa dasar dan merupakan perbuatan melawanhukum (onrechmatige

2016Tergugat mengakui dan menguasai tanah objek sengketa dengan caramembuat atau membangun rumah kecil dari kayu (Pondok) diatas Tanah ObjekSengketa serta merusak/menghilangkan Parit Batas Tanah dan buktibukti fisikHalaman 9 dari 27 Putusan Nomor 2/PDT/2018/PT PLKTanah Sengketa dengan membuat batas tanah baru berupa jalan, maka untukitu. tindakan/perbuatan Tergugat mengakui dan menguasai Tanah ObjekSengketa adalah merupakan tindakan / perbuatan tanpa dasar danmerupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige

kayu(Pondok) diatas Tanah Objek Sengketa serta merusak/menghilangkan ParitBatas Tanah dan buktibukti fisik Tanah Sengketa dengan membuat batastanah baru berupa jalan adalah sebagai Perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad) dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengandemikian patut dan adil menurut hukum apabila Pengadilan Negeri PalangkaRaya melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksadan mengadili perkara ini menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige

Bahwa oleh karena tindakan/perbuatan Tergugat mengakui dan menguasaiTanah Objek Sengketa tanpa dasar dan merupakan perbuatan melawanhukum (onrechmatige daad), maka untuk itu peralinan sebagian Tanah ObjekSengketa dari Tergugat kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak sahdan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan karenanya penguasaanTergugat Il dan Tergugat III atas sebagian Tanah Objek Sengketa juga tanpadasar dan merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) ;18.

Bahwa Tindakan/Perbuatan Tergugat mengakui dan menguasai TanahObjek Sengketa tanpa dasar dan merupakan perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad), kemudian Tergugat mengalinkan dan/atau menjualsebagian Tanah Objek Sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat Ill,menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun immateriildiantaranya Penggugat tidak dapat memanfaatkan/mempergunakan TanahObjek Sengketa untuk sementara waktu dan Penggugat mengalami kerugianmulai sejak Penggugat mendapatkan

Menyatakan bahwa Tergugat I, Il, Ill, IV, V dan VI menguasai tanpa hakatas tanah sengketa milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad) sehingga tidak sah, batal demi hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;5. Menyatakan bahwa segala suratsurat, akta dan segala bentuk peralihanlainnya atas tanah sengketa menjadi atas nama TergugatTergugatadalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatanhukum yang mengikat;6.

Bahwa segala Tindakan hukum Kuwu Pegagan Kidul yang telahmempersiapkan segala persyaratan formal dan memalsukan datadatamaupun suratsurat pernyataan guna terbitnya Akta Jual Beli Nomor344/2014, tanggal 9 September 2014, di hadapan PPAT/Camat KapetakanKabupaten Cirebon, hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum(onrechmatige overheidsdaad) dan Merupakan Perbuatan Yang MenyalahGunakan Kewenangannya (detournement de pouvoir) selaku Pejabat TataUsaha Negara;Halaman 14 dari 47 hal. Put.

Khaerudin,S.H., M.M., maka Akta Jual Beli Nomor 344/2014 tanggal 9 September 2014adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) dan jugaperbuatan yang telah menyalah gunakan Kewenangannya (defournement depouvoir) sehingga Akta Jual Beli Nomor 344/2014 atas nama CatiriKunanto,yang ditandatanganinya dan atau merupakan produk hukumnya, tersebut jugadapat dinyatakan batal demi hukum;39.

Menyatakan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V,Tergugat VI, dan Tergugat VII baik sendirisendiri maupun bersamasamatelah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) danperbuatan melawan hukum (onrechmatige overheidsdaad) sertapenyalahgunaan wewenang (detourmnement de pouvoir);Halaman 20 dari 47 hal. Put. Nomor 1477 K/Pdt/20177. Menyatakan batal dan tidak sah Akta Jual Beli Nomor 344/2014 tanggal9 September yang dibuat di hadapan PPAT/Camat Khaerudin, S.H., M.M.

Khaerudin, S.H., M.M., maka Akta Jual BelliNomor 344/2014 tanggal 9 September 2014 adalah merupakanperbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) dan jugaperbuatan yang telah menyalah gunakan kewenangannya(detourmnement de pouvoir) sehingga Akta Jual Beli Nomor344/2014 atas nama CatiriKunanto, yang ditandatanganinyadan atau merupakan produk hukumnya, tersebut juga dapatdinyatakan batal secara hukum;Il.

Petitum gugatan: Sebelum perbaikan, butir/angka 6 berbunyi: Menyatakan Tergugat, Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, danTergugat VII baik sendirisendiri maupun bersamasama telah melakukanperbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) dan perbuatan melawanhukum (onrechmatige overheidsdaad) serta penyalangunaan wewenang(detourmnement de pouvoir); Setelah perbaikan, butir/angka 6 berbunyi: Menyatakan Tergugat, Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI,

Serta dalam hal biaya mengurus permasalahan iniPenggugat , Il, Ill, IV = sudah mengeluarkan biaya sebesarRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);Sehingga total keseluruhan adalah: Rp 25.698.000,00 Rp750.000.000,00 Rp 10.000.000,00 Rpt50.000.000,00 + Rp935.000.000,00(Sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah)Bahwa akibat dari perobuatan melawan hukum (onrechmatige daad) yangdilakukan Tergugat , Il, Ill dan Turut Tergugat (terurai di atas) maka diHalaman 4 dari 17 hal.Put.

Karto dan atau Sugiono;Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat , Il, Ill dan TurutTergugat (sebagaimana terurai di atas) adalah merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad), sehingga menyatakan SertifikatNomor 287 yang di kuasai oleh Tergugat yang di terbitkan oleh TurutHalaman 5 dari 17 hal.Put. Nomor 347 K/Pdt/2016Tergugat adalah cacat hukum sehingga tidak sah menurut hukum;5.

Menghukum Tergugat I, Il, Ill, IV dan Turut Tergugat untuk membayar gantirugi materil secara tanggung renteng kepada Penggugat , Il, Ill, IV atasperbuatn melawan hukum (onrechmatige daad) terurai di atas dengan uangsebesar Rp935.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);6.

Menghukum Tergugat I, Il, Ill dan Turut Tergugat untuk membayar kerugianmoril secara tanggung renteng kepada Penggugat , Il, Ill, IV atas perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad) terurai di atas sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), secara tunai dan sekaligus dengantanda bukti pembayaran yang sah;7. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor rechts) bahwa sita jaminan(conservatoir beslag) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan NegeriTanah Grogot adalah sah dan berharga;8.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum Penggugat sebagai suami sah dari Tergugat I;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara

mempermasalahkan mengenai adanya Tergugat sekitar awal tahun 2018 diketahui telah berhubungan dengan TergugatIl layaknya suami istri atau Kumpul kKebo satu rumah padahal diketahulbahwa Tergugat adalah istri sah dari Penggugat yang telah menikahsecara sah menurut hukum agama dan hukum negara sebagaimanadalil gugatan Penggugat, dan oleh karena Tergugat dan Tergugat IItelah melakukan hubungan layaknya suami istri atau kumpul kebomaka menurut Penggugat perbuatan tersebut merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige

telah melakukanhubungan layaknya suami istri atau kumpul kebo dalam satu rumahtelah terbukti sebagaimana pengakuan sendiri dari Tergugat danTergugat Il;Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN SdwMenimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II telahterbukti melakukan hubungan layaknya suami istri atau kKumpul kebodalam satu rumah, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanapakah perbuatan Tergugat dan Tergugat II tersebut merupakan suatubentuk perbuatan melawan hukum (onrechmatige

Perbuatan itu harus melawan hukum ( onrechmatige );3. Pelakunya mempunyai unsur salah;4. Tindakan/perbuatan itu menimbulkan kerugian.Perumusan onrechtmatige daad dikatakan bahwa perilaku yangmelanggar hak subyektif orang lain dan melanggar kewajibanhukumnya sendiri merupakan perilaku onrechtmatig. Adanya kewajibanhukum yang diletakkan atas diri seseorang, tentunya dimaksudkanuntuk membatasi perilaku orang yang bersangkutan, agar tidakmelanggar kepentingan atau hak subyektif orang lain;1.

2008, dan terhadap perkawinanPenggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini masih terikat dalamperkawinan yang sah atau dengan kata lain belum ada perceraiansecara sah, dan oleh karena hubungan Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah maka perbuatan Tergugat yang telah melakukan hubungan layaknya suami istri atau kKumpul kebodan tinggal dalam satu rumah dengan Tergugat II sebagaimana dalilgugatan Penggugat maka menurut Majelis merupakan suatu bentukperbuatan melawan hukum (onrechmatige

Menyatakan Tergugat dan Tergugat II telan melakukan PerbuatanMelawan Hukum (onrechmatige daad) dengan segala akibathukumnya;4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II secara tanggung rentenguntuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesarRp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai dan seketika;5. Menghukum Tergugat dan Tergugat Il secara tanggung rentenguntuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini sejumlahRp.1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);6.

Overheidsdaad) menentukan sebagai berikut;Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenanganperadilan tata usaha negara;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan danKewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) menentukan sebagai berikut;Sengketa Tindakan Pemerintahan

adalah sengketa yang timbul dalam bidangadministrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabatHalaman 30 Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUNMDN.pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannyatindakan pemerintahan;Menimbang, bahwa sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan Badandan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) sebagaimanaditentukan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan

Pemerintahan dan KewenanganMengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige Overheidsdaad) diartikan sebagai berikutSengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya megandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau bataltindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukummengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan

;Menimbang, bahwa tindakan pemerintahn adalah perbuatan pejabatpemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidakmelakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahansebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan MahkamahAgung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa TindakanPemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad);Menimbang, bahwa

Pengalihan Sewa MenyewaPemakaian Tanah Milik Pemerintan Kabupaten Toba Samosir tertanggal 03 Oktober2016, pihak penyewa tanah pemerintah adalah atas nama Badewy Simanjuntak;Menimbang, bahwa terhadap eksespi Tergugat tersebut, Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan danKewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige

Menyatakan bahwa Para Tergugat bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) yang telah merugikan Penggugat;

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat secara tunai, tanggung renteng, sekaligus dan seketika, berupa kerugian Materil :

sebesar USD 218.361,69 ;

4. Menghukum Para Turut Tergugat, untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini;

5.

Bahwa karena tindakan Tergugat mengklaim dan mengusahai tanah perkaratanpa seijin dari Penggugat sementara tanah terperkara adalah milikPenggugat yang berasal dari pemberian orangtua Penggugat maka tindakandan perbuatan Tergugat tersebut dapat dikwalifikasi merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad),13.Bahwa karena tanah terperkara adalah milik Penggugat tetapi Tergugatsanggup mengusir Rame boru Marbun dari tanah perkara dan selanjutnyaTergugat mengklaim dan langsung mengusahai tanah perkara

selatan berbatas dengan : tali air sibontar; Sebelah utara berbatas dengan : tanah darat milik Penggugat;Adalah milik Penggugat yang diperoleh dari pemberian ayah Penggugatbernama alm.Posten Situmorang;Menyatakan tidak berharga segala suratsurat yang terbit ataupun diterbitkanTergugat maupun ketiga atas tanah perkara dengan melawan hakkepemilikan Penggugat;Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat yang mengklaim/mengusahaitanah terperkara tanpa seijin dari Penggugat merupakan perbuatan melawanhukum (onrechmatige

daad);Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat yang mengusir dan melarangRame Boru Marbun mengusahai tanah terperkara serta mengklaim danmengusahai tanah perkara seolah milik Tergugat merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad),Menghukum Tergugat atapun orang lain yang mendapat hak daripadanyauntuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baikdan kosong bila perlu dengan bantuan Kepolisian agar Penggugat selakuHalaman 5 dari 20 hal.

Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat yang mengklaim/mengusahaitanah terperkara tanpa seijin dari Penggugat merupakan perbuatan melawanhukum (onrechmatige daad);5. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat yang mengusir dan melarangRame Boru Marbun mengusahai tanah terperkara serta mengklaim danmengusahai tanah perkara seolah milik Tergugat merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad),6.