/ Rekomendasi dan pembangunnan usaha peternakan;Melaksanakan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai bidang danfungsinya;Pelaksanaan pembangunan urusan Tata Usaha;Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Tekhnis Daerah;Bahwa Tahun 2012 Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan ada kegiatanpengendalian sapi/kerbau betina produktif merupakan program swasembadadaging sapi dan peningkatan penyediaan hewan yang aman, dengan jumlahdana sebesar Rp.7.800.000.000, (tujuh miyar delapan ratus juta rupiah;Bahwa

Anggota Meilinda Salmiati.Spt.Mp;Anggota Listya Setianingsih Spt;Bahwa tugas Tim Tekhnis Kabupaten Ogan Ilir adalah:1.Menyusun Petunjuk Tehknis;Mengkordinasikan pelaksanaan kegiatan PBP dengan instansi terkaitditingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi;Memberikan persetujuan pencairan dana dari Bank kepada KelompokPeternak penerima paket bantuan sosial sesuai tahapan yang telah diatur ;Mengusulkan Tim Reproduksi pada Kepala Dinas Kabupaten/Kota;Melakukan Sosialisasi dan advokasi kegiatan PBP;Melakukan

Membuat laporan perkembangan kegiatan di Tingkat Kabupaten/Kota;Bahwa sesuai pedoman Juklak dan Juknis tidak ada ruang lingkup tugastanggung jawab kewajiban dari Tim Teknis Kabupaten melakukanpengelolaan dana kegiatan PBP Tahun 2012 yang diterima oleh KelompokPenguatan;Bahwa mekanisme persyaratan Kelompok penerima bantuan kelompokmengajukan Proposal melalui Dinas Kabupaten/Kota kemudian dilakukanseleksi CPCL oleh Tim Tekhnis Kabupaten /Kota , dan hasil seleksi CPCLdisampaikan kepada Kepala Dinas

Melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan PBP di tingkatKabupaten/ kota sesuai dengan pedoman pelaksanaan, petunjuk pelaksanaandan Petunjuk Tekhnis;Melakukan Monitoring dan Evaluasi;Membuat Laporan Perkembangn Pelaksanaan Kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota;Bahwa untuk menentukan kebuntingan dibentuk Tim Reproduksi berdasarkanSurat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ogan Ilirnomor: 33/KEP/NAK KESWAN/NAKKAN/2012 tanggal 15 Pebruari 2012antara lain:Ketua drh.

Permentan nomor : 11/Permentan/OT.140/2/2012 tanggal 28 Pebruari 2012tentang Pedoman Tekhnis kegiatan PBP Tahun 2012;Petunjuk pelaksanaan kegiatan PBP Tahun 2012 disusun berdasarkanPermentan nomor: 11 /Permentan.OT.140.2.2012 disusun berdasarkanPermentan nomor: 11/Permentan/ot.140.2/2012;.

Biaya tenaga tekhnis sebesar Rp65.250.000,00c. Biaya tenaga pendukung sebesar Rp13.750.000,00Total sebesar Rp194.000.000,002. Biaya langsung non personil meliputi :a. Biaya operasional perkantoran sebesar Rp29.975.000,00b. Biaya penyelidikan tanah sebesar Rp36.000.000,00c. Laporan dan presentase pendahuluan / akhir sebesarRp11.375.000,00Total sebesar Rp77.250.000,003.

berdsarkan pasal 7, 9, dan pasal 16 UUBG, jelas bahwa kelaiakanperencanaan sudah mempertimbangkan persyaratan tekhnis, sudahdiperiksa oleh tim ahli, dan sudah disahkan oleh pemerintah daerah, karenaterbukti pelaksanaan fisiknya sudah berlangsung.

umum ditetapkanoleh pemerintah daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari timahli, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fisikbangunan gedung sudah melalui pertimbangan dari Tim Ahli yangmengkaji dan mengevaluasi Semua persyaratan tekhnis yang diperlukanagar persyaratan kelayakan fungsi bangunan gedung terpenuhi;Halaman 118 dari 127 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2021/PN.

Palselanjutnya berdasarkan pasal 7, 9, dan pasal 16 UUBG, jelas bahwakelaikan perencanaan sudah mempertimbangkan persyaratan tekhnis,sudah diperiksa oleh Tim Ahli, dan sudah disahkan oleh pemerintahdaerah, karena terbukti pelaksanaan fisiknya sudah berlangsung.Kendala yang ada adalah bahwa di beberapa daerah proses penerbitanizin mendirikan bangunan tidak dilakukan sebelum dimulai pelaksanaanfisik bangunan gedung.

71tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiPembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atasPeraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang PenyelenggaraanPengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum danPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentangPetunjuk Tekhnis

712012Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Republiktahun tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiIndonesia Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atasPeraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang PenyelenggaraanPengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum danPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentangPetunjuk Tekhnis

kependudukan danPencatatan Sipil Kota Depok dengan alasan bahwa nama sebelumnya tidak sesuaidengan data yang sebenarnya karena sewaktu pengurusan paspor tersebutsemuanya diserahkan kepada orang lain, dan untuk itu pemohon ingin merubahnama Pemohon dan tanggal lahir pemohon menjadi data yang sebenarnya;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 Nomor 31 Tahun 2013 tentangPeraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasiandinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur tekhnis

No. 2319 K/Pid.Sus/2010selaku Pengguna Anggaran, saksi SAMIDIN Bin MUIS selaku PejabatPelaksanaan Tekhnis Pekerjaan (PPTK), SUGIARTO, ST Bin WITOWIYONO, selaku ketua Panitia Pengadaan Barang, dan saksi MUFLI, S.Sosselaku Kontraktor / Direktur CV.

SYUKURHAMZAH selaku Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan PerlindunganMasyarakat Kota Bengkulu / selaku Pengguna Anggaran, saksi SAMIDIN BinMUIS selaku Pejabat Pelaksanaan Tekhnis Pekerjaan (PPTK), SUGIARTO,ST Bin WITO WIYONO, selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang, dan saksiMUFLI, S.Sos selaku Kontraktor / Direktur CV.

., (Kasi Industri Pangan dan Logam yangjuga selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan), saksi EDY APRIANTO(mewakili Kepala Dinas Pekerjaan Umum), saksi HERDONI W (mewakiliKepala Bappeda), SUPARLAN (mewakili Kecamatan Bendo) dan 4 Orangstaf Disperindag Kabupaten Magetan.

Kartidjo(almarhum), saksi AWANG ARIFAINI RUDIN AS, ST (selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan pada Disperindag Kab. Magetan) sertatersangka YUDI HARTONO yang mengaku sebagai pemilik tanah dan sdr.SUPADI (Alm) ;Bahwa, selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetanmelakukan negosiasi harga atas dua bidang tanah tersebut. Pada saatdilaksanakan negosiasi harga, saksi Drs.

MM dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) padaDinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan saksi AWANGARIFAINI RUDIN AS, S.T., tetap memproses pencairan dana kepada duaorang yang seolaholah mengaku sebagai pemilik tanah yaitu Terdakwa YUDIHARTONO dan SUPADI (almarhum) dan telah dicairkan dana kepada : Terdakwa YUDI HARTONO luas tanah miliknya adalah Rp4.143,/m?

Administrasi pemerintahan), saksiAWANG ARIFAINI RUDIN AS, S.T., (Kasi Industri Pangan dan Logam yangjuga selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan), saksi EDY APRIANTO(mewakili Kepala Dinas Pekerjaan Umum), saksi HERDONI W (mewakiliKepala Bappeda), SUPARLAN (mewakili Kecamatan Bendo) dan 4 Orangstaf Disperindag Kabupaten Magetan.

Kartidjo(almarhum), saksi AWANG ARIFAINI RUDIN AS, ST (selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan pada Disperindag Kab. Magetan) sertatersangka YUDI HARTONO yang mengaku sebagai pemilik tanah dan sdr.SUPADI (Alm);Bahwa, selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetanmelakukan negosiasi harga atas dua bidang tanah tersebut. Pada saatdilaksanakan negosiasi harga, saksi Drs.

membahayakan kepentingan umum;Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 103 PP Nomor 36 Tahun 2015 TentangPeraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, disebutkanjika masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilan apabila dari hasil penyelenggaraanbangunan gedung telah terjadi dampak yang mengganggu/merugikan yang tidakdiperkirakan pada saat perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pemanfaatan;Menimbang, bahwa Pasal Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

gedung.Pasal 1 angka 38: Gugatan perwakilan adalah gugatan yang berkaitan denganpenyelenggaraan bangunan gedung yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakilikelompok dalam mengajukan gugatan untuk kepentingan mereka sendiri dan sekaligusmewakili pihak yang dirugikan yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antarawakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud.Menimbang, bahwa kemudian dalam Bagian V huruf C Lampiran Peraturan MenteriPekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

PeraturanPelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung menyatakan bahwayang dimaksud dengan izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikanoleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangunbaru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuaidengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku;Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam Pasal angka 1 Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

teknis yang berlaku;Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Daerah KotaTangerang Selatan Nomor: 5 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung, menyatakan yangdimaksud dengan izin mendirikan bangunan gedung yang selanjutnya disebut dengan IMBadalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan kepadapemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi,dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif danpersyaratan tekhnis

menjadi kewenangan daerah otonom;Menimbang, bahwa Pasal angka 15 UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang BangunanGedung, menyatakan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah kepala daerahkabupaten atau kota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutifdaerah, kecuali untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah gubernur;Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan Pemerintah daerah menurutPasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 TentangPedoman Tekhnis

Pendudukan pada bidang KependudukanDinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi (sebagaimanaKeputusan Walikota Cimahi Nomor : 060/ Kep. 46Ortala/ 2003 tentang Tugas Pokokdan Fungsi pada Dinas Daerah Kota Cimahi) tugas pokok dan fungsi terdakwaNURASIH AMARIT yaitu :e Memimpin, mengatur, mengawasi mengendalikan kegiatan Seksi Evaluasi danPelaporan penduduk;e Melaksanakan rencana dan program kerja sesuai dengan kebijakan Kepala Bidangkependudukan;e Melaksanakan rencana dan petunjuk tekhnis

Pendudukan pada bidang Kependudukan Dinas Tenaga KerjaKependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi (sebagaimana Keputusan Walikota Cimahi Nomor : 060/Kep. 46Ortala/ 2003 tentang Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Daerah Kota Cimahi) tugas pokok danfungsi terdakwa NURASIH AMARI yaitu :* Memimpin, mengatur, mengawasi mengendalikan kegiatan Seksi Evaluasi dan Pelaporan penduduk;e Melaksanakan rencana dan program kerja sesuai dengan kebijakan Kepala Bidang kependudukan;e Melaksanakan rencana dan petunjuk tekhnis

Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2019/PT GTO14.15.16.17.18.19.20.21.22.23:24.25:penguna anggaran/barang dan pejabat perbendaharaan satuan kerja dilingkungan kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat besertalampiran(Foto Copy).1 (Satu) eksemplar surat keputusan penerima bantuan BSPS tahun 2016di kecamatan paguat Kabupaten Pohuwato.8 (delapan) lembar surat keputusan kepala satuan kerja penyediaanperumahan provinsi gorontalo nomor : HK.01.22/PPPG/1312/2016,tanggal 2 Mei 2016, tentang pembentukan tim tekhnis

kabupaten/kotakegiatan bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) tahun 2016beserta lampiran.10 (Sepuluh) lembar surat keputusan kepala satuan kerja penyediaanperumahan provinsi gorontalo nomor : HK.01.02/PPPG/2121/2016,tanggal 12 Agustus 2016, tentang pembentukan tim tekhnis tahap Ilkabupaten/kota kegiatan bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS)tahun 2016 beserta lampiran.5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja PenyediaanPerumahan Provinsi Gorontalo Nomor: HK.01.02/PPPG/3131/2016

pengangkatan atasan/atasan lagsung/pembantu atasanlangsung kuasa penguna anggaran/barang dan pejabatperbendaharaan satuan kerja di lingkungan kementrian pekerjaanumum dan perumahan rakyat beserta lampiran(Foto Copy).14.1 (Satu) eksemplar surat kKeputusan penerima bantuan BSPS tahun 2016di kecamatan paguat Kabupaten Pohuwato.15.8 (delapan) lembar surat keputusan kepala satuan kerja penyediaanperumahan provinsi gorontalo nomor : HK.01.22/PPPG/1312/2016,tanggal 2 Mei 2016, tentang pembentukan tim tekhnis

kabupaten/kotakegiatan bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) tahun 2016beserta lampiran.16.10 (Sepuluh) lembar surat keputusan kepala satuan kerja penyediaanperumahan provinsi gorontalo nomor : HK.01.02/PPPG/2121/2016,tanggal 12 Agustus 2016, tentang pembentukan tim tekhnis tahap Ilkabupaten/kota kegiatan bantuan stimulant perumahan swadaya(BSPS) tahun 2016 beserta lampiran.17.5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja PenyediaanPerumahan Provinsi Gorontalo Nomor: HK.01.02/PPPG/3131

menghendakinya;Menimbang, bahwa secara normatif, ketentuan tentang izin jualbenda tetap yang dikuasai oleh anakanak yang di bawah perwalian diaturdi dalam ketentuan Pasal 48 jo Pasal 52 UndangUndang PerkawinanNomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menentukan bahwa Wali tidakdiperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barangbarang tetapyang dimiliki anak yang di bawah perwaliannya atau belum pernahmelangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itumenghendakinya;Menimbang, bahwa tentang tekhnis

panitia Pengadaan sesuai dengan SK Kepala DinasPU OKU Selatan Nomor 600/008/KPTS/PU/2011 tanggal 8 Januari2011 tentang Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit LayananPengadaan (Procurement Unit) Pengadaan Barang / PekerjaanHalaman 3 dari 83 Putusan No.13/Pid.SusTPK/2014/PT.PLGKonstruksi/ Jasa Lainnya Pelaksanaan Pekerjaan PembangunanSumber Dana APBD, DAK & Adhock Bidang Bina Marga, CiptaKarya , Pengairan & Bina Program Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan selaku PejabatPelaksana Tekhnis

tanggal 28Maret 2011 dan BURHAIDI Bin IBRAHIM selaku Ketua panitiaPengadaan sesuai dengan SK Kepala Dinas PU OKU SelatanNomor : 600/008/KPTS/PU/2011 tanggal 8 Januari 2011 tentangPejabat/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (ProcurementUnit) Pengadaan Barang /Pekerjaan Konstruksi/ Jasa LainnyaPelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sumber Dana APBD, DAK &Adhock Bidang Bina Marga, Cipta Karya , Pengairan & BinaProgram Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering UluSelatan dan selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

HPS supervisi Ferbruari 2011Laporan hasil pelelanganPenetapan pemenang pelelangan umum proyek sumberdana APBD,DAK dan DPID dinas PU BM Kab OKUS TA2011 356/PAN/ APBD/DPU/II/ OKUS/2011 / 05 April 2011BA Hasil pelelangan305.d/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 04 April 2011 Lampiran Hasil evaluasi pelelangan BA Evaluasi harga penawaran 305.c/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 01 April 2011 Lampiran BA Evaluasi harga penawaran 01 april 2011BA Evaluasi Tekhnis 305.b/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 30 maret 2011 Lampiran

BA Evaluasi Tekhnis 30 maret 2011OokOoaonHalaman 35 dari 83 Putusan No.13/Pid.SusTPK/2014/PT.PLGBA Evaluasi administrasi 305.a/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 28 maret 2011 Lampiran BA Evaluasi administrasi 28 maret 2011BA Evaluasi kualifikasi 254/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 26 maret 2011BA Pendaftaran dan pengambilan dokumen tender152/BA/PAN/ APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 24 maret 2011 Daftar hadir panitia 25 maret 2011 BA Pembukaan Penawaran dan lampiran 25 april 2011 Fakta Integritas Maret 201111.

Laporan hasil pelelangan Penetapan pemenang pelelangan umum proyek sumberdana APBD,DAK dan DPID dinas PU BM Kab OKUS TA2011 356/PAN/ APBD/DPU/II/ OKUS/2011 / 05 April 2011BA Hasil pelelangan305.d/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 04 April 2011 Lampiran Hasil evaluasi pelelangan BA Evaluasi harga penawaran 305.c/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 01 April 2011 Lampiran BA Evaluasi harga penawaran 01 April 2011BA Evaluasi Tekhnis 305.b/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 30 Maret 2011 Lampiran BA Evaluasi Tekhnis

SK.MEMPERINDAGNo.08/MDAG/Per/2/07 tanggal 07 Februari 2007 tentang1313penetapan harga pokok untuk perhitungan PSDH sertaPeraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 1999 tanggal 10Agustus 1999 tentang tarif atas jenis PNBP(Penerimaan Negara Bukan Pajak) pada DepartemenKehutanan dan Perkebunan dan peraturan MenteriKehutanan Nomor: P.18/MenhutII/2007 tanggal 22 Mei2007 tentang petunjuk tekhnis tata cara pengenaan,pemungutan, dan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan(PSDH) sebagai berikut: Kayu bulat jenis

dengan jumlah kubikasi sebanyak5,2000 M3;Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan MenteriPerindustrian dan Perdagangan nomor.SK.MEMPERINDAG No.08/MDAG/Per/2/07 tanggal 07Februari 2007 tentang penetapan harga pokok untukperhitungan PSDH serta Peraturan PemerintahNomor : 74 tahun 1999 tanggal 10 Agustus 1999tentang tariff atas jenis PNBP (Penerimaan NegaraBukan Pajak) pada Departemen Kehutanan danPerkebunan dan peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.18/MenhutII/2007 tanggal 22 Mei 2007 tentangpetunjuk tekhnis

Pinjaman danatersebut setelah dikembalikan, oleh UPK kemudian disetorkan ke Bank untukselanjutnya akan kembali disalurkan sebagai pinjaman kepada kelompok usahalainnya sebagai tambahan modal usaha dan begitu seterusnya sebagai danabergulir.Dimana sesuai dengan Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO) dari KementerianDalam Negeri R.l tertanggal 5 Nopember 2008, yang menjalankan tugaspengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana perguliran adalah UnitPengelola Kegiatan (UPK) secara bersamasama / kolektif

Pinjamandana tersebut setelah dikembalikan, oleh UPK kemudian disetorkan ke Bankuntuk selanjutnya akan kembali disalurkan sebagai pinjaman kepada kelompokusaha lainnya sebagai tambahan modal usaha dan begitu seterusnya sebagaidana bergulir.Dimana sesuai dengan Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO) dari KementerianDalam Negeri R.l tertanggal 5 Nopember 2008, yang menjalankan tugaspengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana perguliran adalah UnitPengelola Kegiatan (UPK) secara bersamasama / kolektif

praktik kefarmasian adalah pembuatantermasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan,pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusi atau penyaluran obat,pengolahan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obattradisional, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang PekerjaanKefarmasian; Bahwa pihak yang diperbolehkan untuk melakukan = praktikkefarmasian adalah Apoteker dan tenaga tekhnis

ANDRI AGUNG MAULANA bukan berprofesi sebagai Apotekerdan tenaga tekhnis kefarmasian (TTK) serta tidak memiliki ijin produksidari Kementrian Kesehatan, dan tidak memiliki ijin edar dari BPOM(Badan Pengawas Obat dan Makanan) untuk memproduksi ataumengedarkan obat tablet warna kuning logo mf; Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaanLaboratorium Forensik Polri cabang Semarang No. Lab : 1484/NOF/2018 tanggal 2 Agustus 2018 yang ditandatangani Ir.

ANDRI AGUNG MAULANA bukan berprofesi sebagai Apotekerdan tenaga tekhnis kefarmasian (TTK) serta tidak memiliki ijin produksidari Kementrian Kesehatan, dan tidak memiliki ijin edar dari BPOM(Badan Pengawas Obat dan Makanan) untuk memproduksi ataumengedarkan obat tablet warna kuning logo mf;Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.SusAnak/2018/PN Pwd Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaanLaboratorium Forensik Polri cabang Semarang No.

panitia Pengadaan sesuai dengan SK Kepala DinasPU OKU Selatan Nomor 600/008/KPTS/PU/2011 tanggal 8 Januari2011 tentang Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit LayananPengadaan (Procurement Unit) Pengadaan Barang / PekerjaanHalaman 3 dari 83 Putusan No.13/Pid.SusTPK/2014/PT.PLGKonstruksi/ Jasa Lainnya Pelaksanaan Pekerjaan PembangunanSumber Dana APBD, DAK & Adhock Bidang Bina Marga, CiptaKarya , Pengairan & Bina Program Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan selaku PejabatPelaksana Tekhnis

tanggal 28Maret 2011 dan BURHAIDI Bin IBRAHIM selaku Ketua panitiaPengadaan sesuai dengan SK Kepala Dinas PU OKU SelatanNomor : 600/008/KPTS/PU/2011 tanggal 8 Januari 2011 tentangPejabat/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (ProcurementUnit) Pengadaan Barang /Pekerjaan Konstruksi/ Jasa LainnyaPelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sumber Dana APBD, DAK &Adhock Bidang Bina Marga, Cipta Karya , Pengairan & BinaProgram Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering UluSelatan dan selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

HPS supervisi Ferbruari 2011Laporan hasil pelelanganPenetapan pemenang pelelangan umum proyek sumberdana APBD,DAK dan DPID dinas PU BM Kab OKUS TA2011 356/PAN/ APBD/DPU/II/ OKUS/2011 / 05 April 2011BA Hasil pelelangan305.d/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 04 April 2011 Lampiran Hasil evaluasi pelelangan BA Evaluasi harga penawaran 305.c/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 01 April 2011 Lampiran BA Evaluasi harga penawaran 01 april 2011BA Evaluasi Tekhnis 305.b/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 30 maret 2011 Lampiran

BA Evaluasi Tekhnis 30 maret 2011ousOooNnHalaman 35 dari 83 Putusan No.13/Pid.SusTPK/2014/PT.PLGBA Evaluasi administrasi 305.a/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 28 maret 2011 Lampiran BA Evaluasi administrasi 28 maret 2011BA Evaluasi kualifikasi 254/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 26 maret 2011BA Pendaftaran dan pengambilan dokumen tender152/BA/PAN/ APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 24 maret 2011 Daftar hadir panitia 25 maret 2011 BA Pembukaan Penawaran dan lampiran 25 april 2011 Fakta Integritas Maret 201111.

Laporan hasil pelelangan Penetapan pemenang pelelangan umum proyek sumberdana APBD,DAK dan DPID dinas PU BM Kab OKUS TA2011 356/PAN/ APBD/DPU/II/ OKUS/2011 / 05 April 2011BA Hasil pelelangan305.d/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 04 April 2011 Lampiran Hasil evaluasi pelelangan BA Evaluasi harga penawaran 305.c/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 01 April 2011 Lampiran BA Evaluasi harga penawaran 01 April 2011BA Evaluasi Tekhnis 305.b/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 30 Maret 2011 Lampiran BA Evaluasi Tekhnis

September 2006 perihal : Penawaran, Pengelolaan Air dengannilai penawaran sebesar Rp 622.000.000, (enam ratus dua puluh dua juta rupiah)dengan perincian :e Pembuatan sumur bor sebanyak 2 (dua) unit dengan biaya sebesar Rp250.000.000,e Pengadaan pompa air beserta perlengkapannya sebanyak 10 (sepuluh) unit denganbiaya sebesar Rp. 297.000.000,, dane Pembuatan embung sebanyak 3 (tiga) unit dengan biaya sebesar Rp 75.000.000,Bahwa kemudian panitia pengadaan barang/jasa melakukan evaluasi administrasi,tekhnis

Setelah pengadaan barang/jasa melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan harga terhadap dokumenpenawaran milik terdakwa, ternyata penawaran terdakwa dianggap memenuhi syaratbaik dari segi administrasi, tekhnis dan harga untuk pekerjaan pembuatan irigasi tanahdalam, pengadaan pompa air dan perlengkapannya dan pembuatan embung, sehinggapanitia pengadaan barang/jasa melalui Surat Nomor : 41/PAN.DISTAN/TX/2006tanggal 29 September 2006 mengusulkan terdakwa sebagai calon pemenang kegiatanPengelolaan

September 2006 perihal : Penawaran, Pengelolaan Air dengannilai penawaran sebesar Rp 622.000.000, (enam ratus dua puluh dua juta rupiah)dengan perincian :17e Pembuatan sumur bor sebanyak 2 (dua) unit dengan biaya sebesar Rp250.000.000,e Pengadaan pompa air beserta perlengkapannya sebanyak 10 (sepuluh) unit denganbiaya sebesar Rp. 297.000.000,, dane Pembuatan embung sebanyak 3 (tiga) unit dengan biaya sebesar Rp 75.000.000,Bahwa kemudian panitia pengadaan barang/jasa melakukan evaluasi administrasi,tekhnis

Setelah pengadaan barang/jasa melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan harga terhadap dokumenpenawaran milik terdakwa, ternyata penawaran terdakwa dianggap memenuhi syaratbaik dari segi administrasi, tekhnis dan harga untuk pekerjaan pembuatan irigasi tanahdalam, pengadan pompa air dan perlengkapannya dan pembuatan embung, sehinggapanitia pengadaan barang/jasa melalui Surat Nomor : 41/PAN.DISTAN/IX/2006tanggal 29 September 2006 mengusulkan terdakwa sebagai calon pemenang kegiatanPengelolaan Lahan

PAJIPUTRA, Berdasarkan hasil evaluasi seluruh syaratsyarat di dalam penawaran baikdokumen administrasi aritmatik, harga serta administrasi tekhnis, dengan hargapenawaran Rp.622.000.000,(enam ratus dua puluh dua juta rupiah) ;e Bahwa di dalam Petunjuk Operasional Kerja (PKO) tidak ada disebutkan mengenaimerek mesin di dalam pengadaan dan setelah dilakukan pengadaan merk apa yangdiadakan oleh terdakwa, saksi sendiri tidak mengetahuinya ;SAKSI IIT : PEDO YOSEF, SPe Bahwa pada Tahun 2006 di Dinas Pertanian

Beberapa hari kemudian para KepalaSekolah tersebut datang menghadap ke terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI selakuKepala Bidang Tekhnis (DIKMENJURTI) sehubungan dengan kedatangan 2 orang tersebutdan saat itu terdakwa mengatakan Kalau ada Kepala Sekolah yang tidak mengikutipentunjuk saya, siap dimutasikan jadi guru biasa seperti Kepala SMA Sausu, SK nya sudahada di laci saya sekarang. Kamu ikut petunjuk saya saja supaya kamu semua aman.Persoalan pertanggungjawaban nanti rekanan yang buat.

Dengan demikian, aturandalam Petunjuk Tekhnis menghendaki Para Kepala Sekolah penerimalah yangmelaksanakan pekerjaan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan,pengawasan di lapangan sampai pada pelaporan, bukan pihak lain termasuk olehterdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI selaku Kepala Bidang DIKMENJURTIpada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab.

Saat pertemuan tersebut, terdakwaABDUL HARIS YUNUS KONI mengatakan bahwa CV Krisna Mandiri harusmendemokan barangnya dengan alasan terdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI tidakmau membeli kucing dalam karung.Kemudian, para kepala sekolah SMANI Torue, SMA GPID Sumbersari dan SMASaraswati didatangi oleh 2 (dua) orang yaitu HAMZAH dan MEDI sedangkan di SMAN 1Ampibabo, SMAN 1 Mepangan dan SMKN 1 Tinombo didatangi oleh HAMZAH danHERI, yang mengaku orang suruhan Kepala Bidang Tekhnis (DIKMENJURTI) untukmenjadi

Dengan demikian, aturandalam Petunjuk Tekhnis menghendaki Para Kepala Sekolah penerimalah yangmelaksanakan pekerjaan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan,pengawasan di lapangan sampai pada pelaporan, bukan pihak lain termasuk olehterdakwa ABDUL HARIS YUNUS KONI selaku Kepala Bidang DIKMENJURTIpada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Parigi Moutong sekalipun.

Kimiawi> Ayat (3) berbunyi PLTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakansesuai dengan pedoman da/atau petunjuk tekhnis yang dikeluarkan instansitekhnis terkait > Pasal 5 ayat (1) berbunyi Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yangmemanfaatkan lahan gambut wajib : Menerapkan standart tekhnik pengelolaan air; dan Memiliki rencana kerja tahunan.Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 05/Pid.SusLH/2016/PNPLW> Ayat (2) berbunyi Standart tekhnik pengelolaan air sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf

a dikeluarkan oleh instansi tekhnis terkait.> Ayat (3) berbunyi Rencana Kerja Tahunan, sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b memuat : Peta lokasi dan peta kerja; Peta kerja yang menunjukkan lahan yang akan dibuka ; Rencana pembangunan da / atau pemeliharaan system kanal tertetutupdengan pintu air untuk menjaga tinggi muka air ; dan Rencana pembangunan dan / atau pemeliharaan sumur bor dan tendonalr.Artinya Pembukaan dan/atau pengelolaan lahan hanya dapat dilakukandengan mempedomani pasal 3 ayat

(1),(2),(3) dan pada lahan gambut denganmempedomani pasal 5 ayat (1),(2),(3) dimaksud dengan memperhatikansituasi dan kondisi lahan yang akan dibuka / dikelola.Kemudian peraturan tekhnis terkait salah satunya adalah sesuai denganPeraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor : 47 / Permentan / OT.140 /4 / 2014, tanggal 11 Juli 2014 tentang Brigade Dan Pedoman PelaksanaanPencegahan Serta Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Hutan, pada format 2dijelaskan bahwa adapun tata cara untuk membuka atau mengolah

Tranche B tanggal 31 Maret 2016 sebesar USD8,485,000.00Tujuan untuk membiayai borrower, kecuali Sindopalm dan AW, untukprogram rehabilitasi lahan yang akan mengambil dalam bentuk uangmuka yang disetujui oleh Konsultan tekhnis (IPB)c. Tranche C tanggal Januari s/d November 2016 USD6,648,522.24Tujuan untuk membiayai interest capitalization. Bermodalkan bunga inimerupakan biaya utang selama masa tenggang.d.

SK.821/491/UP tanggal 31Januari 1992 yang kedudukannya sebagai Pengelola Tekhnis ProyekPembangunan Dermaga Ponton TA. 2003 yang terletak di Desa Samaran,Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun yang diangkat berdasarkan suratperintah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarolangun No.601/137/DPUK tanggal 10 Juli 2003 dan saksi Drs. H.

No. 84/PK/Pid/2007Buchori selaku Pimpinan Proyek meminta kepada Kepala Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Sarolangun supaya menunjuk pengelola tekhnis dariPekerjaan Umum pada tanggal 10 Juli 2003 Kepala Dinas Pekerjaan Umumdengan surat No.601/137/DPUK tanggal 10 Juli 2003 menunjuk TerdakwaIll. Najamudin BE bin H Muhammad Chatib sebagai pengelola tekhnisProyek Pembangunan Dermaga Ponton (PPDP) TA. 2003;Pada tanggal 29 Mei saksi Drs. Muhammad Madel. MM bin H.

SK 821/491/UP tanggal 31 Januari 1992yang berkedudukan selaku pengelola tekhnis Proyek Pembangunan DermagaPonton TA. 2003 yang terletak di Desa Samaran, Kecamatan Pauh, KabupatenSarolangun yang diangkat berdasarkan keputusan Kepala Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Sarolangun No.601/137/DPUK tanggal 10 Juli 2003 secarasendirisendiri atau masingmasing maupun secara bersamasama ataubersekutu dengan Terdakwa II Suhardi als Ayong bin Daud Leman selakupelaksana pekerjaan proyek Pembangunan Dermaga Ponton

Bustami binBuchori selaku Pimpinan Proyek meminta kepada Kepala Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Sarolangun supaya menunjuk pengelola tekhnis dariPekerjaan Umum pada tanggal 10 Juli 2003 Kepala Dinas Pekerjaan Umumdengan surat No.601/137/DPUK tanggal 10 Juli 2003 menunjuk TerdakwaIll. Najamudin BE bin H Muhammad Chatib sebagai pengelola tekhnisProyek Pembangunan Dermaga Ponton (PPDP) TA. 2003 dengan tugas danwewenang sebagai berikut:1.

No. 84/PK/Pid/200719.20.21.22.23.24.25.26.27.28.2d.30.31.32.33.tekhnis PU Kab. Oleh Najamudin BE, laporan robohnya dindingdermaga ponton No.362/81/DISHUB/2004 tanggal 13 Mei 2004 yangdibuat dan ditandatangani oleh Kadis Perhubungan KabupatenSarolangun Drs.