Perjanjian ISDA ini selanjutnya diikuti pula denganpenandatanganan perjanjianperjanjian atau dokumendokumen turunanlainnya oleh Terlawan dan Turut Terlawan Perjanjian ISDA berikut segalaperjanjian atau dokumen turunannya lainnya tersebut pada dasarnyaadalah merupakan suatu perjanjian transaksi derivatif.;6.

Bahwahaltersebut sengaja dilakukan oleh Terlawan karenasejak semula Terlawan mengetahui dan menyadarisepenuhnya bahwa transaksi derivatif sebagaimana yangdiaturdalam ISDA Master Agreement 2002 berikut dokumendokumen turunannya adalah bertentangan dengan hukumIndonesia;12.4.6.

BahwaJika Terlawan mempunyai cabang di Jakarta, lalumengapa penandatanganan ISDA Master Agreement 2002berikut dokumendokumen turunannya tersebut menggunakankantor cabang London dan personil dari cabang Singapura?Mengapa Terlawan tidak menggunakan cabang Jakarta danpersonil cabang Jakarta saja?;12.4.9.

Bahwa hal tersebut membuktikan bahwa sejak semula Terlawantelah beritikat buruk dan berusaha menyelundupi hukumIndonesia dalam menandatangani ISDA Master Agreement 2002berikut dokumendokumen turunannya tersebut agar tidakterjangkau oleh hukum Indonesia;13.

Jkt.PstPUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL SINGAPORE INTERNATIONALARBITRATION CENTRE (SIAC) NO.: 005 TAHUN 2011 TANGGAL 28SEPTEMBER 2012 DIDASARKAN PADA PERJANUJIAN ISDA 2002 MASTERAGREEMENT BERIKUT DENGAN SEGALA PERJANJIAN ATAUDOKUMEN DOKUMEN TURUNANNYA YANG BERTENTANGAN DENGANHUKUM (KETERTIBAN UMUM) DI INDONESIA;18.19.20.21.22.23.Bahwa atas dasar perjanjian transaksi derivatif berupa Perjanjian ISDA2002 MASTER AGREEMENT berikut dengan segala perjanjian ataudokumen dokumen turunannya yang ditandatangani

tertanggal 26 Juli 2013, telah diberi materai cukup dan telahHalaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN Pdgdisesuaikan dengan turunannya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tandaP14:15.Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 604 K/PDT/2014tertanggal 12 Nopember 2014, telah diberi materai cukupdan telah disesuaikan dengan turunannya, selanjutnya surat bukti tersebutdiberi tanda P15;16.

Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 12/PDT.G /2012/PN.PDG, tertanggal 1 Nopember 2012, telah diberi materai cukup dantelah disesuaikan dengan turunannya, selanjutnya surat bukti tersebut diberitanda T2;3.

Fotokopy Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 44/PDT /2013 /PT.PDG tertanggal 26 Juli 2013, telah diberi materai cukup dan telahHalaman 28 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN Pdgdisesuaikan dengan turunannya, selanjutnya surat bukti tersebut diberitanda T3;4. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 604 K/PDT/2014tertanggal 12 Nopember 2014, telah diberi materai cukup dan telahdisesuaikan dengan turunannya, selanjutnya surat bukti tersebut diberitanda T4;5.

Fotokopy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 427PK/PDT/2016 tertanggal 20 september 2016, telah diberi materai cukup dantelah disesuaikan dengan turunannya, selanjutnya surat bukti tersebut diberitanda T5;6.

Fotocopy Petikan Putusan Kasasi Pidana Mahkamah Agung R.INomor : 165 K/Pid/2018/ tertanggal 05 Juni 2018, telah diberi materaicukup dan telah sesuai dengan turunannya, selanjutnya surat bukti tersebutdiberi tanda P15;16.

Para Penggugat yang tidak dapatmenyatakan kehendaknya secara bebas, tidak punya pilihanselain menandatangani Akta Pengakuan Hutang Nomor 63danseluruh Perjanjian Turunannya. Penyalahgunaan keadaan yangtelah dilakukan Tergugat mengakibatkan kesepakatan dalamAkta Pengakuan Hutang Nomor: 63 dan Perjanjian Turunannya,cacat hukum dan tidak lagi memenuhi syarat sahnya perjanjiansebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUHPerdata.

Para Penggugat yang tidak dapat menyatakanHalaman 21 dari 39 hal Putusan Nomor 303/PDT/2019/PT DKIkehendaknya secara bebas, tidak punya pilihan selainmenandatangani Akta Pengakuan Hutang Nomor: 63 danseluruh perjanjian turunannya.

Dalam perkara a quo, unsurkesalahan ini terbukti dari niat dan kesengajaan Tergugatuntuk menyalahgunakan keunggulan ekonominya sebagaipemegang saham tidak langsung Turut Tergugat Ill, yangmendikte Para Penggugat untuk menandatangani AktaPengakuan Hutang Nomor: 63 dan Perjanjian Turunannya,sebagai syarat dapat dilaksanakannya transaksi pelunasanhutang GSEI dan pembayaran 15 (lima belas) bidang tanaholeh Turut Tergugat Ill pada tanggal 27 September 2017.Padahal Tergugat sudah mengetahui dan memahami

Hubungankausal ini sangat terang dan jelas, karena jika Tergugattidak menyalahgunakan keadaan (misbruik vanomstagdigheden/undue influence), maka tidak mungkinPara Penggugat mau menandatangani Akta PengakuanHutang Nomor 63 dan Perjanjian Turunannya yang isinyamerugikan Para Penggugat;D. AKTA PENGAKUAN HUTANG NO. 63 TERTANGGAL 27SEPTEMBER 2013 DAN SEMUA PERJANJIAN BERKAITANDENGANNYA ADALAH TIDAK SAH KERENA LAHIR DARIPERBUATAN MELAWAN HUKUM:15.

Bahwa dengan terbuktinya perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh Tergugat dengan menyalahgunakan keadaan(misbruik van omstagdigheden/undue influence) dalampenandatanganan Akta Pengakuan Hutang Nomor 63 danPerjanjian Turunannya, maka sudah sepatutnya AktaPengakuan Hutang Nomor 63 dan Perjanjian TurunannyaHalaman 23 dari 39 hal Putusan Nomor 303/PDT/2019/PT DKItersebut untuk dinyatakan batal demi hukum atau setidaktidaknya dibatalkan oleh hakim;I.

Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 45 tanggal 11 Juli 2008 danseluruh turunannya adalah akta yang berlaku sah dan benar;8. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor 46 tanggal 11 Juli 2008 danseluruh turunannya adalah akta yang berlaku sah dan benar;Halaman 53 Putusan Nomor 143/PDT/2016/PT.DKI.549. Menyatakan Akta Jaminan Fidusia (Barang Bergerak) Nomor 47 tanggal 11Juli 2008 dan seluruh turunannya adalah akta yang berlaku sah dan benar;10.

Menyatakan Akta Pembatalan Nomor 42 tanggal 11 Juli 2008 danseluruh turunannya adalah akta yang berlaku sah dan benar;6. Menyatakan Akta Pembatalan Nomor 43 tanggal 11 Juli 2008 danseluruh turunannya adalah akta yang berlaku sah dan benar;7. Menyatakan Akta Pembatalan Nomor 44 tanggal 11 Juli 2008 danseluruh turunannya adalah akta yang berlaku sah dan benar;8. Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 45 tanggal 11 Juli2008 dan seluruh turunannya adalah akta yang berlaku sah danbenar;9.

Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor 46 tanggal 11 Juli2008 dan seluruh turunannya adalah akta yang berlaku sah danbenar;10.Menyatakan Akta Jaminan Fidusia ( Barang Bergerak) Nomor 47tanggal 11 Juli 2008 dan seluruh turunannya adalah akta yangberlaku sah dan benar;.11.Menghukum Tergugat mengganti dan membayar kerugian kepadaPenggugat, sebagai berikut :Kerugian Materiil :a.

Sastriany Josoprawiro,S.H., Notaris/PPAT adalah akta yang berlaku sah dan benar;Menyatakan Akta Pembatalan Nomor 42 tanggal 11 Juli 2008 danseluruh turunannya adalak akta yang berlaku sah dan benar;Menyatakan Akta Pembatalan Nomor 43 tanggal 11 Juli 2008 danseluruh turunannya adalah akta yang berlaku sah dan benar;Menyatakan Akta Pembatalan Nomor 44 tanggal 11 Juli 2008 danseluruh turunannya adalah akta yang berlaku sah dan benar;Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 45 tanggal 11 Juli 2008dan

seluruh turunannya adalah akta yang berlaku sah dan benar;Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor 46 tanggal 11 Juli 2008 danseluruh turunannya adalah akta yang berlaku sah dan benar;Menyatakan Akta Jaminan Fiducia (Barang bergerak) Nomor 47 tanggal11 Juli 2008 dan seluruh turunannya adalah akta yang berlaku sah danbenar;Menghukum Tergugat mengganti dan membayar kerugian kepadaPenggugat sebagai berikut :Uang sewa rumah selama 5 (lima) tahun semenjak yang belum dibayarkansejumlah Rp20.000.000,00 per

berdasarkanjangka waktu yaitu sejak tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan tanggal16 Januari 2012 bukti P1 dan sebagaimana diuraikan dalampertimbangan terdahulu bahwa terjadinya pemutusan hubungan kerjaadalah karena kesalahan Penggugat dimana Penggugat tidak bersediamelaksanakan perintah kerja dari Tergugat walaupun telah dilaksanakansecara resmi bukti P7 dan P2 maka berdasarkan Pasal 62 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka Penggugattidak berhak untuk memperoleh pesangon beserta turunannya

pelanggaran karena P1Penggugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor /PKWT/PT.CSI/I/2009 tanggal 17 Januari 2009 bukan tanggal 17 Januari 2011 sampaidengan tanggal 16 Januari 2012 seperti apa yang telah terketik dan terbaca dalampertimbangan Majelis Hakim ini sangat fatal karena sesuatu yang tidak ada menjadiada dan lebih fatal lagi bukti P7 dan P2 maka berdasarkan Pasal 62 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka Penggugat tidakberhak memperoleh pesangon beserta turunannya

Berkenaan dengan Penggugat menolakperintah tugas dan Tergugat tidak membayar upah/gaji Penggugat secara 3 bulanberturutturut maka Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uang pesangonbeserta turunannya sesuai ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c, d, dan e UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;6 Bahwa Judex Facti keliru dalam menerapkan dan menafsirkan hukum danJudex Facti telah mengeluarkan putusan yang bertentangan dengan undangundag, sehingga mengakibatkan Pemohon Kasasi tidak

Sehingga dengan demikianTergugat melanggar Pasal 161 ayat (1), (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan dan Tergugat juga tidak memberikan surat peringatan kepadaPenggugat dimana Tergugat tidak membayar upah/gaji Penggugat selama 3 bulanberturutturut, maka Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uang pesangonbeserta turunannya sesuai Pasal 169 ayat (1) huruf c, d dan e UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

., Notaris di Jakarta; dan Sertipikat Hak Milik No. 138/Segaramakmur atas nama Tergugat III yang saat ini masih berada di tangan penguasaan Tergugat I dan atau Tergugat II dengan Penunjuk Sertipikat Pengganti Karena Blanko Lama DI 301 No. 65254/2009 tanggal 29-12-2009 berikut semua turunannya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Abdul Kadir Usman, SH., Notaris di Jakarta; Akta Jual Beli No.: 79/2012, tanggal 9 Nopember 2012 di hadapan Novitawati Yudhianingsing, SH., PPAT di Kabupaten Bekasi, Sertipikat Hak Milik Nomor 145 /Segaramakmur, Surat Ukur Nomor 00007/2010, tanggal 11 Januari 2010 atas nama Ho Hariaty (Tergugat II) berikut semua turunannya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Abdul Kadir Usman, SH., Notaris di Jakarta; Akta Jual Beli No.: 78/2012, tanggal 9 Nopember 2012 di hadapan Novitawati Yudhianingsing, SH., PPAT di Kabupaten Bekasi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 132 /Segaramakmur, atas nama Ho Hariaty, yang saat ini berada di tangan dan penguasaan Tergugat I dan atau Tergugat II berikut semua turunannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

adalah Asmawi Djaja versi Tergugat II (selain Asmawi Djaja sebagai ayah dari ibu Para Penggugat) berikut semua turunannya untuk dinyatakan tidak memiliki kekutan hukum mengikat;

Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa pada Tergugat tertanggal 29 Nopember2006 yang disahkan melalui Akta No. 185 tertanggal 19 Januari 2007 yangdibuat dihadapan Turut Tergugat, beserta turunannya dan segala akibata 24. Menyatakan Akta No. 185 tertanggal 19 Januari 2007 yang dibuat olehdan dihadapan Turut Tergugat dan semua turunannya batal demi5.

dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Unaha padatanggal 23 Februari 2015 sebagaimana yang termuat dalam akta permintaanbanding Nomor 01/Akta Pid/2015/PN.Unh. dan permintaan banding mana telahdiberitahukan dengan cara yang seksama kepada Jaksa Penuntut Umum padatanggal 24 Februari 2015;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori bandingnyatanggal 10 Maret 2015 dan memori banding tersebut telah pula dberitahukandan diserahkan turunannya

kepada Jaka Penuntut Umum pada tanggal 11 Maret2015;Menimbang, bahwa atas memori banding Kuasa Hukum terdakwatersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula menyerahkan kontra memoribandingnya tertanggal 13 Maret 2015 dan kontra memori banding tersebut telahpula diberitahuan dan diserahkan turunannya kepada terdakwa pada tanggal 7April 2015 ;Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkarakepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masingmasing tanggal 03 Maret2015 yang menerangkan bahwa mereka

Final, karena objek sengketa sudah berlaku definitif dan menimbulkansuatu akibat hukum, yaitu terhitung sejak objek sengketa ditetapkanpada tanggal 27 Desember 2018, maka Sertipikat Pengganti Hak MilikNomor : 39/Kebayoran Lama Sisa, yang telah menjadi Hak Milik Nomor :1849/Kebayoran Lama Utara, dan Turunannya / Peralihannya yangterakhir menjadi Hak Guna Bangunan Nomor : 1098/Kebayoran LamaUtara akan tetap menjadi batal apabila tidak ada Gugatan ini.d.

Bravo Target Selaras, Berkedudukan Di KotaTangerang, Dalam Sengketa Tanah Seluas 9.665 M, Terletak Di JalanJatayu, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan KebayoranLama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta, dengan melakukan Pencatatan Pembatalan SertipikatPengganti dan turunannya, serta menarik dari peredaran SertiflkatPengganti dan turunannya, yang apabila penarikan tersebut tidakdapat dilaksanakan, agar diumumkan di Kantor Pertanahan danKantor Kelurahan setempat

Bukti P10: 39/Kebayoran Lama Sisa, Yang Telah Menjadi Hak MilikNomor : 1849/Kebayoran Lama Utara, Dan Turunannya /Peralihannya Yang Terakhir Menjadi HGB Nomor :1098/Kebayoran Lama Utara a/n. PT. Bravo Target Selaras,Berkedudukan Di Kota Tangerang Dalam SengketaTanah Seluas 9.665 M2?

Bukti P31Nomor : 1849/Kebayoran Lama Utara, Dan Turunannya /Peralihannya Yang Terakhir Menjadi HGB Nomor1098/Kebayoran Lama Utara a/n. PT. Bravo TargetSelaras, Berkedudukan Di Kota Tangerang DalamSengketa Tanah Seluas 9.665 M?

Bukti T.Il.Intv2Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor: 77/HM/BPN. 31BTL/2018 tanggal 27 Desember 2018,tentang Pembatalan Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor: 39/Kebayoran Lama Sisa, Yang Telah Menjadi Hak MilikNomor : 1849/Kebayoran Lama Utara, Dan Turunannya /Peralihannya Yang Terakhir Menjadi HGB Nomor :1098/Kebayoran Lama Utara a/n. PT.

Purna Bhakti Jaya Beserta Turunannya Yaitu 22 (Dua PuluhDua) Sertipikat Hak Milik dan 11 (Sebelas) Sertipikat Hak GunaBangunan yang Telah Diperpanjang Haknya, Serta 25 (Dua Puluh Lima)Sertipikat Hak Guna Bangunan yang (Telah Berakhir Haknya) yangBerada Di atas Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Cimone Atas NamaPemerintah Kabupaten Tingkat Il Tangerang, Terletak di KelurahanCimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi BantenBeserta Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional

Purna Bhakti JayaBeserta Turunannya yaitu 22 (Dua Puluh Dua) Sertipikat Hak Milikdan 11 (Sebelas) Sertipikat Hak Guna Bangunan yang TelahDiperpanjang Haknya, serta 25 (Dua Puluh Lima) Sertipikat Hak GunaBangunan yang (telah berakhir haknya) yang berada di atas SertipikatHak Pengelolaan Nomor 1/Cimone Atas Nama Pemerintah KabupatenTingkat Il Tangerang, terletak di Kelurahan Cimone Jaya, KecamatanKarawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten beserta LampiranKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Purna Bhakti JayaBeserta Turunannya yaitu 22 (Dua Puluh Dua) Sertipikat Hak Milik, 11(Sebelas) Sertipikat Hak Guna Bangunan yang Telah DiperpanjangHaknya, Serta 25 (Dua Puluh Lima) Sertipikat Hak Guna Bangunanyang (telah berakhir haknya) yang berada di atas Sertipikat HakPengelolaan Nomor 1/Cimone Atas Nama Pemerintah KabupatenTingkat Il Tangerang Terletak Di Kelurahan Cimone Jaya, KecamatanKarawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten beserta LampiranKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Mappa Trans Land dan telah dipecah sehingga luas sisa 1544 m2 beserta seluruh pecahan turunannya yaitu : ------------------------------------------------------------------------------------------------a. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00312/Kel. Mawang ;----------------------b. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00313/Kel. Mawang ;----------------------c. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00314/Kel. Mawang ;----------------------d. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00315/Kel.

Mawang, Tanggal 27 Januari 2004, Surat Ukur No. 00092, Tanggal 12-11-2003, seluas 2520 m2 atas nama Nurhudaya dan telah dipecah sehingga luas sisa 1523 m2 beserta seluruh pecahan turunannya yaitu :---------------------------------------------------------------------a. Sertipikat Hak Milik No. 00288/Kel. Mawang ;--------------------------------------b. Sertipikat Hak Milik No. 00289/Kel. Mawang ;--------------------------------------c. Sertipikat Hak Milik No. 00313/Kel.

Mappa Trans Land dan telah dipecah sehingga luas sisa 1544 m2 beserta seluruh pecahan turunannya yaitu :-------------------------------------------------------------------------------------------------a. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00312/Kel. Mawang ;----------------------b. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00313/Kel. Mawang ;----------------------c. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00314/Kel. Mawang ;----------------------d. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00315/Kel.

Mawang, Tanggal 27 Januari 2004, Surat Ukur No. 00092, Tanggal 12-11-2003, seluas 2520 m2 atas nama Nurhudaya dan telah dipecah sehingga luas sisa 1523 m2 beserta seluruh pecahan turunannya yaitu :-------------------------------------------------------------------a. Sertipikat Hak Milik No. 00288/Kel. Mawang ;-----------------------------------------b. Sertipikat Hak Milik No. 00289/Kel. Mawang ;------------------------------------------c. Sertipikat Hak Milik No. 00313/Kel.

., M.BAtertanggal 28 Januari 2016 tentang Pernyataan Keputusan RapatPembina Yayasan Dharma Bakti Indonesia berikut turunannya;5.

., MBAtertanggal 28 Januari 2016 tentang Pernyataan Keputusan RapatPembina Yayasan Dharma Bakti Indonesia berikut turunannya;6. Memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan seluruhdokumendokumen dan laporanlaporan yang berkaitan dengan YayasanDharma Bakti Indonesia (YDBI) baik administrasi maupun keuangan,hasil usaha dan bantuanbantuan dari pihak ketiga, baik yang telahterlaksana maupun yang sedang dalam proses, tanpa terkecuali kepadaPenggugat;7.

Tertanggal 28 Januari2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan DharmaBakti Indonesia berikut turunannya tidak berkekuatan hukum;6. Memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan seluruhdokumendokumen dan laporanlaporan yang berkaitan dengan YayasanDharma Bakti Indonesia (YDBI) baik administrasi maupun keuangan,hasil usaha dan bantuanbantuan dari pihak ketiga, baik yang telahterlaksana maupun yang sedang dalam proses, tanpa terkecuali kepadaPenggugat;7.

yang menyatakan bahwa padatanggal 2 Mei 2017 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonanbanding terhadap perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri BatusangkarNomor 25/Pdt.G/2016/PN.Bsk tanggal 19 April 2017, dan permohonan bandingmana telah diberitahukan secara sah kepada pihak Penggugat/Terbandingtanggal 3 Mei 2017;Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memoribanding tanggal 15 Mei 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBatusangkar tanggal 15 Mei 2017 dan turunannya

telah diserahkan kepadaKuasa Penggugat/Terbanding, pada tanggal 17 Mei 2017 ;Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan tambahanmemori banding tanggal 29 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Batusangkar tanggal 29 Mei 2017 dan turunannya telah diserahkankepada Kuasa Penggugat/Terbanding, pada tanggal 30 Mei 2017 ;Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah pula mengajukankontra memori banding tertanggal 29 Mei 2017, yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Batusangkar

pada tanggal 29 Mei 2017 dan turunannya telahdiserahkan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 29 Mei 2017 ;Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah pula mengajukantambahan kontra memori banding tertanggal 7 Juni 2017, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 7 Juni 2017 danturunannya telah diserahkan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 12Juni 2017 ;Menimbang, bahwa setelah membaca relas pemberitahuan pemeriksaanberkas perkara (Inzage) Nomor : 25/Pdt.G/2016

Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak; Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukundan harmonis, hanya sejak tahun 2013 sampai sekarang rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisihdan bertengkar; Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran yang seringadalah cekcok mulut; Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat tidak mampu menafkahipenggugat dan anak turunannya

bersama di rumah keluarga TERGUGAT diKabupaten Malang; Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak; Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukundan harmonis, hanya sejak tahun 2013 sampai sekarang sudah tidakharmonis karena sering berselisin dan bertengkar; Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut adalahsering cekcok mulut; Bahwa saksi tahu penyebab perselisihnan dan pertengkaran tersebutadalah Tergugat tidak mampu menafkahi penggugat dan anak turunannya

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mampu menafkahipenggugat dan anak turunannya;5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugatadalah sejak lebih kurang pada tahun 2013, antara penggugat dengantergugat telah pisah ranjang selama 7 tahun berturutturut dan tidakmelakukan hubungan sebagai suamiistri;6.

Pemohon Banding adalah perusahaan yang telah memperolahpersetujuan KITE berdasarkan Terbanding Nomor: Kep205/BC/2003 tanggal 31Desember 2003, yang mana keseluruhan hasil produksi Pemohon Bandingadalah dengan tujuan ekspor ke negara Eropa dan Amerika Serikat denganfasilitas Bea Masuk dibebaskan, PPN ditangguhkan, PPh Pasal 22 dibayar;Bahwa selama ini (8 tahun) atas anjuran Terbanding Pemohon Bandingdianjurkan untuk menggunakan HS 5209.19.000 untuk impor bahan bakuPemohon Banding yaitu 100% cotton atau turunannya

Dalam penjelasan Pemohon Banding kepada merekabahwa untuk penerapan tarif anti dumping tersebut Pemohon Banding tidakpernah merasa diberitahukan/disosialisasikan oleh Terbanding serta mengenaimasalah penggunaan HS, Pemohon Banding menggunakan HS Nomor:5209.19.000 adalah atas anjuran Terbanding untuk impor bahan baku PemohonBanding yaitu 100% cotton atau turunannya, Pemohon Banding beritahukanbahwa antara HS 5209.19.000 dengan HS 5208.19.0000 pungutan tarifnyauntuk Bea Masuk, PPN dan PPh Pasal 22

Bahwa impor bahan baku, berupa 100% cotton atau turunannya telahlama ditekuni atau digeluti oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALIdengan tujuan untuk diekspor kembali. Oleh karena itu, PEMOHONPENINJAUAN KEMBALI memperoleh fasilitas KITE tersebut. FasilitasHalaman 7 dari 16 halaman.

Dalam LaporanHasil Audit 6 (enam) tahun terakhir ini tampak bahwa penggunaan HS5209.19.00.00 untuk jenis 100% Cotton dan turunannya tidak pernahdipermasalahkan oleh TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI,sebagaimana yang tertuang dalam LHA No. 89/WBC.01/KITE/2007 danLHA No. 36/WBC.07/BD.05/KITE/2010 yang menunjukan penggunaanHS 5209.19.00.00 telah tepat dan telah sesuai dengan prosedur danperaturan yang berlaku. (Lampiran1 (LHA No. 89/WBC.01/KITE/2007);.

Ampang Limo Tuo dan Jamilus Mandaro Kayo tidak jelaskelinatan turunannya anak dari Siapa ;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukti suratP1 tersebut tidak dapat menyatakan Adiak Tareh Membangun sebagai mamakHal. 6 dari 9 hal. Put. No.88/PDT/2014/PT.

PDG.kepala waris karena bukti ranji tersebut terputus tidak terlihat turunannya dariSiapa, dengan demikian bukti P1 tersebut tidak dapat membuktikan AdiakTareh Membangun sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya, maka buktiP1 tersebut harus dinyatakan kabur karena tidak sempurna dan tidak dapatdipakai sebagai bukti dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalahharta pusaka tinggi kaum dalam hal ini yang berhak mengajukan gugatanadalah mamak kepala waris dalam kaumnya

tanggal 15 September 2015untuk melakukan Paket Pekerjaan Konstruksi Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan SaranaPersampahan Pekerjaan Pengadaan TPS Terpisah Flat Besi tersebut sah danberharga serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat; Bahwa oleh karena kontrak No. 03 tersebut dinyatakan sah dan berharga,maka demi hukum Surat Tergugat No. 09 / PPKKeb / PUAPBD / TPSPB /X2015 tertanggal 23 Desember 2015 perihal pemutusan kontrak besertasegala turutan dan turunannya

No. 752/PDT/2016/PT.DKIuntuk melakukan tindakantindakan apapun juga yang bersumber dan berasaldari Surat Tergugat Nomor 09 / PPKKeb / PUAPBD / TPSPB / XI2015tertanggal 23 Desember 2015 perihal Pemutusan Kontrak beserta segalaturutan dan turunannya tersebut, dengan segala akibat hukumnya;Memerintahkan para Tergugat untuk tidak mencairkan/menguangkan garansibank sebagai Jaminan Pelaksanaan No. 609/SPPYBGJKT/IX/2015tertanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 129.939.150, atas namaPenggugat, PT.

PPKKeb / PUAPBD / TPSPB / IX2015 tanggal 15 September 2015 untuk melakukan Paket PekerjaanKonstruksi Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan PersampahanKegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan PekerjaanPengadaan TPS Terpisah Flat Besi tersebut sah dan berharga serta memilikikekuatan hukum yang mengikat, dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan Surat Tergugat Nomor 09 / PPKKeb / PUAPBD / TPSPB / XIF2015 tertanggal 23 Desember 2015 perihal Pemutusan Kontrak beserta segalaturutan dan turunannya

Menyatakan surat tergugat Il Nomor : 09 / PPKKeb / PUAPBD / TPSPB/ Xlk2015 tertanggal 23 Desember 2015 perihal pemutusan kontrakbeserta segala turutan dan turunannya adalah SAH dan mengikatHal 15 dari Hal 20 Put. No. 752/PDT/2016/PT.DKIdengan segala akibat hukumnya; 22+ sen one nee enn3. Menolak seluruh tuntutan penggugat dalam gugatannya baik dalamprovisi maupun dalam pokok perkara; atau 22 =="4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara; 5.

Pdt.G/2020/PN Lbb tanggal 23Pebruari 2021, dan permohonan banding mana telah diberitahukan secara sahkepada Kuasa Terbanding dan Terbanding II semula Tergugat dan Tergugat IIoleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 10 Maret 2021 ;Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telahmengajukan memori banding tertanggal 5 Maret 2021, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 5 Maret 2021 dan satuHalaman 2 dari 7 halaman Putusan nomor 60/PDT/2021PT PDGrangkap turunannya

telah diserahkan kepada kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal10 Maret 2021 ;Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat telah pulamengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Maret 2021 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 18 Maret 2021dan satu rangkap turunannya telah diserahkan kepada Pembanding semulaPenggugat, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Basung, tanggal 19 Maret2021;Menimbang, bahwa

Perusahaan kelapasawit terpadu adalah perusahaan yang mempunyai kebun yangmenghasilkan TBS dan pabrik pengolahan TBS menjadi CPO dan/atau PKdan/atau turunannya.

Hasil akhir dari perusahaan kelapasawit terpadu adalah CPO dan turunannya. Kemudian, perusahaan kelapasawit terpadu ada yang mengolah CPO dan turunannya menjadi barang yangsiap dikonsumsi seperti minyak goreng dan sejenisnya. Barangbarang inilahyang dijual ke pedagang besar kemudian didistribusikan ke pedagang kecilHalaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 608/B/PK/PJK/2017sampai pada akhirnya ke konsumen akhir. Akibat dari penyatuan ini adalahrantai pengenaan PPN menjadi terputus dan tidak ada.

Oleh karena itu, berdasarkan konseppenyerahan tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam perusahaankelapa sawit terpadu tidak terdapat penyerahan TBS karena hasil akhiryang dihasilkan adalah CPO dan turunannya bukan TBS.

Pada Gambar c.1 tersebut jelas bahwaterdapat penyerahan TBS oleh petani atau kelompok tani kepada perusahaanpengolah TBS menjadi CPO dan turunannya. Penyerahan TBS inimerupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis yangdibebaskan PPN;Bahwa berbeda halnya dengan Gambar c.2, produk akhir yang dihasilkanoleh pengusaha kelapa sawit terpadu adalah CPO dan turunannya, bukanTBS. CPO dan turunannya adalah jenis BKP yang dikenakan PPN dengantarif 10%.

Sementara pengusaha kelapa sawit terpadumelakukan penyerahan CPO dan turunannya, artinya produk akhirnya adalahCPO dan turunannya. Produk akhir yang dihasilkan berbeda, sehingga tidakdapat diterapkan equal treatment.

(satu banding seratus ribu) ;Demikian bunyi Pasal 1 angka (6) Peraturan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.44/MenhutII/2012 tentang PENGUKUHAN KAWASANHUTAN ;Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum untuk membuktikandakwaanya, telah melampirkan dalam berkas perkara Berita AcaraPemancangan Pal Batas Hutan No. 06/BA/PPH/1992, dan turunannya BeritaAcara Pelaksanaan Pemancangan Batas Hutan berdasarkan Surat TugasHalaman 9 dari 18 halaman putusan Nomor 61/PID.SUSLH/2020/PT MKSKepala Balai Inventarisasi

menyampaikan keterangan di depan persidangan atas perintahHakim Ketua Majelis melalui Penuntut Umum, berjanji akan mengajukan danmemperlihatkan di ruang sidang Peta Tata Batas Kelompok Hutan BarruRegister 3 dan menunjukkan Pal Tata Batas saat dilaksanakan SidangLapangan pada tanggal 27 Desember 2019 akan tetapi Saksi BAP Ridwan danAhli BAP ANDRY YUDHA RIYANTO tidak dapat menunjukkan Peta tata Batasdan Pal Batas dimaksud Berita Acara Tata Batas Hutan Nomor 06/BA/PPH/1992 tanggal 4 Maret 1992 beserta turunannya

Juni 2014 ini merupakan pengukuhan kawasan hutanatas surat penunjukan kawasan hutan Pemerintah berdasarkan SuratKeputusan Menteri Pertanian Nomor : 760/KPTS/Um/10/1982 tanggal 12Oktober 1982 ;Bahwa, menurut isi Suratnya, penunjukan dalam surat keputusan MenteriPertanian ini adalah penunjukan Kawasan Hutan Lindung sebagaimanadisebutkan dalam Angka Romawi IV Kabupaten Barru, sementara itu Tata BatasLuar yang dilaksanakan oleh Panitia Tata Batas Hutan Nomor 06/BA/PPH/1992tanggal 4 Maret 1992 beserta turunannya

didasarkan atas perintah dari SuratKeputusan Menteri Pertanian Nomor : 760/KPTS/Um/10/1982 tanggal 12Oktober 1982 itu ;Bahwa, berdasarkan uraian ini menunjukkan bahwa pembuktian yangdisampaikan oleh Penuntut Umum melalui Berita Acara Tata Batas Nomor06/BA/PPH/1992 tanggal 4 Maret 1992 beserta turunannya, dan KeteranganSaksi BAP atas nama Saksi BENYAMIN R, Saksi ISHAK, SH., SaksiJAMANUNG dan Saksi RIDWAN, serta Keterangan Ahli atas nama ANDYYUDHA RIANTO yang mengacu kepada Tata Batas di atas dan

29 putusan) ;Bahwa, dalam hukum acara pidana Pasal 183 Kitab Undang UndangHukum Acara Pidana mensyaratkan bahwa, hakim dalam menjatuhkan pidanasekurangkurangnya berdasar pada 2 (dua) alat bukti yang sah danmemperoleh keyakinan untuk itu akan adanya kesalahan terdakwa ;Bahwa, di dalam persidangan Majelis Hakim meminta kepada Penuntutumum agar membawa peta tata batas dan menunjukkan pal batas sebagaimanatersebut dalam Berita Acara Tata Batas Hutan Nomor 06/BA/PPH/1992 tanggal4 Maret 1992 beserta turunannya