Ditemukan 23750 data
17 — 5
:JI 55aArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:dlasll ule So Wai awlaall 235Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:aslinall bois afc SII le play
25 S05Artinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: Nomor 0111/Pdt.P/2016/PA.Kdr halaman 6 dari 9 bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 476/24/X1/95 tanggal 07 Nopember 1995yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri,adalah milik Pemohon; bahwa biodata Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut,yaitu MUCH.
16 — 7
=Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:daluodl L gis te 4M le 2a) etArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 21/2/XV1/40/1962 tanggal 11 Juli1962 yang dikeluarkan
15 — 3
U cra cigle sVosolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum
15 — 6
selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:Jl allArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:cellicoall le Cys 15) auliall 32Artinya:mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya
P/2018/PA.Kab.Mn .Artinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis menilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 140/53/V1I/1998 tanggal 20 Juni 1998 yangdikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi,adalah milik Pemohon dan Pemohon II; bahwa biodata Pemohon dan biodata Pemohon II yang tercantum dalamKutipan Akta Nikah tersebut, yaitu Pemohon I: nama Suparman, tidak sesuaidengan biodata Pemohon yang
19 — 5
als ye Col 5h Qudaall 2Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:fatal L ye Le SH oe poy) G8Artinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 208/39/VIII/1985 tanggal 27Agustus
11 — 7
U,cra cighle sVorolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum
10 — 5
U,cra cigle sVorolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum
9 — 8
logic ac ,JI ds eLVI 9 05Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatanHim 13 dari 15 hlm Salinan Penetapan Nomor 0339/Pdt.P/2020/PA.SlwMenimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkansebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonanPemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16 Tahun2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
13 — 4
he Ge Asi aatiddl 53Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:Artinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 07/04/V/1995 tanggal 06 Mei 1995 yangdikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan
10 — 6
Gila gS athe wuildall 2Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;dllawalad igh Wes ol, Male dua udArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai
11 — 7
Pasal 447Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurutsyariat Islam dan sah pula menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, MajelisHakim perlu mengemukakan dalil syari sebagai berikut :Doktrin gaidah fighiyyah yang berbuny :WlaoJl Lu> ule prio rwlesl s,>Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;uo yc9 Volo clin U cra cigle sVosolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya
sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut dandikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf(e) KompilasiHukum
14 — 4
sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:CAO@ONONO (606CA6Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:I6NGA6 CauadYOCO6I6 Adzeuadl adau 16a0E6Cauad06CadlArtinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya
sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:E6O6NB6Y6 CaUAGa6C46 UdAdi CANGOUGIB6ES A6abaGAEdCauad0UACIOESArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 591/34/XII/1994 tanggal 17 Desember1994 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalidawir,Kabupaten Tulungagung, adalah milik Pemohon; bahwa nama dan tanggal lahir
18 — 6
PENETAPANNomor 128/Pdt.P/2019/PA.Mkd. ale ortorwleljisy>Artinya : Menolak madharat itu didahulukan dari pada menarik kemaslahatanMenimbang, bahwa oleh karena itu Pegawai Pencatat Nikah pada KUAKecamatan dimana anak Pemohon berdomisili dapat melangsungkanpernikahan antara Xxxxxx tersebut dengan Xxxxxx meskipun Xxxxxx belumberumur 19 tahun, sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab AsybahWannadhair yang berbunyiarboodb bgio as Jide eo Vic9 ,0Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya
14 — 5
:Whaodl w> ule rte rwleoll s 5Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;Artinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan
15 — 5
59Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;Layo Wolo Sls Ujc.d wigh SoolraArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan
15 — 9
Pasal 44Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurutsyariat Islam dan sah pula menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, MajelisHakim perlu mengemukakan dalil syar sebagai berikut :Doktrin gaidah fighiyyah yang berbunyi :Wlacdl > ule rio awlaoll s 5.Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;ino y9 IVolo Clix Uj, cra cigl sVosolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya
sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut dandikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf(e) KompilasiHukum
1.Jon Maniku bin Yance Maniku
2.Rosmawati Olii binti Raden Hamid Olii
22 — 6
:Wlacdl w> ule rt. rawleoll s 5Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;ino yc9 IVolo Clin U,c1a cigle sVorolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka
16 — 10
dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam,sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pulamenurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, MajelisHakim perlu mengemukakan dalil syari sebagai berikut :Doktrin qaidah fighiyyah yang berbunyi :Whacd ule We prio swlaoll 555Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;bapd Wolo Sls Upc.d wigh oolraArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya
sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut dandikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf(e) KompilasiHukum
15 — 7
kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbuny/i:pts SalArtinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:vlliead) le fe V5i aulaall 2Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Hal. 7 dari 10 hal Pen149/Pdt.P.2019/PA.Kab.Mn .Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya
sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:dalled bi gis Ade 4I le ale) CaiArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 1151/10/XI/2008 tanggal 02November 2008 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama KecamatanTanjunganom Kabupaten Nganjuk, adalah milik para Pemohon; bahwa biodata para Pemohon berupa nama yang tercantum
15 — 15
L> ule rte rawleoll s 5Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;uo yc9 Volo clin U cra cigle sVosolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai