Ditemukan 3977 data
39 — 20
memegang hakhadhanah (Tergugat) selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknyatersebut, dan apabila Penggugat selaku ibu kandungnya tidak memberikanakses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, maka hal tersebut dapatdijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hakpengasuhan anak) tersebut;Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat berupa nafkahpemeliharaan anak kepada Tergugat yang oleh Tergugat telah dinyatakandicabut, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melangar
43 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lahat terhadap perkara TerdakwaHendra Kusuma Wijaya alias Jengkol bin Wendi seharusnya bukan merupakanPutusan Bebas (Vriispraak) melainkan Putusan Pemidanaan, dikarenakanMajelis Hakim keliru dalam menafsirkan unsur delik Pasal 112 ayat (1) UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan dakwaanPrimair kami, di mana berdasakan faktafakta yang terjadi dipersidangan kamiPenuntut Umum berkeyakinan bahwa Terdakwa telah secara sah danmeyakinkan bersalah melangar
100 — 44
molentersebut ke lokasi jalan Lawu Blitar, tanpa seijin SaksiSubagio, sebagai salah satu pihak yang berhak atas mesinmolen tersebut;bahwa, Terdakwa Sunoto mempunyai kewajiban untukmenghormati hak pihak lain yang juga berhak atas mesinmolen tersebut, yaitu Saksi Subagio;bahwa, perbuatan Terdakwa Sunoto yang memindahkan mesinmolen tersebut dari lokasi di Plasa Sudirman di jalanCokroaminoto Blitar ke lokasi di jalan Lawu Blitar,tanpa persetujuan atau tanpa seijin dari Saksi Subagiomerupakan perbuatan yang melangar
ERNI T. PAKAJA, SH
Terdakwa:
ROMAN AKUBA Alias OMAN
63 — 7
terdakwa ambi ; Bahwa terdakwa melakukan pencurian handphone tersebut tanpa seijin atausepengetahuan pemiliknya ; Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginyalagi ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan tunggal terdakwa didakwa melangar
34 — 5
(1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umumdengan dakwaan alternative sehingga Majelis Hakim akan memilih ke dakwaan mana yanglebih tepat diterapkan dalam diri dan perbuatan terdakwa dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan MajelisHakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalamdakwaan altenative kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melangar
59 — 8
secaralisan yakni agar Pengadilan Negeri menjatuhkan hukuman yang seringanringannya denganalasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;Telah mendengar pula Replik dari Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan/semula ;Pledooi dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan/requisitoirnya12Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepersidangan, oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :Dakwaan :Pertama melangar
59 — 6
Polres Ogan Ilir langsung melakukan penangkapanterhadap saksi Deni Supriadi Als deden Bin Samsul Bahri dan temannya Ariansyah Alias AriBin Safei ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakahdari fakta fakta hukum tersebut apa yang didakwakan kepada terdakwa merupakan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ataukah bukan tindak pidana ;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengandakwaan Subsidairitas yaitu melangar
47 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Singaraja tidak mempertimbangkanbahkan menolak petitum tuntutan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensiangka 4 (empat) dimana Penggugat Rekonvensi telah mengakui suratpernyataan tanggal 12 Juli 2012 sehingga jelaslah Majelis Hakim PengadilanNegeri Singaraja yang memeriksa perkara ini telah melangar hukumpembuktian sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut, Mahkamah Agungberpendapat:
1.MARYATI
2.AGUS PURWANTO
3.ENDANG SARI
4.ESTI FEBI RURIANTI
5.YORHEZA RAHMATSYAH WIDI
Tergugat:
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROV.LAMPUNG
Turut Tergugat:
1.Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Prov Lampung
2.Pejabat Pembuat Komitmen PPK an. Kementerian PUPR Dirjen Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambata
3.Bupati Lampung Selatan
147 — 14
2009 tentang PelayananPublik;d) UndangUndang Nomor 30 Tahun = 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan;e) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah dan Peraturan Pelaksanaannya yaituPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun1997;f) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentangPenyelesaian Kasus PertanahanTelah memenuhi norma kepatutan;Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;Tidak Sewenangwenang;Tidak melangar
Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan;e) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah dan Peraturan Pelaksanaannya yaituHalaman 18 dari 57 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Klaf)pl fiPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun1997;Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentangPenyelesaian Kasus PertanahanTelah memenuhi norma kepatutan;Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;Tidak Sewenangwenang;Tidak melangar
Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau sesualdengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta telahmemenuhi prosedur penerbitan sertipikat;Telah memenuhi norma kepatutan;Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;Tidak Sewenangwenang;Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);7229 5Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut,Tergugat III mengajukan sangkalan pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa
68 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Judex Facti telah menyimpang dan melangar hukum dalammenerapkan hukum berdasarkan fakta hukum yang terungkapdipersidangan bahkan Judex Facti telah salah dan lalai serta keliru dalammenerapkan hukum dalam ketentuan hukum yang diatur pada Pasal 1365Halaman 30 dari 33 hal.Put.
Nomor 343 K/Pdt/2016KUH perdata dihubungkan dengan buktibukti yang diajukan olehPemohon Kasasi dipersidangan yang mengatur bahwa setiap perbuatanyang melangar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain,mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahanyauntuk mengantikan kerugiannya tersebut;3.
151 — 26
PalMenimbang, bahwa dalam tuntutannya Penuntut Umum menuniutTerdakwa dengan yang berbentuk alternative, yaitu:Pertama : Melangar pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undangundang RepublikIndonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;AtauKedua : Melangar pasal 196 Jo Pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 Undangundangnomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;AtauKetiga : Melanggar Pasal 198 Jo Pasal 108 ayat 1 dan 2 UndangundangNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat 1 ke1Kitab Undangundang Hukum Pidana
LUCINDA HANDANI, SH, MH
Terdakwa:
YOHANES DEDEO KUSINDRATNO, S.W
74 — 9
dengan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan makaMajelis memperoleh fakta fakta hukum:Menimbang , bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari tindak pidana yangdidakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;Menimbang ,bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh PenunntutUmum dengan dakwaan Alternatif yaitu :KESATU : melanggar pasal 36 UndangUndang nomor 42 tahun 1999,Tentang Jaminan Fidusia;KEDUA: melangar
WINARTI, S. ST
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
177 — 111
Pemerintahan Yang Baik Yaitu Asas Kepastian Hukum, TertibPeyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proposionalitas,Profesionalisme, Dan Akuntabilitas ;* Bahwa Tergugat juga telah melangar asas Nebis in idem (Seseorangtidak dapat diadili/dinukum untuk kedua kalinya dalam kasus yangsama)Kepentingan Penggugat Yang DirugikanBahwa penggugat merasa dirugikan karena pihak yang dituju dalamObjek Sengketa atau Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:888/Ill. 1400/A.SK.
36 — 17
di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanDakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawahint;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengansurat dakwaan yaitu melangar
Deden Somantri,SH.
Terdakwa:
DENANDA IKHTIARA PUTRA ALS MENYE BIN ADE KUSDINAR
45 — 13
DPO)Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II tidakmemiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan NarkotikaGolongan bukan tanaman;Dengan demikian maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual bell, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan terbukti dan terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1)Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi makaDakwaan Penuntut umum dalam yaitu melangar
28 — 7
pernah memelihara kuku tangan; Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak dalam keadaan emosi ; Bahwa pada saat itu saksi korban menantang terdakwa lebih dulu sehinggaterdakwa mendorong saksi korban ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan tunggal terdakwa didakwa melangar
33 — 5
dengan dakwaansubsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair dariPenuntut Umum terlebih dahulu, apabila unsurunsur pasalnya telah terpenuhimaka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidairnya, tetapiapabila dakwaan primair tidak terpenuhi unsurunsur pasalnya, barulah MajelisHakim akan membuktikan dakwaan subsidair dari Penuntut Umum berdasarkanfaktafakta di persidangan; 252" 22202 =meomnnn Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalamdakwaan primair melangar
33 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa terhadap NURHALIHAH HASIBUAN (diadili dalam berkas perkaraterpisah) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telahmenyatakan Terdakwa NURHALIMAH HASIBUAN terbukti bersalahmelakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukantanaman melangar Pasal 112 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika.
25 — 15
2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan dipersidangan diperoleh faktafakta hukum yang dapat dijadikansebagai dasar Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwan PenuntutUmum apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidanayang didakwakan kepadanya;hal. 9 dari 16 hal putusan perkara pidana Nomor 871/Fid.Sus/2016/PN DpsMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu melangar
DIAN REZKI AUGUSMI TAJUDDIN, SH
Terdakwa:
IRWAN MADI Alias IRWAN
45 — 15
mengenai pelipis sebelahkiri; Bahwa terdakwa dalam keadaan emosi pada saat melakukan penganiayaanterhadap saksi Ismet Nadjamudin alias Ayah Meti ;Halaman 9 dari 16Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN GtoMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan tunggal terdakwa didakwa melangar