Penggugat:
INDRA SAPUTRA
Tergugat:
KAPOLRI, KAPOLDA RIAU, KAPOLRES SIAK, Penyidik Unit I
Turut Tergugat:
KEJAGUNG, KEJATI RIAU, KEJARI SIAK, JAKSA PENUNTUT UMUM, JAKSA PENELITI

Jaksa Penuntut Umum Cq.para Jaksa Peneliti pada Perkara Surat Nomor: SPDP / 38 / Ill / 2017/Reskrim tanggal 17 Maret 2017 dan Surat Nomor: SPDP / 11 / Il / 2018/Reskrim tanggal 02 Februari 2018;Disebut sebagai TURUT TERGUGAT Telah membaca Surat Pencabutan Permohonan No.35/Pdt.G/2018/PN Sak,yang diajukan pada tanggal 26 Februari 2019 oleh Kuasa Penggugat ;Menimbang, bahwa pencabutan ini diajukan oleh kuasa Penggugat suratsecara tertulis dengan Surat.

Penggugat:
DPW BADAN PENELITI INDEPENDEN KPNPA RI SUMATERA UTARA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARO
Intervensi:
DR. TA KING HO

Dwikora, Kec.tinggal Medan Helvetia, Kota Medan.Pekerjaan : LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)DPW Badan Peneliti Independen KPNPA RI Sumatera Utara, denganlegalitas berupa Akta Pendirian Perkumpulan BPI KPNPA RI No. 156tanggal 29 Januari 2015, AD/ART tanggal 29 Januari 2015, AHUKEMENKUMHAMNomor 0000263.

DPWBadan Peneliti Independen KPNPA RI Sumatera Utara) atau untukkepentingan Sabarita Br. Tarigan? Bahwa perlu TERGUGAT Il Intervensi tegaskan fakta kalauPENGGUGAT (ic.

DamelTarigan dan bukan milik DPW Badan Peneliti Independen KPNPA RISumatera Utara; Bahwa Saksi mengatakan Sabarita Br. Tarigan yang jugamerupakan ahli waris dari Alm Damel Tarigan, dan Almh. Paken Br.Sembiring ; Bahwa Saksi mengatakan kenal dengan Alm.

Merek, PekerjaanPetani/Pekebun;Dengan memberikan keterangan dibawah sumpah yang padapokoknya sebagai berikut;Bahwa saksi mengatakan adanya permasalahan antara DPWBadan Peneliti Independen KPNPA RI Sumatera Utara dengan BPNKab. Karo, yang diketahui Saksi dari Sabarita Br.

Bahwa kepengurusan Penggugat (DPW Badan Peneliti Independen KPNPARI Sumatera Utara) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Nomor:077/SK.DPN/DPW.SUMUT/III/2020 Tentang Pengangkatan Pengurus BadanPeneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & PengawasAnggaran Republik Indonesia Untuk Provinsi Sumatera Utara tanggal 11Maret 2020 (vide bukti P29);.

Pemohon:
Frizal Romeo Alias Ical Bin Iskandar Zainudin
Termohon:
3.Kapolres Rejang lebong cq Tim Penyidik Perkara Pidana
4.Kajari Rejang Lebong cq Jaksa Peneliti Perkara Pidana

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDENREPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEJAKSAAN AGUNGREPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEJAKSAAN TINGGIBENGKULU cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANGLEBONG cq JAKSA PENELITI PERKARA PIDANA No. LP:LP/A195/V/2018/BKL/RES RL, JI.

Saksi ERIYANTO, SH., tanpadisumpahpadapokoknyamenerangkansebagai hal halberikut : Bahwa saksi sebagai Pengendali Teknis Penanganan Perkara kalauStrukturalnya saksi sebagai Kasi Pidum; Bahwa berawal SPDP dari Polres, lalu Kajari Mendisposisi SPDP kesaksi untuk mengentri data dan menunjuk Jaksa Peneliti, setelah ditunjuk,Jaksa Peneliti menunggu berkas dari Kepolisian, dalam perjalanan Penyidikmengajukan perpanjangan penahanan lalu Kajari mendisposisi untukmembuat pendapat kemudian saksi menentukan

Jaksa Peneliti untukmembuat Nota Pendapat; Bahwa setelah Nota Pendapat lalu dikeluarkan Surat PerpanjanganPenahanan (T4); Bahwa Setelah T4 keluar, penyidik datang untuk mengambil T4setelah itu Penyidik membuat Berita Acara untuk ditaruh diberkas;2.

Saksi RADEN DIMAS HIDAYATULLAH, SH., tanpadisumpah padapokoknya menerangkan sebagai hal halberikut : Bahwa SPDP diterima tanggal 5 Juni 2018, selain SPDP dilampirkanSprindik tanggal 31 Mei 2018; Bahwa pada tanggal 5 Juni 2018, SPDP telah diterima TurutTermohon; Bahwa Setelah saksi ditunjuk sebagai Jaksa Peneliti, pada tanggal 6Juni 2018 datang surat permohonan Perpanjangan Penahanan; Bahwa tugas Jaksa Peneliti untuk meneliti kelengkapan formil; Bahwa dalam permohonan perpanjangan penahanan dilampirkanSurat

Perintah Penahanan dan Resume Perkara; Bahwa setelah membaca dan meneliti, maka berdasarkan aturan yangada, dapat memberikan perpanjangan penahanan;Halaman 69 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp Bahwa perpanjangan penahanan sudah sesuai aturan yang diaturKUHAP; Bahwa bisa saja Jaksa Peneliti berbeda pendapat dengan pimpinantentang perpanjangan penahanan; Bahwa perpanjangan penahanan terbit karena penyidikan masih butuhwaktu; Bahwa perpanjangan penahanan terbit karena ada permintaan

Pemohon:
1.BUDI PRIBADHI
2.SAUMALANI
3.ICHSAN SUSANDO
Termohon:
1.Kapolres Rejang lebong cq Tim Penyidik Perkara Pidana
2.Kajari Rejang Lebong cq Jaksa Peneliti Perkara Pidana

Pemohon:
1.ISKANDAR ZAINUDIN
2.NELYANA
3.MAYA SAFITRI
Termohon:
1.Kapolres Rejang lebong cq Tim Penyidik Perkara Pidana
2.Kajari Rejang Lebong cq Jaksa Peneliti Perkara Pidana

sangat membutuhkan tenaga peneliti dalamjumlah yang ideal.

Dengan demikian, apabila Pasal 362angka 15 PP Nomor 11 Tahun 2017 mencabut PP Nomor 21 Tahun2014 maka jabatan fungsional peneliti utama dan peneliti madya tidakada aturan hukum yang mengaturnya. Hal ini menimbulkan kekosonganhukum khusus untuk peneliti utama dan peneliti madya.

sangat kekurangan jumlah peneliti (BuktiP33); Dibandingkan dengan peneliti dinegara maju di kawasan Asiaseperti Korea Selatan yang memiliki peneliti sejumlah 8.000 peneliti persejuta penduduk, Singapura sejumlah 7.000 peneliti persejutapenduduk, Malaysia sejumlah 2.590 peneliti persejuta penduduk,Thailand sejumlah 700 peneliti persejuta penduduk.

Bahwa kepakaran seorang peneliti yang telah dibangun tersebut diatas merupakan aset bangsa dan negara dan bersifat berkelanjutan(continual), maka perlu upaya melakukan pengkaderan keilmuandan kepakaran yang dimiliki oleh seorang peneliti kepada peneliti dijenjang di bawahnya (peneliti muda dan peneliti pertama) agar ilmupengetahuan yang telah dimiliki oleh peneliti madya tidak berhenti,Halaman 32 dari 67 halaman.

rasio peneliti terhadap jumlah penduduk dinegaranegara maju setidaknya 2.000 (dua ribu) peneliti persejutapenduduk.

Bahwa Pasal 42 Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti,yang berbuny/i:Ayat (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peneliti AhliPertama sampai dengan Ahli Madya yang belum memilikijazah S2 (StrataDua) tetap dapat melaksanakan tugasnyasebagai Peneliti pada jenjang jabatan yang didudukinya,tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Menteri ini;Ayat (2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat

Bahwa Pasal 43 Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti:Ayat (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peneliti yangtelah menduduki jenjang jabatan Ahli Utama denganpendidikan S1 (StrataSatu) dan S2 (StrataDua), tetap dapatmelaksanakan tugasnya sebagai Peneliti pada jenjang jabatanyang didudukinya;Ayat (2) Peneliti sebagaimana dimasud pada ayat (1) tidak dapatdiberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi;Ayat (3) Peneliti

Edward, M.Si); Bahwa saksi sebagai peneliti LIP!

berupa Pemberitahuandari Tim Penilai Peneliti Pusat (TP3) yang ditandatangani oleh Pit.

belummemenuhi hasil kerja minimal (HKM) ke Peneliti Ahli Utama berupa pembinaankader Peneliti (yaitu kedua penilai tidak menilai usulan V.Anya karena tidak sesuaiJuknis 2014);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan usulan V.A.

No.124/B/PK/PJK/2007Alasan dan Dasar Koreksi menurut Peneliti Keberatan.

~ selisih inidijadikan dasar koreksi oleh Peneliti Keberatan; 1.2.

)Bahwa berdasarkan analisa Rekapitulasi InvoicePenjualan masih terdapat selisih sebesarRp.12.416.444,00 yang berasal dari Diskon Sales yangbelum diperhitungkan oleh Peneliti Keberatan.

Keberatan.jika AJE 2001 sebagaimana tersebut didasar koreksi oleh Peneliti Keberatan;2.

Biaya Usaha Lainnya.jika selisih Nilaidi atasKeberatan;dijadikanBahwa Peneliti Keberatan menerima sebagian permohonankeberatan atas Biaya Lain lain sebesarRp.26.141.153,00;Bahwa Pemohon Banding setuju atas.koreksi yangdilakukan oleh Peneliti Keberatan;4.

DANANG FIRMANSYAH AliasUNANG Bin SUHERMAN pun mendatangi lokasi dimana ledakan tersebut terjadi danternyata dilokasi tersebut sudah banyak warga lainnya yang sedang mengerumunipetugas dari tim peneliti sambil berteriak dengan katakata kasar yang ditunjukankepada tim peneliti, sampai terjadilah pertengkaran mulut antara warga dengan pihaktim peneliti.

Pada awalnya peneliti tersebut menggunakan bor kemudian penelitimenggunakan bahan peledak yang berbentuk petasan yang dibuat oleh timpeneliti.

peneliti tersebut telah diamankan olehmasyarakat (di kantor Gunung Padang).

Sesampai disanaterdakwa melihat dalam jarak + 20 meter massa yang dalam keadaan marahmendorong dan memukul orang dari Tim Peneliti.

dari Institut TechnologyBandung (ITB);19Bahwa, benar bermula pada hari itu saksi Nanang baru turun dari atas (GunungPadang) dimana sebelumnya telah terjadi peledakan dilereng Gunung Padangyang dilakukan oleh Tim peneliti, kemudian saksi Nanang mendengar ada suaraorang ramai dari arah Gunung Padang, lalu saksipun turun dan tim peneliti laridan melaporkan kepada saksi atas kejadian tersebut.

utama dan peneliti madya yang Batas UsiaPensiunnya adalah 65 tahun.

Salah satu unsur utama sumber daya ilmu pengetahuandan teknologi adalah peneliti yang mempunyai kualifikasi, kompetensi,dan kinerja profesional;Bahwa secara substansi PP 11/2017 sama sekali tidak mengaturtentang sumber daya jabatan fungsional peneliti secara khusus,padahal Pasal 2 ayat (2) huruf c PP 21/2014 secara tegas mengaturmengenai jabatan fungsional peneliti utama dan peneliti madya.

bukannya membedakan BUP Peneliti Madyamenjadi Peneliti Madya terdampak dengan BUP 60 (enam puluh) tahundan Peneliti Madya takterdampak dengan BUP 65 (enam puluh lima)tahun, serta timbulnya pengurangan kemakmuran terhadap PenelitiMadya terdampak sepanjang 5 (lima) tahun itu merupakan diskriminasiterhadap Peneliti Madya terdampak?

selama 5(lima) tahun atau sesuai konteks usianya terhadap Peneliti Madyaterdampak tersebut, dengan demikian kemakmuran Peneliti Madyaterdampak dikurangi sepanjang 5 (lima) tahun.

Membedakan BUPPeneliti Madya tanpa alasan yang jelas menjadi Peneliti Madyaterdampak dengan BUP 60 (enam puluh) tahun dan Peneliti Madya takterdampak dengan BUP 65 (enam puluh lima) tahun yang menimbulkanpengurangan kemakmuran adalah sangat tidak adil danmenyengsarakan terhadap Peneliti Madya terdampak;Bahwa membedakan BUP Peneliti Madya menjadi Peneliti Madyaterdampak dengan BUP 60 (enam puluh) tahun dan Peneliti Madyatakterdampak dengan BUP 65 (enam puluh lima) tahun, adalah tidakadil yang bertentangan

Bahwa belumdibayarkannya dana penelitian Tahap Il sebesar 30 % tersebut dengantersebut100 %,dengan alasan bahwa para dosen peneliti yang belummemperpertanggung jawaban penelitiannya dimanapertanggungjawaban peneliti yaitu harus sudah masuk pada tanggal 30Halaman 8 dari 79 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2017/PT PALNovember 2014.

para peneliti menyelesaikandan menyerahkan laporan pertanggungjawaban dana penelitian tahap 70%tersebut maka selanjutnya Terdakwa FAUZIAH TENRI SISI, SH melakukanpembayaran Tahap kedua sebesar 30%; Bahwa pembayaran dana penelitian 70% Tahap Pertama Tahun 2014kepada para peneliti tersebut, dilakukan pada bulan Mei dan Juli 2014,dengan rincian : No Jenis Penelitian Jumlah Tgl.

Bahwa belumdibayarkannya dana penelitian Tahap Il sebesar 30 % tersebut dengandengan alasan bahwa para dosen peneliti tersebut yang belum100 %,pertanggungjawaban peneliti yaitu harus sudah masuk pada tanggal 30memperpertanggung jawaban penelitiannya dimanaNovember 2014.

Desertasi Doktor 71 Rp. 684. 500.000, Rp.34.225.000,Jumlah 123 Rp. 8.394.500.000, Rp.419.725.000, Bahwa pemotongan 5 % sebesar Rp. 419.725.000, serta dana yangtidak dibayarkan kepada Peneliti sebesar Rp. 146.250.000, yang dilakukanoleh FAUZIAH TENRI SISI, SH tersebut, kemudian disimpan selakuBendahara Pembantu Pengeluaran pada Lembaga Penelitian Untad; Bahwa setelah para peneliti membuat pertanggungjawaban penggunaandana 70 % Tahap ,Tahun 2015 Tahap Kedua sebesar 30 % kepada para Peneliti, dengankemudian

Daftar nama peneliti tahun 2015 pada Lembaga Penelitiandan Pengabdian Kepada Masyarkat Pendanaan Anggaran DIKTIT.a 2015 Universitas Tadulako.32. Daftar nama peneliti tahun 2014 Lembaga PenelitianUniversitas Tadulako;33. Surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaanpenugasan penelitian desertasi dokter tahun anggaran 2014Nomor : 215.f/UN28/KL/2014 tanggal 12 Mei 2014 antara Prof.

Putusan Nomor 1316 K/Pdt//2015Penggugat VI dinyatakan mempunyai hutang kepada Negara/Pemerintah atas pembayaran gaji yang diterima saat memangkujabatan fungsional peneliti yakni sejak bulan Maret 2006 sampai bulanSeptember 2009 dan gaji bulan ke13 dengan total hutang sebesarRp169.891.000,00;Penggugat VII dinyatakan mempunyai hutang kepada Negara/Pemerintah atas pembayaran gaji yang diterima saat memangkujabatan fungsional peneliti yakni sejak bulan Februari 2005 sampaibulan September 2009 dan gaji

2009dan pembayaran gaji bulan ke13 dengan total hutang sebesarRp216.192.300,00;Penggugat X dinyatakan mempunyai hutang kepada Negara/Pemerintah atas pembayaran gaji yang diterima saat memangkujabatan fungsional peneliti yakni sejak bulan Januari 2006 sampai bulanSeptember 2009 dan gaji bulan ke13 dengan total hutang sebesarRp173.744.100,00;Penggugat XI dinyatakan mempunyai hutang kepada Negara/Pemerintah atas pembayaran gaji yang diterima saat memangkujabatan fungsional peneliti yakni sejak bulan

Putusan Nomor 1316 K/Pdt//201510.jabatan fungsional peneliti yakni sejak bulan September 2006 sampaibulan September 2009 dan gaji bulan ke13 dengan total hutangsebesar Rp151.288.600,00; Penggugat XIV dinyatakan mempunyai hutang kepada Negara/Pemerintah atas pembayaran gaji yang diterima saat memangkujabatan fungsional peneliti yakni sejak bulan Mei 2004 sampai bulanSeptember 2009 dan gaji bulan ke13 dengan total hutang sebesarRp207.615.800,00; Penggugat XV dinyatakan mempunyai hutang kepada Negara

Para Penggugat menerima honor/gajisetiap bulannya karena telah bekerja sebagai fungsional peneliti yangtelah diangkat oleh Tergugat sendiri.

Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Negara dan KetuaLembaga lIlmu Pengetahuan Indonesia Nomor 02/SE/1983 danNomor 75/Kep/J.10/1983 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Peneliti;i.

Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi sebesarRp.4.245.858.207,00 yang dipertahankan oleh tim peneliti.

mempertahankan koreksi positif atas Pallet Expense(Acc# 52960002) sebesar Rp.856.326.350,00 karena tidak ada cukupbukti/data pendukung;Menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan tim peneliti.

Putusan Nomor 108/B/PK/PJK/2013G)H)Menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan tim peneliti karena biayatersebut merupakan biaya sehubungan dengan pengiriman barang.

Putusan Nomor 108/B/PK/PJK/2013J)K)Menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan tim peneliti dengan alasan:" Dasar koreksi pemeriksa tdak diketahui Rp.222.110.295,00Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan tim peneliti karena PemohonBanding tidak mengetahui dasar koreksi dari pemeriksa.

Putusan Nomor 108/B/PK/PJK/2013Menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan tim peneliti karena menurutPemohon Banding, biayabiaya tersebut bukan merupakan obyekpemotongan PPh Pasal 23.

Daftar nama peneliti tahun 2015 pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarkat Pendanaan Anggaran DIKTI T.a 2015 Universitas Tadulako.32. Daftar nama peneliti tahun 2014 Lembaga Penelitian Universitas Tadulako.33. Surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan penugasan penelitian desertasi dokter tahun anggaran 2014 Nomor : 215.f/UN28/KL/2014 tanggal 12 Mei 2014 antara Prof. Dr.

Surat Nomor : 238/UN28.2/PL/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Teguran I kepada Peneliti Hibah Kompetitif Nasional dan Desentralisasi Universitas Tadulako.49. SK Rektor Universitas Tadulako Nomor : 2307/UN28/KP/2011 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian Universitas Tadulako tanggal 28 April 2011.50.

Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Pembantu yang menyatakan telah melakukan pembayaran 70% dan 30% kepada Peneliti untuk tahun anggaran 2014 dan 2015 yang didukung dokumen atau bukti-bukti pendukung.79. Bukti atau dokumen bahwa anggaran tahun 2014 dan 2015 telah dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Untad tahun anggaran 2014 dan 2015.80. Asli Rekening Koran LEMLID Tahun Anggaran 2014 dan tahun 201581.

Kontrak / Surat Perjanjian antara Ketua Lembaga dan Peneliti Tahun Anggaran 2014.82. Kontrak / Surat Perjanjian antara Ketua Lembaga dan Peneliti Tahun Anggaran 2015.83. SPTJM dan serah terima Laporan tahun 2014.84. Asli Daftar Pembayaran Dana Penelitian 30% (Tiga Puluh Persen) Tahap II Skema Kerjasama Luar Negeri Dan Publikasi Internasional Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2015.85.

, dimana peneliti yang belummenerima pembayaran Tahap Il 30 % adalah DR.

Bahwabelum dibayarkannya dana penelitian Tahap ll sebesar 30 % tersebutdengan dengan alasan bahwa para dosen peneliti tersebutmemperpertanggung 100jawabanpertanggungjawaban peneliti yaituNovember 2014.Adapun dana penelitian 30 % Tahap Il yang belumpenelitiannyadibayarkan tersebut, dengan rincian sebagai berikut :%,harus sudah masuk pada tanggal 30 No Jenis Penelitian Jumlah Dana Jumlah Dana Jumlah danayang Diterima yang dibayarkan yang belumBendahara kpd Peneliti dibayarkan(30 %) kepada Peneliti1

Sance Lipu, ST, M.Eng sebesar Rp. 113.750.000,dan peneliti atas nama Muhammad Alwi, S.Si, M.Si sebesar Rp.32.500.000, dengan total sebesar Rp. 146.250.000, sehingga danapenelitian 70 % Tahap yang dibayarkan oleh terdakwa FAUZIAH TENRISIS SH kepada peneliti adalah sebesar Rp. 5.729.900.000, (Rp.5.876.150.000 Rp. 146.250.000). Bahwa tidak dibayarkannya danapenelitian 70 % Tahap Tahun 2015 kepada 2 (dua) orang peneliti atasnama Dr.

Bahwabelum dibayarkannya dana penelitian Tahap Il sebesar 30 % tersebutdengan dengan alasan bahwa para dosen peneliti tersebut yang belum100 %,harus sudah masuk pada tanggal 30memperpertanggung jawaban penelitiannya dimanapertanggungjawaban peneliti yaituNovember 2014.dibayarkan tersebut, dengan rincian sebagai berikut :Adapun dana penelitian 30 % Tahap Il yang belum No Jenis Penelitian Jumlah Dana Jumlah Dana Jumlah danayang Diterima yang dibayarkan yang belumBendahara kpd Peneliti dibayarkan(30

Junaedi telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut;18Bahwa, terdakwa kenal dengan para peneliti yang melakukan penelitian diGungung Padang, mereka berasal dari Tim peneliti dari ITB Bandung karenapada tanggal 28 Agustus 2013 terdakwa sudah pernah bertemu dangan saksiRizal pada saat mereka sedang menggali lobang guna ditanami petasan/mercon. Pada saat itu saksi Rizal menerangkan bahwa lubang tersebut akandigunakan untuk tempat melakukan peledakan nantinya.

terdakwa meminta kepada Tim peneliti supaya memenuhiperminta dari masyarakat sekitar Gunung Padang terlebih dahulu yaitu dariRT Gunung Padang, RT Cimanggu, masyrakat Sukasirna dan masyarakatCiwangun guna meminta Izin dari mereka sekaligus mengadakan sosialisasi;Bahwa, setahu terdakwa para peneliti melakukan peledakan tersebut terjadipada tanggal 5 September 2013 sekira pukul 15.30 Wib yang bertempat diGunung Padang;Bahwa, saat dilakukan peledakan tersebut dimana pada awalnya tidak adamasyarakat

Rizal, sedangkan dua orang lainnya dari Tim peneliti berusahamenyelamatkan diri dari amukan massa tetapi terdakwa dan massa tetapmengejar kedua peneliti tersebut dan tanpa sengaja kaki terdakwa mengenaikaki salah seorang dari Tim peneliti yang sudah tua (Sukardiyono), akibatnyadia terjatuh secara bersamasama dengan terdakwa;Bahwa, pada saat itu Sdr.

Sesampai disanaterdakwa melihat dalam jarak + 20 meter massa yang dalam keadaan marahmendorong dan memukul orang dari Tim Peneliti.

Rizal, sedangkandua orang lainnya dari Tim peneliti berusaha menyelamatkan diri dariamukan massa tetapi terdakwa dan massa tetap mengejar kedua penelititersebut dan tanpa sengaja kaki terdakwa mengenai kaki salah seorang dariTim peneliti yang sudah tua (Sukardiyono), akibatnya dia terjatuh secarabersamasama dengan terdakwa;e Bahwa, benar kemudian Sdr. Rizal, Sdr. Sukardiyono dan Sdr.

Selain itu, Pemohon Bandingdalam pembahasan akhir Pemohon Banding tidak dapat membuktikan buktiadanya koreksi Objek PPh Pasal 21 tersebut, oleh karena itu tidakdipertimbangkan peneliti;2.

SalariesBahwa Peneliti menerima sanggahan Pemohon Banding;8. 650904 Severance PayBahwa Peneliti setuju dengan sanggahan Pemohon Banding;9. 650999 ETAC BonusBahwa Peneliti setuju dengan sanggahan Pemohon Banding;10. 70249 Contruction in ProgressBahwa Peneliti tetap mempertahankan hasil penelitian atas Objek PPh Pasal 21yang terdapat pada biaya Construction in Pogress (CIP) berdasarkan halhalsebagai berikut:Bahwa dalam pembahasan akhir, Pemohon Banding mengakui adanya biayaUpah/Gaji dalam biaya CIP

Dengan demikian terjadi doublepembebanan yang dilakukan oleh Peneliti kKeberatan.

Koreksi peneliti berupa Biaya Professional fee ini tidak pernahdituangkan dalam SPHP yang dilakukan oleh Pemeriksa, Risalah Pembahasanmaupun di SKP PPh 21 tahun 2006. Oleh karenanya Pemohon Banding tidakbisa menerima dasar koreksi yang didasarkan hanya karena Peneliti tidak dapatmenelusuri biaya tersebut di LHP yang tidak pernah menjadi SPHP sehinggapeneliti menambahkan biaya ini menjadi objek PPh 21.

Secaracost, biaya ini telah masuk dalam Cost Summary yang pernah PemohonBanding sampaikan kepada pemeriksa dan peneliti keberatan;B.

Bahwabelum dibayarkannya dana penelitian Tahap II sebesar 30 % tersebutdengan dengan alasan bahwa para dosen peneliti tersebut yang belummemperpertanggung jawaban penelitiannya 100 %, dimanapertanggungjawaban peneliti yaitu harus sudah masuk pada tanggal 30November 2014.

Sance Lipu, ST, M.Eng sebesar Rp. 113.750.000,dan peneliti atas nama Muhammad Alwi, S.Si, M.Si sebesar Rp.32.500.000, dengan total sebesar Rp. 146.250.000, sehingga danapenelitian 70 % Tahap yang dibayarkan oleh terdakwa FAUZIAH TENRISISI, SH kepada peneliti adalan sebesar Rp. 5.729.900.000, (Rp.5.876.150.000 Rp. 146.250.000). Bahwa tidak dibayarkannya danapenelitian 70 % Tahap Tahun 2015 kepada 2 (dua) orang peneliti atasnama Dr.

, dimana peneliti yang belummenerima pembayaran Tahap II 30 % adalah DR.

Bahwabelum dibayarkannya dana penelitian Tahap II sebesar 30 % tersebutdengan dengan alasan bahwa para dosen peneliti tersebut yang belum100 %,pertanggungjawaban peneliti yaitu harus sudah masuk pada tanggal 30memperpertanggung jawaban penelitiannya dimanaNovember 2014.

Oleh karena itu Peneliti melakukanpengujian arus barang dan arus uang untuk memperoleh keyakinan atas kebenaranfaktur pajak tersebut; Peneliti dapat melakukan pengujian arus barang karena didukung dengan bukti yangmemadai yang terdiri dari faktur pajak, DO/SPB/SPK, BAPB/BAPP dan invoice.Namun demikian, pengujian arus uang kurang didukung dengan bukti yangmemadai, yaitu tanpa adanya rekening koran dan kuitansi.

Oleh karena itu Peneliti melakukanpengujian arus barang dan arus uang untuk memperoleh keyakinan atas kebenaranfaktur pajak tersebut;ePengujian arus barang oleh Peneliti tidak dapat dilakukan karenabuktipendukungnya kurang memadai. Pemohon Banding hanya menyerahkan fakturpajak dan invoice, tanpa ada DO/SPB/SPK dan BAPB/BAPP.

Oleh karena itu Peneliti melakukanpengujian arus barang dan arus uang untuk memperoleh keyakinan atas kebenaranfaktur pajak tersebut;Pengujian arus barang oleh Peneliti tidak dapat dilakukan karena buktipendukungnya kurang memadai. Pemohon Banding hanya menyerahkan faktur pajakdan invoice, tanpa ada DO/SPB/SPK dan BAPB/BAPP.

Oleh sebab itu Peneliti tidak memperoleh keyakinan ataskebenaran faktur pajak masukan dari CV Karya Inti Utama (sebagaimana tertuangdalam Kertas Kerja Penelitian Keberatan);Pada saat uji bukti, Pemohon Banding memperlihatkan dokumendokumen yangmenunjukkan bahwa uji arus uang maupun arus barang dapat dilakukan untukmembuktikan transaksi tersebut.

Namun demikian, menimbang pasal 33 UUKUP dan SE06/PJ.7/2006, untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran faktur pajaktersebut Peneliti melakukan pengujian arus barang dan arus uang;Pengujian arus barang oleh Peneliti tidak dapat dilakukan karena buktipendukungnya kurang memadai. Pemohon Banding hanya menyerahkan faktur pajaktanpa ada DO/SPB/SPK, BAPB/BAPP dan invoice.

Putusan Nomor 1223/B/PK/PJK/2016Bahwa atas selisih sebesar Rp 2.138.570.332,00 ini, dapat Pemohon Bandingjelaskan dan buktikan bahwa selisihselisih tersebut timbul karena halhalsebagai berikut:A.1 Keteledoran Dari Pemeriksa Pajak/Peneliti Pajak Dalam Menyalin/Memindahkan Nilai Peredaran Usaha Perusahaan;Bahwa dari Kertas Kerja Pemeriksa Pajak/Peneliti Pajak tampak adanyaketeledoran Pemeriksa Pajak/Peneliti Pajak dalam menyalin/memindahkan nilai peredaran usaha perusahaan ke dalam SKPKBPPN Nomor 00021

Putusan Nomor 1223/B/PK/PJK/2016KeteranganNilai peredaran usaha menurutPemeriksa Pajak/Peneliti Pajak berdasarkan surat No PHP41/WPJ.06/KP.0705/2011, tanggal 30 Juni 2011dan berdasarkan SKPKB PPN No00021/207/07/021/11, tanggal 12 Agustus 2011adalah sebesarDikurangi dengan:a.1. keteledoran Pemeriksa Pajak/PenelitiPajak dalam memindahkan nilai peredaranusaha perusahaan kami dari Kertas KerjaPemeriksa Pajak/Peneliti Pajak ke dalam SKPKBPPN No 00021/207/07/021/11a.2. kelebihan pencatatan penjualan oleh

PemeriksaPajak/Peneliti Pajaka.3. kelebihan bayar dari konsumen kami(Lestari) pada tanggal 26 November 2007yang telah dikembalikan kepada konsumenkami pada tanggal 27 November 2007;namun oleh Pemeriksa Pajak/Peneliti Pajakkelebihan bayar konsumen tersebutdianggap sebagai niali penjualan perusahaan kamia.4. penerimaan bonus penjualan tahun2007 yang merupakan milik para konsumenperusahaan kami yang dianggap olehPemeriksa Pajak/Peneliti Pajak sebagai nilaiperedaran usaha perusahaan kami untuktahun

pajak 2007a.5. retur penjualan dari konsumen kami(=CV Buana Mas) pada bulan Juni 2007yang belum dikurangkan dari nilai peredaran usaha perusahaan kami oleh PemeriksaPajak/Peneliti Pajaka.

Jumlah pengurang nilai peredaran usahaDitambah dengan:a.6. kesalahan pencatatan nilai penjualantahun 2007 dari beberapa faktur pajakperusahaan kami oleh Pemeriksa Pajak/Peneliti Pajak, sehingga mengakibatkan nilaipenjualan perusahaan kami menjadi lebihrendah daripada yang seharusnya dankarena itu nilai penjualan perusahaankami perlu ditambahkan dengan jumlahkesalahan pencatatan Pemeriksa Pajak tersebuta.7. transaksi penjualan tahun 2007 yangbelum dicatat oleh Pemeriksa Pajak/Peneliti Pajakb.