Ditemukan 6226 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-09-2015 — Putus : 07-10-2015 — Upload : 02-08-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 21/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR
Tanggal 7 Oktober 2015 — YUSRIZAL, A.Ptnh Bin MUHAMMAD YUSUF BHAWAN ;
94 — 70
  • Bahwa Walikota Tanjungpinang melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra yaitu Drs.Wan Samsi dan juga selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentinganPembangunan Pemerintah Kota Tanjungpinang tahun anggran 2009 membuat suratundangan kepada para pemilik lahan dan Tim Penilai harga tanah dengan surat Nomor: 005/ADMPUM/138 tanggal 3 Oktober 2009 Perihal Undangan Acara Rapatmusyawarah Tim Penilai Harga Tanah dari Intansi Tekhnis Tentang Pengadaan Tanahuntuk Pembangunan Sekolah Dasar Terpadu di Keluarahan
    Wan Samsi dan juga selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentinganPembangunan Pemerintah Kota Tanjungpinang tahun anggran 2009 membuat suratundangan kepada para pemilik lahan dan Tim Penilai harga tanah dengan surat Nomor: 005/ADMPUM/138 tanggal 3 Oktober 2009 Perihal Undangan Acara Rapatmusyawarah Tim Penilai Harga Tanah dari Intansi Tekhnis Tentang Pengadaan Tanahunntuk Pembangunan Sekolah Dasar Terpadu di Keluarahan Pinanng KecanaKecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, akan tetapi
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Perijinan
Register : 14-05-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 20-01-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 45/G/2014/PTUN-BDG
Tanggal 22 Oktober 2014 — PARTAP SINGH VS BUPATI PURWAKARTA
86 — 48
  • Tekhnis operasional pertambangan 5c. Penerapan standard kompetensi tenaga kerja pertambangan ;Bahwa hanya berdasarkan kenyataan kenyataan seperti diuraikan diatas,jelas sekali Tergugat telah melakukan hal hal yang bertentangan denganPeraturan Perundang Undangan yang berlaku ;Hal lain yang merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugatadalah membuat 2 (dua) surat Keputusan yang sama nomor dantanggalnya tetapi dengan isi yang berbeda.
    Berdasarkan hasil evaluasi Tim, Penggugat sebagai pemegang IUPOperasi Produksi tidak dapat melaksanakan kewajiban kewajibansecara administrasi, tekhnis, Keuangan dan lingkungan sebagaimanayang telah disampaikan Kepala Dinas Energi dan Sumber DayaMineral Kabupaten Purwakarta dalam Surat Penghentian KegiatanTambang Nomor : 540/333/Tambum tertanggal 30 April 2012 danSurat Penghentian Kegiatan Tambang Nomor : 540/718/Tambumtertanggal 22 Nopember 2013 5 2.
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-08-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PT BENGKULU Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL
Tanggal 26 September 2016 — Ir.WARDAYA BIN KASIMAN
89 — 30
  • kegiatan tersebut sebagaitugas dan tanggung jawabnya sebagai PPTK sehingga Konsultan pengawastidak melaksanakan tugasnya yaitu tidak melakukan pengawasan terhadappekerjaan yang telah dilaksanakan oleh SINANDAR NATA KUSUMA, tidakpernah membuat laporan kemajuan fisik baik mingguan maupun bulanan,kemudian konsultan pengawas membuat laporan mingguan dan bulananberdasarkan pengamatan secara visual/melihat di lapangan tanpa melakukanHal 9 dari 100, Put No. 3/Pid.SusTPK/2016/PT.BGL.pemeriksaan secara tekhnis
    setiap item pekerjaan sesuai spesifikasi yang adadi dalam kontrak, begitu juga Tim pemeriksa dan Penerima Hasil pekerjaantidak melakukan pemeriksaan secara tekhnis setiap item pekerjaan sesuaispesifikasi yang ada di dalam kontrak, hanya melakukan pekerjaan padatanggal 4 Desember 2013, bahkan berdasarkan dokumen Berita acarakemajuan fisik pekerjaan dan Berita acara pemeriksaan pekerjaan yangdilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan CV.EB GROUP dalam hal iniSINANDAR NATA KUSUMA, Konsultan pengawas, Kuasa
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan oleh ahli tekhnis dariUniversitas Prof.DR.HAZIRIN,SH. Bengkulu tanggal 22 Desember 2014terhadap pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung Dusun Baru KabupatenSeluma tahun 2013, secara kwantitas masih terdapat kekurangan Volumepekerjaan diantaranya :I.
    kegiatan tersebut sebagaitugas dan tanggung jawabnya sebagai PPTK sehingga Konsultan pengawastidak melaksanakan tugasnya yaitu tidak melakukan pengawasan terhadapHal 22 dari 100, Put No. 3/Pid.SusTPK/2016/PT.BGL.pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh SINANDAR NATA KUSUMA, tidakpernah membuat laporan kemajuan fisik baik mingguan maupun bulanan,kemudian konsultan pengawas membuat laporan mingguan dan bulananberdasarkan pengamatan secara visual/melihat di lapangan tanpa melakukanpemeriksaan secara tekhnis
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 03-07-2019 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg
Tanggal 4 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
ROHMAN
Terdakwa:
1.Ir.FEBRI DARMANSYAH Bin Alm JAARUDIN
2.TISNA SANJAYA, ST Bin Alm GANDA
148 — 48
  • Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 800 / 014-BM / DPUPESDM / 2016, tanggal 01 Maret 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Pelaksana Tekhnis, Pengawas Lapangan dan Pelaksana Administrasi Pada BidanG Bina Marga Tahun Anggaran 2016.
  • 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Maret 2017 atas adanya penyerahan uang Rp. 60.000.000,- dari H.
    30Nopember 2015 perihal Usulan DAK Infrastruktur Publik Daerah Tahun2016.20) Surat Perintan Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931/2679/LSBJ/BUD/1.03.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 berikut lampirannya.21) Buku catatan hasil pengecekan volume hasil pekerjaan peningkatanJalan Rinjani Rayabromo dan Jalan Mahoni raya.Halaman 4 dari 147 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2019/PN Bdg22) Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 800 / 014BM /DPUPESDM / 2016, tanggal 01 Maret 2016 tentang PenunjukanPejabat Pelaksana Tekhnis
    Kegiatan (PPTK), Pejabat Penerima HasilPekerjaan (PPHP), Pelaksana Tekhnis, Pengawas Lapangan danPelaksana Administrasi Pada BidanG Bina Marga Tahun Anggaran2016.23) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Maret 2017 atas adanyapenyerahan uang Rp. 60.000.000, dari H.
    Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931/2679/LSBJ/BUD/1.03.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 berikut lampirannya.Buku catatan hasil pengecekan volume hasil pekerjaan peningkatanJalan Rinjani Rayabromo dan Jalan Mahoni raya.Halaman 114 dari 147 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2019/PN Bdg22)23)24)25)26)Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 800 / 014BM / DPUPESDM /2016, tanggal 01 Maret 2016 tentang Penunjukan Pejabat PelaksanaTekhnis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP),Pelaksana Tekhnis
    IPD TA. 2016.Surat Walikota Cirebon Nomor : 905/1701DPUPESDM tanggal 30Nopember 2015 perihal Usulan DAK Infrastruktur Publik Daerah Tahun2016.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931/2679/LSBJ/BUD/1.03.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 berikut lampirannya.Buku catatan hasil pengecekan volume hasil pekerjaan peningkatanJalan Rinjani Rayabromo dan Jalan Mahoni raya.Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 800 / 014BM /DPUPESDM / 2016, tanggal 01 Maret 2016 tentang PenunjukanPejabat Pelaksana Tekhnis
    Kegiatan (PPTK), Pejabat Penerima HasilPekerjaan (PPHP), Pelaksana Tekhnis, Pengawas Lapangan danPelaksana Administrasi Pada BidanG Bina Marga Tahun Anggaran2016.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Maret 2017 atas adanyapenyerahan uang Rp. 60.000.000, dari H.
Pengadilan PN TEBING TINGGI Pidana Umum Pencurian
Putus : 30-05-2016 — Upload : 13-06-2016
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 210/Pid.B/2016/PN.TBT
Tanggal 30 Mei 2016 — WARNO.
32 — 5
  • orang yang melakukan atau yangmengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, baik seluruhnya maupunsebahagian dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yangmempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang / benda itu seluruhnya atau sebahagianmilik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifatnilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis
Pengadilan PA KOLAKA Perdata Agama
Register : 19-01-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 26-06-2019
Putusan PA KOLAKA Nomor 0045/Pdt.G/2016/PA.Klk
Tanggal 21 April 2016 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 14
  • Sikap masingmasing pihak yang tidak saling mengunjungi itu secara jelas tidak disebabkanhambatan geografis atau tekhnis karena selama pisah tempat tinggal, baikPemohon maupun Termohon tinggal di wilayah Kecamatan Pomalaa, danKecamatan Kolaka yang relatif terjangkau sekalipun dengan alat tranportasiumum.
Pengadilan PN BOGOR Pidana Khusus
Register : 17-12-2020 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Bgr
Tanggal 8 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.NOVI SAFITRI, S.H.,MH.
2.DEASY INDRAYANI KURNIA
3.AGUNG TRISA PUTRA F.B, S.H.
Terdakwa:
AHMAD FANDI Bin BATIN MANGKU BUMI
56 — 8
  • persidanganyang setelan dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas terdakwaURIP tersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim, terdakwa dalamkeadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan secararasional, detail dan terperinci, sehingga berdasarkan faktafakta tersebut diatasapabila dihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah tekhnis
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum Kejahatan terhadap Keteriban Umum
Putus : 15-06-2015 — Upload : 11-01-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 123/Pid.Sus/2015/PN /Smg
Tanggal 15 Juni 2015 — SUHANDOYO BANAWI bin SRI AGUNG BANAWI
109 — 4
  • wilayahProvinsi Jawa Tengah adalah : Surat izin pengusahaan air tanah yangditerbitkan oleh Gubernur, yang berlaku untuk sumur dangkal ataupundalam dengan tidak ada batasan kedalaman ;Bahwa yang berwenang menerbitkan izin pengusahaan air tanah yaitusejak awal tahun 2011 surat izin pengusahaan air tanah diterbitkan olehBupati / walikota proses penerbitannya dengan cara pemohon mengajukanizin ke Bupati / Walikota, selanjutnya Bupati / Walikota akan menerbitkanizin dimaksud setelah ada rekomendasi tekhnis
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 17-04-2014 — Putus : 08-07-2014 — Upload : 08-10-2014
Putusan PN PELALAWAN Nomor 94 /Pid.Sus/2014/PN.Plw
Tanggal 8 Juli 2014 —
338 — 24
  • MEMPERINDAG No.08 /M DAG / Per/ 2/07 tanggal 07 Februari 2007 tentang penetapan harga pokok untukperhitungan PSDH serta Peraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 1999tanggal 10 agustus 1999 tentang Tarif atas jenis PNBP(PenerimaanNegara Bukan Pajak ) pada departemen Kehutanan dan perkebunandan peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18 / Menhut Il / 2007tanggal 22 Mei 2007 tentang Petunjuk tekhnis tata cara pengenaan,pemungutan, dan pembayaran Provisi sumber daya Hutan ( PSDH )sebagai berikut :e Kayu olahan
Pengadilan PN RANTAU Pidana Khusus Farmasi
Register : 02-02-2017 — Putus : 15-03-2017 — Upload : 30-04-2017
Putusan PN RANTAU Nomor 40 / Pid. Sus / 2017 / PN. Rta
Tanggal 15 Maret 2017 — -Supardi Bin ( Alm ) H. Lamsyah
84 — 8
  • golonganObat keras, yang harus dijual oleh Apotek berizin dan untukmembelinya pun harus dengan resep dokter ;Halaman 11 Putusan Nomor : 40/Pid.Sus/2016/PN.Rtatersebut ;Bahwa fungsi obat carnophen adalah sebagai obat penenangsusunan syaraf pusat yang biasanya dipergunakan oleh orangyang mengalami gangguan jiwa ;Bahwa ahli menerangkan Persyaratan yang harus di penuhiseseorang dalam melakukan pekerjaan Kefarmasian adalah :Wajib memiliki surat tanda registrasi berupa : STRA bagi apotekerdan STRTTK bagi tenaga tekhnis
Pengadilan PA MOROTAI Perdata Agama
Register : 15-08-2016 — Putus : 25-08-2016 — Upload : 02-05-2019
Putusan PA MOROTAI Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.MORTB
Tanggal 25 Agustus 2016 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 11
  • Sikap masingHalaman 10 / 20, Putusan Nomor 85/Pdt.G/2016/PA MORTBmasing pihak yang tidak saling mengunjungi itu secara jelas tidak disebabkanhambatan geografis atau tekhnis.
Pengadilan PN RENGAT Pidana Umum
Register : 13-08-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN RENGAT Nomor 268/Pid.B/2020/PN Rgt
Tanggal 30 September 2020 — Penuntut Umum:
SITI RAHAYU, SH
Terdakwa:
M. HAFIS AL KHAIR Bin EDI SUTRISNO
53 — 2
  • Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lainHalaman 10 dari 15 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN.RgtMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdiambil oleh Terdakwa atau telah
Pengadilan PN RENGAT Pidana Umum Penggelapan
Putus : 09-02-2016 — Upload : 29-08-2016
Putusan PN RENGAT Nomor 454/Pid.B/2015/PN.Rgt-Tlk
Tanggal 9 Februari 2016 — Terdakwa DEDI BAKTI Als DEDI MINHAU Bin (Alm) M. ARIS
49 — 2
  • Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,Hal. 11 dari 14Put.No.454/Pid.B/2015/PN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-04-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 K/TUN/2011
Tanggal 21 April 2011 — KOMSA KOREA vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
70 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pangkat Komisaris Besar Polisi(Kombes Pol) atau yang lebih Tinggi ;b Ada pada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat AjunKomisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah ;Untuk kebijakan terhadap Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbandingseharusnya wewenang penuh untuk memberhentikannya ada pada KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia dan wewenang itu merupakan wewenangpenuh dan mutlak berdasarkan undangundang oleh karena itu tidak dapat dibagi(undevided) sehingga untuk tekhnis
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 28-04-2010 — Putus : 14-07-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 4/G/2010/PTUN.BKL
Tanggal 14 Juli 2010 — EVI MARIA binti Jemed
90 — 42
  • masuk pokok perkara Majelis Hakimakan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat tersebut sebagaiberikut j= 22e8esees=eMenimbang, bahwa dalam Peraturan Daerah Provinsi BengkuluNomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DinasDaerah Provinsi Bengkulu Bab VI Pasal 18, Kepala Seksi BinaSumber Dana Sosial dan Jaminan Kesejahteraan Sosial adalahbawahan dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, yang mempunyaitugas pokok : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,standarisasi dan pemberian bimbingan tekhnis
Pengadilan PN RENGAT Pidana Umum Pencurian
Putus : 12-02-2015 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN RENGAT Nomor 27/Pid.B/2015/PN.Rgt
Tanggal 12 Februari 2015 — ABDULLAH ALS DULLAH BIN (ALM) NAZARUDIN
37 — 5
  • Unsur Yang seluruhnya atau sebahagian merupakan milik oranglain.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang / benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas hartabenda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagipemiliknya, barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksirharganya, dan telah dicuri oleh pelaku atau telah berpindah tempat.Terdakwa tidak ada hak pemilikan
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum Kealfaan mengakibatkan kematianluka
Register : 15-04-2013 — Putus : 05-06-2013 — Upload : 24-07-2014
Putusan PN MALANG Nomor 181/Pid.B/2013/PN.Mlg
Tanggal 5 Juni 2013 — SUWONO
60 — 6
  • HARI SASONO, BE, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi pernah memberikan keterangan atas permintaanKepolisian Resort Kota Malang dalam hal kecelakaan lalu lintas danmemberikan sebagai saksi ahli dari Dinas Perhubungan Lalu Lintasangkutan jalan Kota Malang ;Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai kepala penguji pengelia unitUPT (ji pelaksana tekhnis) pengujian kelaikan kendaraan bermotor ;Bahwa saksi mengerti dalam hal ini dari pihak Kepolisian ResortMalang Kota satuan
Pengadilan PN TEBING TINGGI Pidana Umum Pencurian
Putus : 19-05-2016 — Upload : 20-06-2016
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 179/Pid.B/2016/PN.Tbt
Tanggal 19 Mei 2016 — Styadi Fauzi, dkk
25 — 4
  • kekuasaan orang yang melakukan atau yangmengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, baik seluruhnyamaupun sebahagian dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatuyang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milik orang lain,yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilaiekonomis atau bersifat nilai tekhnis
Pengadilan PN KEBUMEN Pidana Umum Pencurian
Register : 19-07-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 14-09-2017
Putusan PN KEBUMEN Nomor 168/Pid.B/2017/PNKBM
Tanggal 14 September 2017 — SAIUN alias EKO Bin MUDIWATONO
29 — 4
  • Pid.B / 2017 /PN.Kommengambil sudah dimulai pada saat seorang berusaha melepaskan kekuasaanatas benda dari pemiliknya, dengan demikian barang itu harus ditafsirkansebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis
Pengadilan PN MARTAPURA Pidana Khusus
Register : 28-01-2014 — Putus : 28-01-2014 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN MARTAPURA Nomor 400/Pid.Sus/2013/PN.Mtp
Tanggal 28 Januari 2014 — MUHAMMAD MUNAZZAT Als NAJAT Bin ABDUL HADI
37 — 8
  • sekarang ;e Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dankosmetika ;e Bahwa yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan,termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi ataumenyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapandiagnosis pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dankontrasepsi untuk manusia ;e Bahwa yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaanfarmasi adalah Apoteker dan dibantu oleh tenaga tekhnis