Ditemukan 2407 data
73 — 6
lembaga rehabilitasi ahli mempunyai assesmen sendiri darilembaga rehabilitasi;;Bahwa terima pasien darimana saja yang kasusnya narkoba;MUHAMMAD ARIF SETIAWAN, SH.MH dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :;Bahwa pemeriksaan saksi itu prinsipnya akan mendapatkan keteranganapa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh seorang saksimengenai suatu hal yang ditanyakan oleh penyidik, karena itupemeriksaan terhadap para saksi itu biasanya dilakukan secara sendirisendiri, kalau dilakuan
209 — 296 — Berkekuatan Hukum Tetap
Direksi(vide Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 5 dan angka 6Halaman 83 dari 93 hal Putusan Nomor 117 PK/Pdt.SusKPPU/2016serta Pasal 3 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas);5.18.Bahwa oleh karena tidak terbukti ada kerjasama diantara ParaPemohon Peninjauan Kembali dalam proses tender lelangtersebut dan tidak ada pelaku usaha lain yang dirugikan danmengajukan sanggahan atau keberatan atas tender lelangdimaksud, maka dari itu tidak terbukti ada persekongkolan secarahorizontal yang dilakuan
291 — 174
Bal almurabahah aladiyyah adalah akad jual beli murabahah yang dilakuan atas barang yang sudah di miliki penjual pada saat barangtersebut ditawarkan kepada calon pembeli.10.Bai almurabahah Ii alamir bi alsyira adalah akad jual beli murabahahyang di lakuakn atas dasar pesanan dari pihak calon pembeli.12. Bai almuzayadah adalah jual beli dengan harga paling tinggi yangpenentuan harga (tsaman) tersebut dilakuakan melalui proses tawarmenawar.13.
98 — 54
(sebagaimana faktafakta yang kami terangkan diatas)3) Bahwa sejak perkara tersebut dilakuan pemeriksaan daritahap penyidikan di Denpom III/1 Bogor sampai dengan akhirnyapada tahap pemeriksaan di Pengadilan Militer Il09 Bandungyang mulia ini Saksi Akuntan Publik Sdr. Saksi Drs. RikantoRadix Ak diletakan sebagai Saksi ahli.d.4Analisa : Terhadap hal tersebut penetapan Akuntan Publik Sdr. SaksiDrs.
35 — 6
memerintahkan penggunaananggaran Sekretariat DPRD diluar peruntukan sebagaimana mestinya, maka berdasarkanketentuan Pasal 21 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 di atas terdakwa selaku bendahara/pemegang kas yang bertanggungjawab secara pribadi atas uang Negara yang berada dalampengelolaanya wajib menolak perintah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena penggunaan dana UUDP serta PPh Pasal 21 sejumlahRp.1.013.853.808, (satu milyar tiga belas juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratusdelapan rupiah) dilakuan
POLTIK SYAHMAWIN PURBA, Dkk
Tergugat:
PT. PETAMBURAN JAYA RAYA
92 — 40
bekas Hak Guna Bangunan (HGB) yangakan dieksekusi bagaimana posisinya saat dieksekusi apakah terkait padawaktu sebelum dieksekusi perkara itu jalan apabila status hak tanahnyaberbeda maka hak atas tanah itupun berbeda ; Bahwa statusnya berbeda , cuma bekas Hak Guna Bangunan(HGB) posisinya masih terkait dan melekat pada subyek haknya , itu hakprioritas untuk mengajukan permohonan dalam bentuk perpanjanganmaupun peningkatan hak ; Bahwa tanah yang Hak Guna Bangunan (HGB) yang sudahdaluarsa tidak dapat dilakuan
181 — 31
serahterima jabatannya dilantik oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, namun untukeselon di bawah Ill hanya dilakukan pelantikannya di tingkatKejaksaan negeri saja;Bahwa yang menentukan promosi ataupun mutasi jabatan strukturalpada Kejaksaan adalah Kejaksaan Agung;Bahwa kemudian bentuknya adalah dalam format Surat KeputusanJaksa Agung, dan untuk berlakunya suatu Surat Keputusan terkaitdengan eselon Ill dalam Kejaksaan, baru terjadinya peralihan jabatanadalah saat dilantiknya pejabat yang baru, kemudian dilakuan
363 — 2260
Yakniproses jual beli tersebut dilakuan secara terang dan terbuka dihadapanNotaris (TERGUGAT VII), pejabat pemerintah terkait dan semua prosesnyaberjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan prosedur yang ada.Bahwa TERGUGAT dan TERGUGAT II juga telah tepat dalam membelitanah aquo dari ahli waris yang sah Alm.Daliman (TERGUGAT III, IV, V, danVl), sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehPARA TERGUGAT (TERGUGAT s/d TERGUGAT VI).
J. Prins, S.H.
Terdakwa:
SIMON FREDY PASARIBU
233 — 91
Bahwa Saksi mendengar dari Ajudan Wadanyonif713/St Pratu Husaini, bahwa telah terjadi pemotongan ULPBaja Taja baru sejumlanh Rp15.000,00 (lima belas riburupiah) per hari per orang sebanyak 81 (delapan puluhsatu) orang, yang dilakuan oleh Sertu Erwin Sanjaya selakuBamak atas perintah dari Terdakwa.3.
129 — 18
DIAN PRAMUDIA sendiri yangmengatakan bahwa memang tindak pidana dilakuan berdua, dan jugalogikanya tidak mungkin melawan korban DANI ACHMAD sendirian,selain itu bukti sidik jari terdakwa IQBAL RABANI teridentifikasi oleh ahlidaktiloskopi dalam bukti tabung gas 3 (tiga) kilo Gram;Bahwa benar rekontruksi yang dilakukan oleh sdr.
121 — 18
Husman);e Pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 dilakuan pertemuan kedua (ll) dimanadalam pertemuan tersebut sdr.
MUSTOFA
Terdakwa:
NORMAN Alias AMENG
204 — 143
Keane keberatan tentang adanyamanipulasi Keuangan yang dilakuan oleh sdr. The Sung Seng dan sdr.Yusri sehingga tidak ada dalam Notulen Rapat; Bahwa yang memegang hasil Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa setelah selesai rapat adalah Ferry H. Amahorseya, SH.; Bahwa alasan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasadipegang oleh sdr. Ferry H. Amahorseya, SH. karena sdr.
404 — 251
duaduanya samasama specialis tapi Karena ini yang dipersoalkanadalah kegiatan perkoprasian maka sistematik ini lebih menjurus kepadapenggunaan UU Perkoperasian ;Ketika terjadi satu dugaan tindak pidana perbankan misalnya ditemukan di badanhukum yang bukan perbankan misalnya koperasi apakah bisa langsung diterapkanUU perbankan atau mengarah ke UU Koperasi karena dari bukti awal sudahdiketahui berbadan hukum koperasi, terkait dengan Perma No.3 tahun 2016Ketika ada pernghimpunan dana dari masyarakat tapi dilakuan
621 — 469
Karena hal ituadalah ekses dan efek dari kerjanya Tergugat yang ternyata telah tidak memenuhiketelitian dan kehatihatian yang diperlukan dalam bertindak yang tindakannyaberkaitan dengan keselamatan dan hidup matinya pasien yang dilakuan sectiosesaria;Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut Majelis menilaiapa yang telah dilakukan Tergugat terhadap isteri Penggugat pasiennya adalahdalam rangka melaksanakan pekerjaan sebagai dokter praktek pada Tergugat Il.
156 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terkait dengan tuduhan pemotongan yang dilakuan oleh Terdakwa , adalahtidak benar. Karena setiap penggunaan keuangan untuk kegiatan RedisTOL telah mendapat persetujuan dari atasan Terdakwa. Dan diketahui olehKuasa Pengguna Anggaran / Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Banten.. Hasil Audit penghitungan kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan ProvinsiBanten (DKI Jakarta Il) Nomor RR1424/PW30/5/2011 tanggal 28 Maret2011, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, karenaHal. 161 dari 203 hal.
Sedangkan pencocokan subjek dilakuan denganmengidentifikasi pengusaan tanah saat ini, dengan cara melihat bukti lainyang ada, yaitu Surat Keterangan Kepala Desa, Surat Pernyataan dari calonpenerima manfaat yang diketahui olen Kepala Desa, SPPT, KeteranganDomisili/KTP yang harus dilampirkan oleh calon penerima mafaat dalamsurat permohonannya.
1.WIDIASTUTY
2.DAKMEK alias DAMEK ARIFIN
Tergugat:
1.Abd. Rahim alias H. Rahmat Mutakin bin Bedolo alias H. Abdurrahman
2.Napsiah alias Nafsiah bin Bedolo alias H. Abdurrahman
3.Abdul Samad bin Bedolo alias H. Abdurrahman
81 — 46
GMtidak tercapai kesepakatan secara keseluruhan antara para ahli waris terhadappembagian warisanJual beli dianggap telah terjadi dan sah menurut hukum apabila dilakukansecara riil terang dan tunai;Penjualan yang dilakuan secara lisan sesuai dengan asas kebebasan berkontrakadalah sahsah saja;Berakhirnya suatu kontrak dalam perjanjian adalahJangka waktunya berakhirMelalui putusan pengadilanBahwa Penyelesaian sengketa tanah baik yang didalamnya ada unsur pidanaharus dipisahkan antara proses pemeriksaan
1.TIWI
2.SLAMET SAIT
3.WATI
4.NURHASANAH
5.MAHFIROTUNNISA
6.MOHAMDAD SAID
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
2.PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA
3.PANGLIMA PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA STAFF TENTARA NASIONAL ANGKATAN UDARA
4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
374 — 1651
Agr.40/25/13 Mei 1953 yangmenyebutkan bahwa pendaftaran terhadap tanah sedemikiandilakukan hingga akhir tahun 1953;Bahwa pada tahun 1952, tepatnya pada tanggal 6 Oktober 1952,No. 5233/12 melalui Wedanan Kramat Jati sudah mengajukandaftardaftar tanah yang diambil oleh Djepang, bahwa dengandemikian status tanah tetap milik rakyat;Bahwa pada tahun 1954 kemudian dilakuan pengumpulan/pengambilan suratsurat tanah milik rakyatr dimana sebagianmasyarakat menggunakan bukti tanda terima dan sebagian lagitidak
413 — 2127
16 angka 23 menyatakan sebagaiberikut:Bahwa berdasarkan press conference yang dilakukan oleh Termohontersebut di atas, selain itdak sesuai dengan faktafakta hukum yang ada,Termohon dengan sengaja telah melakukan pembunuhan karakter(Character Assacination) terhadap diri Pemohon sebagai pasangan calondalam pemilihan Walikota Cimahi tahun 2017 dengan mengatakanPemohon terjaring operasi Tangkap Tangan oleh Termohon denganbarang bukti yang disita di Kantor Termohon di Jakarta, akan tetapi seolaholah dilakuan
54 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selain itu anjuran dari Mediator DinasTenaga Kerja Kota Bandung cacat hukum, karena mengeluarkan anjuran padatanggal 30 Maret 2013, sedangkan mediasi yang dilakuan pada tanggal 16 April2013, atau dengan kata lain pihak mediator telah mengeluarkan anjuran sebelumdilakukan proses mediasi;Hal. 7 dari 100 hal. Put.
140 — 43
Maksud dari unsur iniadalah bahwa tindakan yang dilakuan tidak sesuai dengan aturanatau melanggar peraturan perundangundangan atau bertindak diluar kewenangannya. KELIMA, unsur karena jabatan ataukedudukan. Artinya, si pelaku mempunyai jabatan atau kedudukanberkaitan erat dengan perbuatan yang ia lakukan.
Maksud dari unsur iniHal. 204 Putusan Nomor : 247/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.adalah bahwa tindakan yang dilakuan tidak sesuai dengan aturanatau melanggar peraturan perundangundangan atau bertindak diluar kewenangannya. KELIMA, unsur karena jabatan ataukedudukan. Artinya, si pelaku mempunyai jabatan atau kedudukanberkaitan erat dengan perbuatan yang ia lakukan.